Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana adopsi sistem pembayaran digital dan transaksi elektronik di Indonesia berdasarkan faktor-faktor yang digunakan dalam metode TAM yakni kegunaan dan kemudahan penggunaan. Penelitian ini juga menggunakan faktor tambahan seperti pengaruh sosial, literasi finansial, keamanan dan privasi; dan dukungan pemerintah untuk melihat sejauh mana layanan pembayaran digital diadopsi oleh masyarakat Indonesia, khususnya pasca pandemi COVID-19. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 3 dengan SEM-PLS sebagai metodologi penelitiannya dan responden sebanyak 267 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kegunaan dan kemudahan menjadi pendorong intensi masyarakat dalam mengadopsi layanan pembayaran digital. Dukungan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam adopsi layanan pembayaran digital khususya dalam membuat regulasi terkait ekosistem layanan pembayaran digital. Faktor lainnya seperti pengaruh sosial, literasi finansial, dan keamanan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap adopsi layanan pembayaran digital dalam penelitian ini. Uji tren pembayaran digital dengan menggunakan data sekunder menunjukkan adanya tren positif penggunaan layanan pembayaran digital selama lima tahun terakhir.

---

This research aims to see how far the adoption of digital payment systems and electronic financial transactions in Indonesia is based on the factors used in the theory acceptance model (TAM) method, such as perceived usefulness and perceived ease of use. Several factors, such as social influences, financial literacy, security and privacy, and government support, are added to the effects of the intention to adopt digital payments, especially after the COVID- 19 pandemic. Data processes with SmartPLS 3 and uses SEM-PLS method to see that all of the factors are supported to adopt digital payment systems in Indonesia. Result show that perceived usefulness and ease of use are the factors that drive the intention to adopt digital payment systems. Besides that, government support drives intention to adopt digital payment system by regulations to develop digital payment ecosystems. Others such as social influences, financial literacy, and security-privacy aren’t influenced on intention to adopt digital payment systems in Indonesia."

"ABSTRAKIndonesia dengan potensi geografis dan demografi memiliki kesempatan untuk dapat lebih mensejahterakan masyarakatnya yang berada di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil dengan memanfaatkan teknologi keuangan financial technology untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kemampuan finansial secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta strategi pemerintah dalam menghubungkan fragmentasi serta kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat diantara pulau- pulau di Indonesia melalui sektor jasa keuangan yang menggunakan teknologi sebagai jembatan penghubung dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok nusantara. Melalui metode penelitian normatif dalam mengkaji regulasi yang dimiliki serta komparasi terhadap peraturan yang ada di negara-negara lain sebagai pembanding. Hasil penelitian menyarankan agar ditingkatkannya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan untuk memahami penggunaan financial technology agar lebih tepat sasaran serta merata di seluruh wilayah. Kemudian percepatan terhadap pembangunan infrastruktur pendukung layanan keuangan yang berbasis teknologi tersebut agar penetrasi layanan lebih berkualitas dan tidak menghambat perkembangan perekonomian di dalam masyarakat.

---

ABSTRACTIndonesia with geographical and demographic are potentially to be more prosperous from the border areas through remote islands by utilizing financial technology to meet their needs of life and improving financial capability across Indonesia. This thesis discusses how public access to financial services and government strategies in connecting fragmentation and gaps in the welfare among islands in Indonesia through the financial services sector that uses technology as a bridge in reaching the community through the corners of the archipelago. Through normative research methods by reviewing the regulation and comparative regulations from other countries as a comparison. The results suggest that enhancing the public understanding of financial literacy to use financial technology more effective and distributed throughout the region. Then the acceleration of the development of technology based financial services support infrastructure so that service penetration is more qualified and does not hinder the development of the economy in the community."

