Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Investasi Cryptocurrency telah menjadi salah satu alternatif investasi yang menarik bagi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat muslim. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti potensi keuntungan yang tinggi, kemudahan dalam berinvestasi, dan fleksibilitas dalam bertransaksi. Namun, meskipun tidak sesuai dengan hukum syariah yang telah ditetapkan oleh MUI, masih banyak masyarakat muslim yang tetap berinvestasi atau melakukan jual beli Cryptocurrency. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, pengetahuan, dampak COVID-19, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, Pandangan tentang Hukum Syariah Cryptocurrency, dan keuntungan terhadap minat masyarakat muslim Indonesia dalam melakukan trading Cryptocurrency selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sampel sebanyak 400 responden masyarakat Indonesia berusia 22 - 36 tahun. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh negatif terhadap sikap masyarakat muslim Indonesia dalam melakukan trading Cryptocurrency. Pengetahuan, dampak COVID-19, sikap, dan keuntungan memiliki pengaruh positif terhadap intensi masyarakat muslim Indonesia untuk melakukan trading Cryptocurrency. Pandangan tentang Hukum Syariah Cryptocurrency memiliki pengaruh negatif terhadap intensi masyarakat muslim Indonesia untuk melakukan trading Cryptocurrency. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan edukasi tentang Cryptocurrency kepada masyarakat muslim Indonesia, terutama tentang manfaat dan risiko dari investasi Cryptocurrency, serta regulasi terkait hukum syariah yang telah dikeluarkan oleh MUI. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan regulasi yang jelas tentang Cryptocurrency, termasuk regulasi yang terkait dengan hukum syariah.

---

Cryptocurrency investment has become an attractive alternative investment for Indonesians, including Muslims. This is due to several factors, such as the high potential for profit, ease of investment, and flexibility in transactions. However, despite being not in accordance with Islamic law as stipulated by the Indonesian Ulema Council (MUI), there are still many Muslims who invest or trade cryptocurrencies. This study aimed to analyze the influence of religiosity, knowledge, COVID-19 impact, attitude, subjective norm, perceived behavioral control, sharia perspective, and profit on the interest of Indonesian Muslims in trading cryptocurrencies during the COVID-19 pandemic. This study used a survey method with a sample of 400 Indonesian respondents aged 22-36 years old. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that religiosity did not have a negative effect on the attitude of Indonesian Muslims towards trading cryptocurrencies. Knowledge, COVID-19 impact, attitude, and profit had a positive effect on the intention of Indonesian Muslims to trade cryptocurrencies. Sharia perspective had a negative effect on the intention of Indonesian Muslims to trade cryptocurrencies. Based on the results of this study, the government and related institutions need to provide education about cryptocurrencies to Indonesian Muslims, especially about the benefits and risks of cryptocurrency investment, as well as regulations related to Islamic law that have been issued by MUI. In addition, the government also needs to provide clear regulations on cryptocurrencies, including regulations related to Islamic law

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influences, Facilitating Condition, Financial Literacy, Perceived Usefulness, Perceived Trust, dan Social Support terhadap intensi investor Indonesia dalam berinvestasi di Cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan jumlah responden mencapai 194 responden yang merupakan investor pasar modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori intention to invest in Cryptocurrency dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif yaitu melalui nilai mean dan analisis statistik inferensial dengan metode regresi logistik untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Condition, Financial Literacy, Perceived Usefulness, Perceived Trust, dan Social Support berpengaruh terhadap intensi investor Indonesia dalam berinvestasi di Cryptocurrency. Faktor yang berpengaruh secara positif meliputi Performance Expectancy, Social Influences, Financial Literacy, Perceived Usefulness, dan Social Support. Sedangkan, faktor yang berpengaruh secara negatif yaitu Effort Expectancy, Facilitating Condition, dan Perceived Trust. Penelitian ini tergolong orisinil karena di Indonesia belum pernah ada yang membahas topik mengenai intensi investor Indonesia dalam berinvestasi di Cryptocurrency.

