Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skema Ponzi merupakan suatu metode memutar uang dan memanipulasi keuntungan yang sudah dikenal sejak lama dalam aktivitas di sektor keuangan khususnya dalam kegiatan investasi. Tesis ini pada pembahasan awal akan meninjau secara umum pengenalan terhadap skema ponzi dan bagaimana dapat menjadi suatu bentuk tindak pidana. Kemudian dilanjutkan dengan analisa mengenai pengaturan pada sektor keuangan di Indonesia yang bersinggungan dengan praktik skema ponzi. Untuk kemudian penerapannya dianalisa melalui studi kasus terhadap tiga putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana di sektor keuangan dengan metode serupa yakni skema ponzi, namun mendapat penanganan dan jerat pasal yang berbeda-beda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, skema ponzi kini sudah semakin berkembang dengan berbagai bentuk yang diatur sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan produk-produk bank yang legal sehingga berdampak pada meningkatnya kejahatan di bidang investasi dan besarnya kerugian yang sudah ditimbulkan dari penggunaan skema ini. Kedua, ketiadaan payung hukum di Indonesia yang secara tegas mengatur tentang skema ponzi menjadi alasan utama dari semua persoalan ini. Ketiga, kekosongan hukum ini juga menimbulkan kebingungan pada Aparat Penegak Hukum serta disparitas dalam pemidanaan. Keadaan ini membuat para penegak hukum cenderung menggunakan pasal yang berbeda-beda saat menindak laporan kegiatan investasi yang setelah ditelaah menggunakan skema ponzi. Melalui analisa pada beberapa putusan di penelitian ini, dapat terlihat Hakim di tingkatan yang berbeda dalam pertimbangannya pun dapat memiliki pemahaman yang jauh berbeda terlebih dalam batasan ranah perdata dan pidana dalam penerapan skema ponzi.

---

A Ponzi scheme is a method of spinning money and manipulating profits that has been known for a long time in activities in the financial sector, especially in investment activities. In the first analysis, this thesis will review the general introduction of Ponzi schemes and how they can become a form of criminal act. Then it continues with an analysis of regulations in the financial sector in Indonesia which relate to the practice of Ponzi schemes. Then its application is analyzed through a case study of three court decisions in criminal cases in the financial sector using a similar method, Ponzi scheme, but received different handling and articles. The conclusions of this research are, first, Ponzi schemes are now increasingly developing in various forms which are regulated in such a way as to be adapted to legal bank products so that they have an impact on increasing crime in the investment sector and the large losses that have been incurred from the use of this scheme. Second, the absence of a legal protection in Indonesia that strictly regulates Ponzi schemes is the main reason for all these problems. Third, this lawlessness also creates confusion among law enforcement officials and disparities in punishment. This situation makes law enforcers tend to use different articles when taking action against reports of investment activities which, after being investigated, use Ponzi schemes. Through analysis of several decisions in this research, it can be seen that judges at different levels in their deliberations can also have very different understandings, especially regarding the boundaries of the civil and criminal domains in implementing Ponzi schemes."

"Pada tahun 2016-2017 OJK menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait adanya kejahatan korporasi, setelah dilakukan penyelidikan ternyata banyak dari korporasi tersebut melakukan investasi ilegal. Investasi ilegal yang dilakukan adalah salah satu contoh penipuan berjenis skema. Terdapat dua jenis penipuan berjenis skema, yaitu skema piramida dan skema ponzi. Dari penelusuran yang dilakukan oleh OJK terdapat investasi ilegal dengan modus skema ponzi yang dilakukan oleh korporasi. Tulisan ini disusun untuk melihat aspek apa yang dilanggar oleh korporasi sehingga disebut sebagai kejahatan korporasi menurut Clinard Quinney. Setelah dilakukan analisa lebih lanjut, skema ponzi yang dilakukan korporasi tersebut menggunakan modus yang berbeda. Dari modus-modus tersebut menjadi suatu permasalahan dalam tulisan ini bagaimana modus tersebut dikatakan sebagai kejahatan korporasi.

---

On the year 2016-2017, OJK receives many reports from people regarding the existence of corporate crime. After an investigation has been done, it turns out many of the corporations have done illegal investment. The illegal investment was one of the examples of a scheme fraud. There are two types of scheme fraud, the pyramid scheme and the Ponzi scheme. From the investigation done by OJK, there are illegal investments done by corporations. This paper is written to see what aspects are of offenses are done by corporation so that it may be said as a corporate crime according to Clinard and Quinney. Further analysis shows that Ponzi schemes done by the corporations use different methods. Those methods then serves as a problem in this paper and this paper will also explain how those methods may be a form of corporate crime."