"Dalam rangka mengakselerasi transformasi digital di Indonesia, Regulatory Technology (“Regtech”) dan Supervisory Technology (“Suptech”) hadir sebagai pendekatan pengawasan berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kepatuhan para Penyelenggara Teknologi Finansial. Regtech merupakan pemanfaatan teknologi untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien yang digunakan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial, sedangkan Suptech merupakan penggunaan teknologi inovatif oleh Lembaga Pengawas dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan fungsi pengawasan. Skripsi ini meneliti mengenai pengaturan Regtech dan Suptech serta permasalahan dan tantangan yang ditimbulkan dari pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech terhadap Teknologi Finansial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech di Indonesia. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech telah memiliki dasar hukum yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Kemudian, permasalahan dan tantangan yang muncul menghambat pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech oleh para Penyelenggara Teknologi Finansial, seperti permasalahan regulasi, permasalahan infrastruktur informasi teknologi, permasalahan jaringan internet, dan permasalahan biaya. Penulis menyarankan adanya pedoman mengenai pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech dan melakukan penyelarasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2018 dengan Surat Penetapan Hasil Regulatory Sandbox untuk Penyelenggara Aggregator.

---

In order to accelerate digital transformation in Indonesia, Regulatory Technology (“Regtech”) and Supervisory Technology (“Suptech”) are present as technology-based supervisory approaches that can improve compliance by Financial Technology Operators. Regtech is the use of technology for compliance with laws and regulations effectively and efficiently used by Financial Technology Operators, while Suptech is the use of innovative technology by the Supervisory Agency to encourage the implementation of the supervisory function. This thesis examines the regulation of Regtech and Suptech as well as the problems and challenges that arise from the use of Regtech and the application of Suptech to Financial Technology in Indonesia. This study uses a normative juridical method based on written legal materials such as the Act, Bank Indonesia Regulations, and Financial Services Authority Regulations relating to the use of Regtech and the application of Suptech in Indonesia. The thesis concludes that the use of Regtech and the application of Suptech have a legal basis issued by the Financial Services Authority and Bank Indonesia. Then, the problems and challenges that arise hinder the use of Regtech and the application of Suptech by Financial Technology Operators and Supervisory Agencies, such as regulatory issues, information technology infrastructure problems, internet network problems, and cost issues. The author suggests guidelines regarding the use of Regtech and the application of Suptech and harmonizing the Financial Services Authority Regulation No. 13 of 2018 with a Letter of Determination of Regulatory Sandbox Results for Aggregator Operators."

"Tesis ini membahas mengenai aspek pengawasan bagi penyelenggaraan teknologi finansial atau Financial Technology di Indonesia. Momentum perkembangan teknologi informasi berupa internet dan ponsel pintar telah mendorong perkembangan dan pemanfaatan layanan jasa keuangan melalui Financial Technology. Namun risiko yang dapat muncul dari penyelenggaraan Financial Technology harus dimitigasi dengan tepat karena masih minimnya jaring pengaman pada model bisnis tersebut. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Financial Technology, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi pengawasan atau Supervisory Technology. Hasil penelitian menemukan bahwa pemanfaatan Supervisory Technology dalam pengawasan Financial Technology di Indonesia belum optimal dan belum memiliki pengaturan yang memadai.

---

This Thesis discusses the aspects of supervision for the implementation of Financial Technology in Indonesia. The momentum of the development of information technology in the form of the internet and smartphones has stimulated the development and utilization of financial services through Financial Technology. However, due to the lack of safety nets in this business model, the risks arising from the implementation of Financial Technology must be properly mitigated. The Financial Services Authority has the authority to regulate and supervise the implementation of Financial Technology, one of which is by using Supervisory Technology. The results of the study found that the use of Supervisory Technology in the supervision of Financial Technology in Indonesia was not optimal and did not have adequate regulations"