---

This study aims to analyze the effect of Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influences, Facilitating Conditions, Financial Literacy, Perceived Usefulness, Perceived Trust, and Social Support factors on the intensity of Indonesian investors in investing in Cryptocurrencies. This study uses a survey method with the number of respondents reaching 194 respondents who are investors in the Indonesian capital market. This study uses the theory of intention to invest in Cryptocurrencies by using statistical analysis techniques, namely through mean values and inferential statistical analysis with logistic regression methods to test the research hypotheses. The results of this study indicate that the factors of Performance Expectations, Effort Expectations, Social Influence, Facilitation Conditions, Financial Literacy, Perceived Usefulness, Perceived Trust, and Social Support affect the intensity of Indonesian investors in investing in Cryptocurrencies. Positively influencing factors include Performance Expectancy, Social Influences, Financial Literacy, Perceived Usefulness, and Social Support. Meanwhile, the factors that have a negative effect are Effort Expectancy, Facilitating Condition, and Perceived Trust. This research is classified as original because in Indonesia no one has ever discussed the topic of Indonesian investors' intentions in investing in Cryptocurrencies."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intensi muslim Indonesia untuk melakukan wakaf tunai selama pandemi serta mengetahui sektor ekonomi yang menjadi prioritas muslim saat melakukan wakaf tunai selama pandemi. Dengan menggunakan pendekatan Extended Theory of Planned Behavior (TPB), dimana variabel kepercayaan dan kebiasaan ditambahkan ke dalam variabel utama TPB (sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku), penelitian ini berhasil mengumpulkan data dari 404 responden yang tersebar di lima provinsi besar yang paling terdampak pandemi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling. Penelitian ini menemukan bahwa seluruh variabel TPB  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi responden untuk melakukan wakaf tunai selama pandemi, dengan variabel kontrol perilaku sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap minat melakukan wakaf tunai tersebut.  Sementara variabel kepercayaan dan kebiasaan juga berpengaruh terhadap sikap muslim dalam melakukan wakaf tunai. Terkait penentuan sektor prioritas dari alokasi wakaf tersebut, sektor kesehatan merupakan sektor yang paling diprioritaskan. Selain itu, pemilihan sektor kesehatan sebagai sektor prioritas memiliki hubungan korelasi dengan minat masyarakat untuk melakukan wakaf selama pandemi. Temuan  ini mengimplikasikan bahwa kemudahan dalam melakukan wakaf tunai dan kepercayaan terhadap lembaga wakaf menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap minat muslim untuk melakukan wakaf tunai selama pandemi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dan lembaga wakaf sebaiknya mengakselerasi proses digitalisasi sistem wakaf saat ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan wakaf tunai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga wakaf dan pemerintah dalam meningkatkan strategi untuk mengoptimalkan penggalangan dana wakaf tunai khususnya selama pandemi.

---

This paper aims to identify factors that influence Indonesian Muslims to donate through cash waqf throughout the pandemic and knowing the economic sectors that are muslim priorities when conducting cash waqf during the pandemic. By approaching the issue with Extended Theory of Planned Behavior, as many as 404 respondents from Jakarta, West Java, Central Java, East Java, and South Sulawesi provinces have been collected. Through Structural Equation Modelling methods, the analysis finds out that communities’ willingness in donating cash waqf during the pandemic is positively determined by all of TPB variables, with perceived behavioral ontrol is identified as the most influential factor in encouraging one to donate with cash waqf, for it shows that the ease of access determines community’s level of willingness in donating throughout the COVID-19 pandemic. Meanwhile, the Trust variable becomes the pivotal point influencing Muslims to perform the donation of cash waqf. Regarding the determination of priority sectors, the healt sector is the sector that is most prioritized by Muslim when conducting cash waqf. In addition, the selection of the health sector as a priority sector has a positive influence on public interest in waqf during the pandemic. These results imply that the ease of doing cash waqf and trust in waqf institutions are the most influential factors on Muslim interest in doing cash waqf during the pandemic. Therefore, related government institutions and waqf institutions should immediately conduct complete system digitalization to provide convenience to the society. The results are hoped to be determined by waqf institutions and related government agencies as some of the considerations for strengthening strategies to optimize cash waqf fundraising during the pandemic.  "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel - variabel yang berpengaruh terhadap intensi penggunaan cryptocurrency pada Gen Z Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pembagian survey secara daring dengan jumlah responden sebanyak 230 responden. Penelitian ini menggunakan teori Technology Acceptance Model dengan teknik analisis deskriptif menggunakan nilai rata-rata / mean yang dijelaskan. Hasil dari penelitian ini dapat membuktikan bahwa seluruh variabel berpengaruh terhadap intensi penggunaan cryptocurrency. Variabel dengan nilai tertinggi adalah perceived risk dan juga social influence serta performance expectancy yang disebabkan karena keadaan di Indonesia sendiri terkait penggunaan teknologi yang sudah maju dan keadaan masyarakat yang up to date dengan pembahasan yang terbaru. Pada penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu penelitian ini hanya berfokus pada Generasi Z saja dan tidak dapat mewakili keadaan di Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini sendiri masih jarang terlebih khususnya mengenai cryptocurrency.

