Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sampah plastik yang mendominasi ekosistem laut tidak hanya menjadi ancaman terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga menyebabkan dampak serius terhadap biodiversitas laut. Dengan jumlah sebanyak 80% dari total seluruh sampah laut, plastik telah menyebabkan kematian sekitar 100.000 mamalia laut setiap tahunnya. Jika tidak dilakukan upaya terhadap permasalahan ini, maka pada tahun 2050 pun diprediksikan akan terdapat lebih banyak plastik dibanding ikan di laut. Menghadapi permasalahan ini, Indonesia, sebagai kontributor signifikan terhadap sampah plastik global, telah mengumumkan komitmen untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2025. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah melalui pencegahan masuknya sampah dan penanganan terhadap sampah yang telah berada di laut. Tulisan ini secara khusus akan membahas upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan sampah plastik yang berasal dari aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan. Dengan berfokus pada regulasi yang berlaku, tulisan ini akan mengeksplorasi sejauh mana pengaturan tersebut sesuai dengan kebutuhan penanganan sampah plastik di laut. Analisis juga akan menelaah keselarasan antara peraturan yang ada, implementasi dari kebijakan terkait, dan sejauh mana efektivitas tindakan penanganan sampah plastik yang telah diterapkan selama ini. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam, tulisan ini berusaha menggambarkan secara komprehensif tantangan dan perkembangan dalam menangani sampah plastik yang berasal dari aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan di perairan Indonesia.

---

Plastic waste that dominates marine ecosystems is not only a threat to environmental degradation, but also causes serious impacts on marine biodiversity. Accounting for 80% of all marine debris, plastic is responsible for the deaths of around 100,000 marine mammals each year. If nothing is done about this problem, it is predicted that by 2050 there will be more plastic than fish in the ocean. Indonesia, as a significant contributor to global plastic waste, has announced a commitment to reduce marine plastic waste by 70% by 2025. One of the efforts made to achieve the target is through preventing the entry of waste and handling waste that is already in the sea. This paper will specifically discuss the Government of Indonesia’s efforts to address the problem of plastic waste from shipping and fishing activities. By focusing on existing regulations, this paper will explore the extent to which they are in line with the needs of addressing marine plastic debris. The analysis will also examine the alignment between existing regulations, the implementation of related policies, and the effectiveness of plastic waste management measures that have been implemented so far. By providing an in-depth understanding, this paper seeks to comprehensively describe the challenges and progress in addressing plastic waste from shipping and fishing activities in Indonesian waters."

"Untuk mengatasi permasalahan sampah plastik laut, pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Sampah Laut. Salah satu strategi yang diamanatkan dalam peraturan presiden tersebut adalah dengan menerapkan pungutan cukai atas plastik yang dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah mengenai cukai plastik. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses formulasi peraturan pemerintah mengenai cukai plastik tersebut dengan cara mengidentifikasi isu-isu utama yang dibahas, kepentingan kelompok-kelompok yang terlibat, dan merancang sebuah model kebijakan publik yang dapat dipakai untuk menganalisis proses formulasi kebijakan cukai plastik tersebut secara lengkap. Metode yang digunakan riset ini adalah metode kualitatif. Riset ini berhasil mengidentifikasi 5 isu utama yang menjadi fokus pembahasan yaitu persepsi terhadap cukai, tujuan pengenaannya, objek cukai, tarif cukai, dan mekanisme earmarking. Riset ini berhasil mengidentifikasi kepentingan dari kelompok fiskal, industri, dan lingkungan yang merupakan stakeholders utama. Riset juga berhasil merancang sebuah model kebijakan publik mengenai proses formulasi kebijakan cukai plastik di Indonesia dengan mengembangkan model Multiple Streams Framework.

---

In order to mitigate the problem of marine plastic waste, in 2018, the Government issued Presidential Decree 83 of 2018 concerning Marine Waste Management. One of the strategies mandated in the presidential regulation is to implement an excise tax on plastic that would be outlined in a government regulation regarding plastic excise. This research aims to identify the process of formulating the government regulation on plastic excise by identifying the main issues discussed, the interests of the groups involved, and designing a public policy model that can be used to thoroughly analyze the policy formulation process. The method used in this research is a qualitative method. This research succeeded in identifying 5 main issues that became the focus of the discussion, namely perceptions of excise, the purpose of its imposition, excise objects, excise rates, and earmarking mechanisms. This research succeeded in identifying the interests of fiscal, industrial and environmental groups which are the main stakeholders. Research has also succeeded in designing a public policy model regarding the plastic excise policy formulation process in Indonesia by modifying Kingdons’s Multiple Streams Framework model."

