Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembinaan SDM yang berkeunggulan fungsi Reserse di Polda Metro Jaya. Melalui penelitian ini, ketepatan dalam pembinaan SDM yang berkeunggulan fungsi Reserse di Polda Metro Jaya lebih tepat dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi lapangan. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi lapangan, studi dokumen dan wawancara. Untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar valid dan relibel, peneliti menggunakan teknik keabsahan data meliputi credibility dan confirmatory. Selanjutnya, analisis data menggunakan pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan SDM unggul fungsi Reserse di Polda Metro Jaya berdasarkan profil SDM, telah tercukupi berdasarkan standar DSP personel bidang Reserse termasuk kepangkatan personel. Personel fungsi Reserse di Polda Metro Jaya telah melewati proses seleksi dan penyaringan secara ketat sebelum tempatkan di fungsi Reserse Polda Metro Jaya. Model penilaian kompetensi yang diterapkan kepada SDM fungsi Reserse adalah penilaian berbasis assessment center untuk jabatan level direktur, dan assessment uji kompentensi teknis, etika dan psikologi untuk personel baru atau perwira. Sementara hasil penilaian kompetensi (pengetahuan, skil dan mental) SDM fungsi Reserse tidak terdokumentasi secara baik. Kemudian, pembinaan SDM unggul fungsi Reserse di Polda Metro Jaya berdasarkan perkap Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan SDM Polri yang Berkeunggulan telah dijalankan dengan cukup baik, walaupun masih terdapat ketidakkonsistensi dan pelanggaran terhadap penarapan prosedur yang telah ditentukan pada perkap tersebut. Penempatan jabatan personel fungsi Reserse di Polda Metro Jaya berhubungan dengan hasil penilaian kompentensi. Penempatan jabatan level manager menggunakan hasil asssement center, sementara penempatan anggota baru pada fungsi Reserse mengacu pada penilaian kompentensi teknis, etika dan psikologi. Kemudian, faktor-faktor yang dipertimbangan dalam pembinaan SDM unggul fungsi Reserse di Polda Metro Jaya antara lain yaitu: faktor SDM, faktor metode dan faktor anggaran.

---

This research aims to determine the development of superior human resources for the Detective function at Polda Metro Jaya. To achieve the research objectives, this research uses a descriptive qualitative approach based on field studies. Then, the data collection method used was field observation, document study and interviews. To ensure that the data collected is truly valid and reliable, researchers use data validity techniques including credibility and confirmatory. Next, data analysis uses a data reduction approach, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the development of superior human resources for the detective function at Polda Metro Jaya based on the human resource profile has been fulfilled based on the DSP standards for personnel in the field of investigation, including personnel rank. The detective function personnel at Polda Metro Jaya have gone through a strict selection and screening process before being placed in the police detective function at Polda Metro Jaya. The competency assessment model applied to HR for the detective function is an assessment center- based assessment for director level positions, and a technical, ethical and psychological competency test assessment for new personnel or officers. Meanwhile, the results of the competency assessment (knowledge, skills and mentality) of HR for the detective function are not well documented. Then, the development of superior human resources for the detective function at Polda Metro Jaya based on Perkap Number 99 of 2020 concerning Systems, Management and Standards for the Success of Superior National Police Human Resources has been carried out quite well, although there are still inconsistencies and violations of the implementation of the procedures specified in the Perkap. The placement of positions in the Detective Function personnel at Polda Metro Jaya is related to the results of the competency assessment. The placement of manager level positions uses the results of the assessment center, while the placement of new members in the detective function refers to technical, ethical and psychological competency assessments. Then, the factors to be considered in developing superior human resources for the detective function at Polda Metro Jaya include: human resources factors, method factors and budget factors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan knowledge sharing terhadap kinerja penyidik di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dengan beban kerja sebagai variabel moderasi. Kejahatan siber yang berkembang pesat menuntut penyidik yang kompeten dan berbagi pengetahuan yang efektif untuk meningkatkan kinerja kolektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei kepada penyidik dan analisis data melalui regresi berganda dan analisis moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif signifikan sebesar 40,7% terhadap kinerja penyidik. Knowledge sharing juga berpengaruh positif, menyumbang 25,3% dari varians kinerja. Beban kerja memoderasi hubungan ini, dimana dampak positif kompetensi terhadap kinerja menurun menjadi 16,6% dan dampak knowledge sharing menjadi 14,0% ketika beban kerja tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen beban kerja yang efektif diperlukan untuk memaksimalkan manfaat kompetensi dan knowledge sharing dalam meningkatkan kinerja penyidik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang determinan kinerja dalam penegakan hukum dan memberikan wawasan praktis untuk meningkatkan efektivitas investigasi kejahatan siber melalui pengembangan kompetensi dan pembudayaan berbagi pengetahuan.

