Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Today’s ecological crisis is getting worse, and human activities might have been the main cause of the crisis. From a theological point of view, the spiritual crisis among the modern people can be thought of as the source of the devastating human activities. Pope Francis in his encyclical Laudato Si’ believes that mistaken anthropocentrism and technocratic paradigm are the main cause, while theologian Leonardo Boff points on the modern science experimental perspective and the attitude of negligence as the triggering characteristics that govern the modern people. Facing the ecological crisis which has its roots in human spiritual crisis, Pope Francis offers a model of an integral ecology, while Boff offers an eco-spirituality concept, as basis for human relation to the cosmos. Both concepts emphasise on the unity of all components that exist in the cosmos as God’s creation."

"This paper examines the ecological cognition of Sama-Bajau fishermen by analyzing the naming of fish, fishing grounds, and landmarks used by those who engage mainly in open-sea fishing in the Banggai Islands, Central Sulawesi, Indonesia. The field survey assumed that reef rocks and celestial bodies are landmarks used only by Sama-Bajau fishermen because their Sama-Bajau names have been shared among the fishermen until the present day along with their detailed origins. Compared to these landmarks, capes and bays are spread over relatively long distances, so minute differences are difficult to discern. Sama-Bajau fishermen have an equal interest in the names of capes, bays, and reef rocks. The study also clarifies that the background to the naming and folk taxonomy of landmarks is related to differences in the appearance of landmarks and living spaces used by Sama-Bajau and non-Sama-Bajau groups. Therefore, folk taxonomies attract greater and lesser interest or an intermediate level of interest. The study clarifies that Sama-Bajau folk taxonomies have similar features to landscape recognition from a fisherman’s perspective. This is the first attempt to comprehensively classify fish, fishing grounds, and targets based on indigenous knowledge of the sea."

"This paper discusses mobility pricing concepts from viewpoint of ecological targets and sustainable development. The current Finnish mobility pricing system is used as a starting point, and then proceeding along the lines of discussion towards its strengths and weaknesses with regard to environmental policy agenda. Since the Finnish practice has a long tradition of internalizing the external costs of ecological and environmental costs, it serves as a good spring board towards eco-pricing. If eco-pricing would be adopted, there would be necessary economic trade-offs. Hence, the question turns into political and social one: how much are we willing to pay for ecological mobility? The technological issues are considered in the end, as eco-pricing will require the employment of different technologies. However, the technological challenges are probably easier to tackle than the political, social and institutional ones. Finally, some aspects of advanced vs. developing economies are discussed."

"ABSTRAK Akuntabilitas terhadap kinerja suatu lembaga pemerintah sangatlah dituntut dalam reformasi manajemen pemerintah saat ini. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat atas penggunaan anggarannya sebagai pelaksanaan berbagai program dan kegiatannya. Penerapan SAKIP ini juga mendorong pengintegrasiann sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengukuran, sistem pelaporan dan evaluasi yang berbasiskan pada kinerja sesuai dengan amanah yang diemban oleh setiap instansi pemerintah sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. penerapan SAKIP ini mampu mengindentifikasi potensi inefisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 392,87 Triliyun Rupiah ditahun 2016. Selanjutnya mampu menekan potensi inefsiensi sebesar 41, 15 Triliyun Rupiah di tahun 2017, serta menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 65,1 Triliyun Rupiah ditahun 2018. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara opini audit, temuan audit atas kelemahan system pengendalian intern, temuan audit atas ketidak patuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap peluang keterpilihan incumbent dalam pemilukada. Sampel yang digunakan sebanyak 56 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan incumbent dan semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan incumbent. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta penerapan akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan incumbent.

---

The objective of this research is to analyze the relationship of audit opinion, audit irregularities, evaluation of local government performance, evaluation of performance accountability towards incumbent reelection in local election. It used 56 samples of Regency/City in Indonesia. The study found that higher performance score increase the probability of reelection and higher audit irregularities of the weakness of internal control system decrease the probability of reelection. On the contrary, audit opinion, audit irregularities of compliance to the regulation, evaluation of performance accountability have no relationship with the probability of incumbent reelection."