"Plastik merupakan bahan yang sering dipakai karena plastik memiliki ketahanan yang baik, mudah digunakan dan harganya yang murah. Hal ini membuat plastik banyak dibutuhkan oleh berbagai industri, sehingga jumlah produksi plastik di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Peningkatan pada produksi plastik membuat jumlah timbulan sampah plastik yang dihasilkan pun meningkat. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan manusia. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif dari peningkatan jumlah sampah plastik ini adalah mendesain jaringan reverse logisticsnya. Kondisi ketidakpastian terjadi dalam reverse logistics di Indonesia dimana data terbatas ketersediaannya serta berfluktuasi dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, diusulkan model Optimisasi Robust untuk desain jaringan reverse logistics sampah plastik di Indonesia. Optimisasi Robust digunakan untuk menangani ketidakpastian data yang terjadi pada parameter jumlah sampah yang dikembalikan konsumen. Penyelesaian model secara numerik pada Python juga dilakukan menggunakan data reverse logistics sampah plastik di DKI Jakarta. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, didapat hasil dari penyelesaian model tersebut berupa lokasi dan alokasi sampah plastik yang optimal.

---

Plastic is a wear resistance, easy to use, and cheap material. It was required by so many industries, so the quantity of plastic production in Indonesia increases every year. The increase in plastic production makes the volume of plastic waste generated by households. The unmanaged plastics waste releases various harmful substances for humans and the environment. To reduce this negative impact, a reverse logistics network for plastic waste, the recovery flows of plastic waste, is designed. Conditions of uncertainty occur in the reverse logistics of Indonesian plastic waste where the data is still limited in the availability and the data fluctuates over time. This study proposed a Robust Optimization model for reverse logistics network design of plastic waste management in Indonesia. Robust Optimization is used to handle the data uncertainty of the quantity of returned plastic from the consumer. Reverse logistics data of plastic waste in DKI Jakarta is also used to do numerical model calculation in Python. The optimal location of selected facilities and the quantity of plastic transported from one facility to the others are obtained, with social, economic, and environmental considerations"

"Aktivitas impor limbah plastik pada tahun 2019 – 2021 membentuk sebuah pola perdagangan yang menunjukkan adanya ketimpangan antara Global North dan Global South. Ketimpangan tersebut terlihat dari mayoritas limbah plastik milik Global North dijual dan dipindaholahkan ke Global South, salah satunya Indonesia. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan pada skala tertentu. Tugas karya akhir ini mengkaji tentang degradasi lingkungan dan marjinalisasi kehidupan sosial di Indonesia yang disebabkan oleh aktivitas impor limbah plastik melalui sudut pandang Southern Green Criminology. Dalam konteks ini, analisis dilihat menggunakan tiga poin utama yaitu warisan kolonialisme, marjinalisasi industri, dan Indonesia sebagai bagian dari Global South. Melalui analisis terhadap data sekunder yang didapatkan, Indonesia dengan terpaksa menerima sistem perdagangan yang sudah ada sejak jaman kolonialisme meskipun mengancam keberlangsungan lingkungan hidup, membahayakan kesehatan masyarakat, dan memarjinalisasi industri yang ada di dalam negeri. Kondisi yang tidak ideal menjadikan Indonesia sebagai korban dari viktimisasi struktural dan mendapatkan stigma negatif di mata global.

---

Plastic waste import activities in 2019-2021 form a trade pattern that shows an inequality between the Global North and the Global South. The inequality can be seen from the majority of Global North's plastic waste which is sold and transferred to the Global South, one of which is Indonesia. This causes environmental damage on a certain scale. This research examines environmental degradation and the marginalization of social life in Indonesia caused by importing plastic waste from the perspective of Southern Green Criminology. In this context, the analysis is viewed using three main points, namely the legacy of colonialism, industrial marginalization, and Indonesia as a part of the Global South. Through an analysis of the secondary data obtained, certain circumstances lead Indonesia to accept the trade system that had existed since the colonial era even though it threatened the sustainability of the environment, endangered public health, and marginalized the domestic industry. These far from ideal conditions result in the structural victimization of Indonesia and portrays a negative stigma in the eyes of the global community."