"ABSTRAKPenulisan tugas karya akhir ini membahas mengenai maraknya kejahatan penipuanskema ponzi di Indonesia beberapa tahun belakangan. Skema ponzi adalah suatu bentukpenipuan khusus yang hingga saat ini masih sulit dikenali oleh masyarakat bahkanaparat penegak hukum. Karena sulit dikenali, banyak orang yang menyamakan skemaponzi dengan multi level marketing (MLM). Tulisan ini dibuat untuk menggali faktorfaktorapa yang menyebabkan skema ponzi ini menjamur dan sulit dikenali dimasyarakat Indonesia. Dalam menganalisa permasalahan, penulis menggunakanbeberapa konsep yaitu pengendalian sosial, tipologi korban, white collar crime, danhalo effect. Berdasarkan artikel berita dan juga penelitian-penelitian terdahulu, penulismenemukan ada 3 masalah pokok dari perkembangan skema ponzi di Indonesia, yaitu:(1) ketiadaan payung hukum khusus untuk skema ponzi, (2) kurangnya pengetahuanmasyarakat terhadap skema ponzi, dan (3) pelaku skema ponzi ini banyak yangmerupakan perusahaan legal.

---

ABSTRACTThis article discusses the rising of ponzi scheme fraud in Indonesia during recent years.Ponzi scheme is a type of fraud which is difficult to be recognized by the law enforcers,let alone to society. This type of fraud is commonly mistaken with multi levelmarketing (MLM). The author wants to explore what caused the rising of ponzischeme in Indonesia. In order to do so, the author uses several concepts such as socialcontrol, victim‟s typologies, white collar crime, and halo effect. Based on the newsarticles and previous research, the author found that there are at least 3 issues pertainingto the rising of ponzi scheme in Indonesia, which are: (1) the absence of special lawregulating the ponzi scheme, (2) the lack of information from society about ponzischeme, and (3) most of the ponzi schemer, is a legal company."

"Kepastian hukum merupakan upaya memberikan dasar pijakan hukum yang kuat dalam lingkup pengaturannya bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas memberikan perlindungan hukum pada korban atau masyarakat untuk kasus tertentu. Berkaitan dengan kasus investor robot trading viral blast terkait penipuan dengan menggunakan skema ponzi di Indonesia harus sesuai dengan regulasi sekuritas agar perlindungan hukum terhadap semua subjek terpenuhi dan terjamin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mitigasi Investasi Robot Trading dengan skema ponzi berdasarkan studi kasus yang terjadi di Indonesia serta sistem pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap  kasus Robot Trading Viral Blast serta kendala dan upaya untuk mengatasinya. Secara terperinci metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis normatif atau doktrinal yaitu menemukan jawaban dengan pembuktian berdasarkan pada peraturan dan kitab undang-undang berikut dengan ajaran atau doktrin yang mendasari serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk keseluruhan penelitian, pendekatan konsep (conceptual approach) untuk meneliti pokok permasalahan, dan pendekatan kasus (case approach) untuk pembahasan pokok permasalahan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen diantaranya membaca, mempelajari dan memahami peraturan, buku dan literatur terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa proses mitigasi terhadap investor robot trading Viral Blast terkait penipuan dengan skema ponzi di Indonesia secara normatif masih dicover oleh peraturan dan undang-undang yang relevan dalam arti belum adanya peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai robot trading sebagai sarana skema ponzi, karena tidak terdapatnya aturan khusus yang mengatur maka tidak bisa dipungkiri masih terdapat kerentanan dalam proses pelaksanaan dan penanganan karena terdapat kelemahan dalam proses pengimplementasian regulasi yang relevan tersebut.

---

Legal certainty is an effort to provide a strong legal foundation within its scope for law enforcement officials when carrying out their duties to provide legal protection to victims or the public in specific cases. Regarding the case of investors involved in the Viral Blast robot trading scam with a Ponzi scheme in Indonesia, it must comply with securities regulations to ensure legal protection for all parties involved. The purpose of this research is to understand the mitigation process of Robot Trading Investment with a Ponzi scheme based on a case study that occurred in Indonesia, as well as the supervisory system by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency on the Viral Blast Robot Trading case and the challenges and efforts to overcome them. The research method used is normative or doctrinal, seeking answers based on regulations and laws along with underlying teachings or doctrines. The study adopts a statutory approach for the entire research, a conceptual approach to investigate the core issues, and a case approach for the discussion of the main issues. The data sources used are primary and secondary data obtained through document studies, including reading, studying, and understanding relevant regulations, books, and literature. Based on the research findings, it can be described that the mitigation process for investors involved in the Viral Blast robot trading scam with a Ponzi scheme in Indonesia, normatively, is still covered by relevant regulations and laws, but there is no specific regulation that explicitly governs robot trading as a Ponzi scheme tool. Due to the absence of specific regulations, vulnerabilities still exist in the implementation and handling process because of weaknesses in the implementation of relevant regulations."

"Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum pidana terhadap kasus-kasus investasi ilegal dengan skema money game seperti Skema Ponzi, Skema Piramida, dan skema lainnya, mengingat hukum pidana di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai tindakan tersebut dan investasi berskema money game belum dilihat sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri dan hanya dipandang sebagai isu temporer belaka. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini membahas permasalahan yang dituangkan dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian: Pertama, apa itu money game dalam bentuk investasi ilegal; Kedua, bagaimana pengaturan money game di Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain; Ketiga, bagaimana penegakan hukum terhadap money game di Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain. Penelitian ini membandingkan pengaturan dan penegakan hukum terhadap money game di Indonesia dengan 3 (tiga) negara lain yaitu Malaysia, Persemakmuran Australia, dan Amerika Serikat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa money game belum diatur secara khusus di Indonesia, begitu pula di tiga negara yang menjadi pembanding. Pengaturan yang ada di Indonesia juga dinilai belum dapat mengakomodasi kejahatan skema money game secara keseluruhan. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk regulator untuk mengatur skema money game sebagai suatu kejahatan berdiri sendiri, atau setidak-tidaknya melakukan perubahan terhadap rumusan pasal-pasal yang dapat menghukum pelaku money game. Rumusan pasal-pasal tersebut harus mencakup karakteristik dari sebuah skema money game pada praktik.

---

This study discusses the criminal law regulation against cases of illegal investment with money game schemes such as Ponzi Scheme, Pyramid Scheme, and other schemes, considering that Indonesian criminal law has not specifically regulated money game and an investment using money game scheme is not seen as a stand-alone crime, yet is only seen as a temporary issue. By using normative research methods, this study discusses the problems outlined in 3 (three) research questions: First, what is a money game as an illegal investment; Second, how money game is regulated in Indonesia and its comparison with other countries; Third, how is the law enforcement against money game in Indonesia and its comparison with other countries. This study compared the regulation and law enforcement against money game in Indonesia with 3 (three) other countries, which comprised of Malaysia, Commonwealth of Australia, and United States. The findings of the study show that money game has not been specifically regulated in Indonesia, as well as in the three comparison countries. The existing regulation in Indonesia are considered not to be able to accommodate the crime of money game entirely. Therefore, there is an urgency for the regulators to stipulate the money game scheme as a stand-alone crime, or at least amend the elements of the regulation that could punish the actors of money game. The elements amendment must cover the characteristics of a money game scheme in practice."

"Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat berpengaruh pada persaingan antar manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang berujung pada dibutuhkannya standar persyaratan minimal yang semakin tinggi. Hal tersebut tentu saja memunculkan ide untuk memperoleh keuntungan yang tinggi tanpa melakukan pekerjaan. Inti dari ide ini adalah berfokus untuk mencari keuntungan dengan cara penggandaan uang yang menggunakan sistem perekrutan yang manipulatif, termasuk salah satunya adalah dengan sistem online atau yang biasa dikenal dengan praktik High-Yield Investment Program (HYIP). Praktik HYIP dapat dikatakan sebagai suatu skema terbesar dan terkejam yang pernah ada dalam sejarah manusia, dan ironisnya di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur dan melarang praktik ini, karenanya Penulis mengangkat permasalahan ini untuk diteliti dengan menggunakan metode yuridis normatif dalam rangka memperoleh hasil yang valid dalam penelitian ini. Tesis ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan saran kepada pemerintah agar dapat mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya praktik HYIP yang merugikan masyarakat salah satunya dengan cara melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia juga mengajak masyarakat untuk waspada terhadap praktik HYIP, serta memberikan himbauan kepada badan legislatif untuk segera mengundangkan peraturan yang melarang penyelenggaraan dan partisipasi dalam praktik HYIP tentu saja dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

---

The Vast Advancement of technology and information nowadays, influences the competitive spirit in human beings to fulfill their own needs, all in all, resulting in the raising of the minimum requirements. This triggers the idea of gaining high profits without doing any work or hard labor. The point is to focus on seeking profits with the use of multiplying money using manipulative recruitment system, which includes online system or as known as High-Yield Investment Program (HYIP). HYIP Practice can be said as the largest and cruelest schemes that ever exist in human history, and ironically in Indonesia there is no legislation that explicitly regulate and prohibit this practice, therefore Writer proposing this matter to be researched by using normative method in order to obtain valid results in this study.

