Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam mengajukan suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) maupun permohonan kepailitan, adanya utang debitor merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan. Penelitian ini membahas mengenai utang yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh karyawan suatu perseroan terbatas tanpa persetujuan dari direksi. Utang tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap badan hukum perseroan terbatas. Melalui permasalahan tersebut penulis melakukan kajian mengenai pertanggungjawaban perseroan terbatas atas perjanjian yang dibuat oleh karyawan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST yang dianalisis dengan dihubungkan pada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kajian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif. Data yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST tidak sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena mengabulkan putusan PKPU berdasarkan utang yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang mewakili perseroan terbatas. Oleh karenanya, perjanjian tersebut ialah tidak sah dan tidak mengikat perseroan terbatas selaku badan hukum, sehingga perseroan terbatas tidak dapat dibebani utang yang timbul dari perjanjian tersebut.

---

When submitting a petition for suspension of payment (PKPU) or a petition of bankruptcy, the debtor's debt is one of the elements that must be proven. This research discusses debts arising from agreements made by employees of a limited liability company without the approval of the directors. This debt is then used as the basis for submitting a petition for suspension of payment (PKPU) against a limited liability company as legal entity. Through this problem the author conducted a study regarding the liability of limited liability companies for agreements made by employees in the Commercial Court Decision Number: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST which was analyzed by linking it to the provisions in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies & Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment. This study uses doctrinal or normative research methods. The data studied consisted of primary, secondary and tertiary legal research materials. The results of this research show that the Commercial Court Decision Number: 350/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST is not in accordance with Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies & Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment, because it granted Suspension of Payment petition based on debts arising from agreements made by parties who were not authorized to represent limited liability companies. Therefore, the agreement is invalid and does not bind the limited company as a legal entity, so that the limited company cannot be burdened with debts arising from the agreement."

"Untuk mendirikan suatu Perserotan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menentukan jumlah minimal modal dasar dan modal awal yang harus disetorkan guna menjalankan perusahaan. Namun dalam kenyataannya, teradapat dugaan terjadinya manipulasi modal disetor dalam pendirian PT sebagaimana dalam kasus PT. FTL dalam penelitian ini, karena modal awal yang dimiliki untuk disetorkan tidak mencukupi. Praktik semacam ini tentu saja dapat memunculkan resiko kerugian bagi pihak-pihak yang nantinya melakukan hubungan hukum dengan perseroan yang modal pendiriannya tidak memenuhi persyaratan modal minimal namun besaran modal awal yang disetor telah dimanipulasi oleh pendirinya. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan akibat hukum terhadap manipulasi modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh pendiri perseroan, selanjutnya adalah pertanggung jawaban notaris terkait manipulasi modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum non doktrinal yang menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kedua jenis data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa akibat hukum terhadap manipulasi modal disetor dalam pendirian perseroan adalah pendirian perseroan tersebut cacat secara hukum dan cacatnya pendirian perseroan tersebut dikarenakan oleh melanggarnya Pasal 33 UUPT pada saat proses pendirian perseroan dan adanya dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dilakukan oleh pendiri perseroan. Selain itu dapat dijelaskan bahwa Pertanggungjawaban notaris terhadap manipulasi modal disetor yang dilakukan oleh pendiri perseroan adalah kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap sebelum dibuatkannya akta. Apabila terdapat pemberian hukum yang salah oleh notaris dan menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, biaya dan bunga kepada notaris. Akan tetapi dengan syarat pihak yang dirugikan tersebut dapat membuktikan hal itu terjadi karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang dilakukan dengan itikad tidak baik, selama itu tidak dapat dibuktikan maka notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Namun sebaliknya, pertanggung jawaban tersebut dibebankan kepada para pendiri perseroan, dikarenakan oleh adanya itikad yang tidak baik dari para pendiri untuk memanipulasi modal disetor tersebut.