"ABSTRAKMasalah utama dari program remunerasi berbasis kinerja adalah desain dan penerapannya yang tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pola pembayaran insentif finansial berdasarkan pendapat dan pengalaman dokter, untuk dapat menjadi masukan yang dapat mendorong perbaikan dan keberhasilan implementasi pola pembayarannya terkait peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUP Persahabatan tahun 2016. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis Rapid Assessment Procedure dan pengambilan data dilakukan pada Juni 2016. Populasi penelitian ini adalah seluruh tenaga dokter yang bekerja di RSUP Persahabatan. Sampel terdiri dari para dokter yang telah mendapatkan insentif finansial dan melakukan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien selama >2tahun serta pihak manajemen yang terkait penetapan insentif finansial dokter. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dan FGD. Analisis data dilakukan menggunakan catatan pinggir dan rekaman suara dan dirangkum berdasarkan topik masing-masing sesuai pertanyaan. Hasil yang diperoleh adalah pola pembayaran insentif finansial berdasarkan kinerja berpengaruh terhadap perbaikan sikap dan perilaku dokter. Keselarasan internal yang mempertimbangkan isi dan nilai jabatan, dokter bertahan karena status PNS, besar selisih insentif dengan diluar tidak terlalu besar, dan kesempatan praktek pribadi. RS harus melakukan inovasi dan evaluasi terus menerus untuk melibatkan partisipasi penuh dokter dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.

---

ABSTRACTThe main problem of performance-based remuneration program design and implementation is ineffective. This study aimed to analyze the quality of the payment scheme of financial incentives based on the opinions and experience of physicians, to be input to drive improvement and successful implementation of payment patterns related financial incentives to improve the quality of health care in Persahabatan Hospital in 2016. The study used a qualitative approach to the type of Rapid Assessment Procedure and the data collection was conducted in June 2016. The study population was the whole of doctors who work in Persahabatan Hospital. The sample consisted of doctors who have received financial incentives and conduct health services directly to patients at least for 2 years and management related to setting financial incentives doctors. Data obtained by in-depth interviews and focus group discussions. Data analysis was performed using marginal notes and voice recordings and summarized by topic each corresponding question. The result is a pattern of financial incentive payments based on the performance improvement effect on attitudes and behavior of physicians. Internal aligment that consider the content and the value of office, doctor persist because of the status of civil servants, a big difference in incentives to outside is not too big, and opportunity in private practice. Management must innovate and continuous evaluation to involve the full participation of physicians in improving the quality of service."

"Bali Fintech Agenda adalah seperangkat 12 elemen kebijakan dari International Monetary Funds atau IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara anggotanya memanfaatkan keuntungan dan peluang dari pesatnya perkembangan teknologi finansial atau tekfin. Indonesia di sini sangat berperan cukup aktif terhadap agenda ini di saat negaranya masih memiliki kendala dalam tekfin, masih tertinggal di dalam sistem dan memiliki rekam sejarah yang kurang baik dengan IMF. Dalam menganalisis fenomena ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduksi atas teori tipe kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri oleh Donald Nuechterlein didukung dengan data dari studi pustaka dan beberapa sumber primer serta sekunder. Kebijakan luar negeri Indonesia terlihat sangat mendukung tata kelola tekfin global Bali Fintech Agenda dengan menjadi tuan rumah dan mendukung adanya tata kelola tekfin internasional sebelum dan bahkan sesudah agenda ini keluar. Penulis melihat peran aktif ini didasari bahwa Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yaitu untuk mendorong pasar keuangan yang kompetitif, menjaga data konsumen, meningkatkan inklusi keuangan pada individu dan pelaku UMKM, membuka lapangan kerja baru bagi generasi milenial dan mendorong infrastruktur. Kepentingan tatanan dunia Indonesia untuk mengatasi ketimpangan tekfin dan menunjukkan peran bridge builder dengan kerja sama dalam sistem keuangan internasional. Kepentingan ideologi Indonesia adalah mendukung nilai light touch dan safe harbour serta agenda inklusi keuangan yang sebenarnya bagian dari ideologi neoliberalisme. Hanya kepentingan keamanan yang kurang terlihat dalam isu ini dan yang ada hanya ekspektasi.

