Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Stabilitas sistem keuangan memiliki peran krusial untuk mewujudkan ketahanan perekonomian nasional. Salah satu elemen penting dalam stabilitas sistem keuangan adalah kebijakan makroprudensial, yaitu bidang ilmu yang fokus pada upaya mengantisipasi risiko sistemik yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem keuangan. Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial serta penguatan kewenangan berdasarkan best practices kewenangan bank sentral di negara lain dan tantangan sistem keuangan di era digital. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yakni mendasarkan pada hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial dilakukan melalui pengaturan instrumen kebijakan makroprudensial yang wajib dipatuhi oleh bank serta pengawasan atas pemenuhan kewajiban bank dimaksud. Selain itu, Bank Indonesia sebagai anggota KSSK, memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan salah satunya di bidang makroprudensial jasa keuangan. Selanjutnya untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih resilient, diperlukan penguatan kewenangan Bank Indonesia dengan menambahkan lembaga jasa keuangan non bank serta industri fintech dan aset kripto sebagai objek pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

---

Financial system stability plays a critical role in achieving national economic resilience. One of the important elements of financial system stability is macroprudential, which focuses on efforts to anticipate systemic risks that can cause disruptions in the financial system. This research analyzes the implementation of Bank Indonesia's authority as a macroprudential authority and the strengthening of authority based on the best practices of central bank in other countries, and the challenges of the financial system in the digital era. This research is using the doctrinal research method. Based on the results of the research, the implementation of the duties and powers of Bank Indonesia as a macroprudential authority is carried out through the regulation of macroprudential policy instruments that must be complied with by banks. In addition, Bank Indonesia as a member of KSSK has the duty to monitor and maintain the stability of the financial system, one of which is in the area of macroprudential financial services. Furthermore, in order to achieve a more resilient financial system, it is necessary to strengthen the authority of Bank Indonesia by adding non-bank financial services institutions, as well as the fintech industry and crypto assets, as subjects of macroprudential regulation and supervision."

"Penelitian ini menganalisis hubungan diversifikasi pendapatan dan tingkat profitabilitas terhadap stabilitas keuangan bank. Penelitian juga melihat bagaimana tingkat profitabilitas mempengaruhi efek diversifikasi pendapatan terhadap stabilitas keuangan bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank. Tingkat profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank. Selain itu, tingkat profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan dalam mempengaruhi hubungan diversifikasi pendapatan terhadap stabilitas keuangan bank

---

This paper analyzes the relationship between income diversification, profitability, and bank financial stability. The study also examines how bank’s profitability level affects the relationship between income diversification and bank financial stability. Using the fixed effect model as an estimator method, the results show that income diversification does not affect bank financial stability. Profitability has a positive and significant impact on bank financial stability. The results also indicate that profitability level has a negative and significant impact in affecting income diversification and bank financial stability relationship."

"Dalam situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi penurunan aktivitas perekonomian di Indonesia. Kegiatan usaha yang semakin rendah berdampak pada keuangan negara yang memungkinkan untuk terjadinya krisis sistem keuangan. Dengan demikian, dibentuklah UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) sebagai langkah luar biasa untuk menangani krisis sistem keuangan akibat COVID- 19, yang memuat kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi COVID-19. Skripsi ini membahas bagaimana kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU 2/2020 dan implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan diberikan sesuai dengan kedudukan tiap lembaga, dan UU 2/2020 mengakibatkan berbagai perubahan kewenangan. Saran yang diberikan adalah lembaga terkait perlu untuk memberikan rasionalisasi mengenai perubahan kewenangan tersebut, serta KSSK untuk menginformasikan indikator kesuksesan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan pandemi COVID-19.

---

In COVID-19 pandemic, economic activities in Indonesia has taken a downfall and can lead to a financial system crisis. Therefore, Law Number 2 of 2020 concerning Perppu Number 1 of 2020 on State Finance Policy and Financial System Stability for the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or in the Framework of Dealing with Threats Endangering National Economy and/or Financial System Stability (Law 2/2020) is ratified as an extraordinary step to handle the financial system crisis due to COVID-19, which includes the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in order to adapt to the conditions of COVID-19. This paper discusses the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority according to Law 2/2020 and the implications. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. From this research it can be concluded that the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in preventing and handling financial system crisis is given according to their functions, and Law 2/2020 resulted in various changes in authority. The suggestions given are that related institutions need to provide a rationalization regarding the changes of authority, as well as KSSK needs to inform the indicators of success in preventing and handling financial system crisis due to COVID-19."