---

To establish a Limited Liability Company, Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies (UUPT) has determined the minimum amount of authorized capital and initial capital that must be deposited in order to run the company. However, in reality, there are allegations of paid-up capital manipulation in the establishment of a PT as in the case of PT FTL in this study, because the initial capital owned to be deposited is insufficient. This kind of practice, of course, can lead to the risk of loss for parties who will later conduct legal relations with the company whose establishment capital does not meet the minimum capital requirements but the amount of initial paid-up capital has been manipulated by the founder. For this reason, the problem raised in this research is related to the legal consequences of the manipulation of paid-up capital in the establishment of a Limited Liability Company carried out by the founder of the company, then the responsibility of the notary related to the manipulation of paid-up capital in the establishment of a Limited Liability Company. To answer these problems, non-doctrinal legal research is conducted using primary data collected through field studies and secondary data collected through literature studies. Both types of data are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis conducted, it can be stated that the legal consequences of the manipulation of paid-up capital in the establishment of the company are the establishment of the company is legally defective and the defect of the establishment of the company is due to the violation of Article 33 of the Company Law during the process of establishing the company and the alleged criminal act of giving false information into the authentic deed committed by the founder of the company. In addition, it can be explained that the notary's responsibility for the manipulation of paid-up capital by the founders of the company is the authority of the notary to provide legal counseling to the confronters before the deed is made. If there is a wrong provision of law by the notary and causes harm, then the party who feels harmed can claim compensation, costs and interest to the notary. However, provided that the injured party can prove that it occurred due to an error or violation committed by the notary in bad faith, as long as it cannot be proven, the notary cannot be held liable. Instead, the liability is imposed on the founders of the company, due to the bad faith of the founders to manipulate the paid-up capital."

"Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan adanya penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas. Akan tetapi, dalam penerapannya pendirian perseroan terbatas seringkali tidak disertai penyetoran modal ditempatkan secara penuh meskipun penyetoran modal ditempatkan secara penuh menjadi syarat bagi perseroan terbatas untuk dapat mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu dokumen pendukung pendirian perseroan terbatas dalam sehubungan dengan permohonan status badan hukum adalah surat pernyataan setor modal. Dalam praktiknya, meskipun diketahui adanya penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh, namun surat pernyataan setor modal ini tetap dibuat untuk mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum perseroan terbatas. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari pendirian perseroan terbatas dengan penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh baik secara umum maupun secara khusus bagi pemegang saham, serta untuk melakukan analisis terhadap efektivitas penerapan ketentuan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan adanya sanksi dan pengawasan yang lebih tegas berkenaan dengan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas di masa yang akan datang.

---

The Company Law requires a fully paid capital in a limited liability company establishment. However, the implementation of limited liability company establishment frequently neglected the fully paid of issued capital obligation although the fully paid issued capital obligation is a requirement for the limited liability company in order to obtain the legal entity status from the Ministry of Law and Human Rights. One of the supporting documents of limited liability company establishment in relation to the legal entity status application is the statement letter of capital payment. In practice, although it is known that the issued capital is not fully paid, the statement letter of capital payment proceed to be issued in order to submission of legal entity status application of the limited liablity company. This research disscussed the legal consequence which arises as the result of limited liability company establishment through not fully paid issued capital either in general or particularly for the shareholder, also to implement analysis on effectivity of implementation of the fully paid issued capital obligation provided in the Company Law. The result of this research suggest that more assertive sanction and supervision is required in relation to the fully paid issued capital obligation for limited liability establishment in the future."

"Kepemilikan atas saham dalam sebuah Perseroan Terbatas merupakan hal penting karena memberikan hak bagi para pemegang saham untuk melakukan beberapa hal seperti: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); menerima pembayaran dividen dan hasil likuidasi; serta menjalankan hak lain sesuai undang-undang. Pentingnya kepemilikan atas saham tersebut menyebabkan seringnya timbul sengketa dalam praktik pengalihannya yang menyebabkan hilangnya nama pemegang saham dari Daftar Pemegang Saham yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (SABH) yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan pada hukum positif di Indonesia, hilangnya kepemilikan saham dari Daftar Pemegang Saham menimbulkan beberapa akibat hukum. Ditjen AHU memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham tersebut melalui pemblokiran dan pembukaan blokir akses SABH.  Adapun peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terbaru dapat menjadi payung hukum dalam memberikan legal standing kepada pemegang saham yang sudah tidak terdaftar untuk dapat mengajukan permohonan pemblokiran demi tercapainya keadilan serta kepastian hukum.