This thesis is made with the concern to give advices to the Indonesian Government, in order to prevent or at least to minimize the act of HYIP which is very harmful for the soceity, in one way, using a rechtsvinding to the existed regulations in Indonesia and to engage the society to be more aware of the practice of HYIP, as well as to appeal to the legislative to immediately invent regulations which forbid the act and participation in the practice of HYIP to enforce the law in Indonesia."

"Pemulihan aset adalah serangkaian proses penelusuran aset, pengamanan aset, pengelolaan aset, perampasan aset, dan pengembalian aset kepada korban atau negara yang berhak. Pengaturan pemulihan aset tindak pidana di Indonesia belum sinergis sehingga menghasilkan peraturan yang tidak harmonis dan tumpang tindih. Proses pemulihan aset dilaksanakan oleh beberapa instansi sehingga menimbulkan ego sektoral dan koordinasi yang lama. Hal ini mengakibatkan pemulihan aset tindak pidana di Indonesia sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian dari tindak pidana menjadi tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan strategi pemulihan aset tindak pidana di Indonesia agar menghasilkan pemulihan aset yang efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan analisis peraturan perundang-undangan, analisis perbandingan, analisis konsep, dan analisis kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa ketidakharmonisan dalam pengaturan pemulihan aset tindak pidana di Indonesia merupakan kelemahan dalam hukum pidana di Indonesia. Mekanisme pemulihan aset tindak pidana di Amerika Serikat, Inggris, dan Italia yang dinilai efisien dapat diterapkan di Indonesia. Berdasarkan perspektif economic analysis of law (EAL) dengan metode cost benefit analysis (CBA) maka strategi pengaturan pemulihan aset tindak pidana di Indonesia seharusnya bersinergis agar dapat tercapai kesejahteraan sosial dengan standar maksimum melalui RUU KUHAP. Kejaksaan layak menjadi koordinator pemulihan aset tindak pidana di Indonesia karena Kejaksaan merupakan penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pemulihan aset untuk semua tindak pidana di bidang ekonomi.

---

General process of asset recovery consists of asset tracing, asset securing, asset management, asset forfeiture, and asset returns to victims or countries that are entitled to them. Regulations of asset recovery on criminal acts in Indonesia are not yet synergistic, resulting in disharmony and overlapped regulations. The asset recovery process was carried out by several agencies, giving rise to sectoral egos and long coordination. It has resulted in the asset recovery of criminal acts in Indonesia as an effort to return losses from criminal act is not optimal. This research aims to recommend asset recovery strategy on criminal acts in Indonesia to produce efficient asset recovery. The research method used is normative juridical by using law analysis, comparative analysis, concept analysis, and case analysis. The results of this study found that disharmony in the regulation of asset recovery on criminal acts in Indonesia is a weakness on criminal law in Indonesia. The mechanisms of asset recovery on criminal acts in the United States, United Kingdom, and Italy that are considered efficient can be implemented in Indonesia. Based on the perspective of economic analysis of law (EAL) and the cost-benefit analysis (CBA) method, the strategy for regulating the recovery of criminal assets in Indonesia should synergize so that maximum social welfare can be achieved through the amendment of KUHAP. The Attorney General's Office of Indonesia deserves to be the coordinator in asset recovery on criminal acts in Indonesia because this institution is a law enforcement agency that has the authority to carry out investigations, prosecutions, execution court decisions that have permanent legal force, and asset recovery for all types of economic crimes."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang mengindikasikan terjadinya Ponzi scheme dan affinity fraud pada bisnis biro perjalanan umrah PT First Anugerah Karya First Travel dan mengetahui faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi jemaah First Travel menjadi korban fraud. Penelitian ini merupakan metode campuran dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari artikel koran online diolah dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil olah data kualitatif, diketahui bahwa indikasi terjadinya Ponzi scheme pada bisnis First Travel adalah menjual paket umrah yang too good to be true, skema bisnis dirahasiakan, menggunakan endorsement, memiliki agen, memberikan kuota fiktif, dan pengembalian uang setoran jemaah sulit. Kemudian, indikasi affinity fraud pada bisnis First Travel adalah kesamaan agama antara pelau dan korban, penghianatan kepercayaan, kebenaran sosial, dan timbal balik ke komunitas. Berdasarkan hasil Structural Equation Modelling, faktor signifikan yang mempengaruhi kerentanan jemaah First Travel menjadi korban affinity fraud First Travel adalah kecenderungan sikap mudah tertipu.