---

This research aims to analyze the influence of competence and knowledge sharing on the performance of investigators at the Cyber ​​Sub-Directorate of the Criminal Investigation Department of Polda Metro Jaya, with workload as a moderating variable. Rapidly growing cybercrime demands competent investigators and effective knowledge sharing to improve collective performance. This research uses a quantitative approach with a survey of investigators and data analysis through multiple regression and moderation analysis. The research results show that competence has a significant positive influence of 40.7% on investigator performance. Knowledge sharing also has a positive effect, accounting for 25.3% of the variance in performance. Workload moderates this relationship, where the positive impact of competence on performance decreases to 16.6% and the impact of knowledge sharing becomes 14.0% when workload is high. These findings indicate that effective workload management is needed to maximize the benefits of competency and knowledge sharing in improving investigator performance. This research contributes to the understanding of the determinants of performance in law enforcement and provides practical insights for increasing the effectiveness of cybercrime investigations through competency development and the cultivation of knowledge sharing."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketertinggalan dari rata-rata nasional pada indeks kinerja satuan kerja Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Metro Jaya pada tahun 2022 pada dimensi kompetensi dan responsive. Di sisi lain, rotasi kepemimpinan internal Polri yang berjalan dengan cepat juga memberikan dampak pada perubahan regulasi dan tata kelola administrasi. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis sistem administrasi sumber daya manusia serta pembinaan keahlian administrasi sumber daya manusia di Polda Metro Jaya dalam meningkatkan profesionalisme.Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori administrasi negara, teori pengembangan sumber daya manusia, dan konsep profesionalisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan metode pendekatan studi kasus (case study).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi sumber daya manusia di Polda Metro Jaya dalam meningkatkan profesionalisme telah berlandaskan peraturan perundang-undangan pada dimensi kebijakan, organisasi, manajemen serta etika dan moral. Sistem administrasi sumber daya manusia bersifat sentralisasi menganut pada grand strategy Polri dan arah bijak pimpinan. Pada dimensi lingkungan, menerapkan sistem administrasi sumber daya manusia yang adaptif terhadap teknologi informasi. Untuk akuntabilitas dengan mengimplementasikan tertib administrasi yang berlandaskan pada Sistem Operasional Prosedur. Sistem administrasi sumber daya manusia ideal yang dapat diterapkan oleh Biro SDM Polda Metro Jaya adalah sistem administrasi sumber daya manusia berbasis teknologi informasi yang terintegrasi sehingga akan memudahkan personel mendapat berbagai akses administrasi sumber daya manusia. Pembinaan keahlian administrasi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri pada Polda Metro Jaya dalam meningkatkan profesionalisme sangat dominan pada dimensi pendidikan, pengalaman kerja dan keterampilan. Konsisten dalam memfasilitasi pendidikan kepada personel baik formal dan informal. Kerjasama dengan lembaga pendidikan luar. Mengimplementasikan merit sistem dan seniority sistem pada proses mutasi. Memfasilitasi 790 Dikbangspes. Keterbatasan pembinaan SDM pada dimensi kemampuan teknologi. Indikatornya adalah penggunaan aplikasi berbasis teknologi oleh SDM Polda Metro Jaya masih rendah. Untuk memaksimalkan peningkatan pengembangan SDM, Biro SDM dapat menempuh upaya dengan mengajukan rekrutmen anggota berbasis kompetensi di bidang teknologi informasi, pelatihan secara kontinyu dan menggelar workshop serta meningkatkan kinerja microlearning.

