Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Economic growth is influenced by several factors, both in developing and developed countries, where the indicator of seeing high or low is seen through Gross Domestic Product (GDP). On the other hands, GDP is also influenced by other variables, in this paper the author aims to further review the relationship between GDP and interest rates, exchange rates, and inflation rates in Indonesia using a time-series technique, during the period 2010 Q1 to 2020 Q4. The data for this study were provided by Bank Indonesia and the International Monetary Fund. Since the model has a spurious problem, the error correction model was used to compare the results of the analysis in the long and short run. The cointegration estimation based on trace and max-eigen statistic is greater than the critical value which means it is cointegrated. The findings indicate that in the long run and short run, there are variables insignificantly GDP and there are changes in correlation between variables and GDP in each method that have been used, owing to this further study is needed. When to the one or two aligned macroeconomic variables applied in previous related research, this paper casts an empirical light into understanding the link. Derived from the research results, the Indonesian government should adopt appropriate policies to stabilise the monetary sector, especially the central bank which is deemed essential to improve the flexibility in adjusting and anticipating more economic issues as well as future challenges."

"Tujuan dari tesis ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemilihan struktur modal suatu perusahaan dengan melihat kondisi makro ekonomi di Indonesia. Beberapa faktor makroekonomi yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh pada pemilihan struktur modal perusahaan di Indonesia adalah tingkat Inflasi, perubahan Produk Domestik Bruto, dan perubahan Indeks Harga Saham Gabungan. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel random effect dan 206 sampel diambil dari perusahaan yang terdaftar di BEI sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2009. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat Inflasi, perubahan Produk Domestik Bruto dan perubahan Indeks Harga Saham Gabungan memberikan pengaruh yang signifikan dan berlawanan dengan struktur modal perusahaan, dimana dengan semakin tingginya tingkat inflasi, perubahan PDB dan nilai IHSG, maka struktur modal perusahaan akan semakin rendah.

---

The objective of this paper is analyzing the influence of the selection of companies? capital structure by looking at the macroeconomic conditions in Indonesia. Several macroeconomic factors that may influence the selection of corporate capital structure in Indonesia are the rate of Inflation, changes of Gross Domestic Product and changes of Composite Stock Price Index. This research is using regression models random effects panel data and 206 samples are taken from companies listed on the Stock Exchange from 2000 until 2009. The result from this research show that the rate of Inflation, GDP growth rate, and IHSG growth rate have a significant negative influence to corporate capital structure. Which increasing level of inflation, GDP growth rate and IHSG growth rate, will make debt to asset ratio of the company will be lower."

"Tesis ini bertujuan untuk melihat hubungan transaksi pembayaran non-tunai melalui kliring, RTGS, kartu debet dan ATM, kartu kredit terhadap jumlahuang beredar (Ml) dalam jangka panjang dan jangka pendek. Mengingatkebijakan moneter saat ini dilakukan dengan kerangka Inflation Targeting

Framework (ITF) melalui suku bunga maka diyakini suku bunga sangatmempengaruhi transaksi pembayaran non-tunai. Demikian juga dengan per-ubahanGDP, semakin besar GDP diperkirakan semakin besar juga nilai transaksi yangdilakukan sehingga akan terjadi pergeseran atas cara pembayaran yang dilakukanmasyarakat. Selain itu dengan penelitian ini dapat dilihat pengaruh hari rayalebaran terhadap jumlah uang beredar (Ml) dalam jangka pendek, yaitu melihatapakah ada perilaku yang berbeda karena setiap menjelang hari raya lebaran Bank Indonesia secara khusus mempersiapkan stok uang kartal untuk kebutuhanlebaran.Data yang digunakan adalah data time series bulanan dari Januari 2002sampai dengan Desember 2007. Semua variabel ditransformasikan dalam bentuklogaritma natural kecuali suku bunga dan semua data diperoleh dari BankIndonesia dan BPS. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian inimenggunakan metode Engle-Granger untuk mengestimasi parameter jangkapanjang dan model koreksi kesalahan (Error Correction Model/ECM) untukmengestimasi parameter jangka pendek. Berdasarkan hasil uji empirik dalam jangka panjang dengan metode Engle-

