Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 111391 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hilmi Aulia Azmi
"

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis biaya Technical Assistance Service Fee (TAS Fee) yang ditetapkan sebagai proceeds oleh tim audit dalam proses Audit Kepabeanan. Menurut auditee, TAS Fee merupakan pembayaran kepada pihak lain di luar negeri atas jasa teknis yang diterima oleh auditee. Sedangkan menurut tim audit, TAS Fee adalah proceeds yang merupakan biaya yang harus ditambahkan ke dalam nilai pabean. Implikasi yang timbul dari penetapan tersebut adalah adanya kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar oleh auditee. Namun demikian dalam proses banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang berbeda terhadap dua kasus penetapan proceeds. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu mengapa TAS Fee ditetapkan sebagai proceeds, bagaimana proses audit yang dilakukan untuk menetapkan TAS Fee sebagai proceeds, dan mengapa terdapat putusan majelis hakim yang berbeda atas penetapan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menganalisis hasil putusan Pengadilan Pajak dan hasil wawancara kepada tim audit. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa TAS Fee ditetapkan sebagai proceeds oleh tim audit karena memenuhi definisi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, yaitu merupakan bagian dari pendapatan auditee yang dibayarkan secara tidak langsung kepada penjual barang impor di luar negeri atas penjualan barang impor di pasar dalam negeri. Proses audit yang dilakukan oleh tim audit telah sesuai dengan program audit yang diatur dalam Perdijern Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017 Tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, yaitu melakukan pendalaman atas bukti-bukti audit dan melakukan konfirmasi kepada auditee sebelum melakukan penetapan. Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki pandangan yang berbeda terhadap dua penetapan biaya TAS Fee sebagai proceeds, yaitu putusan terhadap PT ABC yang menganggap TAS Fee adalah proceeds, dan putusan terhadap PT XYZ yang menganggap TAS Fee adalah pembayaran atas jasa dan bukan merupakan proceeds. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian terhadap asas kepastian hukum bagi auditee, tim audit, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Sebagai implikasi dalam penelitian ini yaitu perlu dilakukannya penyempurnaan peraturan oleh regulator yang mengatur tentang proceeds agar menambahkan kriteria dan batasan suatu biaya yang dapat ditetapkan sebagai proceeds.


This research was carried out to analyze the costs of the Technical Assistance Service Fee (TAS Fee) which were determined as proceeds by the audit team in the Customs Audit process. According to the auditee, the TAS Fee is a payment to other parties abroad for technical services received by the auditee. Meanwhile, according to the audit team, TAS Fee is proceeds which are costs that must be added to the customs value. The implications arising from this determination are that there is an underpayment of import duties, taxes on imports, and administrative sanctions in the form of fines that must be paid by the auditee. However, in the appeal process at the Tax Court, the Panel of Judges issued different decisions regarding two cases of determination of proceeds. This research is aimed at answering research questions, namely why TAS Fee is determined as proceeds, what is the audit process carried out to determine TAS Fee as proceeds, and why there are different decisions from the panel of judges regarding this determination. The research was carried out by analyzing the results of the Tax Court decision and the results of interviews with the audit team. The results of this research are that the TAS Fee is determined as proceeds by the audit team because it meets the definition set out in Minister of Finance Regulation Number 160/PMK.04/2010 concerning Customs Value for Calculating Import Duties, that it is part of the auditee's income which is paid indirectly to sellers of imported goods abroad for sales of imported goods in the domestic market. The audit process carried out by the audit team is in accordance with the audit program regulated in Customs and Excise Regulation Number PER-35/BC/2017 concerning Procedures for Customs Audits and Excise Audits, conducting an in-depth study of the audit evidence and confirming it with the auditee before conducting it. determination. The Panel of Judges at the Tax Court has a different view regarding the two decisions regarding the TAS Fee as proceeds, the decision against PT ABC which considers the TAS Fee to be proceeds, and the decision against PT XYZ which considers the TAS Fee as payment for services and not proceeds. This causes a non-compliance with the principle of legal certainty for the auditee, audit team and the Tax Court Panel of Judges. As an implication in this research, it is necessary to refine the regulations by the regulator that regulate proceeds in order to add criteria and limits on costs that can be designated as proceeds."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aditya Armanda Putra
"ABSTRACT
Layanan impor empty returnable package merupakan fasilitas yang diberikan oleh otoritas pabean atas pengemas yang dipakai berulang-ulang. Sistem prosedur layanan ini mempengaruhi waktu tunggu dan biaya logistik yang ditanggung importir serta dapat mempengaruhi pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur layanan tersebut, risiko dan kendala yang ada, serta perbaikan yang dapat dilakukan. Obyek penelitian adalah prosedur layanan impor empty returnable package di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat risiko yang dapat mengganggu jalannya layanan, yaitu risiko gangguan sms notifikasi, risiko kesalahan pencatatan kuota, risiko gangguan sistem aplikasi, risiko gangguan kesehatan petugas, dan risiko bottleneck pemeriksaan fisik barang. Mitigasi risiko telah dilakukan oleh pemilik risiko. Terdapat kendala yang dialami oleh importir pada saat menyiapkan berkas persyaratan dan saat pengeluaran barang. Sosialisasi layanan kepada importir dan pemanfaatan teknologi informasi dapat mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan tinjauan atas prosedur yang berjalan, perbaikan prosedur dapat dilakukan dengan penelitian profil importir di awal layanan dan penggabungan layanan di satu seksi.

