Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh perbankan Islam dan perbankan konvensional terhadap risiko sistemik keuangan (financial systemic risk). Penelitian ini menggunakan data Systemic Risk Index (SRISK) milik V-Lab sebagai variabel dependen, data Financial Soundness Indicators milik IMF serta data Core Prudential Islamic Financial Indicators milik IFSB sebagai variabel independen. Sampel penelitian berasal dari 9 negara OIC yang memiliki pangsa pasar perbankan Islam yang signifikan dengan timeframe 2013Q4-2023Q1. Pengolahan data menggunakan metode panel dengan robust fixed effect model. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbankan Islam memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap risiko sistemik keuangan melalui dimensi capital adequacy ratio, capital to assets, dan liquid assets ratio. Untuk perbankan konvensional, hanya dimensi capital adequacy ratio dan capital to assets yang memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko sistemik keuangan Hasil penelitian ini menunjukan bahwa regulator perlu memberikan perhatian dan pengawasan kepada perbankan Islam dan overconfidence terhadap stabilitas perbankan Islam perlu ditinjau kembali.

---

This research aims to examine the influence of Islamic and conventional banking on financial systemic risk. The study utilizes V-Lab's Systemic Risk Index (SRISK) data as the dependent variable, IMF's Financial Soundness Indicators, and IFSB's Core Prudential Islamic Financial Indicators as independent variables. The research sample is derived from 9 OIC countries with a significant market share of Islamic banking within the timeframe of 2013Q4-2023Q1. Data processing employs a panel method with a robust fixed effect model. The research findings indicate that Islamic banking makes a more significant contribution to financial systemic risk through dimensions such as the capital adequacy ratio, capital to assets, and liquid assets ratio. For conventional banking, only the dimensions of capital adequacy ratio and capital to assets have a significant impact on financial systemic risk. These results suggest that regulators need to pay attention to and supervise Islamic banking, and there is a need to reevaluate overconfidence in the stability of Islamic banking."

"ABSTRAKPenelitian ini membandingkan bank konvensional dan bank syariah di Indonesiadengan menggunakan regresi logistik. Data dalam penelitian ini terdiri dari 107bank umum konvensional dan 11 bank umum syariah Indonesia selama periode2011-2014. Rasio FBI dan LDR digunakan sebagai indikator model bisnis. RasioCIR dan OC digunakan sebagai indikator efisiensi. Rasio LLP dan NPL digunakansebagai indikator kualitas aset. Rasio ROA, ETA, dan nilai ZSCORE digunakansebagai indikator stabilitas. Hasilnya adalah bank konvensional dan bank syariah diIndonesia berbeda dilihat dari indikator model bisnis, efisiensi, kualitas aset, danstabilitas. Bank konvensional lebih efisien dan memiliki tingkat profitabilitas yanglebih tinggi dibandingkan bank syariah, namun bank syariah memiliki kualitas asetyang lebih baik dan juga lebih stabil.

---

ABSTRACTThis study compares conventional and Islamic banks in Indonesia by using logisticregression. The data in this study consist of 107 conventional commercial banksand 11 islamic commercial banks in Indonesia during period of 2011-2014. FBI andLDR ratio are used as indicator of business model. CIR and OC ratio are used asindicator of efficiency. LLP and NPL ratio are used as indicator of asset quality.ROA, EAR, and ZSCORE score are used as indicator of stability. The results areconventional and Islamic can be distinguished by business model, efficiency, assetquality, and stability indicators. Conventional banks are more efficient and moreprofitable than Islamic banks, but Islamic banks have better asset quality and morestable."

"Kepatuhan syariah bagi bank syariah mutlak diperlukan sebagai bentuk jaminan bahwa setiap bank syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Posisi DPS dalam struktur Bank Syariah adalah termasuk dalam kelompok Pihak Terafiliasi yaitu dimasukkan dalam kategori unsur pihak yang memberikan jasa pada bank bersama dengan pihak pemberi jasa lain seperti akuntan publik, penilai, maupun konsultan hukum. DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. Laporan hasil pengawasan DPS mengikat secara hukum bagi bank syariah. Oleh karena itu bila ada temuan pelanggaran syariah maka Direksi dan Komisaris dari bank syariah harus menindak lanjuti hasil temuan tersebut. Bila Direksi dan komisaris tidak menindak lanjuti hasil temuan DPS, maka DPS dapat melaporkan ke lembaga terkait agar bank syariah itu dijatuhi sanksi.