Granger dan jangka pendek dengan menggunakan metode Error Correction

Model membuktikan bahwa Peningkatan perekonomian akan meningkatkantransaksi melalui kliring, RTGS, kartu debet dan ATM serta kartu kredit sehinggaakan menambah jumlah uang beredar. Sedangkan peningkatan suku bunga akanmeningkatkan tabungan dan mengurangi uang tunai sehingga jumlah uang beredarmenurun. Peningkatan GDP akan meningkatkan pendapatan sehingga akanmeningkatkan transaksi dan menambah jumlah uang beredar. Dalam jangkapendek transaksi non-tunai melalui kliring, kartu kredit, suku bunga serta GDPmemiliki hubungan negatif terhadap jumlah uang beredar (Ml), dalam jangkapendek perkembangan ekonomi yang meningkat menggeser transaksi nominalkecil ke transaksi nominal besar, dalam jangka pendek penggunaan kartu kreditlangsung dibayar pada saat jatuh tempo sehingga tidak menimbulkantagihan/pinjaman, sedangkan GDP dalam jangka pendek negatif karena dalamjangka pendek masyarakat belum menggunakan pendapatannya untuk transaksi dan cenderung untuk menyimpannya dalam bentuk tabungan sehingga uangberedar menurun. Hubungan suku bunga terhadap transaksi kliring memilikihubungan positif dalam jangka panjang dan negatif dalam jangka pendek karenapeningkatan suku bunga akan meningkatkan tabungan dan akhirnya meningkatkantransaksi kliring, namun dalam jangka pendek peningkatan transaksi kliring lebihkecil dibanding peningkatan transaksi RTGS. Peningkatan suku bunga akanmengurangi transaksi sehingga menurunkan penggunaan transaksi RTGS, kartudebet ATM dan kartu kredit. Dalam kondisi hari raya lebaran, permintaanmasyarakat akan uang cenderung meningkat baik dalam bentuk tunai maupunnon-tunai. Hubungan transaksi non-tunai, suku bunga dan GDP terhadap jumlahuang beredar (Ml) memiliki nilai koefisien ECT sebesar -0.46 menunjukkanbahwa 46 persen dari disequilibrium periode sebelumnya terkoreksi pada periodesekarang. "

"The capital consists management of saving and investment (as the proxy of savings and loans), FDI, and DDI and is important production factors. The contribution of management of savings and investment are estimated using panel regression and Generalized Method of Moment (GMM) and also series regression. The results show that management of savings and investment has significant effect on economic growth with the respective negative and positive effects. Moreover, FDI, DDI, Labor by Sector (SMA), and Population Growth also play a significant role on growth with distinctive coefficient describing respective effects for each variable on growth. Furthermore, sector-specific analysis gives very dynamic effects on growth in the case of Indonesia. In order to identify long-run bidirectional relationship between variables, we employ Granger Causality Test using Vector Error Correction Model (VECM). As presented in the result and analysis, no variables performing bidirectional relationship in the long-run."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2014 – 2016 dan pembangunan smelter tahun 2009 – 2021 terhadap PDRB per kapita dan konsumsi rumah tangga per kapita. Meski kajian atas dampak hilirisasi terhadap perekonomian telah banyak dilakukan. Namun metode yang digunakan belum bersifat inferensi kausal dan belum pada cakupan kabupaten/kota. Menggunakan metode analisis Difference-in-Difference (DiD) dan spasial durbin model (SDM) spasial regresi. Hasil estimasi terhadap kebijakan larangan ekspor menunjukkan tidak ada dampak pada kedua variabel dependen. Larangan ekspor membuat smelter yang beroperasi, tidak mampu menyerap seluruh produksi bijih. Menyebabkan pembangunan smelter menghasilkan dampak negatif terhadap PDRB per kapita. Hasil spasial regresi, menunjukkan pembangunan smelter memberikan efek limpahan positif terhadap PDRB per kapita dan efek limpahan negatif pada konsumsi rumah tangga per kapita pada daerah non-smelter.

