Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya SOP terkait kegiatan dimaksud yang disebabkan karena hal tersebut merupakan kebijakan baru yang diamanahkan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kemudian diturunkan ke dalam aturan pelaksanaan 237/PMK.04/2022. SOP tersebut sangat diperlukan karena adanya potensi ketidakseragaman prosedur pelaksanaan pada kantor bea dan cukai di Indonesia. SOP dapat memudahkan organisasi untuk mendeteksi dan mengatasi kesalahan, memberikan pemahaman yang rinci dan sistematis kepada pegawai yang bertugas, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara kepada Tim Peneliti yang secara langsung melaksanakan tugas kegiatan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai. Hasil penelitian berupa usulan SOP proses bisnis kegiatan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai, penyelesaian perkara dengan tidak dilakukan penyidikan serta penyelesaian Barang Kena Cukai (BKC) dan Barang Lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran menjadi Barang Milik Negara (BMN).

---

The research aims to develop Standard Operating Procedures (SOP) for Investigating Alleged Violations in Excise in accordance with applicable regulations. The study is motivated by the absence of SOPs related to these activities due to their status as new policies mandated by the Harmonization of Tax Regulations Law, subsequently elaborated in implementing regulation 237/PMK.04/2022. The need for this SOP arises from the potential inconsistency in the execution procedures across customs offices in Indonesia. SOP facilitate the organization in detecting and addressing errors, providing detailed and systematic understanding to the assigned employees, and simplifying the monitoring and evaluation processes. The research methodology employed is qualitative, with data obtained through interviews with the Research Team directly involved in the investigation of alleged customs violations. The research results propose an SOP for the business process of investigating alleged violations in customs, the resolution of cases without conducting investigations, and the resolution of Excise Goods (Barang Kena Cukai) and other related goods involved in alleged violations that become State-Owned Goods (Barang Milik Negara)."

"Pelayanan farmasi klinik yang dijalankan dalam suatu apotek yang berada di puskesmas meliputi beberapa kegiatan, mulai dari pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), hingga evaluasi penggunaan obat. Keseluruhan proses pelayanan farmasi klinik tersebut tentunya diperlukan standar operasional prosedur yang berlaku dan mengatur keberlangsungan pelayanan kefarmasian yang dilakukan. Untuk meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas sebagai salah satu tujuan dilaksanakannya pelayanan farmasi klinik, Puskesmas Kecamatan Matraman terus melakukan perubahan berupa penyusunan maupun perbaikan terkait standar operasional prosedur yang berlaku, salah satunya dengan memerhatikan standar pelayanan yang baik untuk ibu bersalin yang melahirkan di puskesmas tersebut. Alur proses visite yang dilakukan apoteker pada ibu bersalin di Puskesmas Kecamatan Matraman perlu diatur dengan baik agar proses dapat berjalan sistematis sehingga dapat memberikan pelayanan farmasi klinik yang baik, terutama pada pasien ibu bersalin. Proses visite apoteker pada pasien ibu bersalin di puskesmas terdiri atas beberapa proses, mulai dari memperkenalkan diri dan identifikasi identitas pasien, mengidentifikasi permasalahan keluhan pasien setelah persalinan maupun penggunaan obat pasien, memberikan rekomendasi berbasis bukti berkaitan dengan masalah penggunaan obat, melakukan pemantauan efektivitas dan keamanan penggunaan obat, serta melakukan dokumentasi setelah visite dilakukan. Bagan alir prosedur yang dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Matraman diharapkan sesuai dengan rancangan standar operasional prosedur yang telah disusun. Penerapan rancangan standar operasional prosedur yang dilaksanakan terkait visite apoteker terhadap pasien ibu bersalin di Puskesmas Kecamatan Matraman perlu disesuaikan dengan peraturan yang telah disetujui di puskesmas.

