Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Presbytis rubicunda merupakan satwa endemik Kalimantan dengan status konservasi vulnerable (VU) pada tahun 2020, yang sebelumnya berada pada status konservasi least concerned (LC) pada tahun 2008. Perubahan status konservasi ini diakibatkan oleh adanya kerusakan habitat alaminya, yaitu hutan gambut. Upaya telah dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah kerusakan hutan gambut. Katingan Mentaya Project (KMP) merupakan usaha restorasi dan konservasi ekosistem gambut yang berlokasi di Kalimantan Tengah. KMP berusaha untuk mewujudkan pemulihan fungsi ekologis lahan gambut sebagai habitat alami bagi satwa-satwa salah satunya Ordo Primata. Telah dilakukan penelitian mengenai deteksi keberadaan P. rubicunda di wilayah selatan kawasan restorasi gambut KMP untuk mengetahui lokasi titik-titik perjumpaan dan jumlah P. rubicunda di wilayah tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode line transect yang dikombinasi dengan metode-metode lainnya, seperti penggunaan camera trap dan melakukan wawancara dengan beberapa responden. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 8 titik dengan frekuensi jumlah individu mencapai 11 individu dengan total effort line transect sejumlah 72.800 m. Selain itu, terdapat hasil deteksi P. rubicunda menggunakan camera trap. Penggunaan camera trap dinilai kurang efektif karena mekanisme pemasangan dan pelepasan camera trap cukup sulit dilakukan dan memiliki banyak risiko kerusakan atau gagal, serta data yang didapatkan sedikit. Wawancara dengan beberapa staff KMP dilakukan untuk membandingkan effort dalam menjumpai P. rubicunda.

---

Presbytis rubicunda is a Kalimantan endemic animal with a vulnerable conservation status (VU) in 2020, which was previously in the least concerned conservation status (LC) in 2008. This change in conservation status was caused by damage to its natural habitat, namely peat forests. Efforts have been made to mitigate or prevent damage to peat forests. The Katingan Mentaya Project (KMP) is an effort to restore and conserve peat ecosystems located in Central Kalimantan. KMP is trying to realize the restoration of the ecological function of peatlands as a natural habitat for animals, one of them is Order of Primate. Research has been carried out on the detection of P. rubicunda in the southern region of the KMP peat restoration area to determine the location of the encounter points and the number of P. rubicunda in the area. The research was conducted using the line transect method in combination with other methods, such as using camera traps and conducting interviews with several respondents. The results show that there are 8 points with a frequency of up to 11 individuals with a total effort line transect of 72,800 m. In addition, there are results of P. rubicunda detection using camera traps. The use of camera traps is considered ineffective because the mechanism for attaching and removing camera traps is quite difficult to do and has a lot of risk of damage or failure, and less data is obtained. Interviews with several KMP staff were conducted to compare efforts in finding P. rubicunda."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya potensi kerentanan pengawasan importasi barang akibat vitalnya posisi pelabuhan Tanjung Periok pada perdagangan internasional Indonesia. Kerentanan yang timbul membutuhkan evaluasi pengawasan yang dilakukan dari sudut pandang intelijen strategis untuk perbaikan kinerja pengawasan di masa yang akan datang. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan data dari hasil wawancara terhadap sejumlah narasumber yang terkait dengan aktivitas importasi barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil penelitian menunjukan pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan intelijen strategis pada pengawasan importasi barang. Kendala utama yang menjadi penghalang adalah keterbatasan sumber daya baik faktor manusia dan teknologi pendukungnya. Disamping itu, metode yang digunakan dalam mengelola data intelijen dan kebijakan yang mengatur aktifitas intelijen juga menjadi penghambat kinerja intelijen Bea dan Cukai di Tanjung Priok memaksimalkan tugas dan fungsi Revenue collector, Communicaty protection, Trade facilitator dan Industrial Assistance. Kata Kunci: Kepabeanan, Intelijen Strategis, Revenue collector, Communicaty protection, Trade facilitator, Industrial Assistance.

---

This research is motivated by the potential vulnerability of monitoring the import of goods due to the vital position of the Tanjung Periok port in Indonesia's international trade. The vulnerabilities that arise require an evaluation of supervision carried out from the perspective of strategic intelligence to improve supervisory performance in the future. Using a qualitative approach, this study uses data from interviews with a number of informants related to the activity of importing goods at the Port of Tanjung Priok. The results of the study show that the supervision carried out has not fully implemented the strategic intelligence approach in controlling the import of goods. The main obstacle that becomes a barrier is the limited resources of both the human factor and its supporting technology. In addition, the methods used in managing intelligence data and policies governing intelligence activities also hinder the performance of Customs and Excise intelligence at Tanjung Priok in maximizing the duties and functions of Revenue collector, Communication protection, Trade facilitator and Industrial Assistance. Keywords: Customs, Strategic Intelligence, Revenue collector, Communication protection, Trade facilitator, Industrial Assistance"