---

This study aims to find empirical evidence of the nickel ore export ban policy in 2014 - 2016 and smelter construction in 2009 - 2021 on GRDP per capita and household consumption per capita. Although there have been many studies on the impact of downstreaming on the economy. However, the methods used have not been inferential and have not been at district/city coverage. Using Difference-in-Difference (DiD) analysis method and spatial durbin model (SDM) spatial regression. The estimation results of the export ban policy show no impact on the two dependent variables. The export ban makes existing smelters unable to absorb all ore production. Causing smelter development to produce a negative impact on GRDP per capita. The spatial regression results show that smelter development has a positive spillover effect on GRDP per capita and a negative spillover effect on household consumption per capita in non-smelter areas."

"Berangkat dari permasalahan tingginya pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah sekolah menengah kejuruan berbasis potensi regional berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Dikarenakan terdapatnya hubungan dua arah antara PDRB dan SMK berbasis potensi regional, peneliti menggunakan model estimasi instrumental variabel. Analisis dilakukan pada 512 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2022. Kebaruan yang ditawarkan penelitian ini adalah konstruksi variabel independen jurusan SMK berbasis potensi regional menggunakan gabungan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SMK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan data PDRB berdasarkan lapangan usaha dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMK berbasis potensi regional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Pengaruh dari jurusan SMK berbasis potensi regional terbukti lebih besar dibandingkan jurusan tanpa melihat kesesuaian dengan potensi regionalnya. Berlandaskan hasil penelitian tersebut, rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah agar jurusan SMK yang dirikan menyesuaikan potensi daerahnya.

---

Based on the problem of high unemployment of upper secondary vocational education (SMK) graduates, the purpose of this research is to find out the effect of regional potential-based upper secondary education on gross domestic regional product (GDRP). Because there is a two-way relationship between regional income and regional potential-based SMK, therefore researchers use an instrumental variable approach. The analysis was carried out in 512 regencies/cities across Indonesia in 2022. This research offers a novelty which is the construction of the independent variable for vocational education majors based on regional potential using a combination of Data Pokok Pendidikan (Dapodik) from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology and data of GDRP based on it’s sectors from Central Bureau of Statistics of The Republic of Indonesia. The result of this research shows that regional potential-based upper secondary vocational education have a significant positive effect on GDRP. The effect of vocational education majors based on regional potential is proven to be bigger than the effect of majors without considering its regional potentials. From this result, researchers proposed that the making of vocational education majors must consider their regional potential."

"Kebijakan pengurangan jumlah subsidi BBM dan Listrik dalam APBN 2001 oleh Pemerintah Indonesia membawa konsekuensi pada kenaikkan harga BBM dan Listrik. Meskipun harga BBM dan Listrik selalu mengalami kenaikkan dari tahun ke tahun, akan tetapi kenaikkan harga pada tahun 2001 ini lebih banyak disebabkan oleh penurunan jumlah subsidi dalam APBN, setelah sejak tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2000 jumlah subsidi BBM terus mengalami peningkatan akibat naiknya biaya pengadaan. Atas rekomendasi IMF, sehubungan dengan pencairan paket bantuan dan negara-negara donor yang tergabung dalam CG1 kepada Indonesia, subsidi BBM & Listrik direkomendasikan segera dihapus supaya ada efisiensi pada APBN. Rencana penghapusan jumlah subsidi BBM dan Listrik dalam APBN direncanakan secara bertahap dan akan berakhir pada tahun 2004.Pengurangan jumlah subsidi membawa dampak multiplier yang sangat luas pada perekonomian, termasuk pada PDB. Hal ini ditunjukkan oleh hasil simulasi dengan model INDECGE dengan tahun dasar 1998, yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek adanya kenaikkan harga energi masih memberikan dampak positif pada kenaikkan PDB Sektoral maupun PDB Pengeluaran dengan prosentase yang menurun, akan tetapi dalam jangka panjang kenaikkan harga energi akan memberikan dampak negative pada PDB semua sektor, kecuali pada sektor yang masih ada subsidinya, dengan cacatan kondisi perekonomian saat itu tidak ada peningkatan dari kondisi tahun dasar 1998. Dampak negatif pada PDB Pengeluaran jika kondisinya belum berubah lebih baik, adaiah bahwa selain Konsumsi. Pemerintah, semua variabel pada PDB Pengeluaran seperti Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Stok Inventori, Ekspor serta Impor akan mengalami penurunan."

