Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 36308 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nina Kemala Sari
Jakarta: UI Publishing, 2024
728.1 NIN b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
M. Ikhsan Bouty
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan , 2002
728.1 IKH r
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Feng, Yang
Hong Kong: Phoenix, 2012
R 711.45 FEN i (1)
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
""Gang" is walking area applied as supporting facilities for circulation for in and out setlement of urban settlement which is the existing has become part of environmental variation urban which is inveterate there is in big towns in Indonesia.. Public residence culture in town kampong coloured by traditional life values in life is having neighbour and going into society influences their position in looking and utilizes road(street space. Gang which ought to be supporting facilities for circulation property of public is treated likely part of area of its. The thing mirror from usage pattern of road(street space in their everyday life. Road(street space which is public domain utilized as medium to do various public spirited not only activities but also having the character of personal. Road(street space in settlement of town kampung public becomes multifunction.Road (street space which ought to become public area often disturbed by behavior of dweller activity in right left along the length of gangway line. Gangway likely becomes area of property of dweller and its(the public is often is disturbed, intervenced even is dregs ."
710 JIAUPI 8:1 (2008)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Belly Hardi Lawira
"Material bekas dapat menjadi bahan alternatif sebagai material membangun rumah. Namun, keterlibatannya belum tentu disetujui atau disukai semua kalangan masyarakat. Skripsi ini saya tulis untuk mengenalkan keterlibatan material bekas dalam rumah: penanganan desain dengan material bekas agar dapat menjadi indah dan optimal, menelusuri sejauh mana material bekas ini dapat terlibat dalam rumah, dan dampaknya terhadap pemilik rumah. Rumah yang dijadikan model studi kasus adalah Rumah Puzzle, rumah yang didesain oleh Arsitek Yu Sing, dengan melibatkan banyak material bekas.

Reclaimed materials can become an alternative in building a house. However, the involvement of this kind material has not been approved or preferred by all societies. I wrote this thesis to introduce the involvement of reclaimed materials at home design effort for reclaimed material to show its beauty and its best exploring how far the materials can be involved in a house and its impact on homeowners. I choose ldquo Rumah Puzzle rdquo as my case study model. The house was designed by architect Yu Sing, involving a lot of reclaimed materials."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2014
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Belly Hardi Lawira
"Material bekas dapat menjadi bahan alternatif sebagai material membangun rumah. Namun, keterlibatannya belum tentu disetujui atau disukai semua kalangan masyarakat. Skripsi ini saya tulis untuk mengenalkan keterlibatan material bekas dalam rumah: penanganan desain dengan material bekas agar dapat menjadi indah dan optimal, menelusuri sejauh mana material bekas ini dapat terlibat dalam rumah, dan dampaknya terhadap pemilik rumah. Rumah yang dijadikan model studi kasus adalah Rumah Puzzle, rumah yang didesain oleh Arsitek Yu Sing, dengan melibatkan banyak material bekas.

Reclaimed materials can become an alternative in building a house. However, the involvement of this kind material has not been approved or preferred by all societies. I wrote this thesis to introduce the involvement of reclaimed materials at home: design effort for reclaimed material to show its beauty and its best; exploring how far the materials can be involved in a house; and its impact on homeowners. I choose “Rumah Puzzle” as my case study model. The house was designed by architect Yu Sing, involving a lot of reclaimed materials."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2014
S67892
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muardi Putra Haji Husin
"Hirarki dalam perumahan militer merupakan implementasi prinsip antara anggota dan atasan di dalam sistem militer. Prinsip ini mempengaruhi tata letak wilayah perumahan, meskipun bentuk pengaruhnya belum diketahui secara pasti. Studi ini mengamati pangkalan utama perumahan militer TNI Angkatan Laut Kelapa Gading untuk memahami susunan ruangnya. Hirarki dalam perumahan militer mengacu pada sistem organisasi yang menentukan tingkatan dan prioritas pembagian dan penggunaan fasilitas perumahan. Fasilitas pada tingkat tertinggi diperuntukkan bagi perwira tinggi dan staf senior, dengan standar dan spesifikasi yang lebih baik. Hirarki dalam perumahan militer merupakan faktor penting dalam pengembangan dan penggunaan fasilitas, memastikan penggunaan yang efisien dan adil sesuai dengan tugas dan tingkatan individu dalam organisasi militer.

Hierarchy in military housing districts is the implementation of the principles governing the relationships between members and superiors within the military system. This principle influences the layout of the housing area, although the exact nature of its influence is not yet fully understood. This study observes the main base of Indonesian Navy military housing in Kelapa Gading to comprehend its spatial arrangement. Hierarchy in military housing refers to the organizational system that determines the levels and priorities of the allocation and utilization of housing facilities. Facilities at the highest level are intended for high-ranking officers and senior staff, with better standards and specifications. Hierarchy in military housing is a crucial factor in the development and utilization of facilities, ensuring efficient and fair usage based on the duties and ranks of individuals within the military organization."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dyah Ayu Grashinta
"Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, investasi sangat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa investasi merupakan salah satu faktor paling penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu Pemerintah berupaya keras untuk merangsang minat kalangan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan memberi kemudahan bagi para investor yang merupakan WNA untuk memiliki fasilitas hak atas tanah dan rumah tinggal di Indonesia sebagai sarana penunjang investasi. Tesis ini membahas menge nai pemberian Hak Pakai di atas tanah Hak Milik sebagai alternatif bagi WNA untuk dapat memiliki rumah tempat tinggal di Indonesia dalam menunjang kepentingan investasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif.
Hasil penelitian ini adalah bahwa WNA diperkenankan untuk memiliki rumah tinggal di atas tanah Hak Pakai dengan jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun. Pemilikan rumah tinggal oleh WNA dilandasi oleh suatu perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik yang berupa Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

