Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mega-Konstelasi Satelit di Low Earth Orbit (MegaLEO) merupakan fenomena eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa baru yang didorong oleh kemajuan teknologi. Peluncuran MegaLEO berpotensi menghasilkan space debris yang mengancam lingkungan ruang angkasa. Karakteristik teknis MegaLEO membuat potensi timbulnya space debris yang berada di Orbit Bumi, terutama LEO, menjadi semakin tinggi. Berdasarkan hukum internasional, negara-negara memiliki kewajiban internasional untuk tidak mencemari lingkungan ruang angkasa. Mitigasi space debris merupakan hal penting yang dapat dilakukan untuk menjamin setiap negara bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan ruang angkasa dari harmful contamination. Beragam organisasi internasional telah mengeluarkan instrumen-instrumen pedoman mitigasi space debris seperti UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines dan IADC Space Debris Mitigation Guidelines dan telah diinkorporasikan di tingkat nasional oleh negara-negara, utamanya spacefaring nations. Penelitian ini bertujuan ini melihat bagaimana mitigasi space debris yang berpotensi dihasilkan oleh MegaLEO diatur dalam hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut adalah yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian ini menemukan bahwa upaya mitigasi space debris yang ada saat ini belum cukup untuk menekan pertumbuhan space debris dan belum dapat secara efektif mengatasi masalah space debris yang disebabkan oleh MegaLEO. Hal ini didasari pada peningkatan keberadaan space debris di orbit bumi sejak MegaLEO diluncurkan. Dengan demikian, perlu dilakukannya pengkajian ulang atas guidelines mitigasi space debris yang dan perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait penerapan upaya penanggulangan space debris lainnya seperti upaya remediasi berupa Active Debris Removal.

---

Mega-Constellation of Satellites in Low Earth Orbit (MegaLEO) is a new phenomenon of space exploration and utilization driven by technological advances. The launch of MegaLEO has the potential to produce space debris that threatens the space environment. The technical characteristics of MegaLEO make the potential creation of space debris in Earth orbit, especially LEO, even higher. Under international law, states have an international obligation not to pollute the space environment. Space debris mitigation is an important thing that can be done to ensure that every country is responsible for protecting the space environment from harmful contamination. Various international organizations have issued space debris mitigation guidance instruments such as the UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines and IADC Space Debris Mitigation Guidelines and have been incorporated at the national level by countries, especially by spacefaring nations. The aim of this research is to look at how mitigation of space debris that could potentially be generated by MegaLEO is regulated in international law. The research method used to answer the research objectives is normative juridical or doctrinal. This research found that existing space debris mitigation efforts are not sufficient to suppress the growth of space debris and cannot effectively overcome the space debris problem caused by MegaLEO. This is based on the increase in the presence of space debris in Earth's orbit since MegaLEO was launched. Thus, it is necessary to review the existing space debris mitigation guidelines and further research needs to be carried out regarding the implementation of other space debris management efforts, such as remediation efforts in the form of Active Debris Removal."

"Permasalahan space debris merupakan salah satu persoalan yang terus menjadi ancaman bagi kegiatan masyarakat internasional di ruang angkasa. Mengingat space debris sebagai suatu akibat langsung dari kegiatan manusia di ruang angkasa, bertambah banyaknya negara-negara yang berkemampuan teknologi untuk melakukan peluncuran hanya akan terus membuat persoalan debris terus berkembang. Walaupun telah terdapat ancaman yang nyata dari keberadaan space debris, kerangka hukum internasional yang tersedia belumlah secara komprehensif mampu menanggapi persoalan yang ada secara langsung. Terlihatlah bahwa konvensi-konvensi ruang angkasa internasional tidak secara langsung membahas mengenai perlindungan lingkungan ruang angkasa terhadap space debris. Contohnya, misi anti-satelit RRC yang dilaksanakan pada tahun 2007. Walaupun tindakan tersebut telah menambah jumlah space debris yang cukup signifikan, akan tetapi tidaklah jelas apakah hal ini dilarang oleh hukum internasional. Tanpa adanya suatu ketentuan hukum internasional yang mengikat, permasalahan yang ada tidak akan dapat diselesaikan. Di lain pihak, masyarakat internasional telah menaruh perhatian pada masalah tersebut dan telah terdapat beberapa usaha dalam penanggulangannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya resolusi Majelis Umum PBB yang mengadopsi ketentuan UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines. Adopsi yang telah dilakukan merupakan langkah besar dalam menanggapi persoalah space debris. Akan tetapi, perlu diingat bahwa adopsi yang dilakukan tidaklah secara serta merta menciptakan norma internasional yang baru. Dalam hal ini, resolusi Majelis Umum PBB yang bersangkutan hanyalah bertindak sebagai "soft law". Walaupun demikian eesolusi tersebut telah mempengaruhi tindakan negara-negara di dunia pada tingkatan tertentu. Usaha-usaha penanggulangan masyarakat internasional telah ditunjukkan dengan adanya implementasi dalam kerangka nasional. Selain itu, resolusi dapatlah dijadikan sebagai harapan-harapan di masa yang akan datang mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu negara terhadap space debris. Dengan ini, maka dapat saja resolusi tersebut dijadikan sebagai landasan pada munculnya norma hukum yang baru.