"Phenomena PermasalahanPemimpin Indonesia maupun perencana ekonomi semasa Pemerintahan Orde Baru sangat percaya dengan masuknya tabungan luar negeri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masuknya tabungan luar negeri ke Indonesia yang dianggap sebagai obat mujarab selama 30 tahun, diduga sebagai penyebab terjadinya krisis moneter tahun 1997 yang diikuti krisis ekonomi, politik dan disintegrasi bangsa. Phenomena tersebut sangat menarik perhatian saya untuk menulis thesis menganai peran masuknya Tabungan Luar Negeri terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) dan perkembangan Tabungan Domestik Bruto.(GDS).TemuanDari hasil penelitan tersebut menunjukkan Hutang Luar Negeri Pemerintah (AID) mempunyai peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) dan Tabungan Domestik Bruto (GDS). Tabungan Swasta (PS) mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP), disini ada indikasi investasi yang berasal dari tabungan swasta banyak yang gagal. Tabungan Pemerintah (GS), Hutang Luar Negeri Swasta (PFD), Penanaman Modal Luar Negeri Langsung (FDI) dan Hibah Luar Negeri (Grant) tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan GDP. Disini ada indikasi tabungan - tabungan tersebut diatas, diinvestasikan dengan kinerja yang sangat rendah. Hutang Luar Negeri Swasta (PFD) tidak signifikan dalam mempengaruhi perkembangan Tabungan Domestik Bruto (GDS). Disini ada indikasi Hutang Luar Negeri Swasta mengalami kegagalan dalam investasi sehingga tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk ditabung kembali. Penanarnan Modal Luar Negeri Langsung (FDI) mempengaruhi perkembangan Tabungan Domestik Bruto secara signifikan.Saran - SaranMasuknya tabungan luar negeri yang masih layak dipertahankan dalam jangka yang relatif panjang untuk mengatasi krisis ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah Hutang Luar Negeri Pemerintah yang berbunga rendah (AID), Penanaman Modal Luar Negeri Langsung (FD1) yang berorientasi ekspor dan Hibah Luar Negeri (Grant). Hutang Luar Negeri Swasta yang berbunga tinggi yang mempunyai indikasi sebagai penyebab terjadinya krisis moneter dan ekonomi Indonesia, sebaiknya dikurangi dan dikola dengan sangat hati ? hati."

