Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini meneliti tentang suatu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan dijadikan sebagai jaminan atas perjanjian utang piutang yang kemudian menimbulkan sengketa. Hal tersebut dikarenakan adanya peralihan hak atas tanah didasarkan pada PPJB dan dilakukan secara melawan hukum . Kasus tersebut dapat dilihat dalam Putsan Mahkamah Agung Nomor 2462/K/Pdt/2019. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas jaminan utang piutang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019 dan bagaimana Perlindungan hukum debitur selaku Pemberi jaminan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan menggunakan data sekunder pengumpulan data dengan cara melakukan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif dan akan menghasilkan penelitian yang deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis data, PPJB dalam hal dia sebagai jaminan maka dapat batal demi hukum selain itu apabila debitur wanprestasi, maka hak atas tanah yang dijaminkan itu tidak bisa serta merta beralih menjadi atas nama kreditur.

---

This research examines a Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) and is used as collateral for a debt and credit agreement which then causes a dispute. This is because the transfer of land rights is based on PPJB and is carried out unlawfully. The case can be seen in Supreme Court Decision Number 2462/K/Pdt/2019. This research analyzes how the position of the Sale and Purchase Agreement on debt and credit collateral based on the Supreme Court Decision Number 2461/K/Pdt/2019 and how the legal protection of the debtor as the collateral provider of the Sale and Purchase Agreement based on the Supreme Court Decision Number 2461/K/Pdt/2019. This research uses doctrinal methods using secondary data data collection by conducting document studies and analyzed qualitatively and will produce analytical descriptive research. Based on the results of data analysis, PPJB in the event that it is used as collateral, it can be null and void, besides that if the debtor defaults, the land rights that are pledged cannot immediately change to the name of the creditor."

"Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 89/Pdt.G/2023/Pn Mtr yaitu mengenai peran Notaris terhadap pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat sebagai jaminan utang piutang, dan pertanggungjawaban Notaris atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehingga putusan pengadilan menyatakan batal demi hukum. Metode penelitian menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa peraturan – peraturan hukum yang berlaku sebagai bahan primer dan bahan Pustaka serta wawancara sebagai bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris harus bisa mengarahkan dan menjelaskan kepada para pihak mengenai perbuatan hukum yang akan mereka lakukan beserta akibatnya sebagaimana hukum mengatur. Notaris dituntut untuk memiliki kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa dan menganalisis kehendak para pihak yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Adapun kepentingan para pihak harus diutamakan oleh Notaris guna mengindari kerugian. Dalam hal utang piutang yang didasari adanya muatan pidana dapat mengakibatkan akta turunannya yaitu akta Perjanjian Pengiktan Jual Beli dan kuasa menjual tidak sah dan batal demi hukum. Terlebih lagi perbuatan hukum utang piutang tidak sesuai dengan menjadikan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan kuasa menjual sebagai jaminan. Notaris yang mengetahui adanya ketidaksesuian antara akta autentik dengan perbuatan hukum para penghadapnya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabanya secara perdata dan administrasi.

---

This study analyzes the Decision of the Mataram District Court Number 89/Pdt.G/2023/Pn Mtr, namely regarding the role of the Notary in making a Deed of Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney made as collateral for debts and the Notary's responsibility for losses suffered by one of the parties so that the court decision is declared null and void. The research method uses doctrinal research with secondary data in the form of applicable legal regulations as primary materials and Library materials and interviews as secondary materials. The results of the study show that the Notary must be able to direct and explain to the parties regarding the legal actions they will take along with the consequences as regulated by law. Notaries are required to have accuracy and precision in examining and analyzing the wishes of the parties in accordance with applicable regulations. And the most important thing is that the Notary must prioritize the interests of all parties in order to avoid losses, for that reason the Notary must be able to refuse to make an authentic deed if there is something that is contrary to the law. In the case of debts based on criminal content, it can result in derivative deeds, namely the Deed of Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney being invalid and null and void by law. Moreover, the legal act of debts is not in accordance with making the Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney as collateral. A notary who knows that there is a discrepancy between the authentic deed and the legal actions of those who present it can be held civilly and administratively responsible."

"Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tujuannya untuk mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih terhadap suatu hal tertentu. Dalam hal dua orang atau lebih mengadakan perjanjian utang piutang maka sebagai bentuk untuk menghindari adanya cidera janji dari salah satu pihak, dibentuklah klausa tambahan berupa perjanjian jaminan yang sifatnya accessoir atau berkaitan dengan perjanjian pokok. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengkaji tentang perjanjian utang piutang yang menggunakan kuitansi kosong tanpa adanya perjanjian penjaminan serta keabsahan jual beli yang terjadi akibat perjanjian utang piutang tersebut pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 448K/Pdt/2021. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal yang memfokuskan penelaahan dan analisa terhadap norma hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik nyata. Hasil dan kajian penelitian menunjukkan bahwa kuitansi kosong tidak menjadi alat bukti pembayaran yang sah karena tidak memenuhi unsur-unsur agar kuitansi menjadi alat bukti pembayaran yang sah dan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Lebih lanjut, kuitansi tidak dapat dijadikan alat bukti pembayaran dari jual beli tanah yang sah karena pengalihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT. Dalam hal ini, Penulis sepakat atas Putusan No. 149/PDT/2019/PT MND Putusan Mahkamah Agung No. 448/Pdt/2021 yang membatalkan Putusan No. 176/Pdt.G/2018/PN Arm tersebut.

---

Agreement in Civil Code is defined as an action taken by a person whose purpose is to bind himself with one or more people for a certain matter. In the event that two or more people enter into a debt and credit agreement, as a form of avoiding a cider promise from one of the parties, an additional clause is formed in the form of a guarantee agreement which is accessoir or related to the main agreement. Based on this, this research examines a debt and credit agreement that uses blank receipts without a guarantee agreement, as well as the validity of the sales and purchase that occurred as a result of the debt and credit agreement Case Study of Supreme Court Decision Number: 448K/Pdt/2021. This research uses a doctrinal method that focuses on examining and analyzing the applicable legal norms and their implementation in real practice. The results and research studies show that blank receipts do not become valid proof of payment because they do not fulfill the elements for receipts to be valid proof of payment and fulfill the legal requirements of the agreement. Furthermore, receipts cannot be used as proof of payment for legal land sales and purchases because land rights must be confirmed before the PPAT. In this case, the author agrees with Decision No. 149/PDT/2019/PT MND Supreme Court Decision No. 448/Pdt/2021 which cancels Decision No. 176/Pdt.G/2018/PN Arm."

"Tulisan ini menganalisis keabsahan perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun yang di-waarmerking dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dan peran serta tanggung jawab notaris atas perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun yang dibuat dibawah tangan dan di-waarmerking. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kasus pada penelitian ini, developer sudah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2020 PN.Niaga.Smg dan karenanya seluruh harta milik developer masuk ke dalam boedel pailit termasuk unit satuan rumah susun yang telah dibayar lunas oleh para pembeli. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 hakim menyatakan dengan adanya PPJB yang disertai surat keterangan lunas, maka unit satuan rumah susun sudah beralih menjadi milik pembeli dan karenanya dikeluarkan dari boedel pailit. Namun sesuai dengan aturan perundang-undangan, terhadap PPJB yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Rumah Susun jo. Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 617 ayat (1) KUHPerdata adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sehingga apabila developer tidak dapat melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan dalam PPJB, PPJB tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi pembeli untuk melakukan penuntutan pemenuhan prestasi. Namun, pembeli dapat mengajukan gugatan kepada developer karena melakukan perbuatan memperkaya diri tanpa adanya alas hak. Sehingga developer wajib mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pembeli dan developer dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 110 UU Rumah Susun. Sedangkan notaris yang melakukan waarmerking terhadap PPJB tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya.