"Aliran debris merupakan suatu tipe gerakan sedimen dengan jumlah banyak, yang terjadipada waktu gunung api meletus atau dalam bahasa Indonesia disebut aliran lahar. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan suatu percobaan untuk menentukan karakteristik aliran di atas dasar saluran tetap dan bergerak yang mendekati sifat aliran debris. Beberapa parameter aliran diperiksa dengan maksud untuk mengetahui situasi aliran dan juga gaya geser aliran terhadap partikel dapat ditinjau. Jadi hubungan antara besarnya konsentrasi sedimen dengan kedalaman aliran dan diameter partikel serta gaya gesek diatas dasar saluran dapat diketahui. Khususnya gaya seret butiran yang bekerja pada suatu tiang telah diukur untuk menentukan koeflsien kekasaran aliran debris yang menyerupai tipe aliran di lapangan. Akhirnya parameter-parameter karakteristik aliran yang telah diukur, itu dapat dibandingkan dengan satu sama lainnya.

---

Debris flow as a type of massive sub-aerial sediment motion, which occurs at the time of volcanic eruptions is sometimes called lahar, in Indonesian term. The purpose of this study is to develop an experiment for determining the flow characteristics on fixed and movable beds, which close to real debris flow. The parameters governing the flow situation are examined, and the frictional drag of the flow on the particles was considered. In particular there is an understanding of the relationships between concentration, flow depth and particles diameter, and friction force on a bed. Special drag force on a pile was measured to investigate friction coefficient of debris flow as typical problem. The flow characteristics parameters were measured for comparison."

"Mega-Konstelasi Satelit di Low Earth Orbit (MegaLEO) merupakan fenomena eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa baru yang didorong oleh kemajuan teknologi. Peluncuran MegaLEO berpotensi menghasilkan space debris yang mengancam lingkungan ruang angkasa. Karakteristik teknis MegaLEO membuat potensi timbulnya space debris yang berada di Orbit Bumi, terutama LEO, menjadi semakin tinggi. Berdasarkan hukum internasional, negara-negara memiliki kewajiban internasional untuk tidak mencemari lingkungan ruang angkasa. Mitigasi space debris merupakan hal penting yang dapat dilakukan untuk menjamin setiap negara bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan ruang angkasa dari harmful contamination. Beragam organisasi internasional telah mengeluarkan instrumen-instrumen pedoman mitigasi space debris seperti UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines dan IADC Space Debris Mitigation Guidelines dan telah diinkorporasikan di tingkat nasional oleh negara-negara, utamanya spacefaring nations. Penelitian ini bertujuan ini melihat bagaimana mitigasi space debris yang berpotensi dihasilkan oleh MegaLEO diatur dalam hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut adalah yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian ini menemukan bahwa upaya mitigasi space debris yang ada saat ini belum cukup untuk menekan pertumbuhan space debris dan belum dapat secara efektif mengatasi masalah space debris yang disebabkan oleh MegaLEO. Hal ini didasari pada peningkatan keberadaan space debris di orbit bumi sejak MegaLEO diluncurkan. Dengan demikian, perlu dilakukannya pengkajian ulang atas guidelines mitigasi space debris yang dan perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait penerapan upaya penanggulangan space debris lainnya seperti upaya remediasi berupa Active Debris Removal.

---

Mega-Constellation of Satellites in Low Earth Orbit (MegaLEO) is a new phenomenon of space exploration and utilization driven by technological advances. The launch of MegaLEO has the potential to produce space debris that threatens the space environment. The technical characteristics of MegaLEO make the potential creation of space debris in Earth orbit, especially LEO, even higher. Under international law, states have an international obligation not to pollute the space environment. Space debris mitigation is an important thing that can be done to ensure that every country is responsible for protecting the space environment from harmful contamination. Various international organizations have issued space debris mitigation guidance instruments such as the UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines and IADC Space Debris Mitigation Guidelines and have been incorporated at the national level by countries, especially by spacefaring nations. The aim of this research is to look at how mitigation of space debris that could potentially be generated by MegaLEO is regulated in international law. The research method used to answer the research objectives is normative juridical or doctrinal. This research found that existing space debris mitigation efforts are not sufficient to suppress the growth of space debris and cannot effectively overcome the space debris problem caused by MegaLEO. This is based on the increase in the presence of space debris in Earth's orbit since MegaLEO was launched. Thus, it is necessary to review the existing space debris mitigation guidelines and further research needs to be carried out regarding the implementation of other space debris management efforts, such as remediation efforts in the form of Active Debris Removal."