"ABSTRAKBank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. Maka kepercayaan dari nasabah sangat berperan pada kelangsungan operasi suatu bank terutama setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan. Karena itu untuk dapat memperoleh kepercayaan masyarakat, bank harus dapat menunjukkan kinerja yang yang baik sehingga kriteria bank yang sehat dipenuhi.Tujuan dari penulisan karya akhir ini adalah untuk menganalisis bagaimana kinerja PT. Bank Central Asia, Tbk yang merupakan salah satu bank dengan asset terbesar di Indonesia dan setelah pada tahun 2000 karena pemulihan atas kondisi keuangan dan operasi BCA berlangsung dengan sangat baik, pengawasan terhadap BCA dikembalikan dari BPPN ke Bank Indonesia. Data-data yang digunakan adalah laporan keuangan BCA seperti neraca dan laporan laba rugi beserta penjelasan-penjelasannya, serta laporan tahunan BCA. Analisis yang dilakukan berupa analisis rasio, analisis trend dan common-size, analisis ROE model dan analisis risiko.Dari hasil Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas periode 2000 hingga 2002 menggambarkan bahwa kinerja BCA cukup baik dengan tingkat rasio-rasio yang menunjukkan keadaan likuiditas dan solvabilitas BCA dalam keadaan baik dan stabil. Untuk kinerja profitabilitas BCA tahun 2002 terjadi penurunan yang cukup tajam ROE, ROA dan Net Profit Margin sebagaimana juga yang ditunjukkan melalui analisis dengan ROE Model. Penurunan profitabilitas BCA tahun 2002 disebabkan peningkatan pada beban pajak tangguhan yang mengakibatkan penurunan laba bersih.Dari hasil analisis trend dan common-size BCA juga menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik Total Aktiva meningkat secara signifikan tiap tahunnya dimana kredit yang diberikan pada tahun 2002 meningkat sebesar 45,77% dari tahun 2001 yang berdampak pada peningkatan pendapatan bunga bersih pada Laporan Rugi Laba baik secara nominal maupun secara komposisi terhadap total revenue. Dari sisi Kewajiban dan Ekuitas juga terjadi peningkatan pada dana pihak ketiga terlihat dari tabungan dan deposito merupakan pos-pos yang dominan walaupun suku bunga cenderung turun pada tahun 2002. Selain dana pihak ketiga BCA juga mengalami peningkatan terns menerus pada pos modal sendiri dan penurunan pada pinjaman yang diterima.Analisis Risiko menunjukkan dalam periode 2000 sampai 2002 walapun terjadi penurunan pada beberapa risiko likuditas BCA masih dalam batas wajar dan tidak menunjukkan adanya kesulitan likuiditas. Risiko suku bunga yang di bawah 1 menunjukkan biaya bunga yang timbul dari kewajiban lebih besar dari pendapatan bunga yang dihasilkan aktiva. Risiko permodalan yang ditunjukkan equity to total asset menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan untuk risiko operasional yang ditunjukkan oleh rasio efisiensi untuk tahun 2002 mengalami penurunan efisiensi sementara dilihat dari rasio asset per employee justru menunjukkan perbaikan efisiensi."

"[ABSTRAKStabilitas perbankan penting untuk dijaga karena bisa berpengaruh ke sektor ekonomi lainnya. Yang menjadi fokus utama dalam tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kekuatan pasar bank, strategi pendanaan bank serta pendapatan non-bunga bank terhadap stabilitas bank di Indonesia.Penelitian ini menggunakan data panel dengan metode pengolahan menggunakan Random Effect untuk menguji pengaruh kekuatan pasar bank, strategi pendanaan bank serta pendapatan non-bunga bank terhadap stabilitas bank di Indonesia. Terdapat 81 data laporan keuangan bank konvensional Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini; dimulai dari semester kedua 2004 sampai dengan semester pertama 2014.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pasar bank berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat 1% terhadap stabilitas bank di Indonesia. Semakin besar kekuatan pasar bank, semakin tinggi stabilitas bank. Semakin besar kekuatan pasar bank maka akan semakin besar nilai suatu bank di pasar. Dengan semakin besarnya nilai tersebut maka bank akan menanggung opportunity cost yang besar bila terjadi kebangkrutan. Oleh karena itu bank akan lebih prudent dalam melakukan kegiatannya. Rasio deposit funding bank berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat 1% terhadap stabilitas bank. Sedangkan pendapatan non-bunga bank berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat 10% terhadap stabilitas bank.

