Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris terkait hubungan pariwisata terhadap inklusivitas ekonomi. Motivasi dari studi didasarkan pada fakta bahwa pemerintah telah banyak mendorong pengembangan pariwisata-pariwisata baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, studi empiris dalam membuktikan kaitannya dengan inklusivitas ekonomi masih terbatas. Hal ini terjadi akibat adanya keterbatasan data dalam mengukur tingkat inklusivitas ekonomi. Melalui metode regresi data panel dari 514 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016-2019, diperoleh bahwa dukungan pemerintah memiliki hubungan signifikan dan negatif terhadap tingkat ekonomi inklusif di daerah. 

---

This study aims to find empirical evidence regarding the influence of tourism on inclusiveness. The motivation of the study is based on the fact that the government has been encouraging the development of new tourism to increase economic growth. However, empirical studies that prove the relation between tourism and economic inclusiveness are still limited. This is due to limited data in measuring the level of economic inclusiveness. Using panel data regression from 514 districts in Indonesia 2016-2019, the results of the study show that government spending has a significant and negative relationship to the level of inclusive economy in the regions."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja alokasi anggaran di Indonesia dari perspektif maqashid syariah. Dalam penghitungan dan pengembangan indeks, penelitian ini melakukan analisis empiris dengan mengambil Indonesia dalam 12 tahun (2005-2016) sebagai sampel. Metode pengklasifikasian menggunakan model Sekaran sedang penghitungan indeks menggunakan metode Maqashid Sharia Based Performance (MSBP) yang digagas oleh Bedoui (2012). Metode ini mengutamakan keseimbangan antar dimensi maqashid syariah. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara Indonesia mempunyai skor yang cukup tinggi dalam indeks maqashid syariah. Indeks maqashid syariah di Indonesia stabil di nilai tinggi pada periode 2005-2009, menurun pada 2010-2014, dan sedikit naik kembali pada 2015-2016. Artinya, anggaran Indonesia mempunyai tren yang cukup baik dalam pemenuhan perlindungan maqashid syariah.Pada analisis kinerja anggaran dengan indikator yang ditentukan, Indonesia menunjukkan performa yang baik pada dimensi maqashid syariah perlindungan harta, sedang pada dimensi yang lain perlu dilakukan peningkatan. Hal ini cukup konsisten dengan indeks maqashid syariah.

---

The aim of this research is to evaluate budget allocation performance of Indonesia according to maqashid sharia. This study conduct empirical investigations by taking Indonesia for 10 year period (2005-2016) as a sample. In classifying expenditure budget allocation Sekaran model is used, and for counting the index Maqashid Sharia Based Performance (MSBP), a method proposed by Bedoui (2012) is used. This method accentuate on balancing the maqashid sharia dimensions.

Empirical evidence indicates that Indonesia has high score in maqashid sharia index. Maqashid Sharia Index in Indonesia goodly stable in 2005-2009, declined between 2010-2014, increased again in 2015-2016. It means, Indonesian budget have a good trend in fulfilling maqashid sharia. In the analysis of budget performance according to determined indicators, Indonesia shown good performance in protecting wealth maqashid sharia dimensions, although in another dimensions Indonesia still needs improvement. Overall this is consistent with the index maqashid sharia."