---

This study aims to analyze the variables that influence the intention to use cryptocurrency in Gen Z Indonesia. This study used an online survey distribution method with a total of 230 respondents. This study uses the theory of Technology Acceptance Model with descriptive analysis techniques using the average / mean value described. The results of this study can prove that all variables affect the intention to use cryptocurrency. The variables with the highest scores are perceived risk, social influence and also performance expectancy due to the conditions in Indonesia itself related to the use of advanced technology and the state of society which is up to date with the latest discussions. In this study there are limitations, namely this research only focuses on Generation Z and cannot represent the situation in Indonesia as a whole. This research itself is still rare, especially regarding cryptocurrencies."

"Perkembangan teknologi informasi telah membantu masyarakat dunia dalam berbagai lini kehidupan, termasuk bagi pelaku seni yang memiliki permasalahan dalam karya seninya. Dengan adanya teknologi, pelaku seni saat ini telah dimudahkan karena dapat memasarkan hasil karyanya ke seluruh dunia dengan mengubahnya menjadi token yang dapat diperdagangkan atau dikenal dengan istilah non-fungible token. Non-fungible token telah membantu para pelaku seni untuk dapat menjual, mengkomersilkan, dan memperdagangkan hasil seninya termasuk dengan komunitas didalamnya. Media perdagangan terbesar yang mewadahi proses transaksi ini salah satunya adalah Opensea. Transaksi di e-commerce Opensea dilakukan dengan menggunakan mata uang kripto berupa ethereum. Namun demikian, proses transaksi tersebut berpotensi batal demi hukum apabila dilakukan oleh masyarakat Indonesia mengingat eksistensi kripto yang hanya diakui sebagai komoditas. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa transaksi NFT yang dilakukan dengan aset digital berupa mata uang kripto memiliki payung hukum karena dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian tukar menukar benda digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian menggunakan alat berupa studi dokumen peraturan perundang-undangan, penelusuran literatur, yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber dari instansi terkait dengan pendekatan kualitatif.

---

Information technology existence has helped the world community in various lines of life, including for artists who have problems in their works of art. With technology, it is easier to promote their work to the world by turning them into tradable tokens or known as non-fungible tokens. Non-fungible tokens have helped artists to sell, commercialize, and trade their art, including activating the community. One of the biggest e-commerce that accommodates this transaction process is Opensea. Opensea required the users to use cryptocurrency-ethereum to do the transaction. However, based on the Indonesia regulation, the transaction has potential to be null and void considering the existence of crypto in Indonesia only recognized as commodity. The results shows that NFT transactions as digital assets using cryptocurrency-ethereum on e-commerce Opensea has legal basis that the transaction can be recognized as an exchange system. This study uses a juridical-normative research method with statutory approach. Study of legal documents, literature research, and a series of in-depth interviews from related government institutions are used as tools of data collection with qualitative approach."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku menabung dan berdonasi masyarakat muslim di Indonesia selama pandemi Covid-19 dengan menggunakan pendekatan Extended Theory of Planned Behavior. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner online dengan 301 responden yang aktif berdonasi ataupun menabung selama 6 bulan terakhir. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah Structural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan software LISREL 8.8. Temuan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa seluruh variabel dalam Extended Theory of Planned Behavior memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat dan perilaku menabung serta berdonasi selama pandemi Covid-19, dengan variabel persepsi kontrol perilaku yang berpengaruh paling kuat terhadap niat atas perilaku berdonasi masyarakat muslim di Indonesia selama pandemi Covid-19 dan variabel sikap yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap niat atas perilaku menabung masyarakat muslim di Indonesia selama pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga pengumpul donasi dan pemerintah dalam mengoptimalkan pengumpulan donasi khususnya selama pandemi Covid-19.

---

This study aims to analyze and compare the factors that influence the saving and donation behavior of Muslim communities in Indonesia during the Covid-19 pandemic using the Extended Theory of Planned Behavior approach. This study uses primary data collected through the distribution of online questionnaires with 301 respondents who are actively donating or saving for the last 6 months. The analytical method used in this research is Structural Equation Modeling (SEM) with the help of LISREL 8.8 software. The findings in this study state that all variables in the Extended Theory of Planned Behavior have a positive and significant influence on interest and behavior in saving and donating during the Covid-19 pandemic, with the behavioral control perception variable having the strongest influence on the intention to donate behavior of Muslim communities in Indonesia. During the Covid-19 pandemic and the attitude variable that has the strongest influence on the intention to save the behavior of the Muslim community in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The results of this study are expected to provide input for donation collection institutions and the government in optimizing donation collection, especially during the Covid-19 pandemic."