"Tradisi lisan yang paling terkenal dan dimiliki oleh semua kelompok etnis di Kepulauan Pulau Alor-Pantar ialah lego-lego. Di antara sedikit tulisan tentang lego-lego, belum ada tulisan yang membahas lego-lego orang Kui, kelompok etnis kecil yang berjumlah hanya sekitar 833 orang. Lego-lego orang Kui diekspresikan dengan menggunakan bahasa Kui. Padahal, bahasa Kui dapat dikategorikan sebagai bahasa yang terancam punah. Tulisan ini membahas daya hidup lego-lego sebagai tradisi lisan orang Kui dalam ekologi bahasa Kui yang terancam punah. Penelitian ini bertujuan 1 mendeskripsikan secara mendalam lego-lego orang Kui sebagai tradisi lisan; 2 menjelaskan daya tahan lego-lego dalam ekologi bahasa Kui yang terancam punah; 3 merumuskan model revitalisasi tradisi lisan lego-lego orang Kui. Dengan menggunakan metode etnografi, penelitian ini menerapkan sejumlah teknik pengumpulan data, yakni dokumentasi pertunjukan, pengamatan, wawancara mendalam, dan kuesioner. Hasil analisis peristiwa pertunjukan lego-lego menunjukkan bahwa tradisi lisan lego-lego merupakan ruang untuk memelihara struktur sosial orang Kui dan juga memori kolektif orang Kui tentang narasi kehidupan mereka. Dengan tradisi lisan itu, orang Kui memiliki memori kolektif tentang siapa diri mereka sebagai orang Kui; siapa diri mereka sebagai sebuah klan atau suku beserta pembagian tugas antarklan; dan siapa diri mereka ketika berinteraksi dengan kelompok lain atau bahkan bangsa lain. Kebudayaan material membantu orang Kui untuk menjaga memori kolektif itu. Dengan demikian, terjadi hubungan timbal balik antara narasi asal-usul, tradisi lisan lego-lego, dan kebudayaan metarial orang Kui. Ada sembilan pengalaman leluhur yang terdapat dalam lirik lagu yang dilantunkan dalam pertunjukan lego-lego yang telah ditranskripsi dan diterjemahkan,, yaitu 1 persaudaraan melalui sirih pinang, 2 perahu, klan suku , dan narasi asal-usul, 3 aliansi kerajaan Kui dengan Lamakera di Solor, 4 sejarah zaman Jepang, 5 hal ikhwal kawin-mawin, 6 keterkaitan orang Kui dengan orang Atambua, 7 interaksi orang Kui dengan orang China, 8 toleransi antarumat beragama dan antarkelompok, dan 9 nasihat kehidupan. Salah satu ekologi yang menunjang daya hidup lego-lego orang Kui ialah ekologi kebahasaannya. Sayangnya, berdasar hasil uji vitalitas etnolinguistik, bahasa Kui dapat dikategorikan sebagai bahasa yang terancam punah. Ada konsekuensi dari keterancampunahan bahasa Kui terhadap daya hidup lego-lego, yaitu tradisi lisan lego-lego kini juga berada dalam kondisi terancam punah. Kondisi itu menumbuhkan kesadaran pada diri orang Kui untuk melakukan tindak revitalisasi agar transmisi tradisi lisan lego-lego dan bahasa Kui dapat berjalan lagi. Konseptualisasi kerangka aski revitalisasi lego-lego itu menghasilkan model revitalisasi tradisi lisan yang terancam punah.

---

Lego legois the most famous oral tradition and owned by all ethnic groups in the Alor Pantar Islands. Among a few writings on lego lego, there is no writing that discusses the lego lego of the Kui people, a small ethnic group consists of only about 833 people. Lego lego of Kui people is expressed by using Kui language. In fact, Kui language can be categorized as an endangered language. This paper deals with the lego lego survival as the oral tradition of the Kui people in the ecology of the endangered Kui language. This study aims to 1 describe in depth the lego lego of the Kui as an oral tradition 2 describes the lego lego endurance in the ecology of the endangered Kui language 3 formulate revitalization model of oral tradition of lego lego of Kui people. By using ethnographic methods, this study applies a number of data collection techniques, namely performance documentation, observations, in depth interviews, and questionnaires. There are nine ancestor 39 s experiences contained in the lyrics of songs sung in lego lego performances that have been transcribed and translated, i.e. 1 fraternity through sirihpinang, 2 boat, clan tribe , and the narrative of origin, 3 royal alliance of Kui with Lamakera in Solor, 4 the history of the Japanese period, 5 marriage matters, 6 the interaction of Kui people with Atambua people, 7 Kui people 39 s interaction with Chinese, 8 tolerance between religious and inter group, and 9 advices about life. One of the ecologies that supports the legitimate life of the Kui people is the ecology of their language. Unfortunately, based on the result of ethnolinguistic vitality test, the Kui language can be categorized as an endangered language. There is a consequence of the endangered condition of Kui 39 s language toward the lego lego 39 s survival, namely the lego lego oral tradition of is now also in an endangered state. The condition raises awareness of Kui people to perform revitalization actions so that the transmission of the oral tradition of lego lego and Kui language can run again. The conceptualization of the lego lego revitalization has resulted in a revitalization model of an endangered oral tradition."

"Pengambilan sumber daya alam tanpa henti memerlukan kontrol dan pengawasan oleh pemerintah dan penegak hukum. Kontrol penambangan tersebut diperkuat kebijakan aturan kepala daerah. Masalah dalam penelitian ini adalah maraknya penyalahgunaan administrasi perizinan tambang dan minimnya penindakan kepada pengusaha tambang ilegal. Berdasarkan fakta tesebut, reformasi tata kelola tambang harus segera dilaksanakan sebagai upaya perbaikan lingkungan dan mengganti kerugian keuangan negara. Tujuan penelitian adalah menganalisis persepsi pemerintah dengan politik ekologi, serta pemahaman level birokrasi perizinan tambang dari aktor-aktor yang terlibat sebagai narasumber penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan penyusunan model berbasis kerangka kerja model Driver-Pressure-State-Impact-Response (D-P-S-I-R). Hasil dari penelitian ini berupa konsep kerangka perbaikan peraturan tambang mineral bukan logam dan batuan, baik secara substansi maupun regulasi yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya penindakan kepada mafia tambang oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, guna mencegah kerugian negara dari sektor sumber daya alam.

---

The relentless extraction of natural resources requires control and supervision by the government and law enforcement. These restrictive controls are strengthened by regional head regulations. The problem in this research is the widespread supervision of mining licensing administration and minimal action against illegal mining entrepreneurs. Based on these facts, mining governance reform must be implemented immediately as an effort to improve the environment and compensate for state financial losses. The aim of the research is to analyze the government's perception of ecological politics, as well as the level of understanding of the mining licensing bureaucracy from the actors involved as research sources. The method used is a qualitative method with in-depth interview techniques and model preparation based on the Driver-Pressure-State-Impact-Response (D-P-S-I-R) model framework. The results of this research are a concept for a framework for improving non-metallic mineral and rock mining regulations, both in substance and in applicable regulations. The conclusion of this research is that it is necessary to take action against the mining mafia by law enforcement officials and local governments, in order to prevent state losses from the mining natural resources sector."