"Ada empat tujuan yang ingin dilihat dalam penulisan tesis ini. Pertama, untuk melihat apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia. Pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowlodge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Dimensi penting tersebut terangkum dalam indeks pembangunan manusia. Kedua, untuk melihat apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap kemiskinan. Ketiga, melihat apakah ada pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan. Empat, mengkaji nilai-nilai Islam dalam mengatasi permasalahan umat yang terkait dengan kemiskinan. Data yang diteliti adalah data panel yang menggabungkan data cross section (data antar propinsi) dan data time series tiga tahunan (tahun 1996, 1999, 2002 dan 2005). Data tersebut diperoleh dari beberapa hasil publikasi BPS, serta data dari APBD masing-masing propinsi. Penelitian ini menggunakan beberapa metode data panel (Pooled Least Square/PLS, metode efek tetap/MET dan metode efek random/MER). Selanjutnya akan dipilih metode yang paling tepat dari ketiganya dengan menggunakan uji Chow, Hausman dan uji LM. Dari ketiga metode yang digunakan tersebut terpilih masing-masing metode untuk menjawab tiga penelitian, yaitu: Pertama, metode PLS merupakan metode terbaik yang digunakan untuk tujuan pertama.Hasil metode PLS menunjukkan bahwa arah koefisien negatif yang tidak sesuai dengan hipotesis. Artinya, pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Kedua, random efek merupakan metode terbaik untuk tujuan kedua. Penggunaan metode tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Gambaran ini menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) masih rendah sehingga sangat sulit untuk bisa meningkatkan pembangunan manusia maupun untuk pengurangan kemiskinan. Terakhir, random efek terpilih menjadi metode terbaik untuk tujuan ketiga. Berdasarkan metode tersebut diketahui bahwa pembangunan manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, konsep pembangunan manusia setidaknya sudah mendekati nilai-nilai Islam dalam mengatasi kemiskinan.

---

This thesis has fourth main purposes to be assessed. Firstly, to examine the impact of the Indonesian government expenditures in public sector (i.e. education and health sectors) to the human development. Secondly, to assess the impact of the Indonesian government expenditures in public sector (i.e. education and health sectors) impact to poverty. And thirdly is to examine the impact of human development to poverty. And the last, is to examine poverty reduction in Islamic values. This study is using panel data from BPS (Indonesia Central Bureau of Statistics) publications and APBD from each province. Panel data is a combination data between cross section and time series data. The cross section data used in this study are the APBD from 33 provinces in Indonesia and the time series data is the 3 yearly data from 1996, 1999, 2002 and 2005. Three panel data methods (Pooled Least Square, Fixed Effect and Random Effect) are used in this study. The best method from those three methods will be chosen using Chow, Hausman and LM tests.From those three methods this study finds the best method for each purpose. First, Pooled Least Square method is the best method to purpose number one. It proves that there is negative correlation between the government expenditures and human development. It means that the government expenditures in sector public (education and health sectors) will not give the same impact on the human development. This result is contrary with the thesis hypothesis. Second, Random Effect method is the best method to purpose number two. It also shows the government expenditures in sector public (education and health sectors) will not give the same impact on poverty. The government expenditures in education and health sectors are still low so it cannot give significant impact to boost human development and diminish poverty. And the last, Random Effect method is the best method to purpose number three. It gives positive result in which it proves that human development will give significant impact to reduce poverty. Concept of the human development is compatible with Islamic values."

"Latar belakang: Pada tahun 2010 dari seluruh penduduk berusia lima tahun dan lebih di Sulawesi Selatan terdapat 24,38 persen yang masih sekolah di berbagai tingkatan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Anak-anak usia SD (7-12 tahun) yang masih sekolah ada 96,53 persen. Anak-anak usia SLTP (13-15 tahun) yang masih sekolah ada 80,99 persen dari seluruh anak usia SLTP. Di tingkat SLTA terdapat 51,67 persen dari seluruh anak usia 16-18 tahun. Pada tingkatan perguruan tinggi yang masih sekolah ada 15,82 persen dari seluruh anak usia 19-24 tahun. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menghitung distribusi pendapatan masyarakat dan menganalisis distribusi manfaat belanja pendidikan di 24 kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 - 12 tahun) dan sekolah menengah pertama (13 - 15 tahun). Metode: Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggambarkan tentang belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan di sektor pendidikan. Pendekatan yang dipakai adalah Benefit Incidence Analysis untuk melihat sebaran distribusi manfaat belanja pemerintah terhadap kalangan masyarakat miskin di Sulawesi Selatan. Hasil: Tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga usia sekolah dasar (7 - 12 tahun) tertinggi dengan persentase sebesar 30 persen terjadi di 6 kabupaten dan 2 kota. Sedangkan ketimpangan pendapatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama (13 - 15 tahun), ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi di Kabupaten Gowa. Manfaat yang bersifat progresif terjadi di Kabupaten Sidrap, Luwu Utara dan Kota Palopo. Sedangkan manfaat yang bersifat netral terjadi di Kabupaten Maros. Untuk manfaat yang bersifat regresif terjadi di Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar. Kesimpulan: Distribusi manfaat belanja pemerintah di Sulawesi Selatan umumnya bersifat progresif untuk sekolah dasar namun untuk sekolah menengah pertama umumnya bersifat regresif.