"Jumlah sampah plastik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Mikroplastik dapat berbahaya bagi satwa liar dan juga manusia. Pengolahan sampah plastik tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja tetapi harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan yang terintegrasi. Peran sektor formal dan informal dalam pengolahan sampah plastik harus dikaji untuk mendapatkan hasil yang baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Perlu dilakukan kajian suatu sistem yang dapat memberikan gambaran sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menggambarkan kondisi pengolahan sampah plastik di Indonesia. Makalah ini memberikan model konseptual yang menyusun sistem pengelolaan sampah plastik saat ini. Aktor, aliran material, dan kebijakan divalidasi dan dievaluasi oleh praktisi. Dari temuan ini, pembuat kebijakan dapat menggunakan skema alternatif ini untuk meningkatkan pengelolaan sampah mereka.

---

The amount of plastic waste in Indonesia continues to increase every year in line with the increasing population and economic growth. Microplastics can be harmful to wildlife as well as humans. Plastic waste processing cannot be carried out by one party but must be carried out by all parties related to integrated planning. The role of the formal and informal sectors in the processing of plastic waste must be studied to obtain good and beneficial results for both parties. It is necessary to study a system that can provide an overview so that it can be used as a tool to describe the condition of plastic waste processing in Indonesia. This paper provides a conceptual model that composes the current system of plastic waste management. Actors, material flows, and policies are validated and evaluated by practitioners. From these findings, policymakers can use these alternative schemes to improve their waste management."

"Pengolahan sampah plastik di negara-negara maju telah dikelola secara profesional oleh sektor formal. Berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia, pengolahan sampah masih didominasi oleh peran sektor informal. Sektor informal memberikan kontribusi positif pada ekonomi sirkular plastik, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendukung keberlanjutan dengan pemenuhan permintaan bahan baku plastik melalui hasil daur ulang sampah plastik. Meskipun memiliki peran yang penting, kebijakan pemerintah yang mendukung atau mengoptimalkan sektor informal secara spesifik belum ada. Penelitian ini bertujuan memodelkan alternatif kebijakan untuk pengelolaan sampah plastik sektor informal di Indonesia. Eksplorasi alternatif kebijakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pemodelan sistem dinamis. Simulasi kebijakan dilakukan dengan beberapa skenario yang menyesuaikan kondisi dan peraturan yang sudah ada. Model dinamis dari sistem pengolahan sampah plastik inklusi sektor informal di Indonesia dijelaskan dalam 7 reinforcing loops dan 3 balancing loops. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, Insentif pajak bagi industri daur ulang dan Penambahan kapasitas informal Menjadi alternatif kebijakan terbaik.

---

The formal sector has professionally managed plastic waste processing in developed countries. In contrast to developing countries like Indonesia,  the role of the informal sector dominated the waste management system. The informal sector contributes positively to the plastic circular economy, reduces unemployment rates, and supports sustainability by meeting the demand for plastic raw materials through the recycling of plastic waste. Despite having an important role, government policies that explicitly support or optimize the informal sector do not exist. This study aims to model the policy alternatives for the informal sector of plastic waste management in Indonesia. The alternative exploration policy in the study was conducted using system dynamic modeling methods. Policy simulation is done with several scenarios that adapt existing conditions and regulations. The dynamic Model of the plastic waste processing system of informal sector inclusion in Indonesia is described in 7 reinforcing loops and 3 balancing loops. Based on the results of the simulation, tax incentive scenario for the recycling industry and the addition of informal capacity becomes the best policy alternative."