---

The ownership of shares in a Limited Liability Company (LLC) is crucial, as it grants shareholders various rights, such as the right to attend and vote at the General Meeting of Shareholders (GMS), receive dividend payments and liquidation proceeds, and exercise other rights in accordance with the law. However, due to the significance of share ownership, disputes often arise during the transfer process, resulting in the removal of shareholders' names from the Register of Shareholders in the General Legal Administration System (SABH) maintained by the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU). This research employs a normative juridical approach supported by field studies to address the issue at hand. The findings indicate that under Indonesian positive law, the loss of share ownership from the Register of Shareholders carries legal consequences. The Directorate General of AHU has the authority to protect shareholders by blocking and unblocking SABH access. The latest regulation issued by the Minister of Law and Human Rights grants legal standing to shareholders who are no longer registered, allowing them to request SABH access blocking to ensure justice and legal certainty."

"ABSTRAKApabila Direksi melakukan kegiatan pribadinya dengan mengatas namakan perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka Perseroan tersebut tidak bertanggung jawab atas pinjaman tersebut, jadi Direksi masingmasing secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh atas kerugian perusahaan. Keempat promissory notes yang diterbitkan oleh kedua Anggota Direksi PT. DOK dan PERKAPALAN KODJA BAHARI (Persero) tidaklah mengikat PT. DOK dan PERKAPALAN KODJA BAHARI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan studi kasus terhadap putusan pengadilan niaga NO.32/ PAILIT/ 2000/ PN.NIAGA/JKT.PST).

---

ABSTRACTIf the Board of Directors of personal conduct in the name of the company that resulted in losses for the company, the Company is not responsible for the loan, so the Board of Directors of each jointly and severally accept full responsibility for the company's losses. Fourth promissory notes issued by the two Member Directors. DOK and Kodja SHIPPING MARINE (Persero) PT is not binding. DOK and Kodja MARITIME SHIPPING. The method used in this study is a normative legal research methods and case studies to the commercial court decision 32 / BANKRUPTCY / 2000 / PN.NIAGA / JKT.PST)."

"Dalam praktek sering ditemukan akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh hanya suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan . Ada notaris yang mau menerima, ada juga notaris yang menolak tegas untuk membuatkan suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri khususnya yang tidak membuat perjanjian perkawinan diantara keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder terutama bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang perkawinan.

---

In common practice certificate Incorporation Limited Liability Company founded by husband and wife who not only made a marriage agreement . There is a notary who would accept, there is also a notary who firmly refused to make a Deed of Company Limited which was founded by husband and wife in particular that does not make a marriage treaty between them. The method used in this study is a normative legal research methods were done by examining library materials is a secondary data mainly primary legal materials that include legislation, among others, Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Act the marriage."

"Perseroan Terbatas lahir sebagai Badan Hukum sejak anggaran dasarnya yang dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahannya sebagai Badan Hukum. Undang Undang Perseroan Terbatas telah mengatur ketentuan jangka waktu (daluwarsa) untuk setiap jenis permohonan yaitu permohonan pengasahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas. Perubahan anggaran dasar dapat dituangkan dalam akta risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, dengan adanya jangka waktu kewajiban untuk menuangkan dalam akta notaris. Lewatnya waktu atas penyampaian setiap jenis permohonan dan penuangan akta risalah rapat dibawah tangan kedalam akta notaris dapat dikenakan sanksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Notaris oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas telah ditunjuk selaku kuasa pendiri dalam pengajuam permohonan pengesahan dan kuasa Direksi dalam pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan secara elektronik melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH). Sdanya ketidaksesuaian antara dasar dan jangka waktu permohonan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Aplikasi Sistim Administrasi Badan Hukum, maka diperlukan reposisi ketentuan lewat waktu dan sanksinya.

---

Limited Liability Company formed as when its charter was approved and ratified by the Decree of the Minister of Justice and Human Rights. Limited Liability Company Act has set the terms of a (shelf) for each type of application is an application tuning as a Limited Liability Company Law Board, requesting approval or notification and amendments and request notification of data changes limited liability company Amendments can be contained in the deed of minutes of meetings are made under the hand, with the obligation period to pour in a notarial deed. Over time the delivery of any type of application and deed pouring into the hands of minutes of meetings under the deed may be penalized according to the Limited Liability Company Law. Notary by the Limited Liability Company Law has been appointed as the attorney-founder of the adoption petition and the Board of Directors authorized the filing amendments and changes in the company's data is electronically through the Electronic Administration System of Legal Status (SABH). The discrepancy between the base and the time period between the application for a Limited Liability Company Law with Application Administration System of Law, it is necessary to reposition the passing of time and the penalty provisions."