---

Background: In the year 2010 from all resident have age five year and more in South Sulawesi there are 24,38 percent which still at various level of school start of elementary school until college. Children of age SD (7 - 12 year) there are 96,53 percent still at school. Children of age SLTP (13 - 15 year) there are 80,99 percent still at school. Children of age SMU (16 - 18 year) there are 51,67 percent still at school. Children of age College (19 - 24 year) there are 15,82 percent still at school.

Objective: This research aim to calculate the distribution of society earnings and analysis the benefit incidence of education expense in 24 regency/town in South Sulawesi Province for the domestic of owning elementary school age child (7 - 12 year) and junior high school (13 - 15 year).

Method: This research have the character of descriptive qualitative by depicting governmental expense of regency and town of South Sulawesi Province in education sector in 2010. Approach by using Benefit Incidence Analysis to see the benefit distribution of education budget to rural society in South Sulawesi.

Result: Household income did not flatten in highest level with 30 percent happen 6 regency and 2 town for household have child age SD. Meanwhile, for household income did not flatten in highest level happen in Gowa Regency with 40 percent for household have child age of SMP. Benefit with progressive happen in Sidrap, North Luwu and Palopo. Meanwhile, benefit with neutral happen in Maros Regency. And, benefit with regressive happen in Pinrang Regency and Makassar City.

Conclusion: In general, benefit incidence of government budget in education sector in South Sulawesi Province in 2010 for child age SD is progressive but for child age SMP still regressive."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan fenomena flypaper effect pada pemerintah daerah di Indonesia serta mengevaluasi respons pemerintah daerah terhadap pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Pengaruh transfer ke daerah terhadap belanja daerah dianalisis berdasarkan klasifikasi Pemerintah Kabupaten, Kota, Daerah Tertinggal, dan Daerah Maju. Penelitian ini mencakup 415 kabupaten dan 93 kota selama periode 2015-2022 dengan menggunakan metode data panel Fixed Effect. Variabel dependen yang dianalisis meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sementara itu, variabel independennya meliputi DAU, DAK, DBH, PAD, dummy DAU, dummy DBH, dan kepadatan penduduk. Penelitian ini juga menggunakan metode clustering untuk mengelompokkan daerah berdasarkan klasifikasi kabupaten, kota, daerah tertinggal, dan daerah maju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena flypaper effect terjadi pada belanja pegawai dan belanja modal di seluruh pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, daerah tertinggal, maupun daerah maju. Namun, fenomena tersebut tidak ditemukan pada belanja barang dan jasa. Selain itu, belanja modal terbukti menjadi jenis belanja yang paling dipengaruhi oleh transfer ke daerah, khususnya dari DAK. Temuan lainnya mengungkap bahwa pemerintah daerah cenderung lebih mengandalkan DAU untuk belanja pegawai, sedangkan belanja barang dan jasa lebih bergantung pada PAD. Untuk belanja modal, DAK menjadi sumber pendapatan yang paling dominan. Respons pemerintah daerah terhadap transfer ke daerah bersifat simetris maupun asimetris, bergantung pada jenis belanja dan karakteristik daerah. Dalam konteks respons asimetris, pemerintah daerah cenderung menerapkan fiscal replacement untuk belanja barang dan jasa serta fiscal restraint pada belanja modal.