"Pajak merupakan fungsi dari PDB, oleh karenanya dalam kondisi cateris paribus, penerimaan pajak akan selalu mempunyai korelasi positif terhadap perkembangan PDB. Lebih dari itu, sesuai dengan sifat-sifatnya, pada saat PDB meningkat maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan yang lebih besar. Sebagai contoh, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya (PPN & PTLL). PPh mempunyai dua ciri utama, yaitu adanya minimum pendapatan bagi seseorang agar bisa dikenakan pajak dan struktur tarif yang bersifat progresif. Jika terjadi peningkatan PDB maka akan makin banyak penduduk yang penghasilannya melebihi pendapatan minimum, sehingga jumlah penduduk yang membayar pajak bertambah. Selain itu, peningkatan PDB juga akan menyebabkan semakin banyaknya wajib pajak yang membayar pajak dengan tarif tertinggi. Kedua hal ini akan menyebabkan prosentase peningkatan penerimaan pajak menjadi lebih besar dibandingkan prosentase peningkatan PDB. Contoh berikutnya adalah PPN & PTLL. Peningkatan PDB akan mempengaruhi pola konsumsi penduduk. Peningkatan PDB akan menyebabkan peningkatan penerimaan PPN & PTLL. Lebih dari itu, penerimaan PPN & PTLL akan mengalami prosentase peningkatan yang Iebih besar daripada peningkatan PDB. Hal ini sesuai dengan sifat PPN & PTLL antara lain: pertama, semakin tinggi PDB maka semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi barang-barang yang menjadi objek PPN, kedua, semakin tinggi PDB semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi barang-barang mewah (luks/tersier) yang menjadi objek PPnBM.Elastisitas pajak adalah ukuran yang menggambarkan derajat kepekaan penerimaan pajak terhadap perubahan pendapatan nasional. Terdapat dua ukuran yang digunakan untuk mengukur derajat sensitivitas penerimaan pajak terhadap kenaikan PDB yaitu tax buoyancy dan elastisitas pajak, kedua-duanya mengukur seberapa besar sensitivitas penerimaan pajak bila terjadi perubahan PDB. Perbedaan kedua ukuran tersebut terletak pada data yang digunakan. Tax buoyancy tidak memperhatikan perubahan penerimaan pajak yang disebabkan karena terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur pajak. Sedangkan elastisitas pajak adalah ukuran yang memperhitungkan perubahan penerimaan pajak yang disebabkan karena terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur perpajakan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tax buoyancy dan elastisitas pajak di Indonesia, mengetahui hubungan antara tax ratio dengan PDB di Indonesia serta menganalisis pengaruh perubahan tax base dan tax rate struktur terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Sedangkan melode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linier dengan menggunakan data sekunder, berupa data PDB dan penerimaan pajak tahun 1969 sampai dengan tahun 2006 yang diolah dari dari Nota Keuangan 2006, dan data Direktorat Jenderal Pajak.Hasil penelitian menunjukkan pengaruh PUB terhadap penerimaan pajak, tax buoyancy, elastisitas pajak dan tax ratio di Indonesia cukup signifikan. Berdasarkan hasil regresi diketahui tax buoyancy tertinggi dimiliki oleh PBB dengan nilai sebesar 1.44, sedangkan tax buoyancy terendah dimiliki oleh Pajak Ekspor yaitu sebesar 0.37, Elastisitas pajak tertinggi dimiliki oleh PBB dengan nilai sebesar 1.85, dan elastisitas pajak terendah dimiliki oleh Pajak Ekspor dengan nilai sebesar 0.56. Adapun tax buoyancy total pajak adalah sebesar 1.13. dan elastisitas total pajak adalah sebesar 1.00. Hasil penelitian menunjukkan fenomena yang menarik, dimana PPh memiliki tax buoyancy 1.23 dan elastisitas sebesar 1.18, demikian juga dengan PPN yang memiliki tax buoyancy sebesar 1.24 dan elastisitas sebesar 0.97. Hal ini bertolak belakang dengan PBB yang memiliki tax buoyancy sebesar 1.44 dan elastisitas sebesar 1.85. Hal ini menunjukkan perubahan-perubahan struktur pajak yang dilakukan pemerintah (Departemen Keuangan c.q. Ditjen Pajak) memberikan hasil yang positif terhadap penerimaan PPh dan PPN. Sedangkan hasil PBB lebih disebabkan oleh sifat-sifat alami dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri seperti peningkatan jumlah penduduk, peningkatan jumlah modal, dan peningkatan teknologi sehingga semakin tinggi PDB semakin banyak penduduk yang menjadi wajib pajak dan membayar PBB. Adapun tax buoyancy total pajak sebesar 1.13 dan elastisitas total pajak sebesar 1.00. Penulis berpendapat hal ini selain disebabkan oleh perubahan-perubahan struktur pajak yang dilakukan pemerintah (Departemen Keuangan c.q. Ditjen Pajak) telah memberikan hasil yang positif terhadap penerimaan PPh dan PPN, juga karena kontribusi PPh dan PPN jauh lebih besar dari pada kontribusi PBB terhadap total pajak.Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat korelasi yang cukup signifikan antara PDB dan tax ratio, dengan koefisien korelasi sebesar 70.32%. Sementara itu simulasi yang digunakan untuk menguji pengaruh tax base dan tax rate terhadap tax buoyancy menunjukkan hasil terjadinya peningkatan tar buoyancy dari 0.99 menjadi 1.202 jika beberapa beberapa pajak penghasilan final yang dapat diketahui dasar pengenaan pajaknya dikeluarkan dari regresi. Tax buoyancy dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, antara lain dengan menerapkan satu tarif tunggal yang bersifat proporsional untuk pajak penghasilan, termasuk menghilangkan komponen pajak final, memperjelas dan melakukan kontrol yang ketat pada proses restitusi PPN, serta pelaksanaan program modernisasi administrasi perpajakan yang terprogram dan terkontrol yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, produktivitas petugas, penyederhanaan administrasi perpajakan dan pada akhirnya akan menaikkan penerimaan perpajakan.

