Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 16553 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hiroshi, Kawaguchi
"In this article, we survey studies on the siamese official document from the early rattanakosin period (1782-1868): research on diplomatics, transcription and publications of document, detailed analyses of specific document"
Tokyo: The Toyo Bunko, 2022
001 ART 17 (2022)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ariani Pujilestari
"Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan e-Government. Namun pada pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu ketidaksesuaian dengan SOP yang tertera pada Pergub No. 92 Tahun 2019, yaitu diantaranya surat yang masuk kepada Gubernur dan Wakil Gubernur tidak seluruhnya terdisposisi, berikutnya, kecepatan tanggapan surat juga masih belum sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik pada pelayanan terhadap Gubernur dan Wakil gubernur dan masyarakat di Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.Dengan menggunakan pendekatan postpositivisme, Teori Implementasi Kebijakan (Brinkerhoff dan Crosby) dan Teori FaktorFaktor yang Mempengaruhi E-Government (Al Shehri dan Drew), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Naskah Dinas Elektronik masih belum optimal diimplementasikan dalam pelayanan kepada Kepala Daerah, karena masih kurang optimalnya peran dari operator dan sekretaris yang disebabkan kurangnya pelatihan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum optimal yang berimplikasi pada lambatnya proses pendisposisian surat.

The implementation of the Aplikasi Naskah Dinas Elektronik is one of the DKI Jakarta Provincial Government’s efforts in implementing e-Government. However, in the implementation of providing services to the Governor and Deputy Governor there are several problems, including incompatibility with the SOPs listed in the Governor's Regulation No. 92 of 2019, including the incoming letters to the Governor and the Vice Governor were not entirely disposed, furthermore, the speed of response to letters was still not appropriate. This study aims to analyze the implementation of the Electronic Service Manuscript Application in services to the Governor and Deputy governor and the public at the Regional Head Bureau of the DKI Jakarta Regional Secretariat, as well as analyze the factors that influence the application of the Electronic Service Manuscript Application at the DKI Jakarta Regional Secretariat Head Bureau. By using a postpositivism approach, Policy Implementation Theory (Brinkerhoff and Crosby) and Theory of Factors Influencing E-Government (Al Shehri and Drew), with data collection techniques in the form of interviews and literature study. The results of this study are that the Electronic Service Manuscript Application is still not optimally implemented in services to Regional Heads, because the roles of operators and secretaries are still less than optimal due to lack of training, monitoring and evaluation are not optimal, which has implications for the slow process of distributing letters."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Damaji Ratmono
"Surat kabar harian maupun mingguan yang terbit di Indonesia seringkali memiliki berita dan artikel yang menarik dan bisa menambah wawasan bagi pembacanya. Namun seringkali pula berita ataupun artikel yang menarik tersebut hanya kita butuhkan dalam sehari saja. alangkah baiknya apabila berita ataupun artikel-artikel tersebut dikumpulkan, dan dikliping dalam suatu topik tertentu agar pada suatu saat nanti apabila informasi tersebut dibutuhkan dapat kita dapatkan dengan mudah. Kegiatan mengkliping inilah yang dilakukan oleh CSIS (Centre for Strategic and International Studies). Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan CSIS diketahui bahwa, lembaga berskala nasional dan internasional yang terletak di jalan tanah abang Jakarta Pusat ini, dari tahun 1971 sampai dengan sekarang (47 tahun-sekarang) melakukan kegiatan mengkliping surat kabar dan telah mengoleksi sedikitnya 10.000 ribu judul kliping. Dan berdasarkan observasi dan wawancara diketahui pula bahwa metode atau sistem yang digunakan untuk membuat kliping di CSIS adalah dengan metode ordnere. Selain itu, kliping yang telah disusun tadi dibuatkan indeksnya dalam buku tersendiri agar memudahkan pembaca dalam mencari topik yang mereka inginkan. Dengan adanya koleksi kliping di CSIS ini bisa menjadi penunjang yang sangat penting untuk kegiatan penelitian bagi para peneliti di CSIS maupun masyarakat umum lainnya."