---

This study aims to identify the existence of the flypaper effect phenomenon in local governments in Indonesia and evaluate local governments' response to the reduction of transfers from the central government. The effect of intergovernmental transfers on local expenditure is analyzed based on the classification of Regency, City, Underdeveloped Region, and Developed Region. Using the Fixed Effect panel data method, this study covers 415 districts and 93 cities from 2015-2022. The dependent variables analyzed include personnel, goods and services, and capital expenditures. Meanwhile, the independent variables include DAU, DAK, DBH, PAD, DAU dummy, DBH dummy, and population density. This study also uses the clustering method to group regions based on the classification of districts, cities, underdeveloped regions, and developed regions. The results show that the flypaper effect occurs in personnel expenditure and capital expenditure in all local governments, whether districts, cities, underdeveloped regions, or developed regions. However, the phenomenon was not found in goods and services expenditures. In addition, capital expenditure proved to be the type of expenditure most influenced by transfers to the regions, particularly from the DAK. Other findings reveal that local governments tend to rely more on DAU for personnel expenditure, while goods and services expenditure is more dependent on PAD. For capital expenditure, DAK is the most dominant source of revenue. Local government responses to transfers to regions are symmetric or asymmetric, depending on the type of expenditure and regional characteristics. In the context of asymmetric responses, local governments tend to apply fiscal replacement for goods and services expenditures and fiscal restraint on capital expenditures. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta faktor kontrol lainnya seperti PDRB, tingkat pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah, fasilitas persentase fasilitas sanitasi, fasilitas akses air minum, dokter, dan perbedaan antara Pulau Jawa dengan selain Pulau Jawa terhadap kualitas kesehatan masyarakat di 508 kabupaten atau kota di Indonesia pada tahun 2018 dengan perluasan time frame pada variabel independen sehingga data yang digunakan untuk variabel independent merupakan rata-rata tahun 2014 – 2018. Penelitian ini menggunakan metode Beta Regression Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah di bidang kesehatan dapat memperbaiki tingkat kualitas kesehatan di daerah. Hal ini berarti anggaran pemerintah pada bidang kesehatan efektif dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat di daerah.

---

This study aims to analyze and examine the effect of Public Expenditure in the Health Sector as seen from the Regional Government Budget (APBD), as well as other control factors such as GRDP, education level as measured by mean years of schooling, the percentage of sanitation facilities, access to drinking water facilities, doctors, and the difference between Java and non-Java on the Public Health Development Index in 508 districts or cities in Indonesia in 2018 using the Beta Regression Model. The results of this study indicate that local government spending in the health sector can improve the level of health quality in the regions. This means that the government budget in the health sector is effective in improving the quality of public health in the regions."

"Pada awal 1970-an, Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi yang merupakan penggerak utama perekonomian. Penurunan harga minyak dunia pada pertengahan 1980-an menandai berakhirnya masa minyak di Indonesia. Meskipun saat ini pendapatan minyak tidak lagi menjadi penggerak utama perekonomian, pemerintah optimis untuk memulihkan kembali sektor minyak. Di sisi lain, belanja pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Studi ini menganalisis pengaruh pendapatan minyak dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan uji ko-integrasi serta vector error correction model (VECM) untuk periode 1968-2017. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan minyak memiliki efek positif pada produk domestik bruto (PDB) karena pemerintah berhasil mengelola pendapatan minyak untuk pembangunan perekonomian. Pengeluaran pemerintah secara negatif mempengaruhi PDB karena alokasi anggaran yang besar untuk subsidi dan pembayaran bunga.

---

In the early 1970s, Indonesia was a country with an abundance of natural resources such as oil which was the main engine of the economy. The mid 1980s decline of world oil price signaled the end of the oil period in Indonesia. Although oil revenues are not the main drivers in the economy, the government is optimistic about recovering the oil sector. On the other hand, public expenditure plays an important role in piloting significant effects on the general growth of the economy. This study analyzes the effects of oil revenue and government expenditure on the economic growth in Indonesia by using the co-integration test as well as the vector error correction model (VECM) for the period 1968-2017. The result shows that oil revenue has a positive effect on gross domestic product (GDP) because the government succeeded in managing oil revenues for spending it on the development of the economy. Government expenditure negatively affects GDP due to substantial budget allocations for subsidies and interest payments."