ABSTRACT
Empty returnable package import clearance is a facility given by customs authority for reuseable package. This service system procedure affects dwelling time and logistic cost which is borne by importer and also affects goverment revenue. The purpose of this study is to analyze those procedures implementation, the risks and obstacles, and impovements that can be done. Object of the study is empty returnable package import clearance procedures at Prime Customs Office Tanjung Priok. Research carried out in the form of a qualitative approach. The result showed there are some risk that could disturb service process. Those risk are related to sms notification failure, quota record error, application system error, officer health problems, and bottleneck when inspection of goods. The risks have been mitigated by the risk owner. There are obstacles while the importer prepare the required documents and while the importer bring out the goods. Explanation about the service for importers and information technology utilization can overcome those obstacle. Based on the review of procedure implementation, procedure improvement can be done by checked importer profile immediately after the service start. Procedure improvement also can be done by service integratioan at one section."
2017
S66441
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arif
"Menurut data yang ada pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II untuk jangka waktu bulan Januari tahun 2005 terjadi importasi sesuai dengan Pemberitahuan Impor barang (PIB) sebanyak 16041 dokumen PIB dan 2655 dokumen PIB di antaranya terkena SPKPBM / Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (16%) yang menyebabkan lmportir harus melunasi kekurangan pembayarannya. Utang PDRI tersebut terjadi karena dalam Pemberitahuan Impor Barang yang disampaikan importir terdapat kesalahan.
Kesalahan tersebut diantaranya adalah kesalahan dalam memberitahukan jumlah, jenis barang, penentuan pos tarif (klasifikasi barang), penentuan tarif bea masuk atau pajak. ataupun pemberitahuan nilai pabean atau harga barang. Adanya kesalahan dalam pemberitahuan impor barang tersebut merupakan indikasi adanya pelanggaran atas ketentuan atau aturan kepabeanan, pelanggaran atas ketentuan berakibat tidak terpenuhinya kewajiban pabean berkaitan dengan pembayaran bea masuk dan PDRI.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey, di mana peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengumpulkan data dari responden (importir) melalui kuisioner. Responden penelitian berjumlah 125 orang yang diambil secara purposif. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM/PDRI dan untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang setelah dikontrol oleh biaya transaksi.
Sedangkan teknik penelitian yang digunakan ada dua hal yaitu analisa deskriptif dan analisa inferensial dengan menggunakan statistic regresi sederhana dan regresi berganda.
Hasilnya adalah hipotesis yang menyatakan terdapal pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM / PDRI diterima. Begitu pula hipotesis penelitian yang menyatakan tingkat kepatuhan importir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya utang BM / PDRI setelah dikontrol biaya transaksi diterima.

According to the customs office data in Tanjung Priok II, importation document was in accordance with notification of imported article (PIB) in Januari 2005 was 16041. 2646 of them was imposed notification letter of shortage of import duty payment In amount of 16%. It caused importers had to pay their payment shortage.
The obligation emerged was becaused by mistake in notifying amount, price, rate and sort of imported articles. All of them were evidences of violation over custom regulation.
This research is quantitative research and was carried out at customs office of Tanjung Priok Priok ll, North Jakarta with respondent were 30 whom l pointed purposively. Data were collected by questionnaire and documentation review. Then, the collected data were analized by descriptive statistic with using frequency distribution and percentage account and by inferential statistic with using simple regression and doubled regression with backward method.
Main goal of this research is first, to know significant influence from importers obedience degree to the emergence of import duty obligation & PDRI. Second, to know how the influence of importers obedience degree to the emergence of import duty after was controlled by transaction fee.
This research found out that the importers obedience degree had significant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI. But, it had not have sjgnilicant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI after was controlled by transaction fee.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T 22212
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Abdul Sani
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
343.598 ABD b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Janie Rachmawati Rahayu Putri
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan efektivitas audit kepabeanan dan cukai di Indonesia. Faktor yang dianalisis adalah yang berkaitan dengan organisasi, auditor atau pemeriksa bea dan cukai, auditee atau pengguna jasa, dan peraturan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan mengirimkan kuesioner yang disebarkan kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang pernah melakukan penugasan audit kepabeanan dan cukai. Responden penelitian yang diperoleh sebanyak 170 responden. Hasil kuesioner diuji menggunakan analisis Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai secara signifikan adalah faktor terkait organisasi, faktor terkait auditee dan faktor terkait peraturan. Faktor terkait organisasi yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai adalah adanya implementasi oleh organisasi atas rekomendasi dari tim audit untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan terkait kepabeanan dan cukai. Faktor terkait auditee yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai adalah kepuasan auditee atas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai yang menunjukkan adanya kualitas audit kepabeanan dan cukai yang bagus. Sedangkan faktor terkait peraturan yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai adalah adanya peraturan dan standar hukum dalam pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai serta pelaksanaan auditnya telah dijalankan sesuai dengan peraturan dan standar hukum tersebut.

