Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Skripsi ini menganalisis tentang kontrol merger di Indonesia berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2023, khususnya terhadap kekosongan hukum pada mekanisme pembatalan transaksi merger dan upaya KPPU untuk menanganinya. Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif. Merger dapat mempengaruhi persaingan usaha dalam suatu pasar sehingga berdasarkan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999, merger dilarang apabila menimbulkan praktik anti persaingan. Karena hal ini, kontrol merger menjadi persoalan yang penting. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, Indonesia menganut sistem post merger notification dengan kontrol merger yang diawasi oleh KPPU. Sehingga skripsi ini membahas kontrol merger berdasarkan peraturan terbaru saat ini, yaitu Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023. Terhadap transaksi merger yang dapat menimbulkan monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat, Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 memberi kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan/atau penetapan pembatalan meger. Hingga saat ini, tidak ada mekanisme pembatalan merger dan prosedur pengembalian ke keadaan semula sehingga adanya ketidakpastian dan kekosongan hukum. Oleh karena itu, skripsi ini menganalisis kekosongan hukum pada penetapan pembatalan merger dan upaya KPPU dalam mengatasinya.

---

This thesis analyses merger control in Indonesia based on the Regulation of the Indonesian Competition Commission's (KPPU) Number 3 of 2023, especially on the legal void in the mechanism of cancellation of merger transactions and KPPU's efforts to handle it. This thesis is written using doctrinal research method with normative juridical approach. Mergers can affect business competition in a market so that based on Article 28 of Law Number 5 of 1999, mergers are prohibited if they lead to anti-competitive practices. Because of this, merger control becomes an important issue. Based on Article 29 of Law Number 5 of 1999, Indonesia adopts a post merger notification system with merger control supervised by KPPU. Therefore, this thesis discusses merger control based on the current latest regulation, namely KPPU Regulation Number 3 of 2023. For merger transactions that may lead to monopoly and unfair business competition practices, Article 47 of Law No. 5 of 1999 gives KPPU the authority to impose administrative sanctions in the form of fines and/or stipulation of merger cancellation. Until now, there is no mechanism for cancelling mergers and procedures for returning to the original state, resulting in uncertainty and legal void. Therefore, this thesis analyses the legal void in the stipulation of merger cancellation and KPPU's efforts in overcoming it.

"

"ABSTRAKArah pertumbuhan Perusahaan dewasa ini menuju era merger dan akuisisi (M&A),  adanya tantangan perang dagang yang berpengaruh pada konsolidasi bisnis yang terintegrasi secara global, membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah dalam menyikapi gelombang merger dan akuisisi yang semakin melonjak tajam. Pengawasan terhadap pelaksanaan merger dan akusisi melalui implementasi Merger Control oleh KPPU adalah amanat dari UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lebih lanjut dalam Peraturan PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diatur pemberitahuan (notifikasi) pelaksanaan merger dan akuisisi kepada KPPU namun pengaturan tersebut masih belum melindungi pelaku usaha kecil menengah (UMKM). Pemerintah melalui UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menegah (UMKM) juga menunjukkan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan kemampuan financial termasuk didalamnya Perusahaan start up, namun perhatian tersebut belum dapat memberikan perlindungan yang berujung pada level playing field antar para pelaku usaha disaat UMKM di akuisis oleh Perusahaan Besar. Belum mampunya pengaturan Merger Control Indonesia berperan dalam mencegah peniadaan persaingan dari pelaksanaan merger dan akuisisi UMKM oleh Perusahaan Besar harus mendapat perhatian lebih lanjut.

---

Nowadays, purpose of company growth is towards to an era merger and acquisitions (M&A), the challenges of trade war that affect to the consolidation of globally integrated businesses, shall be a focus of Government in responding to the wave of M&A that are increasing sharply. The implementation of Merger Control by KPPU is mandated by Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Further, GR No. 57 of 2010 concerning Merger or Consolidation of Business Entities and Collection of Company Share in occurrence of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, the notification of M&A has been arranged to KPPU but the regulation can not protect small and medium company (UMKM). In other side government through Law No. 20 of 2008 concerning Small and Medium Business give a special attention to UMKM who have limited financial capabilities, including the start-up company, but that attention have not been able to provide protection that has led to a level playing field between investors when UMKM are acquired by Big Companies. The inability of Indonesian Merger Control acts in preventing the elimination of competition from implementation of M&A of UMKM by Big Companies shall obtain the futher attention.