---

This paper analyzes the validity of the Waarmerking Apartments Sale and Purchase Agreement concerning the Decision of the Supreme Court Number 1347 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 and the roles and responsibilities notary regarding the Waarmerking of Sale and Purchase Agreement for condominium. This paper is using doctrinal research methods. In the case of this research, the developer has been declared bankrupt based on the Commercial Court Decision at the Semarang District Court Number 8/Pdt.Sus-Pailit/2020 PN.Niaga.Smg and therefore all of the developer's assets are included in the bankruptcy court including the apartment units which have been full paid by the buyers. In the Decision of the Supreme Court Number 1347 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, the judge stated that with the existence of a Sale and Purchase Agreement accompanied by a certificate of full payment, the apartment units have transferred into the ownership of the buyer and are therefore excluded from the bankruptcy court. However, in accordance with statutory regulations, Sale and Purchase Agreement that not comply with the provisions of Article 43 paragraph (2) of the Condominium Law jo. Article 1320 Code of Civil Law and Article 617 paragraph (1) Code of Civil Law are invalid and null and void by law. If the developer cannot fulfill the achievements promised in the Sale and Purchase Agreement, the Sale and Purchase Agreement cannot be used as a basis for the buyer to sue for fulfillment of the achievements. However, buyers can file a lawsuit against the developer for committing acts of illicit enrichment. The developer is obliged to return the money given by the buyer and the developer may be subject to criminal sanctions based on Article 110 of the Condominium Law. Meanwhile, the notary who carried out the waarmerking of the Sale and Purchase Agreement cannot be held responsible."

"Akta autentik adalah produk dari Notaris, akta yang disimpan Notaris adalah berbentuk minuta akta yang dalam minuta akta tersebut berisi tanda tangan penghadap, saksi, notaris dan renvoi apabila ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris UUNJP mengenai Salinan akta, yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta pada bagian bawah salinan akta tercantum Frasa ldquo;diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya rdquo;. Kedudukan dari salinan akta notaris yang semula dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna menjadi tidak sempurna dikarenakan salinan akta tersebut tidak sama bunyinya dengan minuta akta, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil prosedur pembuatan akta. Konsekuensi yuridis perjanjian dalam salinan akta tersebut yaitu perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum karena mengakibatkan kerugian bagi para pihak, mengandung unsur kekhilafan dan penipuan dan notaris memiliki sanksi apabila notaris tersebut menyalahgunakan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mencegah dan mengantisipasi tindakan Notaris yang dapat merugikan klien, selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap pengguna jasa Notaris. Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Kenotariatan.

---

Original of the deed is a product of a Notary, Notary deed is stored in the form of minutes of the deed and also in the minutes deed from party contain signatures, witnesses, notary and renvoi if it have any. Based on the provisions of Article 1 point 9 of Law Number 2 Year 2014 regarding Notary Position UUNJP on Copy of deed, word of word copies of all deeds at the bottom of the certified deed copy. The phrase is given as the same copy . The position of a copy of the notarial deed which was originally applicable to the perfect evidence becomes imperfect because the copy of the deed is not equal to the value of the deed so that it does not comply with the formal and material requirements of the deed making procedure. The juridical consequence of the agreement in the deed 39 s copy of the agreement can be declared null and void because it causes harm to the parties, contains the element of error and fraud and the notary has a sanction if the notary abuses his authority. The research method used in writing this thesis is normative juridical. The purpose of this paper is to prevent and anticipate the actions of Notaries that can harm the client, but also to provide legal certainty for every Notary service users. While the benefits of this paper is expected to provide benefits for the development of science in the field of science Notary."

"Dalam proses jual beli terkait tanah yang belum memenuhi persyaratan jual beli, akan dilakukan terlebih dahulu akta pengikatan jual beli. Perjanjian tersebut dilakukan agar pada saat persyaratan jual beli sudah terpenuhi dapat dilakukan perjanjian jual beli dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal terkait dokumen-dokumen penting pada proses jual beli tersebut harus berada dalam penyimpanan Notaris sampai dengan diketahuinya pihak yang berhak atas dokumen tersebut, salah satu dokumen penting tersebut adalah sertipikat hak atas tanah. Dalam perkara penelitian ini, akta pengikatan jual beli tidak mengatur penyerahan sertipikat hak atas tanah saat terjadinya sengketa sehingga menimbulkan kerancuan atas keberadaan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum keberadaan sertipikat dalam penyimpanan notaris terkait pembuatan akta pengikatan jual beli dan menganalisis peran notaris terhadap sengketa akta pengikatan jual beli dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, metode analisis data kualitatif dan tipe penelitian berupa eksplanatoris. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan hukum terhadap keberadaan sertipikat dalam penyimpanan notaris terkait pembuatan akta pengikatan jual beli pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630/K/Pdt/2023 yaitu berada pada penjual tanah. Penjual tanah sebagai pemegang hak atas tanah berhak untuk mendapatkan kembali sertipikat hak atas tanah setelah akta pengikatan jual beli tersebut batal. Bahwa Notaris tidak dapat menahan sertipikat tersebut karena tidak ada dasar hukum atau aturan yang jelas dalam akta pengikatan jual beli. Notaris baik sengaja maupun tidak sengaja dalam menjalankan jabatannya melanggar ketentuan dengan menahan sertipikat hak milik dari pemegang hak atas tanah yaitu penjual tanah.