Jakarta: Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, 2018
020 VIS 20:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Bastian Hadyanto
"Tesis ini membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris/PPAT terhadap dokumen yang telah diterimanya, Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dilatarbelakangi bahwa banyak notaris/PPAT yang tersangkut didalam kasus pidana, yaitu pemalsuan dokumen yang diterimanya, yang biasanya dapat berupa sertipikat hak atas tanah. Dimana pada saat dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan setempat ternyata diberi cap bahwa sertipikat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh kantor pertanahan, tetapi didalam tanda terima yang diberikan kepada klien ternyata dibubuhkan kata-kata asli. Hal tersebut yang biasa ditulis oleh pegawai notaris/PPAT dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa apa yang telah diterimanya bukan merupakan fotokopi.
Berdasarkan hasil penelitian, Notaris/PPAT tidak bertanggung jawab terhadap keaslian terhadap dokumen yang diterimanya, karena tugas seorang notaris adalah menkonstantir apa yang diinginkan oleh kliennya, ditambah lagi bukan kewenangan seorang notaris/PPAT untuk menentukan keaslian dokumen yang diterimanya.

This thesis will discuss to what extent the responsibility of Notary/Land Deed Official (PPAT) on the authenticity of the received documents. The research for this thesis used a normative juridical method with qualitative approach. The background of the research is that there are many Notaries/PPAT committed in criminal cases such as the falsification of the received documents, in which the documents are usually in the form of land certificate. At the time of verifying the certificate to the Land Administration Office, it is marked as a never-issued document by the Office. However, there is a word "Authentic" written on the receipt which is later given to the client. It is aimed to inform that the certificate is not a copy.
Based on the results of the research, Notary/PPAT is not responsible to the authenticity of the received documents since a notary is a person who confirms what is needed by his/her client, in addition, it is not the authority of a notary/PPAT to determine the authenticity of the received documents.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46336
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"[Penelitian ini membahas mengenai potensi ekstensifikasi bea meterai atas
dokumen elektronik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan
kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik
pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebut
dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian
menunjukan bahwa terdapat potensi ekstensifikasi objek bea meterai yang dapat
dikembangkan dengan melakukan amandemenUndang-Undang Nomor 13 Tahun
1985 tentang Bea Meterai. Bea meterai dapat dikenakan atas dokumen elektronik,
tetapi perlu melihat batasannya, yaitu kemampuan objek tersebut dapat diawasi
pemerintah.;This research discusses the potential of stamp duty extensification over electronic
documents. The research was conducted by a qualitative approach and crosssectional
research with data collection techniques as literature study and
interview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. Research
output shows that there is potention which can be developed by doing amendment
at Law Number 13 Year 1985 on Stamp Duty. Stamp duty can be collected for
electronic document, but is limited for the object itself which can be controlled by
the government.;This research discusses the potential of stamp duty extensification over electronic
documents. The research was conducted by a qualitative approach and crosssectional
research with data collection techniques as literature study and
interview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. Research
output shows that there is potention which can be developed by doing amendment
at Law Number 13 Year 1985 on Stamp Duty. Stamp duty can be collected for
electronic document, but is limited for the object itself which can be controlled by
the government., This research discusses the potential of stamp duty extensification over electronic
documents. The research was conducted by a qualitative approach and crosssectional
research with data collection techniques as literature study and
interview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. Research
output shows that there is potention which can be developed by doing amendment
at Law Number 13 Year 1985 on Stamp Duty. Stamp duty can be collected for
electronic document, but is limited for the object itself which can be controlled by
the government.]"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014
S57211
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Ant-based document clustering is a cluster method of measuring text documents similarity based on the shortest path between nodes (trial phase) and determines the optimal clusters of sequence do-cument similarity (dividing phase). The processing time of trial phase Ant algorithms to make docu-ment vectors is very long because of high dimensional Document-Term Matrix (DTM). In this paper, we proposed a document clustering method for optimizing dimension reduction using Singular Value Decomposition-Principal Component Analysis (SVDPCA) and Ant algorithms. SVDPCA reduces size of the DTM dimensions by converting freq-term of conventional DTM to score-pc of Document-PC Matrix (DPCM). Ant algorithms creates documents clustering using the vector space model based on the dimension reduction result of DPCM. The experimental results on 506 news documents in Indo-nesian language demonstrated that the proposed method worked well to optimize dimension reduction up to 99.7%. We could speed up execution time efficiently of the trial phase and maintain the best F-measure achieved from experiments was 0.88 (88%).