"Penelitian ini menganalisis keabsahan akta kuasa dengan klausul tidak dapat dicabut kembali atas obyek saham perseroan terbatas penanaman modal asing, dengan studi kasus pendirian PT X. Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan 2 (dua) permasalahan utama, yaitu mengenai bagaimana pengaturan kepemilikan saham asing pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dan bagaimana keabsahan akta kuasa notaril dengan klausula yang tidak dapat dicabut kembali dalam pemindahan hak atas saham dan hak untuk hadir serta mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas serta kaitannya dengan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta kuasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif , yakni dengan penelusuran dan penelaahan, dengan menggunakan pendekatan penelitian deduktif dengan bentuk penelitian preskiptif. Adapun penelitian ini dengan memanfaatkan sumber data yang bersifat kualitatif serta data yang menjadi obyek penelitian merupakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa regulasi yang mengatur tentang kepemilikan saham asing pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing adalah regulasi mengenai perseroan terbatas, dengan mengkaitkannya terhadap regulasi-regulasi terkhusus tentang penanaman modal asing baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah hingga produk regulasi Badan Koordinasi Penanama Modal Asing. Selain itu, kuasa notaril dengan klausula yang tidak dapat dicabut kembali dalam pemindahan hak atas saham dan hak untuk hadir serta mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sah, namun oleh karena dengan adanya klausula tidak dapat dicabut kembali menyebabkan perpindahan kepemilikan secara tidak langsung dan melanggar pasal 33 UU Penanaman Modal, maka klausula tersebut menjadi batal demi hukum. Sehingga kuasa tersebut tunduk pada konstruksi kuasa pada umumnya berdasarkan KUHPerdata

---

This research analyzes the validity of the deed of power of attorney with irrevocable clause in regarding to the right of shares in Foreign Investment Limited Liability Company, with a case study of the establishment of PT X. This research has 2 (two) main issues. First, the regulation of the ownership of foreign right of shares in Foreign Investment Limited Liability Company, and second, the validity of the deed of power of attorney with irrevocable clause in regarding to transfer of share, also right to attend and to vote in General Meeting of Shareholder Limited Liability Company, and related to Public Notary`s responsibility and liability as the maker of the deed of power of attorney. This research uses normative juridical research, which consists of searching and studying with using deductive research approach in the form of prescriptive research. This research is using qualitative data sources, also using the secondary data as the objects of research, which was found through library research.This research concludes that the regulation about the ownership of foreign investor`s right of share in Foreign Investment Limited Liability Company is the Limited Liability Company`s regulation related to specific regulations about foreign investment regulation, both in form of Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, the regulations of Badan Koordinasi Penanaman Modal and other derivative regulations Besides, the deed of power of attorney with irrevocable clause in transfer of shares and right to attend and to vote in GMS is lawful, but because of the existence of the deed of power of attorney with irrevocable clause causes the indirect transfer of ownership which also violates Article 33 UU Penanaman Modal, then the irrevocable clause is null and void. Therefore, the power of attorney prevails the regulation of general power of attorney as regulated in Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

"Tesis ini membahas mengenai kendala yang dihadapi Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menteri) secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Persoalan ini terjadi karena pada saat Notaris memasukkan data untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pemberitahuan kepada Menteri perihal hasil akhir likuidasi, ternyata data PT di basis data SABH telah dihapus. Sehingga dalam pelaksanaannya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT yang berisi hasil akhir proses likuidasi dan pelunasan serta pembebasan kepada likuidator tidak dapat diberitahukan kepada Menteri melalui SABH.Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tesis ini mengkaji mengenai apa sifat hukum (legal nature) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH dan apakah dengan tidak dapat disampaikannya pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, memiliki akibat hukum terhadap status badan hukum PT yang dibubarkan.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sifat hukum (legal nature) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH adalah administratif karena proses pemberitahuan kepada Menteri secara elektronik melalui SABH bukan merupakan satu-satunya cara bagi likuidator untuk memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri. Likuidator dapat melakukan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara manual. Apabila likuidator tidak dapat menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, maka akibat hukumnya adalah status badan hukum PT yang dibubarkan tetap ada. Dengan demikian, sepanjang likuidator PT belum menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri, status badan hukum PT belum hilang, karena Menteri baru akan mencatat berakhirnya status badan hukum PT dan menghapus nama PT dari daftar perseroan, setelah likuidator memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar. Tindakan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri tersebut dilakukan setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan (release and discharge) atau setelah Pengadilan Negeri menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya, atau setelah hakim pengawas menerima pertanggungjawaban kurator yang ditunjuknya.