---

Shariah compliance for Islamic banks is absolutely necessary as a form of guarantee that any Islamic bank managing public funds and run a business activity does not conflict with Islamic principles. DPS is responsible for ensuring all products and procedures of Islamic banks in accordance with Islamic principles. DPS position in the structure of Bank Syariah is included in a group of affiliated parties are included in the category of the elements that provide services to the bank along with the other service providers such as public accountants, appraisers, as well as legal consultant. DPS activities in monitoring sharia compliance are done monitoring the process of new product development bank and to supervise the activities of the bank. DPS monitoring report is legally binding for Islamic banks. Therefore, if there are findings of violations of sharia, the Board of Directors and Commissioners of Islamic banks should follow up these findings. When the Board of Directors and the commissioner did not follow up that, the DPS may report the Bank to the relevant institutions for punishment."

"ABSTRAKKepatuhan syari rsquo;ah syari rsquo;ah compliance dalam pelaksanaan sistem perbankan syari rsquo;ah di Indonesia masih cenderung tidak dipedulikan, khususnya dalam penerapan akad IMBT. Dalam akad tersebut terdapat biaya ujrah sewa yang harus dibayar oleh nasabah dalam suatu periode tertentu yang jumlahnya telah disepakati bersama. Namun, apabila bank ingin mengubah harga ujrah, maka bank harus memuat klausula penyesuaian ujrah dalam akad IMBT dan diketahui oleh nasabah. Hal inilah yang sering menjadi masalah dalam praktek. Pemberitahuan mengenai pembayaran ujrah sering dianggap sepele oleh bank kepada nasabah. Bahkan tidak jarang bank yang memberitahukan pembayaran ujrah atas kemauan sepihak, sehingga tidak ada yang namanya ijab qabul antar para pihak. Atas permasalahan tersebut, Penulis melakukan pembahasan yang diantaranya mencakup mengenai ketentuan klausula penyesuaian ujrah menurut hukum perikatan Islam, penerapan klausula penyesuaian ujrah pada akad IMBT Bank XYZ Syari rsquo;ah, dan kesesuaian penerapan klausula penyesuaian ujrah pada akad IMBT Bank XYZ Syari rsquo;ah menurut hukum perikatan Islam. Penulis melakukan analisis penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini dilakukan analisis mengenai penerapan ketentuan klausula penyesuaian ujrah dalam proses pembuatan akad Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik dengan mengacu pada akad dari Bank XYZ Syari rsquo;ah. Secara singkat, Bank XYZ Syari rsquo;ah telah menerapkan suatu formula dalam pembayaran ujrah yang akan dilakukan oleh nasabah, namun formula ujrah tersebut diberitahukan kepada nasabah melalui metode negative confirmation. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kata sepakat menurut pendapat dari teori dan praktisi hukum antara Bank XYZ Syari rsquo;ah dengan nasabah. Dengan demikian, diharapkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan akad IMBT, baik dari segi aturan maupun pelaksanaan, harus lebih teliti dan mengedepankan aspek kepatuhan syari rsquo;ah dengan baik.

---

ABSTRACTSharia compliance in the implementation of sharia banking system in Indonesia is still likely to be ignored, especially in the implementation of IMBT contract. In the contract, there is an amount of ujrah rent that has to be paid by the customer within a certain period and those amounts have been agreed by each party. However, if the bank wants to change the price of ujrah, then the bank must contain an ujrah adjustment clause in IMBT contract and known by customers. It is often a problem in practice. Notification of ujrah payment often taken for granted by banks to customers. Even the bank notifying ujrah payment without unilateral consideration. So, there is no such thing as ijab qabul between the parties. For those matters, the core that contained in this writing include an ujrah adjustment clause in IMBT contract according to Islamic Law, the application of ujrah adjusment clause in IMBT contract on Bank XYZ Sharia, and the suitability of the application of ujrah adjustment clause in IMBT contract of Bank XYZ Sharia according to Islamic Law. The author conducted research analysis based on case study approach. In this study, there will be an analysis of the application provisions of ujrah adjustment clause in the manufacturing process of Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik with reference to the contract from Bank XYZ Sharia. Briefly, Bank XYZ Sharia has adopted a certain formula in ujrah payments to be paid by the customer, but the formula of ujrah billed to the customer through negative confirmation methods. This causes the non fulfillment of unanimous according to the theory and practitioner rsquo s opinion between Bank XYZ Sharia and customers. Thus, it is expected for the parties to involved in the preparation of IMBT contract, both in terms of rules and implementation, must be thorough and advanced aspects of sharia compliance."