Klasterisasi dokumen berbasis algoritma semut merupakan metode klaster yang mengukur kemiripan dokumen teks berdasarkan pencarian rute terpendek antar node (trial phase) dan menentukan sejumlah klaster yang optimal dari urutan kemiripan dokumen (dividing phase). Waktu proses trial phase algoritma semut dalam mengolah vektor dokumen tergolong lama sebagai akibat tingginya dimensi, karena adanya masalah sparseness pada matriks Document-Term Matrix (DTM). Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sebuah metode klasterisasi dokumen yang mengoptimalkan reduksi dimensi menggunakan Singular Value Decomposition-Principal Component Analysis (SVDPCA) dan Algoritma Semut. SVDPCA mereduksi ukuran dimensi DTM dengan mengkonversi bentuk freq-term DTM konvensional ke dalam bentuk score-pc Document-PC Matrix (DPCM). Kemudian, Algoritma Semut melakukan klasterisasi dokumen menggunakan vector space model yang dibangun berdasarkan DPCM hasil reduksi dimensi. Hasil uji coba dari 506 dokumen berita berbahasa Indonesia membuk-tikan bahwa metode yang diusulkan bekerja dengan baik untuk mengoptimalkan reduksi dimensi hingga 99,7%, sehingga secara efisien mampu mempercepat waktu eksekusi trial phase algoritma se-mut namun tetap mempertahankan akurasi F-measure mencapai 0,88 (88%)."
Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Faculty of Information Technology, Department of Informatics Engineering, 2016
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Wishnu Hardi
"The Australian Embassy in Jakarta stores a wide array of media release document. Analyzing particular and vital patterns of the documents collection is imperative as it may result new insights and knowledge of significant topic groups of the documents. K-Means algorithm was used as a non-hierarchical clustering method which partitioning data objects into clusters. The method works through minimizing data variation within clusters and maximizing data variation between clusters. Of the documents issued between 2006 and 2016, 839 documents were examined in order to determine term frequencies and generate clusters. Evaluation was conducted by nominating an expert to validate the cluster result. The result showed that there were 57 meaningful terms grouped into 3 clusters. “People to people links”, “economic cooperation”, and “human development” were chosen to represent topics of the Australian Embassy Jakarta media releases from 2006 to 2016. Text mining can be used to cluster topic groups of documents. It provides a more systematic clustering process as the text analysis is conducted through a number of stages with specifically set parameters."
Jakarta: Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, 2019
020 VIS 21:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Pratitha Listu Lokahita
"[Meningkatnya kebutuhan akan jasa Notaris maupun PPAT dalam
pembuatan akta autentik, tidak menutup kemungkinan bahwa penghadap yang membutuhkan jasa Notaris selaku PPAT memiliki I’tikad tidak baik, salah satunya adalah dengan pemberian dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT guna pembuatan akta autentik. Hal ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum yang menyebabkan Notaris selaku PPAT ikut didudukan atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menganalisa mengenai tindakan hukum yang dilakukan suami yang menjaminkan harta bersama perkawinan tanpa persetujuan
dan sepengetahuan istrinya, dengan memberikan dokumen palsu berupa surat persetujuan istri guna pembuatan akta autentik dan juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT dalam hal pemberian dokumen palsu berupa surat persetujuan istri untuk melakukan tindakan hukum terkait harta bersama perkawinan tersebut. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan Metode analisa data yang