"

"Dalam keadaan perekonomian global yang penuh daya saing seperti sekarang ini, diperlukan struktur perbankan yang sehat dan kuat agar bank lokal dapat bersaing dengan bank-bank asing. Penguatan struktur tersebut salah satunya dapat dicapai melalui konsolidasi perbankan. Sebagai stimulus agar bank-bank lokal terdorong untuk melakukan merger atau konsolidasi dengan inisiatif dari bank itu sendiri, tanpa permintaan dari pihak otoritas, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kemudahan-kemudahan berupa insentif bagi bank yang melakukan merger. Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang merger dan bentuk-bentuk insentif dalam rangka konsolidasi perbankan, diserati studi kasus merger Bank Woori Indonesia dan Bank Saudara. Adapun pada merger tersebut insentif dalam rangka konsolidasi perbankan tidak digunakan oleh pihak bank, sebab keadaan bank telah sehat dan prima. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan data digunakan studi dokumen yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

---

In this current global economic situation where competitiveness is very high, a strong as well as a healthy banking structure are required so that local banks can compete with foreign banks. One of the way to strengthen the bank structure can be achieved through the banking consolidation. As a stimulus in order to encourgae local banks to take a merger or consolidation action by their own initiative, without being asked by the authority, the Financial Services Authority (FSA) provided several incentives. This thesis will discuss further about the regulation governing merger and the regulation governing incentives on banking consolidation, along with a study case on the merger between Bank Woori Indonesia and Bank Saudara. In this merger, the incentives on banking consolidation were not used because the banks were already in a healthy and prime state. The type of this research is a normative juridical research with library research approach. Research sources include primary legal materials, secondary, and tertiary. For the data collection, this research uses the study document method which later anlyzed using qualitative methods."

"Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian global, Merger menjadi hal yang sangat umum dilakukan dalam kegiatan bisnis. Transaksi Merger menjadi sangat populer bagi para pelaku usaha yang ingin berlomba mengembangkan usahanya serta berupaya memenangkan persaingan. Agar dalam transaksi Merger ini tidak menimbulkan ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, maka diatur mengenai ketentuan pemberitahuan Merger dan Batasan Nilai Merger sebagai kriteria suatu transaksi Merger harus diberitahu kepada Komisi. Dalam membahas mengenai kontrol Merger khususnya mengenai sistem notifikasi Merger terdapat perbedaan pengaturan di Indonesia dan jurisdiksi lain seperti di Singapura, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan dapat disimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini menggunakan sistem notifikasi post-Merger sedangkan pada jurisdiksi lain umumnya sudah menerapkan sistem notifikasi pre-Merger yang dianggap lebih efektif dalam hal pencegahan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha. Serta ketentuan Batasan Nilai (threshold) di Indonesia yang didasarkan atas nilai aset atau nilai penjualan serta belum memisahkan ketentuan bagi Merger lokal dan Merger asing.

---

Along with the global economic growth, Merger has become a very common thing to do in business activities. Merger transaction becomes very popular for a company who want to compete to develop their business and try to win the competition. In order for the merger transaction does not infringe the prohibited rules in the Competition Act, there are rules for a Merger parties to notified their transaction that has reach the jurisdition threshold to the Commission. In discussing the merger control in particular regarding the merger notification system there are different regulations in Indonesia and other jurisdiction such as in Singapore, the United States and the European Union. In this study, the main issues are answered through the normative analysis method, and it can be concluded that Indonesia currently use the post-merger notification system, while other jurisdiction generally has implemented a pre-merger notification system that are considered more effective in preventing infringement of the Competition Act. And also about the threshold regulations in Indonesia that based on the value of the asset or the value of sales (turnover) and not separate the threshold merger regulation for local Merger and foreign Merger."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan merger control di Indonesia dalam menilai tindakan merger yang dilakukan pelaku usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia untuk menilai apakah merger yang dilakukan memiliki dampak antipersaingan atau tidak. Merger control yang dilakukan di Indonesia memiliki sistem post notification merger dan menerapkan sistem "konsultasi" sebagai adopsi dari pre notification merger yang dilakukan secara sukarela. Untuk melakukan tes subtansi, sistem merger control di Indonesia menganut sistem gabungan antara SLC Test dan Dominance Test. Merger yang dilakukan oleh PT. XL Axiata dan PT. Axis Telekom Indonesia mengakibatkan pasar terkonsentrasi tinggi dan diindikasikan merger yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha ini dapat berdampak buruk terhadap persaingan.