"Cryptocurrency dapat diklasifikasikan sebagai bentuk aset digital berbasis atau mata uang virtual pada jaringan yang didistribusikan, dan banyak cryptocurrency adalah jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain. Menurut Badan Pengatur dan Perdagangan Berjangka Komoditas (“Bappebti”) mata uang kripto dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa yang akan datang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10/2011. Setelah mempertimbangkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas. Bappebti mengeluarkan peraturan yang memberikan skema peraturan umum terperinci tentang pengoperasian pasar berjangka aset kripto fisik melalui Peraturan Bappebti No. 5/2019 tentang Ketentuan Teknis yang Mengatur Perdagangan Berjangka Fisik Aset Crypto. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana regulasi mengenai prinsip mengenal nasabah dalam kaitannya dengan Anti Pencucian Uang dan pencegahan pendanaann terorisme serta rekomendasi FATF dalam perdagangan aset kripto? 2) Bagaimana implementasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme oleh Tokocrypto? Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Bappebti No.5 / 2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Bappebti sebagai regulator untuk ketentuan teknis perdagangan aset kripto telah menerapkan langkahlangkah manajemen risiko sekaligus menetapkan persyaratan manajemen risiko untuk semua pihak yang terlibat, seperti melakukan Uji Tuntas Pelanggan (“CDD”).

---

Cryptocurrencies can be classified as a form of digital asset based or virtual currency on network that is distributed across, and many cryptocurrencies are decentralized network based on blockchain technology. According to Commodity Futures Trading and Regulatory Agency (“Bappebti”) cryptocurrencies are considered as commodity which can be traded in future exchanges, in respect to Law Number 32 of 1997 about Commodity Futures Trading as amended by Law Number 10 /2011. After having considered crypto assets trading as a commodity. Bappebti issued a regulation which provide a detailed general regulatory scheme on the operation of the physical crypto-asset futures market through Bappebti Regulation No. 5/2019 on Technical Provisions Governing Physical Futures Trading of Crypto Assets. This thesis has the research question of 1) How is the regulation regarding to Know Your Customer Principle in relation to anti-money laundering and counter terrorism financing policy and FATF Recommendations on physical trading of crypto asset? 2) How is the implementation of Know Your Customer Principles in combating money laundering and counter terrorism financing program by Tokocrypto? This thesis uses the normative juridical research method, based on regulation stated in Bappebti Regulation No. 5/2019 as well as other laws such as prevention and eradication of money laundering crime and prevention and eradication of terrorism financing. Bappebti as the regulator for the technical provision of crypto asset trading has both implemented risk management measures as well as stipulating risk management requirements for all parties involved, such as performing Customer Due Dilligence (“CDD”)."

"Perkembangan teknologi di dunia ini sudah meluas, salah satunya teknologi moneter. Dulu teknologi moneter menggunakan emas sebagai sarana jual-beli. Namun pada jaman sekarang, adanya inovasi yang terdepan, yaitu mata uang kripto. Kripto dibuat untuk mempermudah, mempercepat dan lebih aman dalam hal bertransaksi. Kripto adalah uang elektronik yang tidak berwujud secara fisik. Sebagai mata uang dan teknologi yang baru, banyak negara yang belum menerima seluruhnya karena mata uang kripto menggunakan teknologi Blockchain yaitu dengan verifikasi Peer-to-peer Network, bertransaksi dengan mata uang kripto tidak bisa terlacak. Dengan permasalahan yang timbul, setiap negara mempunyai pandangan dan peraturan sendiri termasuk Indonesia yang hanya menerima kripto untuk aset investasi. Hal ini juga membuat banyak perdebatan dalam regulasi dan perdagangan dunia. Pertanyaan penelitian dari tesis ini; 1. Apa perspektif hukum perdagangan internasional tentang cryptocurrency sebagai transaksi? 2. Bagaimana negara memasukkan mata uang kripto sebagai transaksi ke dalam peraturan nasional?Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara melihat regulasi dari berbagai negara yang mendukung dan yang menolak kripto sebagai sarana transaksi; seperti, Amerika Serikat, Venezuela, India, China dan Indonesia. Walaupun setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda dengan adanya mata uang kripto, semua mempunyai pandangan yang sama mengenai teknologi yang digunakan yaitu Blockchain. Dengan menggunakannya dalam negeri maupun antar negara.