"Perkembangan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan di Indonesia ditandaidengan meningkatnya jumlah perbankan syariah atau unit usaha syariah. Penyelesaiansengketa pada perbankan syariah di Indonesia dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salahsatunya adalah mediasi. Mediasi sebagai alternatif bagi pelaku usaha untuk menyelesaikansengketa dengan waktu dan biaya yang efisien, dan sebagai jalan keluar dari keterbatasanpengadilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Namun dalam pelaksanaannya,mediasi belum menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa. Mengingat Indonesiasebagai negara dengan mayoritas muslim yang menjunjung prinsip musyawarah dansemangat sejalan dengan perbankan syariah yang membutuhkan proses penyelesaiansengketa melalui mediasi. Pokok permasalahan penelitian ini adalah: landasan pemikiran dankonsep alternatif penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dan peraturan di Indonesia; islah sebagai upaya penyelesaian sengketa untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dibidang muamalah; mediasi untuk mewujudkan islah dalam penyelesaian sengketa pada padabank syariah; dan pengaturan pelaksanaan mediasi pada Bank Syariah agar dapatdilaksanakan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metodeanalisis normatif dengan menggunakan teori maslahah, teori musyawarah dan teori positivasihukum Islam di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa APS menurutsyariah dan mediasi di Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan mendasar. Proses islahharus mengacu pada prinsip syariah. Penyelesaian sengketa melalui islah menggunakanpendekatan musyawarah yang telah biasa dilakukan dan menjadi prinsip kehidupanmasyarakat di Indonesia. Pendekatan ini dapat diterapkan pada sengketa di bank Syariah.Penyelesaian sengketa perbankan syariah harus sesuai dengan landasan operasionalperbankan syariah yaitu kerjasama dan kemitraan. Oleh karena itu prinsip dasar mediasi padaBank Syariah di LAPSPI dan Pengadilan Agama mengacu pada prinsip mediasi padaumumnya, dengan menerapkan maslahahpada pelaksanaannya, yang memiliki konsepsengketa yang lebih luas, adanya peran mediator yang lebih fleksibel dan harus memahamiprinsip islah serta kesepakatan perdamaian yang berdasarkan prinsip syariah. Untuk itupositivisasi hukum Islam dalam proses penyelesaian sengketa pada perbankan syariah perludidukung oleh pemerintah, pelaku usaha, dan mediator untuk mencapai kemaslahatan umat.

---

The development of sharia principles in banking business in Indonesia is marked by theincreasing number of sharia banks or sharia business units. Dispute settlement in shariabanking in Indonesia takes many forms, one of which is mediation. Mediation can be analternative for business actors to resolve disputes which is time and cost efficient and a wayout of many limitations of courts in settling sharia banking disputes. But in itsimplementation, mediation has not been a primary choice in dispute settlement. Given thatIndonesia is a country with a majority Muslim population that upholds the principle of mutualconsensus musyarawah and islah spirit is in line with sharia banking that requires disputeresolution process through mediation. The subject matter of this research are: the groundideas and alternative concepts of dispute resolution according to Islamic law and regulationsin Indonesia; islah as a dispute settlement effort able to accommodate the best interest forpeople in the field of muamalah; mediation can realize islah in sharia banking disputesettlement; the arrangement of mediation implementation in sharia banks to be implementedin accordance with the principle of best interest. This research uses normative analysismethod by using best interest maslahah theory, mutual consensus musyawarah theory andpositivization theory of Islamic law in Indonesia. The findings of this study indicate thatalternative dispute resolution according to sharia and mediation in Indonesia has fundamentalsimilarities and differences. Islah process should be based on sharia principles. Disputesettlement via islah is undertaken through mutual consensus approach as commonlyexercised and become one of customary principles in Indonesia's society. This approach canbe applied to any disputes in sharia banking. Settlement of sharia banking disputes must bein accordance with the operational foundations of sharia banking, namely cooperation andpartnership. Therefore, the basic principles of mediation in the Islamic Bank in LAPSPI andthe Religious Courts refer to the principle of mediation in general, by applying the principlesto their implementation, which have broader dispute concepts, the role of mediators whoshould flexible and understand the principle islah as well as a sharia-compliant peaceagreement. In that case, positivization of Islamic law in the process of dispute resolution onsharia banking needs to be supported by the government, business actors, and mediators toachieve the best interest of the people."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Z serta hubungannya dengan unit kepatuhan yaitu Sharia Compliance dan Divisi Audit Internal di PT Bank Syariah Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT Bank Syariah Z sebagai data primer dan menggunakan Laporan Tahunan dan dokumen terkait dengan kepatuhan syariah dari PT Bank Syariah Z sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dengan pengendalian preventif ex-ante dan kuratif ex-post . Terdapat risiko dalam implementasi prosedur kerja Dewan Pengawas Syariah, termasuk di dalamnya keterlibatan Sharia Compliance Officer yang juga memiliki posisi sebagai Staf Dewan Pengawas Syariah.