---

This thesis discussed about the implementation of merger control in Indonesia in assessing act of merger that industry player does by Supervisory Commission of Trade Competition (KPPU) in Indonesia to asses whether merger done has anticompetition effects or not. Merger control performed in Indonesia had the post notification merger system and implementing "consultation" process as an adoption of pre merger notification system undertaken voluntary. For conducting substantive test, the system of merger control in Indonesia adheres to a combination between SLC Test and Dominance Test. A merger carried out by PT. XL Axiata and PT. Axis Telekom Indonesia resulting in high concentrated market and indicated the merger carried out by both actors of this attempt can have adverse impact on competition."

"Merger adalah penggabungan dua perusahaan. Dengan penggabungan perusahaan, perusahaan yang sudah menjadi satu akan memproduksi barang dengan kualitas yang lebih baik, mendapatkan laba yang lebih banyak, dan juga meningkatkan kekuatan di dalam pasar tersebut. Studi kasus ini menganalisa mengenai Merger antara General Electric dan Honeywell, dimana perusahaan tersebut sudah berada industri yang sama yaitu industri mesin jet. Namun perusahaan tersebut memiliki kekuatan pasar di masing-masing tingkatnya. Untuk melakukan penggabungan, perusahaan tersebut harus memiliki persetujuan dari U.S Department of Justice dan EU Commission. Studi kasus ini juga akan menganalisa penggabungan perusahaan menggunakan analisa horizontal dan vertikal serta pandangan perusahaan tersebut di mata masing-masing U.S Department of Justice dan EU Commission.

---

Merge is an act of two companies becoming one company. With merge, the company can produce better quality, earn more profit, and expand its market share alongside with market power. The case study analyse the merger of General Electric and Honeywell, where both companies are in the same industry, which is jet engines industry. However, each company produce different products and have its market power in each market. In order to do the merging, the proposed merger has to be approved by the Department of Justice U.S. and European Commission. This case study also analyse the merger analysis both horizontal and vertical analysis alongside with point of view from both the Department of Justice U.S. and European Commission."

"ABSTRAKMerger dan akuisisi merupakan topik yang msnarik untuk dibahas karena bisa berdampak baik, positif untuk kepentingan umum dan dapat juga dipakai untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, negatif dan berdampak merugikan kepentingan orang banyak. Penulis dalam penelitian ini membahas segi positif dari merger dan akuisisi yaitu masalah "sinergis" yang secara spesifik ditinjau dari kepentingan pemegang saham (pemilik) dan kepentingan mana.jemen. Efek sinergi tersebut terjadi apabila ada peningkatan return saham dan profitabilitas perusahaan setelah merger/akuisisi dibandingkan dengan sebelum merger/akuisisi, Berta profitabilitas perusahaan setelah merger/akuisisi lebih besar daripada profitabilitas perusahaans pesaing.Penelitian-penelitian sebelumnya di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara return saham setelah merger/akuisisi dengan return saham sebelum merger/akuisisi. Hal yang sama juga terjadi jika yang diperbandingkan adalah tingkat profitabilitas perusahaan sebelum dan setelah merger/akuisisi. Bahkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan setelah merger/akuisisi lebih buruk daripada sebelum merger/akuisisi. Demikian pula halnya apabila yang diperbandingkan adalah profitabilitas perusahaan setelah merger/akuisisi dengan profitabilitas perusahaan pesaing. Hasilnya menyatakan bahwa: walaupun tingkat profitabilitas perusahaan-perusahaan yang diteliti sedikit lebih besar daripada tingkat profitabilitas perusahaan pesaing, tetapi perbedaannya secara statistik tidak signifikan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan return saham setelah merger/akuisisi dengan return saham sebelum merger/akuisisi, perbedaan profitabilitas perusahaan setelah merger/akuisisi dengan profitabilitas pesaing, dan perbedaan profitabilitas perusahaan setelah merger/akuisisi dengan profitabilitas sebelum merger/akuisisi.Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan merger/akuisisi dalam kurun waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 1992. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan induk raja (perusahaan yang melakukan akuisisi) dan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sudah go public. Ada delapan belas perusahaan yang menjadi subyek penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis uji beda dua rata-rata. Pengujian ini dilakukan dengan perangkat software Microstat Copyright (C) 1984 by Ecosoft Incorporated pada taraf signifikasi 1%, 5%, dan 10%.Hasil.penelitiannya secara umum dinyatakan sebagai berikut: Merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang diteliti belum dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan manajemen ditinjau dari segi return saham dan profitability perusahaan. Bahkan, secara keseluruhan rata-rata tingkat profitabilitas perusahaan setelah merger/akuisisi lebih buruk daripada tingkat profitabilitas sebelum merger/akuisisi."

