Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan investasi salah satunya adalah produk dengan sistem Opsi Biner yang dianggap sebagai perdagangan berjangka karena memiliki kesamaan dengan kontrak berjangka, sehingga perlunya pencegahan dan penanganan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) agar dapat terlaksana secara efektif sesuai UU Perdagangan Berjangka Komoditi, secara khusus terhadap Pialang Berjangka dan pihak yang turut memasarkan. Dalam konteks Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, penelitian ini menganalisis terkait kerangka hukum yang mengatur tentang tindakan pencegahan dan penanganan hukum terhadap produk investasi Opsi Biner telaksana secara efektif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode doktrinal, dengan melakukan analisa terhadap UU Perdagangan Berjangka Komoditi yang memberikan kewenangan kepada BAPPEBTI dalam upaya melindungi masyarakat dan menjaga kegiatan perdagangan berjangka. Analisis mencakup efektivitas upaya pencegahan dan penanganan hukum serta sanksi hukum yang diterapkan terhadap Pialang Berjangka dan pihak yang turut memasarkan. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dari peraturan yang ada dan potensi perbaikan dalam tindakan pencegahan dan penanganan hukum terhadap pelaksanaan produk Opsi Biner oleh BAPPEBTI. Implikasi regulasi terhadap keberlangsungan dan keamanan pasar keuangan juga menjadi fokus analisis untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan dan penanganan hukum yang dilakukan telah sejalan dengan perkembangan dinamis dalam perdagangan keuangan sebagai instrumen investasi.

---

The investment development, one of which is a product with Binary Options which is regarded as futures trading because it has similarity with futures contracts, so that the prevention and handling of the law carried out by BAPPEBTI can be effectively implemented in accordance with the Commodity Futures Trading Law, especially against Futures Brokers and the parties who participate in marketing the product. In the Indonesian context, this research analyzes the legal framework governing the prevention and effective legal handling of Binary Options investment products. This research was conducted using the doctrinal method, by analyzing the Commodity Futures Trading Law which gives authority to BAPPEBTI in an effort to protect the public and maintain futures trading activities. The research analyzes the effectiveness of legal prevention and handling efforts as well as legal sanctions against Futures Brokers and those who participate in marketing. The research findings provide an understanding of the effectiveness of existing regulations and potential improvements in the prevention and legal handling of Binary Options operations by BAPPEBTI. The regulation's implications for the sustainability and security of financial markets are also the focus of analysis to ensure that the preventive and legal measures taken are in line with the development of financial trading as an investment instrument."

"Kebijakan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan ini bertujuan agar salah satunya menciptakan lalu lintas yang tertib. Namun berbagai masalah lalu lintas masih terjadi di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. INRIX Institute menyatakan bahwa pada tahun 2017 DKI merupakan kota dengan masa kerja terpanjang di Indonesia dan kedua di Asia. Sebanyak 90% masalah lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia yang tidak teratur. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dalam menciptakan ketertiban lalu lintas kendaraan pribadi di DKI Jakarta. Pengguna kendaraan pribadi dipilih karena jumlah kendaraan pribadi masih mendominasi di DKI Jakarta dengan persentase mencapai 93,5% dari total kendaraan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam untuk data primer dan studi literatur untuk data sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho, dimana dalam teori ini memiliki lima dimensi yaitu kebijakan yang tepat, implementasi yang tepat, sasaran yang tepat, lingkungan yang tepat, dan proses yang tepat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hanya ada dua dimensi yang terpenuhi dalam kebijakan lalu lintas, sehingga kebijakan ini dikatakan tidak efektif.

---

Traffic policy is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This policy aims to create orderly traffic. However, various traffic problems still occur in Indonesia, including in DKI Jakarta. INRIX Institute stated that in 2017 DKI was the city with the longest working period in Indonesia and the second in Asia. As many as 90% of traffic problems are caused by irregular human factors. Therefore, this study is used to determine the effectiveness of policies in creating orderly private vehicle traffic in DKI Jakarta. Private vehicle users are chosen because the number of private vehicles still dominates in DKI Jakarta with a percentage reaching 93.5% of the total vehicles in DKI Jakarta. This study used a post-positivist approach with in-depth interview data collection techniques for primary data and literature study for secondary data. The theory used in this research is the theory of policy effectiveness according to Riant Nugroho, where in this theory it has five dimensions, namely the right policy, the right implementation, the right target, the right environment, and the right process. The results of this study prove that there are only two dimensions met in traffic policy, so this policy is said to be ineffective."

"Perjanjian pendahuluan jual beli ("PPJB") rumah di masyarakat dibuat manakala kesepakatan jual beli telah tercapai namun masih ada syarat yang belum terpenuhi dalam jual beli tersebut sehingga transaksi belum dapat dilaksanakan.  PPJB dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan merupakan perjanjian tidak bernama sehingga para pihak bebas menuangkan kehendaknya sesuai kesepakatan. Perkembangan dunia properti dewasa ini sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembuatan PPJB karena penjualan properti dikuasai oleh perusahaan besar sedangkan pembeli adalah pihak perorangan. Karenanya perlu dibuat suatu peraturan yang menjaga kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam pembuatan PPJB sehingga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah Terhadap Kepemilikan Hunian diharapkan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari peraturan tersebut diketahui bahwa pembuatan PPJB harus dibuat dihadapan notaris setelah dipenuhinya syarat pembuatan PPJB sehingga diharapkan terjadi keseimbangan kedudukan para pihak. Kemudian perihal pembatalan jual beli baik karena kelalaian pengembang maupun karena pembatalan sepihak dari pembeli, maka sebagian besar uang yang telah dibayarkan harus dikembalikan. Hal tersebut sebaiknya ditinjau kembali agar tidak memberatkan bagi pihak penjual. Dalam peraturan tersebut juga tidak memberikan sangsi manakala pembuatan PPJB tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut sehingga dalam penerapannya tidak ada sangsi yang secara tegas mengharuskan pengimplementasian peraturan tersebut dalam pembuatan PPJB.