---

Space debris has been an increasing threat to space activities conducted by nations worldwide. Considering space debris as a direct consequence of mankind's activity in outer spece, it is inevitable tha future increases in space faring nations will only augment the space debris problem. Despite the obvious danger posed by space debris, the current state of international law has not sufficiently tackle the issue head-on. It is indeed quite clear that the major international space law conventions do not specifically regulate the protection of the outer space environment against the prevalence of space debris. For example, a Chinese anti-satellite missile has destroyed a disused weather satellite in 2007. Though the mission has undeniably generated a substantial amount of space debris, it is unclear whether such an act can be regarded as a violation of international law. Without any binding international norm, the problem is expected to worsen. Fortunately, the international community has recognized the problem and made efforts to mitigate its effects. This has been shown by the UN General Assembly adoption of the UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines by way of a resolution. The adoption may be regarded as a major step forward on tackling the problem of space debris. However, it needs to be noted that the adoption does not necessarily generate a new norm under international law. The UN General Assembly resolution may only be regarded as "soft law". In spite of this, the resolution has affected the conduct of nations to some extent. The efforts of nations worldwide on the mitigation of space debris have been shown by the implementation of these guidelines into national framework. Furthermore, the resolution can also be regarded as expectations by the international community on how nations should act towards the problem of space debris. It may well be the case that the resolution might then act as the first step of an emerging international norm."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi era konstalasi satelit low earth orbit (LEO) dalam kemungkinan penggunaannya oleh intelijen asing sebagai alat spionase. Era konstalasi satelit LEO merupakan perkembangan teknologi yang dapat membantu aktivitas manusia. Namun, satelit LEO tersebut juga berpotensi digunakan sebagai alat spionase yang bertujuan untuk melakukan mendapatkan informasi lebih mendalam dari suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dengan menghimpun data dari studi literatur, wawancara, dan penelusuran daring. Analisis strategi Indonesia yang dapat dilakukan dalam menghadapi era konstalasi LEO menggunakan teori realisme dan konsep intelijen. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam menanggapi potensi ancaman ini, pemerintah Indonesia selayaknya melakukan strategi untuk mencegah potensi ancaman tersebut, yakni dengan melakukan diplomasi ke negara-negara lain. Strategi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan penelitian mengenai satelit LEO dan memaksimalkan peran intelijen Indonesia untuk mencari informasi dan data mengenai perkembangan konstalasi satelit LEO guna menjaga keamanan nasional Indonesia.

---

ABSTRACTThis study aims to find out how the strategies that can be carried out by Indonesia in dealing with the era of low earth orbit (LEO) constellations in their possible use by foreign intelligence as espionage tools. The era of LEO satellite constellation is a technological development that can help human activities. However, the LEO satellite also has the potential to be used as an espionage tool that aims to obtain more in-depth information from a country. This study uses descriptive qualitative analysis methods by collecting data from literature studies, interviews, and online searches. Analysis of Indonesia's strategy that can be done in dealing with the era of LEO constellation using the theory of realism and intelligence concepts. Based on this research, the researcher found that in responding to this potential threat, the Indonesian government should implement a strategy to prevent this potential threat, namely by conducting diplomacy to other countries. This strategy can be carried out by developing research on LEO satellites and maximizing the role of Indonesian intelligence to seek information and data on the development of LEO satellite constellations in order to maintain Indonesia's national security."