---

This research is motivated by the lag from the national average in the performance index of the Human Resources (HR) work unit of the Metro Jaya Police in 2022 in the competency and responsiveness dimensions. On the other hand, the rapid rotation of the National Police's internal leadership also has an impact on changes in regulations and administrative governance. Based on these problems, this study is aimed at analyzing the human resource administration system and fostering human resource administration expertise in Polda Metro Jaya in improving professionalism.

The analytical knives in this study are state administration theory, human resource development theory, and professionalism concept. This type of research is qualitative research with a case study approach.

The results of this study show that the human resource administration system in Polda Metro Jaya in improving professionalism has been based on laws and regulations in the dimensions of policy, organization, management as well as ethics and morals. The human resource administration system is centralized, adhering to the grand strategy of the National Police and the wise direction of the leadership. In the environmental dimension, implementing a human resource administration system that is adaptive to information technology. For accountability by implementing administrative order based on the Procedure Operational System. The ideal human resource administration system that can be applied by the Human Resources Bureau of the Metro Jaya Police is an integrated information technology-based human resource administration system that will make it easier for personnel to get various access to human resource administration. The development of Human Resources (HR) administration expertise of the National Police at the Metro Jaya Police in improving professionalism is very dominant in the dimensions of education, work experience and skills. Consistent in facilitating education to personnel, both formal and informal. Cooperation with external educational institutions. Implement system merit and system seniority in the mutation process. Facilitating 790 Dikbangspes. The limitation of human resource development in the dimension of technological capabilities. The indicator is that the use of technology-based applications by the Metro Jaya Regional Police human resources is still low. To maximize the improvement of human resource development, the Human Resources Bureau can take efforts by proposing competency-based member recruitment in the field of information technology, continuous training and holding workshops as well as improving microlearning performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengeksplorasi potensi pengembangan sumber daya manusia (SDM) penyidik berbasis Crime Scientific Investigation (CSI) di Ditreskimum Polda Metro Jaya. Studi kasus yang diambil adalah kematian satu keluarga di Kalideres. Metode CSI digunakan sebagai pendekatan investigasi ilmiah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penyidik dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan studi literatur, analisis kebijakan, wawancara dengan penyidik dan pakar terkait, serta observasi langsung di lapangan untuk mengumpulkan data. Hasil analisis data tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM penyidik dalam bidang CSI, seperti pelatihan, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan teknis. Diharapkan bahwa tesis ini akan memberikan rekomendasi konkret dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam melakukan investigasi ilmiah kejahatan. Dengan pengembangan SDM yang tepat, Ditreskimum Polda Metro Jaya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyidikan kasus kriminal, termasuk penanganan kasus kematian satu keluarga di Kalideres. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penyidikan kriminal yang lebih ilmiah dan profesional di Indonesia.

---

This research aims to explore the development of human resources (HR) based on Crime Scientific Investigation (CSI) in Ditreskimum Polda Metro Jaya, using a case study of a family's death in Kalideres. CSI is employed as a scientific investigative approach to identify the weaknesses and strengths of investigators in handling the case. The research methodology utilizes a qualitative approach, combining literature review, policy analysis, interviews with investigators and relevant experts, as well as direct field observations to collect data. The analysis of the gathered data is expected to identify the needs for HR development among investigators in the field of CSI, including training, knowledge enhancement, and technical skills. It is anticipated that this thesis will provide concrete and sustainable recommendations to enhance the capabilities of investigators in conducting scientific crime investigations. Through appropriate HR development, Ditreskimum Polda Metro Jaya can improve the effectiveness and efficiency of criminal case investigations, including the handling of cases involving a family's death in Kalideres. Moreover, this research is expected to contribute to the development of more scientific and professional methods of criminal investigation in Indonesia."