---

Clinical pharmacy services carried out in a health center include several activities, ranging from reviewing and providing prescriptions, drug information services, patient visits, and evaluation of drug use. The entire process of clinical pharmacy services certainly requires standard operating procedures that apply and regulate the continuity of the pharmaceutical services being carried out. To improve the quality and expand the scope of pharmaceutical services at the health center, the Matraman District Health Center continues to make changes in the form of preparation and improvement related to applicable standard operating procedures, one of which is by paying attention to good service standards for maternity mothers in the health center. The flow of the visit process carried out by pharmacists for maternity mothers at the Matraman District Health Center needs to be properly regulated so that the process can run systematically so that it can provide good clinical pharmacy services. The pharmacist visit consists of several processes, starting from identifying patient identities, identifying patient’s problems and drug use, providing evidence-based recommendations related to drug use problems, monitoring the effectiveness and safety of use medication, as well as documentation after the visit. The procedure flow chart carried out at the Matraman District Health Center is in accordance with the draft standard operating procedures that have been prepared. The application of the draft standard operating procedures carried out regarding pharmacist visits to maternity patients at the Matraman District Health Center needs to be adjusted to the regulations that have been approved there."

"

BIM 4D dapat digunakan sebagai media komunikasi visual yang dapat mensimulasikan proses konstruksi, termasuk proyek infrastruktur, kepada seluruh stakeholder. Salah satu keuntungannya adalah dapat meningkatkan kualitas komunikasi yang dapat memberikan dampak positif terhadap tahap perencanaan waktu konstruksi, yang mana merupakan salah satu aspek penting pada proses bisnis kontraktor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, validasi pakar, dan observasi partisipatif untuk mengidentifikasi aktivitas utama pada fase perencanaan waktu konstruksi, peran BIM 4D dalam aktivitas tersebut, dan stakeholder yang terlibat. Sebagai hasilnya, dikembangkan suatu strategi perencanaan waktu konstruksi berbasis BIM 4D dalam bentuk prosedur operasional standar dan alur komunikasi, agar dapat digunakan sebagai referensi pedoman implementasi BIM di Indonesia.

 

---

4D BIM can be utilized as a visual communication media that simulates construction process, including infrastructure projects, to all stakeholders. One of its benefits is to enhance communication quality that can positively affect infrastructure construction time planning phase, which was one of the most important aspect in contractor`s business process. This research used qualitative method through interviews, expert validation, and participative observation to identify main activities in construction time planning phase, 4D BIM role in those activities, and involved stakeholders. As a result, 4D BIM based construction time planning strategy in the form of standard operating procedure and communication flow was developed to be used as guideline references for BIM implementation in Indonesia.

 

"

"ABSTRAKPendampingan, supervisi, dan bimbingan yang kurang dari kepala ruang dapatmempengaruhi kepatuhan penggunaan masker dan sarung tangan oleh perawat.Upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut dapat dilakukan melalui penguatanperan interpersonal kepala ruang dengan pendekatan teori Peplau. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh penguatan peraninterpersonal kepala ruang dengan pendekatan teori Peplau terhadap penerapanSPO penggunaan alat pelindung diri perawat. Penelitian ini menggunakan metodepre-eksperimental design, one group pre and post test without control. Sampelpenelitian sebanyak 38 tindakan keperawatan dan kolaborasi medis dengan teknikincidental sampling dan analisis paired t-test.Hasil penelitian menunjukanperlakuan penguatan peran interpersonal teori Peplau meningkatkan kepatuhanpenerapan SPO penggunaan APD secara bermakna (p = 0,001). Implikasipenelitian dapat meningkatkan keselamatan perawat yang berimbas keselamatanpasien, sebagai evidence base nursing, bahan ajar pendidikan dan pengembanganteori keperawatan. Diperlukan kebijakan, dan pendampingan dari pimpinankeperawatan, serta pengembanganmelalui workshop sebagai salah satukompetensi pemimpin keperawatan.