---

Preliminary sale and purchase agreements ("PPJB") of houses in the community are made when a purchase agreement has been reached, but there are still conditions that have not been fulfilled in the sale and purchase so that the transaction cannot be carried out. PPJB is made based on the principle of freedom of contract and is an anonymous agreement so that the parties are free to pour their wishes according to the agreement. The development of the property world today often creates an imbalance in making PPJB because property sales are controlled by large companies while the buyer is an individual party. Therefore it is necessary to make a regulation that maintains legal certainty while providing protection of rights and obligations for the parties in making PPJB so that the Minister of Public Works and Housing Regulation Number: 11/PRT/M/2019 concerning the System of Preliminary Agreement on Buying and Selling Homes for Housing Ownership is expected to be able be the answer to these needs. Writing this thesis uses a form of normative legal research with qualitative methods to analyze data and analytical descriptive research types. From this regulation, it is known that the making of the PPJB must be made before a notary after fulfilling the conditions for making the PPJB so that it is expected that there will be a balanced position of the parties. Then regarding the cancellation of the sale and purchase either due to negligence of the developer or due to the unilateral cancellation of the buyer, then most of the money that has been paid must be returned. This should be reviewed again so as not to burden the seller. The regulation also does not provide sanctions when the making of the PPJB does not meet the provisions in the regulation so that in its implementation there is no sanction that explicitly requires the implementation of these regulations in making the PPJB."

"Pasal 1868 KUHPerdata adalah Undang Undang yang menghendaki keberadaan Notaris, dimana pasal ini menyatakan bahwa Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat "Oleh" atau "Dihadapan" Pegawai-pegawai Umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Merujuk dari hal tersebut berarti Pasal ini mengatur 2 (dua) bentuk akta otentik yaitu :1. Bentuk akta yang dibuat ?Oleh? Notaris disebut dengan Akta Pejabat atau Akta Relaas.2. Bentuk akta yang dibuat ?Dihadapan? Notaris atau disebut Akta Partai atau Akta Partij.Sedangkan dalam pasal 38 UUJN tidak mengatur dan menjelaskan tentang ke 2 (dua) bentuk akta yang disyaratkan dalam pasal 1868 KUHperdata. Ditambah, tidak adanya penjelasan secara rinci dalam UUJN; pasal per pasal. Tentunya hal ini dapat mengakibatkan masalah-masalah hukum yang dapat berujung kepada ketidak-pastian hukum atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Azas publisitas membuat UUJN tidak hanya bagi notaris saja, tapi juga bagi masyarakat luas termasuk bagi penegak hukum. Oleh karena itu, UUJN harus jelas dan tegas dalam pasal-pasalnya terutama dalam pengaturannya sehingga masyarakat luas dan penegak hukum lebih memahami akan fungsi, keberadaan dan tanggung jawab atas akta yang dibuatnya.

---

Article 1868 Civil Code is the foundation for the existence of Notary in Indonesia, where the act stated : The Authentic deed is a deed in the form prescribed by law,made "by" or "before" any public officers who has the power to it in a place where the deed is made?, which means the above act ruled 2 form of authenticate deeds which are :1. In the form of made ?by? notary that is Deed Party2. In the form of made ?before? notary, that is Deed Notary.Article 38 UUJN determine the form and nature of the deed, but actually this article did not rule those forms into two groups in which required by deed of Article 1868 Civil Code. In addition, the absence of a detailed description of the form and nature of deed ?explanation in UUJN; article by article? in UUJN, can possibly create problems in the future upon the deed which is made by or before notary. Issuing UUJN means that Social Publicity Principal automatically took place so that those articles in UUJN made not only for the notary but as well as for the police, judge, etc in handling the law enforcement. Therefore, UUJN should have a clear and firm rules both in articles and explanation in order to give a better understanding upon the notary function, the existence and responsibilities to society."

"Wakaf bagi umat Islam mempunyai arti yang sangat penting untuk pengembangan agama Islam dan untuk kepentingan sosial seperti pendidikan kesejahteraan sosial. Organisasi-organisasi atau yayasan-yayasan Islam di Indonesia benyak mempunyai tanah wakaf, sebagai contoh di jakarta hampir seluruh tanah pemakaman berasal dari tanah wakaf begitu juga dengan asrama-asrama yaitm piatu. Dari contoh-contoh di atas terlihat begitu pentingnya lembaga wakaf ini untuk diperiksa dan dikembangkan. Namun sering timbul persengketaan terhadap tanah wakaf, terutama mengenai kepemilikan serta kepastian hukum tanah wakaf tersebut. Seharusnya ini tidak terjadi, karena pemerintah telah mengeluarkan Pereturan Pemerintah Nomor 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.Berdasarkan hal ini penulis ingin mengangkat masalah mengapa masih banyak tanah wakaf uang belum didaftarkan dan masih banyak terjadi sengketan tanah wakaf dan apakah ada sengketa tanah wakaf yang diteruskan ke pengadilan. Untuk menjawab masalah ini penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris.Dari penelitian ini ditemukan mahwa masih se,kitar 70% tanah wakaf di Jakarta Barat dan Selatan belum bersertifikat. Tanah-tanah wakaf yang ada sebagian besar tidak produktif dan dikelola oleh nadzer yang tidak profesional. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28/1977 di Kodya Jakarta Barat dan Selatan dapat dikatakan kurang berhasil."