"ABSTRAKSistem I-24/7 disebut sebagai ldquo;state-of-the-art weapon rdquo;-nya INTERPOL,karena sistem ini sangat penting untuk digunakan dalam menanggulangikejahatan internasional dan terorisme, khususnya sebagai alat pertukaran dansharing informasi antar negara anggotanya. Pada pelaksanaannya di PoldaMetro Jaya sistem jaringan I-24/7 ini menemukan suatu kendala, namunkendala itu bukan berasal dari sistemnya melainkan dari user dari sistemtersebut. Upaya optimalisasi pengaturan manajemen sdm kebijakan usersistem jaringan I-24/7 perlu dirumuskan secara kompeherensif dan memilikilegitimasi regulasi yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dan pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling.Lokasi penelitian di Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwaUpaya Optimalisasi manajemen sumber daya manusia user Jringan I-24/7 diPolda Metro Jaya bisa dilakukan; pertama, revitalisasi sarana dan prasaranauser jaringan I-24/7. Kedua, memberikan kewenangan tunggal kepada userJaringan I-24/7 yang terlegitimasi melalui sprin. Ketiga, memperbaiki polarekruitmen user jaringan I-24/7 yang didasarkan pada kompetensi

---

ABSTRACTThe I 24 7 system is referred to as INTERPOL 39 s state of the art weapon ,because it is essential for sharing information among its member states. In itsimplementation in Polda Metro Jaya I 24 7 network system has been generated,but nothing comes from users of the system. Efforts to optimize the managementof the I 24 7 network system user need to be formulated comprehensively andhave clear regulatory legitimacy. This study used a qualitative approach and theselection of resource persons with purposive sampling technique. Researchlocation in Polda Metro Jaya. The results showed that the optimization of humanresource management of Jringan I 24 7 users in Polda Metro Jaya can be done first, revitalization of facilities and infrastructure of I 24 7 network users. Second,grant authority to I 24 7 Network users who are legitimated through sprin. Third,Improve the recruitment pattern of I 24 7 network users who stand out incompetence."

"Implementasi Kebijakan Assessment Center dalam tubuh organisasi Polri di tingkat Polda khususnya, dianggap bermasalah dalam hal pelaksanaan operasional MSDM dalam organisasi Polri itu sendiri. Di satu sisi, dalam hal peningkatan karir personel, Assessment Center dijadikan salah satu alat untuk dapat mengungkap kompetensi sebenarnya dari anggota personel Polri dimana Assessment Center ini dapat menjembatani kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh kandidat yang akan menduduki jabatan tertentu dengan kebutuhan yang diharapkan. Akan tetapi di sisi lain, implementasi kebijakan Assessment Center tersebut menemui kendala-kendala seperti kurang pahamnya anggota personel pada Assessment Center itu sendiri dalam proses komunikasi dan sosialisasi dan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan Assessment Center ini didukung oleh Peraturan Kapolri yaitu Perkap No.5 Tahun 2016. Kendala implementasi Kebijakan Assessment Center ini terjadi pada Polda Metro Jaya, khususnya Polres Metro Jakarta Barat. Dari 8 Kapolsek di wilayah Polres Metro Jakarta Barat, hanya terdapat 1 orang Kapolsek yang melakukan prosedur proses Assessment Center sementara sisanya 7 Kapolsek belum mengikuti prosedur proses Assessment center. Alhasil, keberadaan kebijakan Assessment Center hanyalah menjadi sebuah formalitas belaka. Penelitian ini menelusuri alasan mengapa implementasi Kebijakan Assessment Center hanya menjadi sebuah formalitas yang disebabkan oleh beberapa faktor penentu berhasilnya sebuah implementasi kebijakan seperti kurang baiknya proses komunikasi diantara personel dan anggaran yang tidak memadai. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk melacak mengapa faktor tersebut menjadi penghalang keberhasilan implementasi Kebijakan Assessment Center. Temuan penelitian ini adalah benar bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center belum optimal dan hanya menjadi sebuah formalitas belaka karena faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diatas. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center untuk pembinaan karir personel polri perlu dikaji lebih mendalam, khususnya di Polda Metro Jaya dalam unit Polres Metro Jakarta Barat untuk bisa diakui sebagai alat untuk mengungkap kompetensi yang sebenarnya anggota personel polri.