digunakan adalah secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tindakan hukum yang dilakukan suami terkait harta bersama perkawinannya tanpa persetujuan dan sepengetahuan istrinya adalah tidak sah/cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami dengan memberikan dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT berupa surat persetujuan istri memenuhi unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP dan selama Notaris selaku PPAT sudah melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku, Notaris selaku PPAT tidak dapat disalahkan karena Notaris selaku PPAT tidak mungkin membuat suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan disengaja. Maka, bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT terkait dokumen palsu antara lain melakukan penyuluhan hukum, pengenalan penghadap khususnya dalam hal dokumen yang diberikan penghadap serta perlunya sikap kehati-hatian dalam hal pemeriksaan dokumen yang diberikan penghadap.;The increasing needs of service of Notary and PPAT to create an authentic deed do not necessarilly close the possibilty for the parties (penghadap) who have bad intention, for example, providing a false document to the Notary as a PPAT in
order to create an authentic deed. The implication of this problem in the future could cause the Notary who also act as a PPAT is accused. This research is to analyze about a husband who use their sharing property of marriage as a warranty without permission and approval from his wife, and the husband provide a false document which is the approval letter from wife to the Notary as a PPAT to create an authentic deed, and to understand the form of legal protection towards the
Notary as a PPAT in terms of providing a false document which is the approval letter from wife to do legal action related to the sharing property of marriage. This study is conducted in a yuridis normative by using secondary data and inference concluded qualitatively. The research concluded that the legal action taken by husband related their sharing property of marriage without permission and approval from his wife by providing false document to the Notary as a PPAT is invalid or legally flawed, and not in accordance with the provisions of Article 36
paragraph 1 Law No. 1 of 1974 on Marriage. Due to the legal action taken by the husband by providing false documents which is the approval letter from wife to Notary as a PPAT met the elements in article 263 KUHP an d article 264 KUHP, and as long as the Notary as a PPAT do their duties in accordance with applicable rules, they can not be blamed because it does not possible to make a legal disability certificate intentionally. The form of legal protection against the Notary
as a PPAT related to false documents are legal counseling, The introduction of the parties (penghadap) especially in terms of document given by the parties and also need attitude of prudence in terms of examination of documents provided by the parties (penghadap)., The increasing needs of service of Notary and PPAT to create an authentic
deed do not necessarilly close the possibilty for the parties (penghadap) who have
bad intention, for example, providing a false document to the Notary as a PPAT in
order to create an authentic deed. The implication of this problem in the future
could cause the Notary who also act as a PPAT is accused. This research is to
analyze about a husband who use their sharing property of marriage as a warranty
without permission and approval from his wife, and the husband provide a false
document which is the approval letter from wife to the Notary as a PPAT to create
an authentic deed, and to understand the form of legal protection towards the
Notary as a PPAT in terms of providing a false document which is the approval
letter from wife to do legal action related to the sharing property of marriage. This
study is conducted in a yuridis normative by using secondary data and inference
concluded qualitatively. The research concluded that the legal action taken by
husband related their sharing property of marriage without permission and
approval from his wife by providing false document to the Notary as a PPAT is
invalid or legally flawed, and not in accordance with the provisions of Article 36
paragraph 1 Law No. 1 of 1974 on Marriage. Due to the legal action taken by the
husband by providing false documents which is the approval letter from wife to
Notary as a PPAT met the elements in article 263 KUHP an d article 264 KUHP,
and as long as the Notary as a PPAT do their duties in accordance with applicable
rules, they can not be blamed because it does not possible to make a legal
disability certificate intentionally. The form of legal protection against the Notary
as a PPAT related to false documents are legal counseling, The introduction of the
parties (penghadap) especially in terms of document given by the parties and also
need attitude of prudence in terms of examination of documents provided by the
parties (penghadap).]"