In the development of the Indonesian economy, investment plays a vital role in moving the local economy. The Indonesian government realizes that investment is one of the most important factors in enhancing economic growth and therefore strives to stimulate interest among foreign investors. The means that have been taken are among others providing convenience for these foreign investors to own land rights and housing facilities to support their investment. This thesis discusses the provisions of Property usage rights over land as an alternative for foreigners to own homes in Indonesia in supporting investment interests. This is a normative law research with a nature of a descriptive evaluative research.
The result of this research is that foreign citizens are allowed to own houses on these right to use land for a maximum period of 25 (twenty five) years. Residential ownership by foreign citizens are based on a treaty provision of Land usage right of land Ownership in a form of Certificate of Land Usage Right of Land Ownership made in written form by Land Deed Maker Officials (PPAT)."
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27635
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Radityas Megha Widyadari
"ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa otentifikasi Surat Izin Penghunian atas
Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III sebagai bentuk
pemberian izin dari Kementerian/Lembaga tempat Pegawai Negeri Sipil atau
Anggota TNI bekerja untuk menghuni, menggunakan dan menguasai Rumah
Negara kepada Pemegang Surat Izin Rumah Negara yang merupakan Pegawai
Negeri Sipil maupun anggota TNI. Rumah Negara adalah aset milik negara yang
tidak dapat dimiliki namun terhadap Rumah Negara Golongan III beserta atau
tidak beserta tanahnya dapat dilakukan pengalihan hak menjadi hak milik melalui
perjanjian sewa-beli sampai dengan diterbitkannya Tanda Bukti Hak Milik dan
Pelepasan Hak atas Tanah. Surat Izin Penghunian menjadi salah satu dasar untuk
dilakukannya rangkaian prosedur pengalihan status Rumah Negara Golongan II
menjadi Rumah Negara Golongan III dan dasar dilakukannya pengalihan hak atas
Rumah Negara Golongan III sehingga penerbitannya dan penggunaannya harus
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena
akan berimplikasi kepada pihak ketiga saat Rumah Negara Golongan III sudah
beralih kepemilikan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan melalui
pendekatan secara yuridis normatif menggunakan data sekunder yang berpedoman
pada hukum normatif yang berlaku di Indonesia serta data primer dengan
melakukan dan wawancara kepada narasumber yang menggeluti bidang rumah
negara. Surat Izin Penghunian, Perjanjian Sewa-Beli, dan akta Tanda Bukti Hak
Milik dan Pelepasan Hak atas Tanah walaupun bukan dibuat oleh dan/atau
dihadapan Notaris tetap merupakan akta otentik karena dibuat oleh dan dihadapan
pejabat yang berwenang dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang
sehingga tidak perlu melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan
pendaftaran atas pengalihan hak Rumah Negara Golongan III. Surat Izin
Penghunian bukan merupakan tanda bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai
pemberian izin untuk menghuni rumah negara yang akan kembali kepada negara
setelah masa kerja Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI berakhir.

ABSTRACT
This study was conducted to analyze the authentication of Residential Permit of
State Housing Class II and State Housing Class III as a form granting permission
to inhabit, to occupy and to take control of State Housing from the
Ministry/Institution to the Civil Servants or Members of Indonesian National
Army as the holders of Residential Permit of State Housing. State Housing is the
state-owned assets that cannot be owned, but residents of the State Housing Class
III can do the transfer of authorization with or without the soil so that become
propriety through lease-purchase agreement until the Receipt of Propriety and
Land Rights Release issued. Residential Permit become one of the basic to
undertake a series of procedures for transferring status from State Housing Class
II into the State Housing Class III and for the transferring authorization from
State Housing Class III into propriety so that the publication and its use must be
conducted in accordance with the regulation as it will have implications for the
third parties when State Housing Class III have switched ownership. This study
uses literature through normative juridical approach using secondary data based
on the normative law in force in Indonesia as well as primary data by conducting
and interview to the State Housing expert. Residential Permit, Lease-Purchase
Agreement, and the deed of Receipt of Propriety and Land Rights Release
although not made by and/or Notary remains an authentic deed because it is
made by the official competent authority with the form established by law so no
need to involve Land Titles Registrar in registering on the authorization
transferring of State Housing Class III. Residential Permit is not an evidence of
ownership but only as granting permission to inhabit a State Housing that will be
returned to the country after devotion of the Civil Servants or Members of
Indonesian National Army come to an end."
2016
T45832
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>