---

This study aims to analyze implementation and supervision procedure of sharia compliance that is done by Sharia Supervisory Board at PT Bank Syariah Z and related to the compliant unit consists of Sharia Compliance and Internal Audit Division. Research method used in this study is interviewing PT Bank Syariah Z as the primary data and also using Annual Report and related document from PT Bank Syariah Z as the secondary data. The analysis shows that Sharia Supervisory Board takes an important role on monitoring the implementation of control function on ex ante and ex post. It also shows that there are some risks on the implementation of Sharia Supervisory Board rsquo s working procedure include the involvement of Sharia Compliance Officer who has concurrent position as Sharia Supervisory Board Staff. "

"Sejarah perbankan secara faktual telah mencatat bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1992 hingga Mei 2004 perbankan syariah telah berkembang pesat. Secara kuantitatif jumlah bank syariah pada tahun 1992 hanya ada satu Bank Umum Syariah. Telah teruji dan terbuktinya sistem perbankan syariah di seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam menghadapi krisis moneter yang dapat terjadi kapan saja. Pemerintah telah menyatakan keseriusannya untuk menelaah urgensi pembuatan UU Perbankan Syariah di Indoensia"

"Hadirnya bank digital syariah di Indonesia menunjukkan adanya potensi digitalisasi pada sektor perbankan syariah yang semakin berkembang. Minat generasi muda yaitu generasi milenial dianggap cukup tinggi terhadap perkembangan bank digital syariah, namun masih memiliki minat menabung yang rendah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor (literasi keuangan syariah, kesadaran, biaya dan manfaat, reputasi, norma subyektif, religiusitas, dan sikap) terhadap intensi generasi milenial dalam mengadopsi produk simpanan bank digital syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran faktor sikap sebagai mediator hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi intensi generasi milenial dalam mengadopsi produk simpanan bank digital syariah. Data penelitian yang diperoleh sejumlah 217 responden dan dianalisis menggunakan metode PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran, reputasi, norma subyektif, religiusitas, dan sikap dapat mempengaruhi intensi secara langsung maupun tidak langsung melalui peran variabel mediator, namun hasil berbeda pada faktor literasi keuangan syariah serta biaya dan manfaat. Selain itu, penelitian yang membahas terkait hadirnya bank digital syariah di Indonesia juga belum pernah diteliti sebelumnya.

---

The potential for digitalization in the expanding Islamic banking industry is demonstrated by the existence of Islamic digital banks in Indonesia. The younger generation, or the millennial generation, is thought to be quite interested in the growth of Islamic digital banks, although they are still not very motivated for saving money. This study aims to understand the influences on the millennial generation's intentions to use Islamic digital bank savings products, including Islamic financial literacy, awareness, costs and benefits, reputation, subjective norms, religiosity, and attitudes. This study also aims to determine how the attitude element affects the millennial generation's intention to use Islamic digital bank savings products as a mediator between other factors. 217 respondents contributed research data, which was analyzed using the PLS-SEM method. The results of the study show that awareness, reputation, subjective norms, religiosity, and attitudes can affect intentions directly or indirectly through the role of the mediator variable, however the results differ on the Islamic financial literacy factor as well as the costs and benefits. Additionally, research on the existence of Islamic digital banks in Indonesia has not previously been studied."