---

Tax revenue as a function of Gross Domestic Product (GDP), catteries paribus, will always have positive correlation to GDP. Base on its nature, increasing in GDP will cause greater increasing in tax revenue. For instance, the nature of Income Tax required minimum income to tax and progressive tax rate. Increasing in GDP will enhance number of people that has income above required minimum income, thus enhance number of people that has to pay income tax. Furthermore, increasing in GDP will improve number of people that has to pay in higher tax bracket. These will trigger greater percentage of escalation in tax revenue than GDP. Another illustration is Value Added Tax (VAT). Increasing in GDP will lead a bigger increasing in VAT because more people will consume goods and services that have VAT levied on it and more people will consume luxury goods and services that have Luxury Tax levied on it.Tax elasticity is defined as measurements which describe degree of sensitivity of tax revenue to GDP's change. Moreover, there are two measurements that can be used to determine degree of sensitivity of tax revenue to GDP's change which are tax buoyancy and tax elasticity. Both of them appraise the degree of sensitivity of tax revenue. The difference is while tax buoyancy, defined as the percentage change in tax revenues divided by the percentage change in GDP when discretionary changes are not accounted for, tax elasticity defined as the percentage change in tax revenues divided by the percentage change in GDP when discretionary changes are accounted for.The objectives of this research are to find out Indonesia's tax buoyancy and tax elasticity, discover correlation between tax ratio and Indonesia's GDP and to examine the impact of tax base and tax rate structure's change to Indonesia's tax revenue. This research use linear regression method and use secondary data from Ministry of Finance and Directorate General of Taxation. The findings of this research expose an overall significant correlation between tax revenue, tax buoyancy, tax elasticity and tax ratio to GDP. Land and Building Tax (LBT) has the highest tax buoyancy which is 1.44 and Export Tax has the lowest which is 0.37. LBT also has the highest tax elasticity which is 1.85 and Export Tax also has the lowest tax elasticity which in 0.56. Overall tax buoyancy is 1.13 and tax elasticity is 1.00.The result of this research shows an interesting phenomenon, which is Income Tax has 1.23 tax buoyancy and 1.18 tax elasticity, while VAT has 1.24 tax buoyancy and 0.97 tax elasticity. On contrary, LBT has 1.44 tax buoyancy and 1.85 tax elasticity. In my opinion the result for Income Tax an VAT can be explained as an outcome which is derived by government's fiscal policy. While the result for LBT should be came from natural cause, for instance, the growth of population, capital and technology. Overall tax buoyancy and tax elasticity results can be explained as an outcome which is derived by government?s fiscal policy, furthermore tax revenue derived from Income Tax and VAT is greater than LBT's.The results of this research also determine a significance correlation between the growth of GDP and Tax Ratio, it reflects in 70.32% of coefficient correlation. Moreover, it also shows the simulation that excludes several final income taxes from regression will boost income tax buoyancy from 0.99 to 1.202. In my opinion, there are several ways to amplify Indonesia's tax buoyancy. They are implementation a flat proportional income tax rate, including elimination of final income tax; construction a well structured and impose a tight control to VAT refund processes; and applying a progress in modernizing tax administration which improve tax compliance, enhance productivity, simplify the tax system, thus increase overall tax revenue."

