Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2020, Competition Market Authority (“CMA”) Inggris menetapkan bahwa Roland (UK) Ltd., telah melakukan praktik penetapan harga jual kembali, resale price maintenance, terhadap penjualan perangkat alat musik drum elektrik pada pasar perdagangan elektronik. Roland UK melakukan banding terhadap putusan tersebut namun Competition Appeal Tribunal (“CAT”) memutuskan bahwa CMA telah tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap Roland UK. Roland UK melakukan praktik resale price maintenance dengan cara memanfaatkan perangkat lunak pemantau harga untuk memantau harga jual produk terkait yang dijual oleh para reseller dari produk Roland UK. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum persaingan usaha Indonesia jika kasus resale price maintenance serupa dengan yang dilakukan oleh Roland UK terjadi di Indonesia. Penelitian karya tulis ini menggunakan bentuk penelitian berupa penelitian Yuridis-Normatif dengan melakukan tinjauan terhadap putusan Competition Appeal Tribunal Case No: 1365/1/12/20 serta peraturan perundang-undangan mengenai hukum persaingan usaha di Inggris dan Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, jika kasus serupa terjadi di Indonesia, tindakan Roland UK tidak akan dianggap melanggar Pasal 8 UU No. 5/199 karena tidak terpenuhinya sebagian unsur pasal tersebut serta posisi Roland UK yang tidak memenuhi salah satu syarat terpenuhinya pelanggaran resale price maintenance sesuai pedoman KPPU terkait pasal 8 UU No. 5/1999, yakni keharusan pelaku usaha menempati posisi dominan pada pasar yang bersangkutan.

---

In 2020, the Competition Market Authority (“CMA”) of the United Kingdom determined that Roland (UK) Ltd., had engaged in the practice of resale price maintenance concerning the sales of electronic drum instruments in the electronic commerce market. Roland UK appealed this decision, the Competition Appeal Tribunal (“CAT”) ruled that CMA was correct in its decision against Roland UK. Roland UK employed resale price maintenance practices by utilizing price monitoring software to monitor the selling price of the related products sold by resellers of Roland UK’s products. This research aims to explore how the Indonesian competition law can be applied if a similar resale price maintenance case, as conducted by Roland UK, were to occur in Indonesia. The form of research approach used in this paper is a Juridicial-Normative approach by reviewing the decision of the Competition Appeal Tribunal Case No: 1365/1/12/20 and relevant legislation regarding competition law in the UK and Indonesia. Based on the conducted research, if a similar case were to occur in Indonesia, Roland UK’s actions would not be considered a violation of Article 8 of Law No. 5/1999 because of the lack of fulfilment of some elements of the article. Furthermore, Roland UK’s position does not meet one of the criteria for the violation of resale price maintenance in accordance to the guidelines made by Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (“KPPU”) related to Article 8 of Law No. 5/1999, which requires the business actor to hold a dominant position in the relevant market."

"Tesis ini membahas tentang pembuktian penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh KPPU dalam menyelesaikan kasus-kasus persaingan usaha. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan guna perbaikan hukum persaingan usaha di Indonesia; KPPU sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya persaingan usaha juga harus meningkatkan kemampuannya secara struktural maupun dalam hal sumber daya manusia agar putusan ataupun penetapan yang dikeluarkan oleh KPPU menjadi lebih berkualitas.

---

The focus of this study is about proving abuse of dominant position conducted by KPPU to resolving competition cases. This study is a descriptive qualitative research. The researcher suggest that the revisions to the Act No. 5 of 1999 is a thing that needs to be done for the improvement of competition laws in Indonesia; KPPU as the agency in charge of overseeing the competition should improve its ability in structurally and in human resources so decision or determination issued by the KPPU become more qualified."