---

In the sale and purchase process related to land that has not fulfilled the sale and purchase requirements, a deed of sale and purchase binding will be carried out first. The agreement is carried out so that when the sale and purchase requirements have been met, a sale and purchase agreement can be carried out before an authorized official. In the case of important documents related to the sale and purchase process, they must be kept by a notary until the party entitled to the document knows, one of these important documents is the land title certificate. In the case of this research, the deed of sale and purchase does not regulate the delivery of the land title certificate when a dispute occurs, causing confusion over the existence of the land title certificate. This study aims to analyze the legal position of the existence of certificates in the storage of notaries related to the making of deeds of binding sale and purchase and analyze the role of notaries in disputes over deeds of binding sale and purchase in these cases. The research method used is doctrinal, qualitative data analysis method and explanatory research type. In this study it can be concluded that the legal position of the existence of certificates in the storage of notaries related to the making of deeds of binding sale and purchase in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 630/K/Pdt/2023 is on the land seller. The seller of the land as the holder of the land title has the right to recover the land title certificate. The notary cannot withhold the certificate because there is no legal basis or clear rules in the deed of binding sale and purchase. The notary either intentionally or unintentionally crossed the line in carrying out his role as notary by withholding the certificate of title from the owner, namely the seller of the land."

"Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3162 K/PDT/2021 mengenai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang batal demi hukum dalam proses penyelesaian utang dengan cara Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Putusan ini hanya mempertimbangkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka penelitian ini akan memberikan pandangan dari Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) serta Undang-Undang Perbankan (UU Perbankan) sebagai implementasi asas lex specialis derogate lex generalis. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak dalam PPJB yang batal demi hukum pada proses AYDA serta tanggung jawab oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Hasil penelitian dalam kasus Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diberikan terhadap para pihak sebagaimana Pasal 12 UUHT untuk mempertahankan prinsip bahwa Obyek Hak Tanggungan sejatinya ada sebagai media untuk menjamin pelunasan kredit, bukan untuk dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan. Dalam hal dilakukannya AYDA, Obyek Hak Tanggungan harus dialihkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana Pasal 12 UU Perbankan. Dalam kasus putusan ini, ditemukan bahwa PPJB tidak dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga PPJB tersebut batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka Para Pihak tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah diberikan UUHT maupun UU Perbankan. Berkaitan dengan PPJB yang batal demi hukum, putusan ini tidak memberikan sanksi apapun bagi Notaris, sedangkan Notaris seharusnya ikut bertanggungjawab atas perbuatan yang berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat suatu akta autentik. Notaris dapat diberikan sanksi baik secara perdata, pidana maupun administratif. Perbuatan Notaris sebagaimana kasus putusan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana norma yang diatur dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