This study aims to analyze the factors that determine the effectiveness of customs and excise audits in Indonesia. The factors analyzed are those related to the organization, customs and excise auditors or inspectors, auditees or service users, and regulations. This study uses primary data obtained by sending a questionnaire that is distributed to employees of the Directorate General of Customs and Excise who have conducted customs and excise audits. The research respondents obtained were 170 respondents. The results of the questionnaire were tested using Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) analysis. The results showed that the factors that significantly influence the effectiveness of customs and excise audits are organization-related factors, auditee-related factors and regulatory-related factors. Organization-related factors that affect the effectiveness of customs and excise audits are the implementation by the organization on the recommendations of the audit team to improve laws and regulations related to customs and excise. Auditee-related factors that affect the effectiveness of customs and excise audits are the auditee's satisfaction with the implementation of customs and excise audits, which indicate a good quality of customs and excise audits. Meanwhile, factors related to regulations that affect the effectiveness of customs and excise audits are the existence of legal regulations and standards in the implementation of customs and excise audits and the implementation of the audits has been carried out in accordance with these regulations and legal standards."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahidin
"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam era perdagangan bebas menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah hilangnya hambatan tarif (Tariff Barier) dalam perdagangan internasional yang berarti berkurangnya penerimaan. Sementara itu penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, berarti semakin besar target yang dibebankan kepada DJBC.
Selain itu dalam pelayanan yang diberikan oleh DJBC terkandung juga fungsi pengawasan yang harus tetap dilaksanakan tanpa mengurangi pelayanan. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pengawasan DJBC lebih menitik beratkan pada pelaksanaan audit. Audit itu sendiri memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan para eksportir dan importir serta mengamankan penerimaan negara.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profit Sumber Daya Manusia (SDM) auditor DJBC, untuk mengetahui bagaimana audit di bidang kepabeanan dilaksanakan serta untuk menganalisis apakah ada hubungan antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara.
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi asosiatif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu pelaksanaan audit di bidang kepabeanan sebagai independent variable dengan penerimaan negara sebagai dependent variable.
Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa profil Sumber Daya Manusia (SDM) auditor yang menjadi responden rata-rata memiiiki kualifikasi yang baik untuk menjadi auditor dani tingkat pendidikan, pengalaman dan 100% pernah mengikuti pendidikan auditor. Sedangkan dalam pelaksanaan audit tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik.
Dari uji statistik dengan menggunakan rank spearman diperoleh hasil bahwa ada korelasi antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara yang berarti pelaksanaan audit dapat dilaksanakan untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi masih ada beberapa masalah yang dihadapi dan harus dicarikan jalan keluar agar audit dapat dilaksanakan lebih baik."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T9804
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fabio, Massimo
United States of America: Kluwer Law International, 2012
343.240 56 FAB c (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Wright, Stanley F.
Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate General of Customs, 1935
336.26 WRI c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ritonga, Irna Pujianda Rifani
"Skripsi ini membahas ketidakharmonisan antara penetapan nilai pabean (customs valuation) dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing atas transaksi impor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia dengan menggunakan teori harmonisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan harmonisasi antara penetapan nilai pabean dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing disebabkan oleh perbedaan pedoman regulasi, tidak adanya koordinasi antara DJP dan DJBC, perbedaan perilaku wajib pajak, dan perbedaan kepentingan antara DJP dan DJBC. Disharmonisasi ini menyebabkan wajib pajak menanggung compliance cost yang lebih besar.

This thesis discussed disharmony between customs valuation and transfer pricing adjustments for import transations by associated enterprises in Indonesia using the theory of harmonization. This research is qualitative descriptive interpretive.
The result of this thesis indicates that the obstacles to harmonize customs valuation and transfer pricing are the different guidelines between the two regulations, lack of coordination between Directorate General of Taxes (DGT) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE), taxpayer's behavior, and different interests between DGT and DGCE. Disharmony between customs valuation and transfer pricing impacts on taxpayer's compliance cost."
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S61145
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>