"Isu sampah plastik kerap kali dilihat dari sisi kesehatan dan ada beberapa yang menyinggung terkait pariwisata, namun belum ada penelitian antropologis yang mempertanyakan konstruksi sosial-budaya tentang sampah plastik dalam masyarakat. Bagaimana sampah plastik di persepsikan dan sampai sejauh mana persepsi ini dibagikan? Apakah persepsi ini mendorong perwujudan pengelolaan sampah plastik pada tatanan sosial? Berangkat dari pertanyaan tersebut, dengan menggunakan metode etnografi dan partisipasi observasi selama hampir satu tahun di Bali. Penelitian ini mencoba untuk memaparkan uraian keterkaitan antara persepsi yang terbangun dalam benak masyarakat Bali yang menjadi bagian dari dua komunitas peduli pada isu lingkungan, Sungai Watch dan Trash Hero, dalam konteks nilai kepercayaan lokal dengan menggunakan pendekatan klasik dari Mary Douglas yang berfokus pada pembagian dualis dan makna simbolis akan sistem aturan berdasarkan dengan konsepsi the matter out of place. Secara garis besar, ditemukan bahwa hubungan antara klasifikasi sampah plastik yang dipersepsikan sebagai ‘kotoran’ pada tatanan sosial selain berpotensi merusak lingkungan juga dianggap mendistorsi keharmonisan yang harus dijaga dalam ajaran Tri Hita Karana. Ini membeberkan bukti empiris yang menunjukkan bahwa agama Hindu Bali merupakan sumber pembentukan persepsi yang potensial dan efektif tentang permasalahan sampah plastik dan proses pengelolaan sampah di Bali.

---

The issue of plastic waste is often viewed from a health perspective and some are related to tourism, but there has been no anthropological research that has questioned the socio-cultural construction of plastic waste in society. How is plastic waste perceived and to what extent is this perception shared? Does this perception encourage the realisation of plastic waste management in the social order? Based on these questions, using ethnographic methods and observation participation for almost a year in Bali. This study attempts to describe the relationship between perceptions that are built up in the minds of Balinese people who are part of two communities that care about the environmental issue, Sungai Watch and Trash Hero, in the context of local beliefs systems by using the classical approach of Mary Douglas which focuses on the dualistic and the symbolic meaning of the rule system based on the concept of the matter out of place. Broadly speaking, it was found that the relationship between the classification of plastic waste which is perceived as 'dirt' in the social order, apart from having the potential to damage the environment, is also considered to distort the harmony that must be maintained in the beliefs of Tri Hita Karana concept. This proves empirical evidence showing that Balinese Hinduism is a potential and effective source of perception formation to the problem of plastic waste and waste management processes in Bali"

"Peningkatan jumlah penduduk yang semakin besar di kota/kabupaten membawa dampak terhadap besarnya peningkatan jumlah timbulan sampah khususnya sampah plastik. Penelitian ini bertujuan memberikan usulan kebijakan dalam bentuk formulasi efektif dalam pengelolaan sampah plastik berkelanjutan di tingkat kota/kabupaten. kebijakan pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai di Kota Bandung dan Kabupaten Malang merupakan kebijakan yang paling prioritas dibandingkan dengan kebijakan pelarangan penggunaan produk plastik sekali pakai. Kebijakan yang efektif juga perlu melibatkan pemangku kepentingan yaitu konsumen/masyarakat dan produsen. Data tingkat keinginan untuk berpartisipasi masyarakat dan keinginan produsen untuk berpatisipasi dalam pengurangan sampah plastik akan lebih efektif apabila di berikan insentif. Respon masyarakat terhadap himbauan mengurangi sampah plastik dan menggunakan kembali plastik sangat positif, namun kemungkinan implementasinya akan menjadi lebih besar jika ada insentif yang diberikan oleh pemerintah. Pemilahan sampah di rumah tangga perlu didorong, guna meningkatkan efektifitas penanganan sampah plastik. Insentif fiskal perlu di berikan kepada produsen agar pengurangan sampah plastik oleh produsen lebih optimal dan berkelanjutan

---

The increasing population in cities and regencies has an impact on the amount of waste generation, especially plastic waste. This study aims to provide policy proposals in the form of effective formulations in sustainable plastic waste management at the city/district level. The policy of reducing the use of single-use plastic products in Bandung City and Malang Regency is the most priority policy compared to the policy of banning the use of single-use plastic products. Effective policies also need to involve stakeholders, namely consumers/communities and producers. Data on the level of willingness to participate in the community and the desire of producers to participate in reducing plastic waste will be more effective if incentives are given. The public's response to the call to reduce plastic waste and reuse plastic is very positive, but the possibility of implementation will be even greater if there are incentives provided by the government. Waste segregation in households needs to be encouraged, in order to increase the effectiveness of handling plastic waste. Fiscal incentives need to be given to producers so that the reduction of plastic waste by producers is more optimal and sustainable."