---

This thesis discuss about complicacy faced by Limited Liability Company (LLC) in announcing the result of liquidation process to the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia (Ministry) electronically through Legal Entity Administration System (LEAS). This problem happens at the time of the Notary input the data to fulfill Article 152 paragraph (3) Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company, which is the announcement to the Ministry on the end-result of the liquidation, evidently LLC data in the LEAS database has been erased. Thus in practice Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of LLC which hold the end-process result of liquidation and release and discharge of the liquidator can not be informed to the Ministry through LEAS.

By using normative juridical research method, this thesis evaluate on whether the legal nature of liquidator obligation to inform the liquidation endprocess result to the Ministry electronically through LEAS and whether by the unconveyed of liquidation process result to the Ministry electronically because LLC data no longer exist in the LEAS electronic database, have legal consequence towards dissolved LLC legal entity status.

Based on the analysis performed, thus can be concluded that legal nature of liquidator responsibility to notify the liquidation process to Ministry electronically through LEAS is administratif because the notification process to the Ministry electronically through LEAS is not the only way for the liquidator to notify liquidation process result to the Ministry. Liquidator can inform the liquidation process result to the Ministry manually. If the liquidator can not notify the liquidation process result to the Ministry electronically because LLC is not exist in the electronic database LEAS, thus the legal consequence of the dissolved LLC legal entity status still exist. Thus, as long LLC liquidator has not notify the liquidation end-process to the Ministry, the LLC legal entity status has not dissapeared, because the Ministry will then record the expirery of LLC legal entity status and erase LLC name from the company registry, after liquidator inform Ministry and announce the liquidation process result on the newspaper. The act of notification of liquidation process result to the Ministry conducted after the GMS grant release and discharge or after the District Court accept the responsibility of the appointed liquidator, or after the superintendent judge accept the responsibility of the appointed curator."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pro dan kontra Anggaran Dasar sebuah Perseroan Terbatas sebagai bentuk perjanjian. Anggaran Dasar dari Perseroan sendiri sering dipertanyakan bentuknya apakah berbentuk sebagai perjanjian ataupun peraturan untuk Perseroan yang bersangkutan. Perjanjian sendiri adalah aspek penting dalam kehidupan yang tidak lepas dari keseharian kita. Apabila Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas dianggap sebagai bentuk perjanjian maka tentu akan berefek pada siapa saja yang terikat dengan kekuatan kontraktual dari Anggaran Dasar itu sendiri serta perubahan dari Anggaran Dasar yang cukup memenuhi konsensual antar anggotanya ataupun pemenuhan syarat formil yang salah satunya dengan akta notaris. Skripsi ini akan membahas kedudukan dari Anggaran Dasar yang berbentuk dari perjanjian hingga menjadi peraturan Perseroan dengan disahkannya bentuk dari Perseroan Terbatas menjadi badan hukum. Pada analisa skripsi ini dapat dilihat bahwa kedudukan Anggaran Dasar pada Perseroan Terbatas yang belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah berbentuk perjanjian, sedangkan pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan adalah sebagai peraturan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about for and against Articles of Association of Limited Liability Company LLC as agreement and company rsquo s regulation. It is often questioned that Articles of Association stands as agreement or as the regulations from the related Limited Liability Company. Agreement is a very important aspect in our life. If Articles of Association is considered as agreement as a form of agreement then it will certainly have an effect on anyone who is bound by the contractual strength of the Articles of Association itself as well as the amendment of Articles of Association are sufficient to meet consensual among its members or the fulfillment of the formal requirements, one of which with a notary deed. This thesis will discuss the position of the Articles of Association in the form of agreement until to be the rule of the Limited Liability Company by the time the company has been incorporated. It can be seen that if the Articles of Association has not been approved by the Ministry of Justice and Human Rights is as the form of agreement, while after the incorporation, the Articles of Association of Limited Liability Company acts as a rule to its company."