---

ABSTRACTThe lack of mentoring, supervision and guidance from the head nurses caninfluence the nurses? compliance to use masks and gloves. One effortto improvethis compliance is by strengthening the interpersonal roles of head nurses usingPeplau?s theoretical approach. The purpose of this study was to identify theimpacts of strengthening the interpersonal roles of head nurses using Peplau?stheoretical approach on the implementation of Standard Operating Procedure(SPO) of nurses? Personal Protective Devices (PPD). This study usedaquantitative method of pre-experimental design with one group pre-test and posttestdesign without control. The samples were 38 nursing procedures and medicalcollaborations which were taken incidentally and analyzed using paired t-test. Theresults showed that the intervention of strengthening the interpersonal roles ofhead nurses using Peplau?s theoretical approach significantly improved thecompliance on the implementation of SPO of PPD (p =0.001). The findings of thisstudy can be used to improve the safety of nurses, which will affect the patientsafety, function as evidence-based nursing, and contribute to the teachingmaterials for nursing education and the development of nursing theory. Policiesand supervisions from nursing leaders are required as well as development effortsthrough workshops as a competence of nursing leaders"

"Pedagang besar farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang mempunyai izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi perbekalan farmasi ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Cold chain product (CCP) adalah sediaan farmasi yang sensitif terhadap kondisi lingkungan. Manajemen CCP di PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 diatur berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk menganalisis implementasi standar operasional prosedur (SOP) pemetaan chiller; pemeliharaan chiller/cold room/freezer; kalibrasi tempat penyimpanan vaksin/cold chain product; dan penanganan vaksin/cold chain product apabila tempat penyimpanan mengalami gangguan atau kerusakan di PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2. Hasil penelitian yaitu pemetaan chiller; pemeliharaan chiller/cold room/freezer; kalibrasi tempat penyimpanan vaksin/cold chain product; dan penanganan vaksin/cold chain product apabila tempat penyimpanan mengalami gangguan atau kerusakan telah dilakukan berdasarkan SOP yang berlaku di PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2. Elemen SOP ini juga sesuai dengan poin-poin regulasi Cara Distribusi Obat yang Baik mengenai “Ketentuan Khusus Produk Rantai Dingin (Cold Chain Product/CCP)”. Kesimpulan penelitian yaitu implementasi keempat SOP telah dilaksanakan dengan sesuai.

---

Pharmaceutical distributors are companies with legal entities that have permits to procure, store, and distribute pharmaceutical supplies to health service facilities by applicable regulations. Cold chain product (CCP) is a pharmaceutical preparation that is sensitive to environmental conditions. CCP management at PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 is regulated based on applicable standard operating procedures (SOP). This study aims to analyze the implementation of standard operating procedures (SOP) for chiller mapping; chiller/cold room/freezer maintenance; calibration of vaccine/cold chain product storage areas; and handling vaccines/cold chain products if the storage area is disturbed or damaged at PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2. The result of this study is chiller mapping; chiller/cold room/freezer maintenance; calibration of vaccine/cold chain product storage areas; and handling of vaccines/cold chain products if the storage area is disturbed or damaged has been carried out based on the applicable SOP at PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2. This SOP element is also in accordance with the regulatory points for Good Medicine Distribution Methods regarding "Special Provisions for Cold Chain Products Chain Product/CCP)”. This study concludes that the implementation of the four SOPs has been implemented appropriately."

"Sebuah rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) requirement engineering pada pengembangan perangkat lunak di LIPI telah disusun. LIPI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas untuk melakukan riset di bidang ilmu pengetahuan. SOP requirement engineering disusun menggunakan Soft System Methodology (SSM) dan Scrum sebagai framework pengembangan perangkat lunak yang digunakan. Scrum merupakan bagian dari metode Agile yang sangat cepat terhadap perubahan. SOP ini disusun berdasarkan studi literatur, SBOK™ Guide sebagai Best Practice, dan penelitian sebelumnya yang relevan sebagai acuan untuk menentukan tahap requirement engineering pada Scrum. Metode yang digunakan pada penelitan ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, FGD, studi dokumen, dan observasi. Analisis tematik digunakan sebagai metode dalam pengolahan datanya. Hasil rancangan SOP requirement engineering ditujukan sebagai petunjuk atau pedoman standar dalam menyusun requirement engineering pada pengembangan perangat lunak di LIPI. Dengan dihasilkannya rancangan SOP requirement engineering ini, diharapkan perangat lunak yang dihasilkan menjadi berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