"Dalam era otonomi daerah, disadari adanya perubahan-perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama berkenaan dengan pengelolaan sumber ekonomi daerah yang harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dasar masyarakat antara lain pembangunan kesehatan. Paradigma yang dijadikan dasar untuk mengatur mengatur dan mengendalikan kesehatan adalah health for all , atau kesehatan untuk semua, artinya adalah pelayanan kesehatan sebagai jasa publik harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan pada akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan bahwa pelayanan kesehatan telah menjadi barang mewah bagi lapisan bawah masyarakat. Untuk itu penulis melakukan Analisis Kebijakan Pengembangan Puskesmas Swadana Menuju Desentralisasi Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Puskesmas Kramatjati).Desentralisasi pelayanan kesehatan kepada puskesmas yang diikuti dengan adanya pergeseran sumberdaya aparatur dan pembiayaan diharapkan memberikan peningkatan pelayanan masyarakat. Desentralisasi dalam bidang kesehatan mempunyai berbagai potensi yang menguntungkan antara lain memusatkan perhatian kepada masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dapat meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, dapat memperbaiki motivasi staf daerah dan dapat meningkatkan kerjasama intersektoral.Berdasarkan hasil penelitian penulis untuk penguatan puskesmas diperlukan partisipasi Pemerintah Daerah dalam penambahan sarana dan prasarana, subsidi obat yang sangat diperlukan dan menyentuh masyarakat dimana pemberiannya dengan mempertimbangkan jumlah penduduk miskin, jumlah pasien, kondisi ekonomi dan sosial wilayah setempat."

"Kesenjangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia pada umumnya dan di Propinsi Kalimantan Timur pada khususnya merupakan salah satu permasalahan yang terjadi sampai saat ini. Kesenjangan yang terjadi tersebut disamping merupakan warisan sejarah, juga diakibatkan oleh sistim pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini yang lebih bersifat sektoral, sentralistik dan kurang memperhatikan wilayah. Kurangnya percepatan pembangunan diwilayah tersebut diidentifikasi karena kurangnya modal atau investasi sebagai akibat adanya kegagalan pasar dan sekaligus kegagalan pemerintah. Untuk mengatasinya, Pemerintah Pusat mengupayakan percepatan pembangunan melalui pendekatan kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat melalui percepatan dan maksimalisasi perturnbuhan ekonomi. Secara garis besar ada tiga hat yang ditawarkan dalam kebijakan KAPET, yakni : (a) keterpaduan perencanaan dan program antar sektor dan antara sektor pemerintah dan sektor swasta; (b) keterpaduan dalam pelayanan perijinan; dan (c) keterpaduan dalam pemberian insentif-insentif khusus kepada wilayah yang dikembangkan. Mengingat bahwa kebijakan KAPET SASAMBA telah berjalan Iebih dari dua tahun, tetapi belum menunjukkan kinerja yang baik, maka perlu dikaji kembali kebijakan KAPET tersebut, apakah masih cukup efektif dan relevan diterapkan untuk Propinsi Kalimantan Timur. Apalagi dengan telah disyahkannya UU Otonomi Daerah yang akan berlaku efektif tahun 2001, maka kajian tersebut sangat diperlukan. Analisis yang dilakukan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua hal, yaltu analisis perencanaan regional dan analisis kebijakan publik. Dari analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dipandang dari sisi perencanaan, konsep KAPET cukup baik bagi pengembangan suatu wilayah, walaupun dengan catatan-catatan. Apabila dipandang dari aplikabilitas kebijakan, konsep KAPET masih perlu deregulasi, agar kebijakan tersebut cukup efektif dilaksanakan, baik dari sudut keterpaduan insentif terhadap wilayah yang di kembangkan, maupun penyelenggaraannya itu sendirii. Deregulasi juga sangat diperlukan berkaitan dengan terjadinya konflik kebijakan antara konsep KAPET dan UU Otonomi Daerah. Selanjutnya, studi ini juga mengusulkan agar konsep KAPET tetap dapat dilaksanakan dengan "kesepakatan baru" dan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diusulkan. "

"Pelayanan kesehatan tenaga kesehatan merupakan salah satu alternatif meningkatkan pengobatan yang dapat berkontribusi derajat kesehatan dan dewasa ini banyak diminati oleh masyarakat. alternatif diatur dalam Permenkes Penyelenggaraan pengobatan komplementer no 1109 tahun 2007. Kajian ini dilakukan untuk implementasi dan dampaknya terhadap mengetahui perizinan tenaga kesehatan yang melakukan praktek pengobatan alternatif. Desain komplementer penelitian adalah potong lintang dengan pendekatan kualitatif, di 3 Provinsi yaitu Bali(Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan), Jawa Barat(Kota Bandung dan Kabupaten Bandung) dan Jawa Tengah(Kota Semarang dan Kabupaten Kendal). Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan round table discussion (RTD). Informan penelitian adalah tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan komplementer alternatif, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta asosiasi atau organisasi profesi. Analisis dan interpretasi data dengan triangulasi dan analisis Hasil penelitian menunjukkan bahwa perijinan tenaga kesehatan dalam pengobatan komplementer alternatif pelayanan kesehatan ditafsirkan berbeda oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Di sebagian provinsi bahkan belum terimplementasikan. Penafsiran pasal 12 Permenkes No pendidikan terstruktur ayat 1 tentang persyaratan ditafsirkan berbeda oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Di samping itu, organisasi profesi dan rekomendasi profesi pada pasal 13 masih belum jelas karena organisasi profesi belum mempunyai kolegium untuk menilai kompetensi anggotanya. Persyaratan perijinan tenaga kesehatan lebih sulit dibandingkan pengobat tradisional. Selain itu, banyak organisasi profesi yang belum diakui secara resmi dan belum memiliki standar kompetensi serta masih ada asosiasi yang belum terakreditasi. Saran perlu dilakukan revisi pada Permenkes no 1076 tahun 2003, sehingga dapat membedakan dengan jelas kompetensi dan kewenangan pengobatan tradisional akupuntur dan tenaga kesehatannya."