"Sejak tanggal 1 April 1994 yang lalu, bangsa Indonesia mulai memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJP II), dan sekaligus juga menandakan telah selesainya Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I), yang berlangsung selama duapuluh lima tahun terakhir ini, yaitu dimulai sejak tanggal 1 April 1969 sampai dengan tanggal 31 Maret 1994. Meskipun di sana-sini masih ditemui kekurangan-kekurangan selama PJP I. namun secara luas diakui, bahwa pelaksanaan PJP telah berhasil mengatasi berbagai masalah mendasar di bidang perekonomian, dan secara nyata telah berhasil meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, serta tentunya pula mampu menciptakan landasan struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang bagi pelaksanaan tahap pembangunan berikutnya. Masalah rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingginya laju inflasi pada awal Orde Baru, telah berhasil diatasi selama pelaksanaan PJP I, di mana selama duapuluh tahun terakhir ini tingkat pertumbuhan ekonomi nasional mampu ditingkatkan sampai rata-rata 6,8 persen per tahun, sementara laju inflasi dapat ditekan dari rata-rata 17,2 persen per tahun pada dasawarsa tahun 70'an menjadi rata-rata 8,7 persen per tahun pada dasawarsa tahun 80'an. Menurunnya jumlah penduduk miskin dari 70 juta orang atau 60 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun 1970 menjadi 27,2 juta orang atau 15,1 persen dari total penduduk pada tahun 1990, merupakan bukti keberhasilan PJP I di dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang yang berhasil diciptakan selama PJP I dapat dilihat dari semakin meningkatnya peranan sektor industri sejalan dengan semakin kokohnya sektor pertanian. Tercapainya swasembada beras pada tahun 1984 dan dapat torus dipertahankan sampai kini, berlangsung beriringan dengan semakin meningkatnya sumbangan sektor industri di dalam ekspor nonmigas."

"Merger dan Akuisisi (M&A) merupakan salah satu strategi pertumbuhan eksternal yang banyak diminati, tak kecuali pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. M&A terjadi antara lain karena dorongan ingin memaksimalisasi nilai perusahaan demi kepentingan pemegang saham. Teori maksimalisasi nilai menjelaskan bahwa akuisisi terjadi berlandaskan motivasi untuk memperoleh kekuatan pasar, ekonomi skala, jaminan kerjasama dan diversifikasi resiko keuangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat penciptaan nilai perusahaan, dimana nilai yang dimaksud dalam artian apakah ada atau tidak abnormal return disekitar pengumuman rencana M&A dan ada tidaknya transfer kapabilitas -melihat skor kebangkrutan- yaitu adanya transfer kemampuan menjalankan fungsi-fungsi pokok manajemen yang dapat mengurangi resiko keuangan atau kebangkrutan. Penelitian yang mengambil sampel perusahaan go publik pada Bursa Efek Jakarta sebanyak 11 perusahaan utama -yang melakukan merger dan akuisisi- serta 53 perusahaan kontrol, memberikan hasil bahwa tidak ada peningkatan skor kebangkrutan, malah sebaliknya yaitu menurunnya skor rata rata perusahaan pengakuisisi yang berarti tidak terdapat penciptaan nilai setelah melakukan M&A. Menurunnya skor ini diakibatkan menurunnya profitabilitas, efektivitas penggunaan aset dan meningkatnya hutang rata-rata perusahaan yang melakukan M&A. Hal yang sama terjadi pada rata-rata perusahaan kontrol. Meskipun ada respon pasar terhadap informasi rencana M&A dan terjadi imbal hasil positif pada hari 0 - unnanouncentment date- namun bukanlah hasil yang cukup signifikan, sehingga dapat dikatakan M&A tidak meningkatkan kekayaan pemegang saham perusahaan pengakusisi sekitar tanggal pengumuman rencana M&A. "