---

A design of Standard Operational Procedure (SOP) requirement engineering on software development in LIPI has been prepared. LIPI is a Non-Ministerial Government Institution involved in conducting research in the field of science. SOP requirement engineering is made using Soft System Methodology (SSM) and implemented Scrum as a software development framework. Scrum is part of the Agile method which is known to rapidly adapt towards change. This SOP is compiled based on literature studies, SBOK™ Guide as Best Practice, and previous relevant research as a reference to determine the requirement engineering stage in Scrum. The method being applied in this research is the qualitative method. The method to collect data in this research was made by conducting interviews, FGD, document study, and observation. Thematic analysis method was also applied in data processing.The Design of SOP requirement engineering was aimed to be the Guidance or standard guidelines to create a requirement engineering on the software development in LIPI. Lastly, a high quality software that meets the needs of the users is expected, with this design of SOP requirement engineering"

"Permasalahan dalam tahapan perencanaan teknis bangunan gedung negara, khususnya proyek pembangunan ATC Tower dan sarana penunjangnya, yang berulang menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian lebih dalam fase pembangunan proyek. Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah kekurangan pada dokumen Detailed Engineering Design (DED), ketidaksesuaian antara dokumen DED (Gambar, BOQ, RAB, dan RKS) dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan perencanaan teknis. Permasalahan tersebut dapat memberikan dampak pada pelaksanaan konstruksi yaitu seperti pekerjaan ulang dan penambahan waktu serta biaya proyek. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan pekerjaan perencanaan teknis tidak berjalan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tahapan pekerjaan yang efisien dan efektif diperlukan adanya standarisasi prosedur operasional atau sistem tata kerja prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahapan perencanaan teknis proyek pembangunan ATC Tower dan sarana penunjangnya berbasis risiko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis arsip/studi literatur, survei kuesioner, dan metode Delphi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 proses bisnis pada fase perencanaan teknis proyek pembangunan ATC Tower dan sarana penunjangnya yaitu Tahap Konsepsi Perancangan, Tahap Pra Perancangan, Tahap Pengembangan Rancangan dan Tahap Rancangan Detail. Pada penelitian ini juga ditemukan total 93 potensi risiko dengan 29 faktor risiko berkategori risiko tinggi.

---

Problems in the design and engineering phase of state buildings, especially the ATC Tower construction project and supporting facilities, are recurring phenomena that need more attention in the project development phase. Some of the problems are flaws in the Detailed Engineering Design (DED) documents, discrepancies between DED documents (Drawings, Engineer’s Estimate, BOQ, and Work Plan & Terms), and late completion of design and engineering works. These problems can have an impact on the implementation of construction, such as reworks, additional time and costs. Several problems stated indicate that the design and engineering phase is not running effectively and efficiently. To realize an efficient and effective design and engineering work, there is a need for implementing standard operating procedures or a procedural work system. This research aims to develop a standard operating procedure regarding the design and engineering works of the ATC Tower Building and supporting facilities. Methods used in this research are archive analysis/literature study, questionnaire survey, and Delphi’s method. The results of this study indicate that there are 4 business processes in the design and engineering phase of the ATC Tower and supporting facilities construction project, namely the Conceptual Stage, Pre-Engineering Plan Stage, Design Development Stage, and Detailed Design Stage. There are also a total of 93 potential risks in the design and engineering phase of the ATC Tower and supporting facilities construction project with 29 risk factors categorized as high risk."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sistem pengendalian internal yang telah diterapkan oleh PT ABC terkait aktivitas pengadaan dan pengelolaan aset tetap, serta mengidentifikasi risiko terkait aktivitas tersebut sebagai dasar analisis atas sistem pengendalian internal yang berjalan dan memberikan rancangan standard operating procedure pada aktivitas pengadaan dan pengelolaan aset tetap PT ABC. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada PT ABC yang bergerak di bidang jasa sarana penunjang bidang pendidikan. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kerangka kerja pengendalian internal COSO yang terintegrasi. Hasil penelitian menunjukan perusahaan telah memiliki pengendalian internal namun pengendalian internal yang berjalan belum diformalkan dan berdasarkan hasil analisis risiko masih terdapat risiko yang belum memiliki aktivitas pengendalian. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi perbaikan dalam bentuk usulan rancangan standard operating procedure SOP terkait aktivitas pengadaan dan pengelolaan aset tetap yang disesuaikan dengan kebutuhan PT ABC.