"Perekonomian Jakarta merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Pada tahun 2018, kontribusi PDRB DKI Jakarta terbesar menurut pengeluaran masih disumbang oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai 60,52% dari total, hal ini menunjukkan tingkat daya beli warga DKI Jakarta yang tinggi dan dapat mengalokasikan dana ke barang bernilai tinggi (tersier) seperti mobil dan motor. Namun, hal tersebut akan menimbulkan efek peningkatan polutan karsinogenik di DKI Jakarta yang saat ini sudah tiga kali lebih tinggi daripada tingkat aman yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO). Jika dibiarkan dapat menimbulkan penyakit dan dikhawatirkan pada dapat mempengaruhi tingkat produktivitas warga DKI Jakarta. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Perpres 55 Tahun 2019 tentang Akselerasi Program KBL Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan dan komitmen mengurangi emisi nasional sesuai dengan Persetujuan Paris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan alternative kebijakan terbaik untuk peralihan internal combustion engine vehicle (ICEV) ke Kendaraan Berbasis Listrik (KBL) dan dampaknya terhadap aspek-aspek keberlanjutan di DKI Jakarta dengan pendekatan sistem dinamis. Hasil menunjukkan bahwa jumlah KBL yang beroperasi di DKI Jakarta akan berjumlah 6.921.784 unit untuk kendaraan roda empat yang mana berarti 18.3% lebih tinggi dibanding jumlah ICEV pada tahun 2030. Hal ini juga berdampak pada pengurangan emisi yang dihasilkan, jumlah kematian dini dan Respiratory Hospital Admission (RHA) dan pengeluaran pemerintah selama waktu simulasi.

---

DKI Jakarta is the biggest contributor to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP). In 2018, the largest contribution of DKI Jakarta's Gross Domestic Regional Product (GRDP) was contributed by household consumption which reached 60.52% of the total, this shows the high level of purchasing power of DKI Jakarta citizens thereby increasing the ability to buy tertiary goods such as motorcycles and cars. However, increasing number of vehicles will have the effect of increasing carcinogenic pollutants in DKI Jakarta, which is currently three times higher than the safe level recommended by the World Health Organization (WHO). Which in the long run can cause illnesses and possibly affect the level of welfare of Jakarta citizens. The government has issued Presidential Regulation Number 55 in 2019 concerning the Battery Electric Vehicle (BEV) Acceleration Program for Road Transportation and emission reduction commitments in accordance with Paris agreement. The purpose of this study is to obtain the best policy alternatives for the transition of Internal Combustion Engine Vehicles (ICEV) to Battery Electric Vehicle and the impact on sustainability aspects in DKI Jakarta with a dynamic system approach. The results show there will be 6,921,784 units of BEV being operated in DKI Jakarta for four-wheeled vehicles which means 18.3% higher than the number of ICEV in 2030. This also has an impact on reducing emissions produced, the number of premature deaths and Respiratory Hospital Admission (RHA) and government spending during the simulation time.

"