"Sejak awal kemunculan space era, masyarakat internasional telah mendorong secara keras penggunaan ruang angkasa untuk tujuan damai (peaceful purposes). Namun, pengertian peaceful belum ada yang pasti hingga kini. Apakah kegiatan militer diperbolehkan atau tidak. Pada faktanya, sejak peluncuran Sputnik I, satelit tersebut sudah digunakan untuk tujuan militer. Sehingga, penjelasan mengenai kegiatan militer apa saja yang diperbolehkan di ruang angkasa menjadi sangatlah penting. Selain itu, mengingat semakin bergantungnya negara dengan teknologi ruang angkasa, dimulaui pengembangan teknologi anti-satellite untuk melindungi aset-aset nasional di ruang angkasa. Sejak tahun 1950an, sudah dilaksanakan uji coba anti-satellite weapons oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mana banyak menimbulkan pertanyaan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip peaceful purposes atau tidak. Oleh karena itu, juga perlu diketahui bentuk dari threat atau use of force dan pengecualiannya di ruang angkasa.

---

Since the dawn of space era, international community has voiced the use of outer space for peaceful purposes. However, there is no authoritative definition regard of peaceful until today. In fact, since the launced of Sputnik I, its objective was military purposes. Thus, it is important to know which one of military activity in outer space is permissible. Moreover, the increasing of national's dependency on space-based asset, make the states develope the anti-satellite to protect their national space asset. The employment of anti-satellite began since the late of 1950s by United States and Union of Soviet Socialist Republics. The test raised questions on its compliance with peaceful purposes principle. Therefore, it is also important to know the form of threat and use of force and its execptions in space."

"Pengalihan kepemilikan satelit di orbit merupakan fenomena yangkemudian lahir akibat perkembangan komersialisasi antariksa. Satelit yangditempatkan di orbit didaftarkan atas nama negara, sehingga adanya pengalihankepemilikan menyebabkan isu yurisdiksi atau pengendalian dan tanggung jawabnegara menjadi krusial untuk dibahas, mengingat intrumen hukum internasionalyang mengatur mengenai kegiatan keantariksaan lahir sebelum fenomenapengalihan kepemilikan satelit di orbit terjadi.Permasalahan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab negaradalam pengalihan kepemilikan satelit di orbit meliputi: bagaimana persoalanpengalihan kepemilikan satelit di orbit diatur dalam hukum internasional;bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab negara dalam pengalihankepemilikan satelit di orbit; dan masalah-masalah hukum yang timbul berkenaandengan pengalihan kepemilikan satelit di orbit dan bagaimana carapenyelesaiannya.Guna mencari jawaban terhadap permasalahan tersebut maka dilakukanpenelitian yuridis normatif dengan menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan,yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), PendekatanKonseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach).Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama,pengalihan kepemilikan satelit di orbit dimungkinkan berdasarkan ketentuanPasal II Registration Convention 1975; Kedua, penerapan tanggung jawab Negaradalam pengalihan kepemilikan satelit di orbit didasarkan pada Outer Space Treaty1967, Liability Convention 1972, dan Registration Convention 1975; dan terakhir,masalah hukum yang timbul terutama masalah pendaftaran objek antariksa dantanggung jawab negara dalam pengalihan kepemilikan khususnya jika terjadikerugian yang disebabkan oleh objek antariksa yang dialihkan.Terhadap permasalahan tersebut disarankan agar Negara yang menerimapengalihan kepemilikan setidaknya mencatat satelit tersebut dalam sistemregistrasi nasionalnya untuk dapat memperoleh status sebagai Negarapendaftaran. Khusus untuk pengalihan kepada bukan Negara peluncur yang asli,maka diperlukan suatu perjanjian khusus yang mengatur tentang pengalihanyurisdiksi dan hak pengendalian serta kewajiban atas objek antariksa.