Universitas Indonesia, 2015
T44035
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vanya Aprilia
"Bahasa adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meluasnya ilmu pengetahuan banyak masyarakat tertarik untuk belajar bahasa asing. Ketika belajar bahasa asing, pelajar diharapkan mampu untuk menguasai berbagai kemampuan dalam berbahasa, seperti gramatika atau tata bahasa. Dalam bahasa Belanda, terdapat unsur tata bahasa yang harus dipelajari, yaitu artikel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan artikel dalam bahasa Belanda oleh mahasiswa tingkat dua dan tiga Program Studi Belanda tahun ajar 2023/2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang berasal dari hasil pengerjaan soal mengenai artikel yang dilakukan oleh dua puluh mahasiswa Program Studi Belanda tingkat dua dan tiga tahun ajar 2023/2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Program Studi Belanda tingkat tiga melakukan kesalahan lebih banyak dalam penggunaan artikel dalam bahasa Belanda dibandingkan mahasiswa tingkat dua terutama pada artikel indefiniteen, yaitu sebesar 62%.

Language is an agreed-upon system of sound symbols used by members of a specific community to collaborate, communicate, and identify themselves. With the development of technology and the expansion of knowledge, many people are interested in learning a foreign language. When learning a foreign language, learners are expected to master various language skills, such as grammar. In the Dutch language, there is a grammatical aspect that needs to be learned, namely articles. This research aims to understand the use of articles in the Dutch language by second and third-year students of the Dutch Language Program in the academic year 2023/2024. The research uses a descriptive qualitative method with data derived from the results of article-related exercises conducted by 20 second and third-year students of the Dutch Language Program in the academic year 2023/2024. The results of this research indicate that third-year Dutch Studies students make more mistakes in the use of articles in the Dutch language compared to second-year students, especially with the indefinite article "een" by 62%."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Saiful Bahri Musa
"One of ways to facilitate process of information retrieval is by performing clustering toward collection of the existing documents. The existing text documents are often unstructured. The forms are varied and their groupings are ambiguous. This cases cause difficulty on information retrieval process. More-over, every second new documents emerge and need to be clustered. Generally, static document clus-tering method performs clustering of document after whole documents are collected. However, per-forming re-clustering toward whole documents when new document arrives causes inefficient clus-tering process. In this paper, we proposed a new method for document clustering with dynamic hierar-chy algorithm based on fuzzy set type-II from frequent item set. To achieve the goals, there are three main phases, namely: determination of keyterm, the extraction of candidates clusters and cluster hierar-chical construction. Based on the experiment, it resulted the value of F-measure 0.40 for Newsgroup, 0.62 for Classic and 0.38 for Reuters. Meanwhile, time of computation when addition of new document is lower than to the previous static method. The result shows that this method is suitable to produce so-lution of clustering with hierarchy in dynamical environment effectively and efficiently. This method also gives accurate clustering result.
Salah satu cara untuk mempermudah proses information retieval adalah dengan melakukan peng-klasteran terhadap koleksi dokumen yang ada. Dokumen teks yang ada seringkali tidak terstruktur, formatnya bervariasi, dan pengelompokannya ambigu. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam proses information retrieval. Selain itu, setiap detik dokumen baru bartambah dan perlu untuk dikelompokkan. Pada umumnya, metode pengklasteran dokumen statis melakukan pengklasteran dokumen setelah kese-luruhan dokumen terkumpul. Namun, melakukan pengklasteran ulang terhadap keseluruhan dokumen ketika dokumen baru tiba mengakibatkan proses pengklasteran menjadi tidak efisien. Penelitian ini mengusulkan metode baru untuk pengklasteran dokumen dengan algoritma hierarki dinamis berbasis fuzzy set type-II dari frequent itemset. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 tahapan utama yang akan dilakukan, yaitu; ekstraksi keyterm, ekstraksi kandidat klaster dan pembangunan hirarki klaster. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan diperoleh nilai F-Measure 0,40 untuk Newsgroup, 0,62 untuk Classic, dan 0,38 untuk Reuters. Sedangkan waktu komputasi pada saat penambahan dokumen dapat direduksi dibanding dengan metode statis sebelumnya. Hasil percobaan terhadap beberapa dataset koleksi dokumen menunjukkan bahwa metode ini tidak hanya sesuai untuk menghasilkan solusi peng-klasteran secara hirarki dalam lingkungan yang dinamis secara efektif dan efisien, tetapi juga membe-rikan hasil pengklasteran yang akurat."
Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Faculty of Information Technology, Department of Informatics Engineering, 2016
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>