This study discusses about the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 3162 K/PDT/2021 regarding the Deed of Binding Purchase Agreement (PPJB) which was null and void in the The Acquisition of Debtor's Asset Process (AYDA). This decision only considers the provisions in the Civil Code, so this research will provide a view of the Mortgage Law (UUHT) and the Banking Law (Banking Law) as the implementation of the lex specialis derogate lex generalis principle. The issue raised is how legal protection is provided for the parties in the PPJB which is null and void in the AYDA process and the responsibility of the Notary. The research method used is doctrinal. The results of the research in the case of this decision show that legal protection has been given to the parties in accordance with Article 12 UUHT to maintain the principle that the object of mortgage rights actually exists as a medium to guarantee repayment of credit, not to be owned by the holder of mortgage rights. In the case of The Acquisition of Debtor's Asset Process, the Mortgage Object must be transferred within a maximum period of 1 (one) year as stated in Article 12 of the Banking Law. In the case of this decision, it was found that the PPJB was not made in accordance with the applicable laws and regulations, so that the PPJB was null and void by law. Based on this, the Parties do not receive legal protection as granted by the UUHT and the Banking Law. Regarding to PPJB which is null and void by law, this decision does not provide any sanction for the Notary, while the Notary should also be responsible for actions related to his/her authority in making an authentic deed. Notaries can be given civil, criminal or administrative sanctions. The Notary's actions as in the case of this decision, can be subject to criminal sanctions according to the norms regulated in Article 264 of the Criminal Code."

"Izin AMDAL yang belum Terbit menyebabkan pembatalan PPJB Rusun baik yang dibuat di hadapan Notaris maupun di bawah tangan. Rumusan masalah adalah implikasi hukum pembatalan PPJB Rusun berdasarkan hukum pertanahan Indonesia. Penelitian ini juga menjawab mengenai analisis pertimbangan hakim atas pembatalan PPJB Rusun sebagai upaya hukum atas Izin AMDAL yang belum terbit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3870 K/Pdt/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menganalisis data sekunder dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan terkait transaksi jual beli, PPJB, dan Rusun. Hasil Penelitian ini menjelaskan implikasi hukum pembatalan PPJB Rusun berdasarkan hukum pertanahan Indonesia dan kesesuaian kasus posisi, amar putusan, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3870 K/Pdt/2022 yang ditelusuri berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rusun, Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT SLD memenuhi persyaratan administratif untuk kepentingan konstruksi pembangunan Rusun Komersial CL. Namun, tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan ekologis, khususnya kepemilikan izin AMDAL. Dalam hal terdapat permohonan permintaan pembuatan PPJB atas bangunan Rusun yang konstruksi pembangunannya belum mencapai minimum keterbangunan sebesar 20% (dua puluh persen) dan persyaratan lainnya, Notaris dapat menolak permintaan tersebut karena belum memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai UU Rusun.

---

Unissued EIA permit leads to the cancellation of flat sales and purchase agreement made either in front of a Notary or privately. The core problem lies in the legal implications of canceling these SPAs in accordance with Indonesian land law. This research delves into the analysis of the judge's considerations regarding the cancellation of flat SPAs as a legal remedy for the absence of an EIA permit, as per Supreme Court Decision 3870 K/Pdt/2022. Employing a doctrinal research approach, this study scrutinizes court verdicts by examining legal materials related to real estate transactions, SPAs, and flats. The findings of this research shed light on the legal repercussions of canceling flat SPA under Indonesian law. The study also assesses the congruence of the case, the verdict, and the judge's considerations in Supreme Court Decision No. 3870 K/Pdt/2022. This analysis is rooted in Law No. 20 of 2011 concerning Flats, Government Regulation No. 13 of 2021 regarding the Implementation of Flats, and the Civil Code. PT SLD has met the administrative requirements for constructing CL Commercial Flats but falls short in terms of meeting the technical and ecological requirements, notably the possession of an EIA permit. If there is a request to create an SPA for a flat building that hasn't yet achieved the minimum buildability threshold of 20% (twenty) percent and other requirements, the Notary is within their rights to reject the request due to non-compliance with the Flat Law."

"Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta autentik memiliki peranan yang penting dalam berbagai hubungan hukum. Namun, tidak jarang dalam menjalankan jabatannya, Notaris melakukan kesalahan terkait akta yang dibuatnya. Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 1092 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Dalam kasus ini, permasalahan dilatarbelakangi adanya kesalahan Notaris dalam pembuatan akta, dimana seharusnya ia membuat akta Pinjam Meminjam, namun akta yang dibuatnya justru akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB atas permintaan salah satu pihak. Kesalahan pembuatan akta PPJB ini pada akhirnya menimbulkan masalah, ketika pihak pembeli dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Oleh karena akta PPJB tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli AJB sehingga terjadi peralihan hak kepada pembeli, maka otomatis aset yang beralih tersebut menjadi boedel pailit. Dimana peralihan hak tersebut tidak dikehendaki oleh pihak penjual. Tesis ini membahas mengenai keabsahan dan kesesuaian akta PPJB yang dibuat oleh Notaris, serta bentuk tanggung jawab Notaris yang dapat dilakukan atas kesalahan pembuatan akta tersebut. Tesis ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan melalui data tertulis yang diperoleh melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum lainnya. Dalam hal ini, akta PPJB yang dibuat oleh Notaris adalah sah, namun tidak sesuai dengan maksud para pihak sehingga menimbulkan sejumlah kerugian. Oleh karena itu, Notaris bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga dapat dikenakan sanksi atau tanggung jawab yang bersifat administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta tanggung jawab perdata dengan konstruksi perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

---

The notary as a public official authorities in making authentic deed has an important role in various legal relationship. However, it is not uncommon in the exercise of his Office, the notary deed related errors. It is, as occurred in the case of the Court Decision Number 1092 K Pdt. Sus Pailit 2016. In this case, the issue backed by the presence of the notary deed in making mistakes, where he was supposed to make the deed of Loan Borrowing, but the deed he made was Pre Sale and Purchase Agreement PSPA at the request of one party. This error, of making PSPA, ultimately cause problems when the buyer were declared bankrupt by the Court. When the PSPA was followed by the Sale and Purchase Agreement SPA , automatically the assets mentioned in the agreement become the assets of the bankrupt. Whereas, the selling of asset is not desired by the seller. This thesis discusses about the validity and the conformity of the PSPA made by the notary, as well as the form of Notarial responsibility that can be performed on the condition of error. This thesis is made by using the juridical normative research method with the data collection technique through the study of librarianship through the written data obtained through a search of legal literature and librarianship, whether based on rules legislation or other literature. In this case, the PSPA made by the notary is valid, but does not comply with the intent of the parties, which giving rise to a number of losses. Therefore, the Notary is being held responsible for faults that may be subject to sanctions or administrative responsibility in accordance with the legislation Office of the notary, as well as civil liability with the construction deed against the law in accordance with the provisions of article 1365 Indonesian Civil Code."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap kliennya dalam pembuatan akta Notaris sebagaimana yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 379/K/Pid/2021. Permasalahan dalam tesis ini mengenai akibat hukum dari akta utang piutang yang dibuat menjadi akta PPJB dengan cara melakukan penipuan sebagaimana Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP yang telah dibuat Notaris TAH dengan cara melawan hukum serta pertanggungjawaban Notaris dalam perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Notaris. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan bahan data primer yaitu peraturan perundang-undangan, data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur, dan bahan tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tesis ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atas pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan tugas. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris TAH menjadi batal demi hukum. Notaris TAH juga dimintakan pertanggungjawaban secara pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selain pertanggungjawaban secara pidana, Notaris TAH juga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata yaitu ganti kerugian berupa natura dan pertanggungjawaban hukum secara administratif yaitu pemberhentian sementara sebagai Notaris.

---

This thesis discusses about the responsibility of Notary who commits fraud against his client in the making of an authentic deed, as happened in the Putusan Mahkamah Agung Nomor 379/K/Pid/2021. The problem in this theesis is regarding the legal consequenes of the deed of debt and receivables made into a deed of PPJB by committing fraud as stated in Article 378 juncto Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code which has been made by Notary TAH by violating the law and the Notary’s responsibility in the perspective of criminal law, civil law, and administrative law for criminal acts of fraud committed by a Notary. The research method used in this thesis is normative juridicial. The typology of research in writing this thesis is an explanatory research, which aims to describe in detail a phenomenon and then analyze the phenomenon by using primary data, namely laws and regulations, secondary data collected through literature study, and tertiary data, The Great Dictionary of Indonesian Language. The result of the studies found that the deed made by Notary TAH is being null and void. Notary TAH can be held criminally responsible and can also be asked for civil legal liability, compensation in the form of in-kind and administrative legal liability specifically temporary dismissal as a Notary."