---

This research aims to analyze internal control system and propose a design of standard operating procedures SOP for fixed asset procurement and management activities in PT ABC. This is a qualitative research with case study method at PT ABC which is engaged in rental fixed assets for supporting education facilities. We have interviewed the management of PT ABC, conducts observation, and analysis internal documents. Based on those data, we analyze the internal control system that has been implemented by PT ABC related with procurement and management activities of fixed assets, including identifying risk in those activities as the basis for the analysis of the ongoing internal control system. The results show that there are some weakness on internal control system, especially related to fixed assets management activities. Therefore, some risks have not been mitigated yet. In addition, the Company has not formalized internal control procedure yet, which caused unstructured implementation. Therefore, this research provides recommendation for improvement in internal control activities and proposed a design of standard operating procedure SOP related to procurement and management activities of fixed assets that tailored with the PT ABC needs.Keywords Fixed Assets, Internal Control, Identify Risk, Control Activity, Fixed Assets Procurement and Management Activities."

"Kasus kematian anak yang diduga akibat gagal ginjal akut diduga akibat dari kontaminasi Dietilen Glikol (DEG) dan Etilen Glikol (EG) dalam obat sirup yang konsumsi anak. BPOM telah menelusuri obat sirup yang terdaftar dan beredar di Indonesia dengan melakukan sampling dan pengujian bertahap. Hasil investigasi menyatakan terdapat beberapa produk obat yang menujukkan kadar cemaran DEG dan EG yang melebihi batas aman asupan harian, yaitu 0,5 mg/kg. Penarikan obat dilakukan pada obat dan/atau bahan obat yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label. Penarikan obat berupa penarikan wajib atau mandatory recall karena penarikan diperintahkan Kepala BPOM kepada pemilik industri farmasi melalui instruksi penarikan. PBF menerima surat penarikan melalui prinsipal berupa surat resmi yang ditujukan kepada pinpinan fasilitas distribusi. Surat penarikan berisi nama item, nomor bets hingga level bets, dan batas waktu penarikan hingga pengembalian ke prinsipal. Tujuan POB Penarikan Obat adalah untuk memastikan proses penarikan obat dan/atau bahan obat dari seluruh gudang dan/atau pelanggan dilakukan dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan proses yang benar. Sebelum membuat POB, perlu mengetahui prosedur pembuatan POB untuk menjadi acuan dan meminimalisir kesalahan. Dengan dibuatnya POB, alur penarikan akan jelas dan tidak meminimalkan kekeliruan dalam menjalankan tugasnya kepada bagian-bagian yang ditugaskan.

---

The case of child death which was suspected to be due to acute kidney failure was thought to be due to contamination of Diethylene Glycol (DEG) and Ethylene Glycol (EG) in the syrup medicine consumed by the child. BPOM has traced syrup drugs registered and circulating in Indonesia by carrying out sampling and testing in stages. The results of the investigation stated that there were several medicinal products whose levels of DEG and EG contamination exceeded the safe daily intake limit, namely 0.5 mg/kg. Drug recalls are carried out on drugs and/or drug ingredients that do not meet standard safety, efficacy, quality and label requirements. Drug recalls are in the form of mandatory recalls because the recalls was ordered by the Head of BPOM to the owners of the pharmaceutical industry through recall instructions. PBF receives a recall letter through the principal in the form of an official letter addressed to the distribution facility principal. The recall letter contains the name of the item, the bet number up to the bet level, and the recall time limit until it is returned to the principal. The purpose of the Drug Recall POB is to ensure that the process of withdrawing drugs and/or medicinal ingredients from all warehouses and/or customers is carried out on time, in the right quantities, and correct process. By creating a POB, the flow of recalls will be clear and will not minimize errors in posting to the assigned sections"