---

The world's technological innovations have grown, including monetary technology. Historically, gold was utilised as a medium of exchange in monetary technologies. However, there is currently a leading innovation, Cryptocurrency. Crypto is designed to make transactions simpler, quicker, and more secure. Cryptocurrency is a type of electronic money that is not physically tangible. Many governments have yet to embrace cryptocurrency as a new currency completely. Since cryptocurrency employs Blockchain technology, using Peer-to-peer Networks as a validating tool, cryptocurrency transactions cannot be monitored and traced. On the other hand, cryptocurrency terminates financial fraud. With regard to the issues that arise, each nation has its perspectives and legislation, including Indonesia, which only allows cryptocurrency as an investment asset. It also sparks much discussion about regulation and international trade. The research question of this thesis is; 1.    What is the legal perspective of the international trade on cryptocurrency as transaction? 2. How do nations incorporate cryptocurrency as transaction into national regulation? This study employs a qualitative descriptive technique, examining regulations from several nations that support and oppose cryptocurrency as a form of payment, including the United States, Venezuela, India, China, and Indonesia. Even if each country has a distinct perspective on cryptocurrency, they all agree on one thing, which is the technology employed, Blockchain. By utilising it both within the nation and between nations. In addition, the World Trade Organisation is considering adapting to the technology innovation, DLT."

"Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan wisata halal karena jumlah penduduk mayoritas memeluk agama Islam dan daya tarik wisata yang sangat beragam. Namun saat ini terjadi kekosongan hukum terkait pengembangan potensi tersebut di Indonesia. Penyelenggaraan wisata halal di Indonesia hanya diatur pada Fatwa DSN MUI Nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Potensi wisata halal ini harus mendapatkan respon positif daerah dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan wisata halal. Kota Bukittinggi merupakan salah satu destinasi wisata halal di Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal telah merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Hotel syariah sebagai salah satu fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan pada destinasi wisata halal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan prinsip syariah yang diatur pada Perda Sumbar dan Fatwa DSN MUI pada hotel syariah sebagai pendukung wisata halal di Kota Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode analisis kualitatif yang didukung dengan jenis data sekunder sekaligus data primer. Berdasarkan penelitian perkembangan pariwisata halal di Kota Bukittinggi khususnya hotel syariah belum maksimal dalam menerapkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Perda Sumbar dan Fatwa DSN MUI. Implementasi prinsip syariah Hotel Grand Bunda Syariah Bukittinggi yang belum dipenuhi seperti sertifikasi halal, penggunaan jasa lembaga keuangan syariah dan tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai upaya untuk meningkatkan perkembangan wisata halal khususnya hotel syariah di Kota Bukittinggi maka perlu komitmen bersama pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat setempat untuk melaksanakan prinsip syariah secara maksimal.

---

Indonesia has a great opportunity in the development of halal tourism because the majority of the population embraces Islam and a very diverse tourist attraction. However, there is currently a legal vacuum related to the development of this potential in Indonesia. The implementation of halal tourism in Indonesia is only regulated in the DSN MUI Fatwa Number 108 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia-based Tourism. This halal tourism potential must get a positive response from the region by forming regional regulations governing the implementation of halal tourism. Bukittinggi City is one of the halal tourist destinations in West Sumatra in organizing halal tourism has referred to the Regional Regulation (Perda) of West Sumatra Number 1 of 2020 concerning the Implementation of Halal Tourism. Islamic hotels as one of the facilities needed by tourists in halal tourist destinations. Therefore, this study aims to find out more about the application of sharia principles stipulated in the West Sumatra Regional Regulation and Fatwa DSN MUI on Islamic hotels as a supporter of halal tourism in Bukittinggi City. This research is a normative-empirical research that uses qualitative analysis methods supported by secondary data as well as primary data. Based on research, the development of halal tourism in Bukittinggi City, especially Islamic hotels, has not been maximized in applying sharia principles as stipulated in the West Sumatra Regional Regulation and the DSN MUI Fatwa. The implementation of sharia principles at Grand Bunda Syariah Hotel Bukittinggi that have not been fulfilled such as halal certification, the use of Islamic financial institution services and there is no Sharia Supervisory Board (DPS). In an effort to increase the development of halal tourism, especially Islamic hotels in Bukittinggi City, it is necessary to commit with the local government, business actors and the local community to implement sharia principles to the fullest."