"Pemerintah membentuk holding company BUMN pada sektor asuransi dan penjaminan pada tahun 2020 dengan melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020. Melalui pembentukan holding BUMN tersebut, PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia memiliki anak perusahaan yang terdiri dari PT Askrindo, PT Jamkrindo, PT Jasa Raharja, PT Jasindo, PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Grahaniaga Tata Utama dan PT Bahana Kapital Investa. Pembentukan holding company BUMN akan membuat BUMN lebih kuat dan mendominasi kegiatan bisnis walaupun tujuan awalnya adalah memperkuat entitas bisnis dan meningkatkan efisiensi. Hal tersebut dapat menyebabkan berbagai potensi yang akan bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa pembentukan holding BUMN pada sektor asuransi dan penjaminan tidak wajib melakukan notifikasi mengenai penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan terhadap KPPU karena mendapat pengecualian dari UU No. 5 Tahun 1999. Selain itu, pembentukan holding BUMN pada sektor asuransi dan penjaminan tidak melanggar ketentuan hukum persaingan usaha. Walaupun demikian, pembentukan holding BUMN ini tetap memiliki potensi untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap persaingan usaha tidak sehat mengingat pembentukan holding akan memberikan posisi perusahaan BUMN yang lebih besar dan kuat sehingga masih diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usahanya agar dapat melaksanakan kegiatan usaha yang kondusif dengan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaiman tujuan dari dibuat hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

The government formed a State-Owned Enterprises (“BUMN”) holding company in the insurance and guarantee sector in 2020 by increasing equity participation in the share capital of PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia through Government Regulation Number 20 of 2020. Through the establishment of the BUMN holding, PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia has a subsidiary company which consisting of PT Askrindo, PT Jamkrindo, PT Jasa Raharja, PT Jasindo, PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Grahaniaga Tata Utama and PT Bahana Kapital Investa. The establishment of a BUMN holding company will make BUMN stronger and dominate business activities even though the initial goal is to strengthen business entities and increase efficiency. This can lead to various potentials that will intersect with Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The method used in this research is normative juridical. From the results of this study, it was found that the establishment of a BUMN holding in the insurance and guarantee sector was not required to carry out notifications regarding mergers, consolidations, or takeovers of KPPU because it received an exception from Law no. 5 of 1999. In addition, the formation of a BUMN holding in the insurance and guarantee sector does not violate the provisions of business competition law. Nevertheless, the formation of this BUMN holding still has the potential to commit a violation of unfair business competition considering that the formation of a holding will provide a bigger and stronger position for BUMN companies so that supervision is still needed over the implementation of their business activities so that they can carry out business activities that are conducive to preventing fraudulent practices of monopoly and unfair business competition as the purpose of making business competition law in Indonesia."

"Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menangani perlakuan terhadap monopoli Negara oleh hukum persaingan usaha. Monopoli Negara yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti halnya monopoli Negara di bidang jasa kepelabuhanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Penyelenggaraan pelabuhan dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN (PT Pelindo). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran perlu dilakukan penyesuaian karena monopoli yang dilakukan pemerintah melalui BUMN (PT Pelindo) menghambat pengembangan pelabuhan dan membatasi persaingan karena kurangnya partisipasi pihak swasta dan pemerintah daerah. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terbentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli di bidang jasa kepelabuhanan. Membuka kesempatan pelaku usaha lainnya untuk dapat melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagai Badan Usaha Pelabuhan. Pemisahan fungsi regulator dan operator, fungsi regulator dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang kemudian dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. Sedangkan fungsi operator dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional untuk melakukan kerjasama di bidang jasa kepelabuhanan. Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah metode penelitian normatif.

---

Article 51 Law No. 5/1999 on prohibition of monopolistic practices and unfair business competition of state monopolistic handled by competition law. State monopolistic by government associated with production and or marketing of goods and or services that dominate public needs. For example, state monopolistic in port services by Law No. 21/1992 on Shipping. Organizing port which done by the government through state enterprises (Indonesia Port Corporation). Enforcement of Law No. 21/1992 must to changes because monopoly by government through state enterprises (Indonesia Port Corporation) inhibit the development of ports and restrict competition because lack of the participation of the private sector and local government. Law No.17/2008 on Shipping is form for change Law No.21/1992 on Shipping. Law No.17/2008 on Shipping contains provisions about elimination of the monopoly of port services. It is open the opportunity other businesses to conduct exploitation activities in the harbor as a port entity. Separation of the regulator and the operator; promulgation through Ministry of Transportation performed by the port authority and port operator unit. While the operator by port entity that has obtained permission to conduct activities in the port consession. Law No. 17/2008 on Shipping also provide participation of local government and private sector proportionally to perform cooperation in port services. Research methods used in this thesis is a normative research methods."