---

The implementation of Assessment Center Policy in the National Police organization body is considered to be a troublesome-side-issue to the operation of human resources management within the National Police organization. To some extent, in terms of upgrading the personnel career, Assessment Center is one of the important elements to discover the real competence of the police personnel to be promoted to the higher position where the higher position expects compatible competences. On the other hand, to some other extent, the implementation of the policy encounters with several handicaps such as the lack of knowledge amongst the personnel and the budgets. This policy is backed up by the Police Head regulation (Perkap) no 5, year 2016. This happens to the Jakarta local police office (Polda), particularly in the West Jakarta office (Polres). Out of 8 Police Sector Heads in the West Jakarta office, there is only one Police Sector Head personnel who commits the process of Assessment Center whereas the rest do not. As a result, the existence of the Assessment Center is just a formality. This research is to trace the extent to which the reasons why Assessment Center in the West Jakarta Police office becomes only a formality due to several determining factors such as bad communication amongst the personnel and the budgets needed. The research adopts qualitative methods to track the determining factors of why this happens. The research finds that it is true that the implementation of Asssessment Center is not optimal yet and becomes a formality because of the aforementioned determining factors. In sum, it can be concluded that the implementation of Asssesment Center needs a further investigation in the Jakarta local police office (Polda Metro Jaya) of West Jakarta region to be admitted as a tool to discover the real competence of the police personnel."

"Tesis ini mengenai penyidikan tindak pidana penganiayaan, terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, yang dilakukan oleh Satuan IV Remaja Anak-anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yang secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dari fungsi manajemen, proses penyidikan tidak berjalan dengan simultan.Tidak simultannya fungsi manajemen dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap perempuan korban kekerasan oleh Sat IV Renakta Polda Metro Jaya, karena masih ditemukan tindakan dan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh penyidik-penyidik pembantu terhadap saksi korban maupun tersangka. Terjadinya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidik-penyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan karena : kurangnya pengawasan dan pengendalian dari atasanlpimpinan kepada para penyidik-penyidik pembantu secara berjenjang, penyidik-penyidik pembantu yang melakukan penyidikan belum memahami secara keseluruhan pengertian perempuan itu sendiri, dan hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati serta mental penyidik-penyidik pembantu pada saat menangani kasus perempuan korban kekerasan mudah terpengaruh korban maupun pelaku.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh penyidiklpenyidik pembantu, Sat IV Remaja Anak-anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.Hasil penelitian ini menemukan bukti adanya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidiklpenyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan. Maka, implikasi dari tesis ini, adalah perlunya meningkatkan profesionalisme penyidik/penyidik pembantu yang menangani kasus terhadap perempuan korban kekerasan, supaya memahami dan mengerti tentang perempuan melalui pendidikan kejuruan khusus reserse, dan akan Iebih baik lagi apabila pemah mengikuti pendidikan kejuruan RPK.Perlunya upaya penegakkan hukum oleh petugas kepolisian terhadap kasus perempuan korban kekerasan, dengan Cara polisi tidak mudah terpengaruh, dan menempatkan polisi pada fungsinya yang menuntut kemampuan profesionalisme, untuk dapat mengatasi dan meredamnya secara tepat dan bijaksana, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sating terkait satu sama lainnya."

"Seiring dengan upaya untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia khususnya Direktorat Lalu Lintas melalui program unggulannya yaitu penegakkan hukum dengan elektronik atau Electronic Law Enforcement (ELE) menggunakan program (software) PC Rect dan PC Crash dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang sebagai outputnya mengacu pada peran dan fungsi polisi dalam menangani permasalahan di bidang lalu lintas sebagai salah satu sarana edukasi bagi masyarakat agar terbentuk transformasi mindset masyarakat yang memiliki budaya tertib berlalulintas. Penyidikan dibidang Lalu Lintas dengan menggunakan peralatan elektronik atau Electronic Law Enforcement (ELE) ini telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem peradilan Indonesia yaitu pada Pasal 272 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 sampai dengan Pasal 315 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 angka 1 dan angka 4, Pasal 5 dan Pasal 44 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil akhir berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik dari peralatan elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif dimana memusatkan perhatian kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada di dalam kehidupan manusia. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analistis dan yuridis normatif. Penulis berharap tesis ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun Polantas masa depan yang merupakan janji atau akuntabilitas kepada publik yang unggul dalam hal sumber daya manusia, data, program, jejaring, sarana prasarana, teknologi informasi, dan operasional yang dapat dijabarkan bahwa para petugas-petugas Polantas profesional, cerdas, bermoral, modern, patuh hukum, dan akuntabel.