---

ABSTRACTTransfer of ownership of the satellite in orbit is a phenomenon that is borndue to the development of space commercialization. Satellites which placed inorbit, registered in the name of the State so that the transfer of ownership leadingto issues of jurisdiction, or control and responsibility of the State, becomes crucialto be discussed, considering the international legal instruments governing outerspace activities published before the phenomenon of transfer of ownership of thesatellite in orbit occur.Legal issues relating to state responsibility in the transfer of ownership ofthe satellite in orbit include: how issues of ownership satellites in orbit governedby international law, how the application of the principle of state responsibility inthe transfer of ownership of the satellite in orbit, and the legal issues which arisein regard to transfer of ownership of the satellite in orbit and how to solve it.In order to find answers to these problems normative research isconducted using three kinds of approaches, i.e. Statute Approach, ConceptualApproach, and Case Approach.Based on the results of this study concluded that: First, the transfer ofownership of the satellite in orbit is possible under the provisions of Article II ofthe Registration Convention 1975; Second, the implementation of Stateresponsibility in the transfer of ownership of the satellite in orbit based on theOuter Space Treaty of 1967, the Liability Convention 1972 and the RegistrationConvention 1975; and finally, the legal issues which arise mainly space objectregistration problem and state responsibility in the transfer of ownershipespecially if there is damage caused by space objects which transferred.Of these issues it is recommended that the State receiving the transfer ofownership, at least recorded the satellite in the national registration system, inorder to obtain status as a State registration. Specifically for transfer to the Stateinstead of the original launcher, it would require a special agreement governingthe transfer of jurisdiction and the rights and obligations of control over the objectspace."

"Keamanan (security), keselamatan (safety), dan keberlanjutan (sustainability) adalah konsep-konsep yang sudah lama diperbincangkan dalam isu-isu pemanfaatan orbit Bumi untuk mecegah kerusakan. Namun, tantangan lingkungan orbit Bumi yang semakin padat dan rumit membuat skenario kehilangan fungsional maupun aset antariksa itu sendiri semakin besar dan perlu dimitigasi. Pendekatan ketahanan (resilience) kemudian banyak dikembangkan oleh sejumlah negara dalam menjawab tantangan tersebut. Indonesia pun menghadapi tantangan yang sama meskipun aset antariksanya masih relatif sedikit. Kendati demikian, berbeda dengan negara lainnya, Indonesia telah memiliki konsep ketahanan nasional yang lebih luas sehingga pengembangan dan pengejawantahan konsep ketahanan antariksa yang sesuai dengan Indonesia diperlukan. Penelitian tesis ini membahas pengembangan konsep ketahanan antariksa (space resilience) dan menggali keterkaitannya dengan kebijakan dan praktik di Indonesia dalam konteks ketahanan nasional. Metode kajian yang digunakan mencakup wawancara dengan berbagai instansi dan pakar-pakar terkait; studi literatur; telaah media; dan telaah arsip. Tesis ini menemukan pengembangan konsep ketahanan antariksa yang terpadu dengan ketahanan nasional berpotensi besar untuk dilakukan berdasarkan pengalaman pemanfaatan orbit Bumi. Pola-pola ancaman berupa gangguan, serangan, dan peristiwa merusak yang terjadi di orbit Bumi sangat berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia di permukaan Bumi. Secara praktis, penyegaran ulang konsep Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dapat menjadi titik fokus dalam pengenalan ketahanan antariksa di Indonesia.

---

Security, safety, and sustainability are concepts that have long been discussed in the issues of using the Earth's orbit to prevent damage. However, the challenges of the increasingly congested and complicated Earth orbit environment make the scenario of functional loss and the space asset itself getting bigger and needs to be mitigated. The resilience approach has been developed by a number of countries in response to these challenges. Indonesia also faces the same challenges even though its space assets are still relatively small. However, unlike other countries, Indonesia already has a broader concept of national resilience so that the development and implementation of the concept of space resilience that is suitable for Indonesia is needed. This thesis research discusses the development of the concept of space resilience and explores its relationship to policies and practices in Indonesia in the context of national resilience. The study methods used include interviews with various agencies and related experts; study of literature; media review; and archives review. This thesis finds that the development of the concept of space resilience that is integrated with national resilience has great potential to be carried out based on the experience of utilizing Earth's orbit. Threat patterns in the form of disturbances, attacks, and destructive events that occur in Earth's orbit are closely related to Indonesia's national security on the Earth's surface. Practically speaking, refreshing the concept of Wawasan Nusantara as Indonesian geopolitics can be a focal point in the introduction of space resilience in Indonesia."

"This book focuses on four themes : (1) evolving earth’s crust, (2) changing Baltic Sea, (3) climate change, and (4) planet earth, third stone from sun. The focus on these four topics provides both a state of the art review of earth science topics of particular importance to Scandinavia and the Baltic and also the global context in which a consideration of these topics must be made. It finishes by discussing our use of space born technologies for understanding these topics and places the earth within the context of our neighbouring planets and their satellites. "