---

Abstract This study aims to determine the conditions that indicate the occurrence of Ponzi scheme and affinity fraud on the Umrah business agency PT First Anugerah Karya First Travel and the significant factors that affect the First Travel congregation being the fraud victims. This research is a mixed method whereby the primary and secondary data are utilized. The primary data obtained from interviews and questionnaires while the secondary data obtained from online newspaper articles which are processed using qualitative and quantitative methods. The qualitative data results show that of Ponzi scheme red flags in First Travel business are selling umrah package which is too good to be true, keeping secret the business scheme, using endorsement, irrational exuberance, having agents, offering fake limited offerings, and difficult on refund process. The red flags of affinity fraud are the same religion between the fraudster and the victims, exploiting trust, social truth, and contribution to community. Based on the quantitative data, the significant factors affecting the vulnerability of First Travel congregation to the victims of affinity fraud First Travel is the tendency of gullibility."

"ABSTRAKHampir dua puluh tahun semenjak penelitian di bidang modal intelektual pertama kali berkembang, modal intelektual telah terbukti berperan penting dalam kinerja perusahaan. Namun penelitian modal intelektual cenderung dilakukan pada negara maju dan industri yang bersifat padat modal intelektual. Studi ini dilakukan untuk memenuhi dua tujuan. Pertama, penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan modal intelektual dan komponenya pada proses penciptaan nilai tambah yang diukur dari sisi finansial atau moneter bagi perusahaan di industri sektor nonfinansial Indonesia. Kedua, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengaruh modal intelektual lintas industri melalui bukti empiris perusahaan di pasar Bursa Efek Indonesia BEI . Analisis dilakukan menggunakan sampel sebanyak 123 perusahaan dari 24 industri di pasar BEI selama periode 2013-2016. Modified Value Added Intellectual Coefficient MVAIC digunakan untuk mengukur kontribusi modal intelektual pada proses penciptaan nilai tambah. Nilai tambah diukur pada aspek moneter atau kinerja finansial perusahaan, seperti profitabilitas dan tingkat pengembalian perusahaan menggunakan proksi earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Hasil penelitian studi disimpulkan ke dalam beberapa point penting. Pertama modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja finansial perusahaan di Indonesia meskipun pengaruh komponen modal intelektual bervariasi. Kedua, modal manusia dan modal relasi adalah komponen yang paling bermanfaat dan signifikan mempengaruhi profitabilitas dan tingkat pengembalian perusahaan. Tiga, industri padat modal dan rendah modal intelektual tidak memiliki perbedaan pada konteks penggunaan dan pemanfaatan modal intelektual. Keterbatasan penelitian ini terletak pada kekurangan pengukuran kontribusi modal intelektual menggunakan MVAIC dan penggunaan database Thomson Reuters Datastream. Studi ini mengisi kekosongan penelitian modal intelektual lintas industri di Indonesia serta memperkaya penelitian modal intelektual dengan menggunakan MVAIC dan variabel lagged.

---

ABSTRACT

For almost twenty years since the first time intellectual capital research been developed, intellectual capital has proven to play a significant role in corporate performance. However, intellectual capital research tend to be done in developed countries and in intellectual capital intensive industries only. The purpose of this research is twofold. First, this research is purposed to analyse the utilization of intellectual capital and its components on the process of creating value added which is measured from the monetary or financial aspect for firm in Indonesian non financial sector industry. Second, the purpose of this study is to explore the effect of cross industry to intellectual capital through empirical evidence of the company in Indonesian Stock Exchange IDX market. The analysis is conducted using a sample of 123 companies from 24 industries in the IDX market during the period 2013 2016. Modified Value Added Intellectual Coefficient MVAIC is used to measure the contribution of intellectual capital to the value creation process. The value added is measured on the monetary or financial performance aspects of the firm, such as profitability and corporate rate of return using proxy earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, net profit margin, return on assets, and return on equity. The result entails several important points. First, intellectual capital affects significantly the financial performance of firms in Indonesia although the influence of intellectual capital components varies. Second, human capital and relational capital are the most useful and significant components affecting the profitability and corporate rate of return. Third, intellectual capital intensive industries and low intellectual capital industries have no distinction in the context of the use and utilization of intellectual capital. The limitations of this study lie in the lack of measurement of intellectual capital contribution using MVAIC and the use of Thomson Reuters Datastream database. This study fills a gap of cross industry intellectual capital research in Indonesia and enriches intellectual capital research using MVAIC and lagged variables. "