---

The main idea for increasing services to the community in particular the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya, tried to develop a new scheme of traffic investigation using the latest application of 'PC Rect' and 'PC Crash' software as an output for better role and functions of Indonesian National Police to eliminate the problems, educating the community and in order to transform the mindset of the community.

The Implementation of the traffic investigation with electronic devices had legal basis in the justice system in Indonesia that is in Article 272 the law No. 22 Year 2009 on Traffic and Transportation, Article 310 until Article 315 the law No. 22 Year 2009 on Traffic and Transportation and Article 1 number 1 and number 4, Article 5 and Article 44 the law No. 11 Year 2008 on the Information and Electronic Transactions. The conclusion is electronic information and electronic documents from electronic devices can be used as valid evidence in Indonesian court.

This thesis research is using qualitative methods. The qualitative research focused on the general principles which qualify as the basis in shaping tendencies units within human life. The writing method used by the writer in writing is descriptive and analytical of judicial normative.

The writer hopes that this thesis can be used as reference for the future of traffic policeman who is accountable to the public , qualified human resources with data, programs, networks, infrastructure, information technology, and operations which is create the professional traffic policeman , with intelligent, moral, modern, law-abiding, and accountable."

"Penelitian ini membahas pelayanan registrasi dan identifikasi (Regident) BPKB & STNK kendaraan bermotor pada Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya. Tujuan penelitian untuk mencari postur ideal kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi ancaman degradasi di era digitalisasi. Landasan teori terdiri dari teori kompetensi SDM, public service, new public service, service excellence, dan public trust. Sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kualitatif eksplanatori. Melalui analisis penalaran induktif, penelitian menemukan pentingnya faktor kunci untuk membangun postur ideal dalam menghadapi transformasi digital. Untuk faktor kunci meliputi komposisi dan kompetensi SDM, dan sarana prasarana digital berkaitan dengan efisiensi mekanisme pelayanan. Adapun postur ideal untuk menghadapi ancaman degradasi era digital, penelitian mensyaratkan adanya kesesuaian kompetensi dengan bidang kerja, motivasi kerja tinggi, budaya kerja yang mendukung, bersikap proaktif, serta memiliki komunikasi dan negosiasi yang baik. Hal yang harus dilakukan untuk membangun postur ideal SDM, diperlukan peningkatan kompetensi melalui: (1) pendidikan dan pelatihan; (2) pendidikan kejuruan; (3) pendidikan pengembangan spesial; (4) transfer pengetahuan; dan (5) sertifikasi teknologi dan informasi komputer. Penelitian menyimpulkan bahwa dengan memiliki postur ideal SDM, maka pelayanan Regident BPKB dan STNK pada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak saja mampu menghadapi ancaman degradasi pelayanan digital, namun juga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat untuk menuju Smart Public Service.

---

This research discusses the registration and identification service (Regident) of BPKB & STNK motor vehicles at the Directorate of Traffic Polda Metro Jaya. The purpose of the research is to find the ideal posture of human resource (HR) quality in facing the threat of degradation in the digitalization era. The theoretical foundation consists of HR competency theory, public service, new public service, service excellence, and public trust. Meanwhile, the research method uses a qualitative approach with an explanatory qualitative design. Through inductive reasoning analysis, the research found the importance of key factors in building an ideal posture in facing digital transformation. For key factors include the composition and competence of HR, and digital infrastructure related to service mechanism efficiency. As for the ideal posture to face the threat of digital era degradation, the research requires the competence to match the field of work, high work motivation, a supportive work culture, being proactive, and having good communication and negotiation. What needs to be done to build an ideal HR posture, competency improvement is needed through: (1) education and training; (2) vocational education; (3) special development education; (4) knowledge transfer; and (5) computer technology and information certification. The research concludes that by having an ideal HR posture, the Regident BPKB and STNK service at the Directorate of Traffic Polda Metro Jaya is not only able to face the threat of digital service degradation, but can also act as an agent of change in improving service quality and public satisfaction towards Smart Public Service."