---

ABSTRACTThe banking stability needs to be maintained because it can influence the other economic sector. The main focus of this thesis is to study the impact of market power, funding strategy and non-interest income on the bank stability in Indonesia.This research use panel data and random effect method to test the impact of market power, funding strategy and non-interest income on the bank stability in Indonesia. The data consist of 81 Indonesia convensional banks. The datas are hand-collected from the bank income statements, started from the second semester of 2004 until the first semester of 2014.It can be be concluded that market power has a positive and significant impact at level 1% on a bank stability in Indonesia. With a high market power, bank will have a high stability. Bank with a high market market power will be more prudent in doing business because of the high franchise value that the bank has. The bank will have to bear a large opportunity cost when the bank becomes bankrupt. Because of that reason, bank will be more prudent in doing the business. The ratio of deposit funding has a positive and significant impact at level 1% on a bank stability in Indonesia. Non-interest income has a negative dan significant impact at level 10% on a bank stability in Indonesia., The banking stability needs to be maintained because it can influence the other economic sector. The main focus of this thesis is to study the impact of market power, funding strategy and non-interest income on the bank stability in Indonesia.This research use panel data and random effect method to test the impact of market power, funding strategy and non-interest income on the bank stability in Indonesia. The data consist of 81 Indonesia convensional banks. The datas are hand-collected from the bank income statements, started from the second semester of 2004 until the first semester of 2014.It can be be concluded that market power has a positive and significant impact at level 1% on a bank stability in Indonesia. With a high market power, bank will have a high stability. Bank with a high market market power will be more prudent in doing business because of the high franchise value that the bank has. The bank will have to bear a large opportunity cost when the bank becomes bankrupt. Because of that reason, bank will be more prudent in doing the business. The ratio of deposit funding has a positive and significant impact at level 1% on a bank stability in Indonesia. Non-interest income has a negative dan significant impact at level 10% on a bank stability in Indonesia.]"

"ABSTRAKIndonesia telah berkomitmen dan mengimplementasikan pertukaraninformasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan berdasarkanCommon Reporting Standard (CRS) melalui disahkannya Perppu No. 1 Tahun2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yangmemberikan dampak dihapuskannya ketentuan tentang rahasia bank. Hal yangpenting untuk diperhatikan adalah pengaturan tentang pengecualian rahasia bankuntuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis di Indonesia, Swiss danSingapura, kelebihan dan kekurangannya pengaturannya di Indonesia sertakaitannya dengan hak privasi nasabah bank.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan jenis data yangdigunakan adalah data sekunder. Berdasarkan sifatnya, penelitian yang dilakukanadalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studikepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan denganmasalah yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduksi yaknimenarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadappermasalahan konkret yang dihadapi. Analisis dilakukan dengan pendekatanperundang-undangan dan pendekatan perbandingan.Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan rahasia bank dalam rangkapertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of financialaccount information) di Indonesia, Swiss dan Singapura berdasarkan CRS yangtelah disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) di mana pada ketentuannya mengatur adanya pelanggaran pidana dengansanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang; pengaturan rahasia bank dalamrangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang berupa Perppu diIndonesia menjadi kelemahan dalam pengaturan pertukaran informasi keuangansecara otomatis, hal ini berbeda dengan Swiss dan Singapura yang sudah diaturdalam Undang-Undang tersendiri; hak privasi keuangan nasabah bisa dikecualikanuntuk kepentingan umum seperti dalam hal pajak asalkan tata cara danpelaksanaannya dilakukan secara proporsional, tidak membebani rakyat dan tetapdapat menjaga stabilitas perekonomian negara terutama kemajuan perekonomian dibidang perbankan.

---

ABSTRACTIndonesia has committed and implemented an automatic exchange offinancial information for tax purposes under the Common Reporting Standard(CRS) through the adoption of Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses InformasiKeuangan untuk Kepentingan Perpajakan, which resulted to the abolition ofprovisions for bank secrecy. The highlight is the exception to banking secrecyregulation for automatic exchange of financial information in Indonesia,Switzerland and Singapore, the cost and benefit of its arrangements in Indonesiaand its relation to the privacy rights of bank customers.This research is normative law research using secondary data. Based on itsnature, it is descriptive research purposed. Data collection processes wereconducted by literature study to collect and arrange data related to the problem. Thispaper applied deduction logic, general conclusions to concrete problems. Theanalysis approach consisted of two methods, legislation and comparative.The results of this study are bank secrecy regulations related to automaticexchange of financial information in Indonesia, Switzerland and Singapore basedon CRS designed by Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) in which its provisions govern the existence of criminal offenses withpunishments set out in the law; Indonesia bank secrecy regulations related toautomatic exchange of financial account information accounted to Perppu inIndonesia which caused susceptibility to this automatic exchange arrangement. Thisis in contrast to Switzerland and Singapore which are set out in a separate law;customer's financial privacy rights can be exempted for public interest in case oftax procedure, proportionally implemented without overlaid people, and able tomaintain the stability of the country's economy, especially economic developmentin banking."

"Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk dalam hal ini adalah penyelesaian pengaduan Nasabah dan sengketa perbankan. OJK telah mengeluarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sebagai dasar ketentuan dalam mengatur penyelesaian sengketa antara Bank dan Nasabah, baik melalui internal dispute resolution dan external dispute resolution. Dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK, maka alternatif penyelesaian sengketa yang sebelumnya diatur oleh BI berupa Lembaga Mediasi Perbankan Independen kini mulai menemukan titik terang dalam bentuk Lembaga Alternatis Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Namun dalam pelaksanaannya LAPSPI akan menghadapi berbagai macam tantangan yang harus dipenuhi, diantaranya merumuskan prosedur dan ketentuan penyelesaian sengketa, penerapan prinsip lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dan memiliki sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa. Menarik untuk diteliti lebih lanjut permasalahan yang terjadi dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dari BI kepada OJK terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan dan tantangan pemenuhan prinsip lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang harus dipenuhi oleh LAPSPI.

---

Since the enactment of UU No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority, then starting on December 31, 2013 the functions, duties, and authority of the regulatory and supervisory activities of financial services in the banking sector switching from Bank Indonesia (BI) to the Financial Services Authority (OJK), including in this case is customer complaints and dispute resolution between banks and customer. FSA has issued POJK No. 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection in the Sector of Financial Services and POJK No. 1 / POJK.07 / 2014 of the Alternative Institution of Dispute Resolution in the Financial Services Sector as a basic provision in arranging the Banking dispute resolution, both through internal and external dispute resolution. With the transition of regulation authorization and banking supervision to the FSA, then the alternative dispute resolution of that were previously regulated by the Bank Indonesia in the form of the Institution Banking Mediation Independent is now beginning to find a bright spot in the form of Alternative Institution of Dispute Resolution of Banking Indonesia (LAPSPI). However, in practice LAPSPI will face numerous challenges to be met, including formulating procedures and dispute settlement provisions, the application of the principle of alternative institutions of dispute resolution, and have the resources to be able to carry out the dispute resolution service. Further interesting to study the problems that occur with the authority transition of regulation and supervision of the banking sector of BI to the FSA, especially in terms of banking dispute resolution and the compliance challenges of the principle of alternative institutions of dispute resolution that must be met by LAPSPI."

"Sistem perbankan bayangan atau intermediasi keuangan non-bank (IKNB) di Indonesia telah meningkat pesat dalam dekade terakhir, yang terutama didorong oleh ketimpangan pendapatan, peraturan bank komersil, perkembangan keuangan dan sejarah Indonesia yang dalam dengan kegiatan perbankan-kuasi yang memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk kegiatan intermediasi kredit. Keberadaan IKNB menimbulkan risiko bagi stabilitas keuangan dan risiko sistemik (Boot, 2010; Avkiran, Ringle, & Low, 2015; Bhaduri et al., 2015; Duca, 2016). Studi ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, perdasar dari permasalahan, dan risiko IKNB di Indonesia dengan menggunakan analisis data deskriptif, metrik risiko keuangan, dan model Structural Vector Autoregression (SVAR). Dengan menggunakan data bulanan mengenai skala pembiayaan IKNB terhadap perekonomian Indonesia, suku bunga kebijakan, indikator perbankan, indikator pasar modal, dan indikator kesehatan keuangan makro lainnya di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2020, studi ini menginvestigasi dua model SVAR untuk menyelidiki dampak shock dari pembiayaan IKNB dan transmisi shock dari ekspansi kebijakan moneter dengan IKNB sebagai salah satu channel passthrough kepada stabilitas sistem keuangan Indonesia dan bagaimana biaya gangguan kedua variabel interest tersebut terhadap perekonomian riil. Studi ini menemukan bahwa stabilitas sistem keuangan rentan terhadap guncangan struktural dari kedua variabel sehingga menyebabkan volatilitas dalam pertumbuhan ekonomi. Guncangan struktural dari pembiayaan IKNB dan kebijakan moneter memperkuat build-up risiko sistemik karena kedua guncangan dapat memperluas sistem IKNB. Selain itu, pembiayaan IKNB memiliki peran yang lebih signifikan terhadap perekonomian dibandingkan pendanaan bank umum. Oleh karena itu, guncangan yang bersifat merugikan pada pembiayaan IKNB tidak hanya menyebabkan sistem keuangan menjadi tidak stabil namun juga merugikan perekonomian dengan proporsi yang signifikan.