---

The Bali Fintech Agenda is a set of 12 policy element considerations from the International Monetary Funds or IMF and the World Bank to help member countries utilize the advantages and opportunities of the rapid development of financial technology or fintech. Indonesia here has played an active role in this agenda at a time when the country still has problems in fintech industries, not the advanced one in the system and has an unfavorable history with the IMF. In analyzing this phenomenon, the author will use qualitative research methods with a deductive approach to the theory of the type of national interest in foreign policy by Donald Nuechterlein supported by data from literature studies and several primary and secondary sources. Indonesia's foreign policy seems to strongly support global fintech governance of Bali Fintech Agenda by hosting and supporting international fintech governance before and even after this agenda comes out. The author sees this active role because Indonesia has an economic interest such as to encourage competitive financial markets, safeguard consumer data, increase financial inclusion for individuals and MSME, open new job opportunities for the millennial generation and improving infrastructure. mendorong infrastruktur. Indonesian world order interests are to overcome fintech inequality and to demonstrate the role bridge builder in existing international financial system. Indonesian ideological interests are to support the value of light touch and safe harbour as well as the financial inclusion agenda which all of it was part of neoliberalism. Only security interest is less visible in this issue with only one expectation that is visible."

"Teknologi finansial peer to peer lending menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin mencari modal namun tidak memiliki akses untuk mendapat pinjaman dari bank konvensional. Demand yang tinggi serta Imbal hasil yang besar membuat layanan ini diminati banyak investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kepastian hukum pada regulasinya serta menganalisa mengenai Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi yang terjadi didalam mekanisme peer to peer lending terhadap tingkat penyalurannya.. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Post-Positivist dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menyajikan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membandingkan serta menganalisis nilai transaksi peer to peer lending sejak sebelum dan setelah diberlakukannya regulasi pajak dan menganalisa aspek certainty pada regulasi yang berlaku melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan menunjukkan bahwa pengenaan pajak tidak menurunkan nilai transaksi peer to peer lending di Indonesia. Kemudian dalam menganalisa asas certainty pada PMK 69 Tahun 2022 diketahui bahwa regulasi pajak peer to peer lending di Indonesia telah memenuhi asas kepastian hukum. Namun regulasi pajak yang mengatur hanya terbatas kepada platform resmi sehingga masih terdapat dispute pada mekanisme pajak pada platform ilegal dengan borrower yang berstatus orang pribadi sehingga tidak dapat melakukan pemotongan pajak.

---

Peer to peer lending financial technology is one alternative funding for the community, especially Small and Medium Enterprises (SMEs) who looking for fund but don’t have access to loans from conventional banks. High demand and large returns make this service look attractive for many investors. This study aims to analyze aspects of legal certainty in the regulation and the analyze the impact of Income Tax (PPh) on transactions that occur in the peer to peer lending mechanism. The research methods was conducted with a PostPositivism approach and qualitative data analysis technique. The analysis was carried out by presenting statistical data from the Financial Services Authority (OJK) to compare and analyze transaction values before and after the enactment of tax regulations and analyze certainty aspects of applicable regulations through in-depth interviews. The results of this study indicate that after being carried out, it shows that the imposition of taxes does not reduce the value of peer to peer lending transaction in Indonesia. Then, in analyzing the principle of certainty in PMK 69 of 2022, supported by in-depth interviews, it is known that peer to peer lending tax regulations in Indonesia have met the principle of legal certainty. However, the tax regulations that regulate are only limited to official platforms, so there are still disputes on the tax mechanism on illegal platforms with borrowers who are private person status so they cannot withhold taxes."