"Saat ini, departemen HR memiliki peran yang lebih konsultatif dalam mengelola karyawan di dalam organisasi. Fungsi Depanemen HR di PT. AI selain sebagai tim pendukung juga sebagai agen penxbahan sekaligus partner strategis yang bcrperan sebagai pendorong kemajuan karyawan dan organisasi. Program I-IR yang dijalankan merupakan strategi pengelolaan SDM untuk jangka panjang agar dapat menghadapi perubahan dari waktu ke waktu. Tim di dalamnya dituntut memiliki kompetensi yang sesuai untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya agar program kegiatan HR secara menyeluruh dapat dijalankan dengan baik. Sebagai agen perusahaan, hal ini diperlukan agar mereka bisa melalcukan perbaikan dan perubahan diri sendiri terlebih dahulu sebelum berperan pada perubahan secara Iuas bagi organisasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengembangkan model kompetensi untuk Departemen HR PT. A1 dan melakukan pengukuran kompetensi pemegang jabatan untuk mengetahui profil kompetensi karyawan sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan kompetensinya. Dalam menyusun kompetensi, digunakan teknik behavioral event interview (BEI) untuk mengetahui critical incident terkait mengenai pekerjaan yang dilakukan. Dari penyusunan model kompetensi, diperoleh 10 sq# competency yaitu Anabttical Thinking Planning Organizing & Monitoring, Decision Making, Initiative, Building T mst, Customer Focus, Follow and Develop S OP, Communication Skill, 1nterpersonalSkilL dan Strategic & Business Acumen. Sedangkan dari sisi keahlian teknis mengenai HR diperoleh 8 keahlian teknis yaitu Conqnensation & Benefit, HR Information System, HR Strategic Management, Industrial Relation, Organizational Development, Personnel Administration, Recruitment, dan Training & Development. Model kompctcnsi dilengkapi dengan tingkat kepentingan dan standar minimum tingkat kemahiran kompetensi untuk setiap jabatan. Pengukuran kompetensi dilakukan menggunakan indikator perilalcu yang telah disusun dalam model kompetensi. Metode skala rating menggunakan multi-rater dipilih dalam melakukan pengukuran kompetensi pemegang jabatan.

---

Currently, HR department have a more consultative role in managing employees in the organization. HR Department on PT. A1 not only functions as a support team, but also as agents of change and strategic partners for organization that contribute on employee and organizational development. HR programs have a role as a human resources management strategy for the long term. HR team are expected to have competencies that required to iiilfill they roles and responsibilities, so they can perform well in running all HR programs. Also, as agent of change, they need to improve and change their self before involved on the widespread changes to the organization. Based on that reason, this study develops a competency model for HR Department in PT. AI. This study also conduct employee’s competency assessment to know individual competency profiles so could identified competency gaps of employees.

In developing competency model, behavioral event interview technique (BEI) used to determine critical incident related to the job to identifying competencies. This competency model resulting 10 soft competencies, Anabftical Drinking, Planning Organizing & Monitoring Decision Making, Initiative, Building Trust, Customer Focus, Follow and Develop SOP, Communication Skill, Interpersonal Skill and Strategic & Business Acumen. It also obtain 8 technical skill, Compensation & Benefits, HR Information System, Strategic HR Management, Industrial Relations, Organizational Development, Personnel Administration, Recruitment, and Training & Development. Also, competency model included with an important level and minimum requirement of proficiency level in each competency for all position.

Competency assessment conducted using behavioral indicators that are contained in the competency model. A multi-rater scale method is selected to employee’s competency assessment."