---

Indonesia's shadow banking system or non-bank financial intermediation (NBFI) has been rising rapidly in the last decade, mainly driven by income inequality, commercial banks' regulations, financial developments and Indonesia's deep history with quasi-banking activities which have a crucial role in catalyzing economic growth, especially for credit intermediation activities. The existence of NBFI poses risks to financial stability and the propagation of systemic risk (Boot, 2010; Avkiran, Ringle, & Low, 2015; Bhaduri et al., 2015; Duca, 2016). This study will attempt to address the developments, underlying issues, and risks of NBFI in Indonesia using descriptive data analysis, financial risk metrics, and structural vector autoregression (SVAR) models. By using monthly data regarding the scale of NBFI financing, policy interest rates, banking indicators, capital market indicators and other macro-financial soundness indicators in Indonesia from the year 2000 to 2020, this study estimates two models of SVAR to investigate the impact of NBFI financing shock and monetary policy expansion shock transmission with NBFI as their passthrough channel to the stability of Indonesian financial system and to examine the cost of the disturbances to the real economy. We find that the stability of the financial system is vulnerable to both variables structural shocks and causes volatility in economic growth. The structural shocks from NBFI financing and monetary policy amplified the build-up of systemic risk as both of them expanded the ability of the NBFI system. Furthermore, NBFI financing has a more significant impact on the economy than commercial banks' funding. Therefore, an adverse shock in NBFI financing will not only cause the financial system to become unstable but also costs a significant portion of the economy."

"ABSTRAKTermotivasi dari debat mengenai konsolidasi bank dan prediksi mengenaihubungan konsentrasi perbankan dan stabilitas bank, penelitian inimenginvestigasi pengaruh konsentrasi industri perbankan terhadap stabilitas bankdi Indonesia periode 2005-2012. Dengan menggunakan random effect model,terbukti bahwa konsentrasi industri perbankan berpengaruh negatif dan signifikanterhadap stabilitas bank. Hasil tersebut sesuai dengan teori concentration-fragility.Namun, hubungan tersebut ternyata hanya terjadi pada ukuran bank besar dimanamengindikasikan terdapat perilaku Too-Big-To-Fail (TBTF) pada bank-bankbesar di Indonesia.

---

ABSTRACTMotivated by the debate regarding the consolidations of banks and conflictingpredictions about the relationship between bank concentration and bankingstability, this research investigates the effect of concentration in banking industrytowards banking stability in Indonesia during 2005-2012 period. By using randomeffect model, it is proven that there is significantly negative effect ofconcentration in banking industry to banking stability. Those results are consistentwith the concentration-fragility theory. However, this result only accured on bigbanks which indicates the Too-Big-To-Fail (TBTF) behavior on big banks inIndonesia."

"Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan pindahnya kewenangan pengaturan dan pengawasan atas industri perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat konvensional, dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemindahan kewenangan ini sendiri terjadi secara bertahap, dimana Otoritas Jasa Keuangan baru memegang kewenangan pengawasan pada tahun 2013, setelah sebelumnya hanya memegang kewenangan pengaturan atas industri perbankan. Skripsi ini membahas penerapan kewenangan pengaturan dan pengawasan atas Bank Perkreditan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan, memaparkan kemungkinan adanya celah hukum ataupun overlap kewenangan, dan memberikan rekomendasi terkait dari perspektif hukum, untuk perkembangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Perkreditan Rakyat, serta industri perbankan dan hukum perbankan di Indonesia secara umum yang lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses the Financial Services Authority?s regulatory and supervisory authority over the Rural Banks. Since the establishment of the Financial Services Authority in 2011 through the promulgation of Law No. 21 Year 2011 on Financial Services Authority, the supervision and regulation over the banking industry, including the conventional rural banks, is transferred from the Bank of Indonesia to the Financial Services Authority. The transfer of authorities itself is gradual, as the Financial Services Authority had only gain the supervisory authority effectively in 2013, previously only having the regulatory authority.

This undergraduate thesis dwelves into the regulatory and supervisory authority over the rural banks as implemented by the Financial Services Authority through Regulations and Circular Letters, exposing possible legal gaps or overlaps and providing related recommendations from the legal perspective, for the better development of the Financial Services Authority and the rural banks, as well as the Indonesian banking industry and banking law in general."