"Studi ini mengkaji dampak penggunaan layanan keuangan digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi ini hanya berfokus pada layanan perbankan digital yang merupakan penggunaan mobile money dan adopsi pembayaran digital di tingkat rumah tangga. Ini menggunakan kumpulan data Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital (DEHS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dari 2020 untuk mendukung analisis. Tesis ini menemukan dampak positif penggunaan layanan perbankan digital terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan layanan perbankan digital meningkatkan aktivitas menggunakan rekening bank. Karena pengguna perbankan digital digunakan sebagai variabel independen utama, beberapa faktor yang mendukung penggunaan layanan perbankan digital dianggap sebagai variabel kontrol. Kepemilikan rekening bank, platform digital, akses internet, frekuensi transaksi, klasifikasi perkotaan atau pedesaan, dan lain-lain, merupakan faktor-faktor yang mendukung penggunaan layanan perbankan digital. Namun, analisis terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui inklusi keuangan. Di sini, kami menggunakan data total aktivitas menggunakan rekening bank di tingkat rumah tangga untuk mengukur inklusi keuangan, yang meliputi peran mobile money dan adopsi pembayaran digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan bantuan layanan perbankan digital, aktivitas penggunaan rekening bank meningkat di tingkat rumah tangga yang berujung pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto di provinsi pada tahun 2020. Studi ini tampaknya menunjukkan bahwa penggunaan layanan perbankan digital dapat memberikan positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

This study examines the impact of digital financial services usage on economic growth in Indonesia. The study focuses only on digital banking services which are the use of mobile money and digital payment adoption on household level. It utilizes Digital Economy Household Survey (DEHS) data set and Statistic Indonesia from 2020 to support the analysis. The thesis finds positive effects of the use of digital banking services to the increase of economic growth. The use of digital banking services increases the activities using bank account. As digital banking users are used as the main independent variable, several factors that support the use of digital banking services were considered as the control variables. Bank account ownership, digital platform, access to internet, frequency of transaction, urban or rural classification, and others, are the factors that support the use of digital banking services. However, the analysis on economic growth can be done through financial inclusion. Here, we use the data of the total activity using bank account on household level to measure the financial inclusion, which includes the role of mobile money and digital payment adoption. The results show that with the help of digital banking services, the activities using bank account is increase on household level which lead to the increase on gross regional domestic product in provinces 2020. This study seems to indicate that the use of digital banking services could give a positive effect to economic growth in Indonesia."

"ABSTRAKPada perkembangan bidang finansial, perusahaan dengan inovasi teknologi finansial sedang berkembang di Indonesia dan menjadi salah satu pilihan layanan untuk pengajuan kredit. Setiap kegiatan kredit apapun tipenya akan selalu memiliki risiko yang dapat terjadi dan perlu di atur dengan baik oleh perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian. Karya akhir ini menjelaskan mengenai analisis estimasi peluang kejadian gagal bayar pada perusahaan teknologi finansial fintech yang memberikan kredit mikro kepada pemilik usaha UMKM. Analisis yang dilakukan menggunakan metode Kaplan-Meier dan Nelson-Aalen untuk mengetahui estimasi peluang survival kredit di PT Amartha Mikro Fintek. Serta dilakukan analisis beberapa kategori kelompok data observasi, berdasarkan tenor, sektor bisnis, jumlah anggota peminjam, dan plafond pinjaman. Secara umum hasil yang diperoleh menunjukkan peluang untuk bertahan pada performa pinjaman yang baik akan lebih besar pada awal masa pinjaman dan mulai mengalami penurunan performa kredit mulai dari minggu ke-30 waktu pinjaman. Pada pemilihan model terbaik menggunakan standar error SE dan mean absolute deviation MAD mendapatkan hasil yang tidak berbeda metode Kaplan-Meier dan Nelson-Aalen.

---

ABSTRACT In its development in financial industry, company with financial technology innovation is developing in Indonesia, and become an option for credit submission service. Any credit activity will always have risks that can occur and need to be manage by the company management. This analytical study provide estimation of default probability at fintech which give micro credit for small business owner. This study use Kaplan Meier and Nelson Aalen as method to find survival credit probability estimation in PT Amartha Mikro Fintek. This study will also provide analitycal for categories of observational data groups, such as loan term period, borrower rsquo s business sector, numbers of member borrower, and loan ceiling. In general the results obtained is survival probability will be greater in the early time periods of loan, and began to experience a decline in credit performance starting from the 30th week of the loan. For selection best model, this study used standard error SE and mean absolute deviation MAD for best model criteria, the result show that Kaplan Meier and Nelson Aalen method just slightly difference."