Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, masih substansial. Program desentralisasi dan disparitas tinggi memperburuk kondisi ini. Konsep pembangunan berwawasan kesehatan (Health in All Policies/HiAP) sangat penting untuk menggerakkan upaya lintas sektor secara efektif. Penguatan sistem pelayanan primer, termasuk program promotif, preventif, dan pengurangan risiko penyakit, memerlukan reformasi dalam sistem kesehatan. Peran tenaga kesehatan masyarakat (Kesmas), yang memiliki delapan kompetensi dasar, sangat penting dalam membangun strategi kesehatan masyarakat dan menjalankan intervensi berdasarkan determinan masalah kesehatan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana analisis untuk kebijakan penempatan ASN Tenaga Kesehatan Masyarakat di desa, baik melalui konten, konteks, proses, dan aktor kebijakannya. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sistem kebijakan, metode pengumpulan data melalui telaah kebijakan, wawancara mendalam semi terstruktur, dan FGD, kemudian dilakukan analisis isi (content analysis). Konten Kebijakan meliputi latar belakang, ukuran dan tujuan, serta definisi dalam kebijakan. Konteks kebijakan mempertimbangkan kondisi sosial budaya, dan politik. Proses kebijakan melibatkan sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi, dan disposisi. Aktor kebijakan meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa PDTT, dan organisasi non-pemerintah. Dengan mempertimbangkan keempat aspek kebijakan, penempatan ASN Tenaga Kesmas di desa diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

---

Public health challenges in Indonesia, which is the country with the fourth largest population in the world, remain substantial. Decentralization programs and high disparities exacerbate this condition. The concept of health-oriented development (Health in All Policies/HiAP) is very important to drive cross-sector efforts effectively. Strengthening the primary care system, including promotive, preventive and disease risk reduction programs, requires reform in the health system. The role of public health workers, who have eight basic competencies, is very important in developing public health strategies and implementing interventions based on determinants of health problems. The aim of this research is to find out how the policy for placing ASN Community Health Workers in villages is analyzed, both through content, context, process and policy actors. Using a qualitative descriptive research method with a policy system approach, data collection methods through policy reviews, in-depth semi-structured interviews, and FGDs, then content analysis was carried out. Policy content includes background, measures and objectives, as well as definitions in the policy. The policy context considers socio-cultural and political conditions. The policy process involves resources, communications, organizational characteristics, and dispositions. Policy actors include the Ministry of Health, Ministry of PDTT Villages, and non-governmental organizations. By considering the four policy aspects, Deploying State Civil Servants as Public Health Workers in villages is expected to be able to improve the health status of village communities in a comprehensive and sustainable manner."

"Kesehatan merupakan hak bagi setiap masyarakat yang dijamin oleh undang-undang. Diperlukannnya peranan pemerintah melalui kegiatan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Salah satu bentuk layanan publik yang dapat disediakan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat adalah dengan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Salah satu jenis paket SC BPJS yang disediakan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia yaitu Paket BMHP di Ruang Perawatan. Paket ini berisi beberapa item obat dan BMHP yang digunakan selama perawatan dilakukan. Penerapan kendali biaya dan mutu yang dilakukan akan membuat item obat maupun BMHP yang dipaketkan sesuai dengan kebutuhan sehingga mengurangi jumlah pengembalian dan order tambahan pada paket BMHP di Ruang Perawatan sebagai kebutuhan pasien.

---

Health is a right for every community that is guaranteed by law. The role of government is needed through public service activities in meeting health need. One form of public service that can be provided by government in meeting public health needs is by organizing the National Health Insurance-Indonesian Health Card (JKN-KIS). One type of SC BPJS package at the Universitas Indonesia Hospital is the package in the treatment room. This package contains several drugs item that are used during treatment. The implementation of cost and quality control will make drug items packaged according to needs, thereby reducing the number of returns and additional for package in the treatment room as needed by the patient."

"Banjar municipality's in given public health service still depend on to the balance financial policy, this is because of the limitation of the resource belong to to the city regency it can be seen through the implementation of the balance financial policy hasn't been optimally with the indication of the limitation of the human resources capability,according to the policy. The limitation of the ability in organizing of the natural resources and also human resources depend on the capability of financial statement of the regency it self in carrying out of the local autonomy. The methods of the research used the eksplanation method with the sample selection use the cluster sampling, the sample taken step by step lies on the administration district we can find the public health centre with the simple random sampling. The data is tasted by the Structure Equation Model (SEM) based on the procedure in the methods of successive interval. The proceeds of the research shows that the implementation of the balance financial policy in execution of the dimension local autonomy depend on communication, resource, attitude of the executor and the bureaucracy structure hand by hand or individually can be influence toward the development of public health service followed by the structure of bureaucracy, resource and communication."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan bentuk kelembagaan RS Pasar Rebo dari Unit Swadana menjadi PT terhadap pelayanan rumah sakit. Perubahan akan dilihat melalui tingkat pemanfaatan sarana, tingkat efisiensi dan mutu pelayanan serta tingkat kunjungan pasien.Metode yang digunakan adalah statistik nonparametris untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel yang berkorelasi. Alasan dari penggunaan statistik nonparametris karena distribusi data tidak normal (asymetris). Analisis data menggunakan uji Wilcoxon Match Pairs (WMP) dengan bantuan SPSS. Alasan dari penggunaan uji WMP karena uji ini dapat membuat penilaian tentang ?lebih besar dari" antara dua perbedaan dalam masing-masing sarnpel yang berkorelasi, juga dapat membuat penilaian antara dua skor yang berbeda yang timbul dari setiap dua sampel yang berkorelasi.Hasil yang didapatkan adalah secara keseluruhan berdasarkan variabel tingkat pemanfaatan sarana, tingkat efisiensi dan mutu pelayan tidak ada perbedaan secara signifikan. Perbedaan terjadi pada beberapa indikator dari 3 variabel. Pada instalasi rawat inap terdapat 2 perbedaan yang meningkat, 2 perbedaan yang menurun dan 8 tidak ada perbedaan. Pada kunjungan di instalasi rawat jaian, pasien Askes meningkat di 10 klinik, rnenurun di 1 klinik dan tetap di 6 klinik. Pasien Karyawan meningkat tidak ada, menurun di 8 klinik dan tetap di 9 klinik. Pasien DKK meningkat di 4 klinik, menurun tidak ada dan tetap di 13 klinik. Pasien Kartu Sehat meningkat di 15 klinik, menurun tidak ada dan tetap di 2 klinik. Pasien Jaminan Perusahaan meningkat di 13 klinik, menurun tidak ada dan tetap di 6 klinik. Pasien umum meningkat tidak ada, menurun di 14 klinik dan tetap di 6 klinik. Selain itu, secara bermakna ada perbedaan dalam tingkat kunjungan seluruh pasien di Klinik Mata serta Klinik Gigi dan Mulut."

"Perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) dari Yayasan ke Perseroan Terbatas menimbulkan berbagai macam pro dan kontra. Argumentasi yang muncul diantaranya adalah perubahan benluk badan hukum akan membawa dampak pada perencanaan operasional dan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin. Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin dinilai akan menurun dimana akses keluarga miskin akan semakin sulit, karena tarifnya tidak terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan bentuk badan hukum RSHJ terhadap pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Penelitian yang dilakukan berikut ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan melakukan analisa data kualitatif dan data kuantitatif. Rancangan penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan melihat perbandingan data pelayanan pasien JPK-Gakin RSHJ Tahun 2004 sampai dengan 2006. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan mentelaah dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian adalah : (1) Data primer yang diambil dari dokumen/arsip Profil atau Gambaran Umum RSHJ, (2) Data primer dokumen/arsip RSHJ untuk data Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2004. (3) Data primer dokumen/arsip akte pendirian PT RSHJ No. 71 - No. 73 tahun 2004. (4) Data primer dokumen/pedoman Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis JPK - Gakin Tahun 2003 (5) Data primer wawancara mendalam baik dengan pihak manajemen untuk pengambilan data perubahan bentuk badan hukum RS Haji Jakarta dan (6) Pihak Sub-Bagian JP3 untuk pengambilan data pola pelayanan kesehatan kepada pasien JPK-Gakin, (7) Wawancara dengan pasien JPK-Gakin untuk mengetahui akses pasien JPK-Gakin pada fasilitas pelayanan kesehatan. Data sekunder diambil dari catatan rekam medik pasien JPK-Gakin yang telah direkapilutasi dalam bentuk laporan kegiatan pelayanan pasien JPK-Gakin RS Haji Jakarta dari tanggal 1 Januari 2004 sampai denan 31 Desember 2006. Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu, bentuk badan hukum yang tepat adalah Perseroan Terbatas. Tidak terjadi perubahan pada visi-misi, tujuan utama, status dari RSHJ. Tetapi terjadi perubahan struktur organisasi RSHJ. Untuk variabel kriteria pasien,prosedur penerimaan, jenis dan fasilitas pelayanan tidak texjadi perubahan karena bentuk badan hukum RSHJ. Temyata tidak terdapat kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang disebabkan perubahan bentuk badan hukum, dimana dapat dilihat dari pola pembiayaan kepada pasien JPK-Gakin oleh pihak RSHJ dari tahun 2004 - 2006 meningkat Serta dari laporan pemanfaatan pelayanan kesehatarl pasien JPK-Gakin tahun 2004 - 2006 yang meningkat.

---

The Change of Legal Entity from shape of foundation to public company at Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) create pros and cons. One of the argumentation is the creation of organizational planning and the health care services for poor society. The quality of health care services for poor society is estimated te be decline due te high cost of services.

This research was done to find the impact of the change of legal entity at RSHJ to health care services for poor society. This is an analytical description research, with supported by analytical review for qualitative and quantitative data. Research taken by analytical concept. Quantitative research was done by comparing the data of health services provided to poor society after the year of 2004 and before the year of 2006. Qualitative research was done by interview and reviewing document.

The primary data for this research was taken by many of data : (1) the profile RSHJ document, (2) the data of domestic government Propinsi DKI Jakarta No. 13, 2004, (3) document charter esthablisment public company RSHJ No. '71 - No. 73 2004, (4) document ?Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK - Gakin) 2003? (5) Primary data is for the change of legal entity was taken by interview with the management of RSHJ, ), (6) data for the design of health care services for poor society (JPK-Gakin) was taken by the interview with management of Jaminan Pihak ke-3 (JP3) and (7) is primary data to know the access of health care services for JPK-Gakin was taken by the interview from patient of JPK-Gakin. Secondary data is the recapitulation of journal medical print for the patient JPK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006.

The result from many variable show : the right legal entity for RSHJ is public company. There is no change's of vision - mission, main goals and status of RSHJ. But there is a change's of organization structure in RSHJ. There is no change's for variable patient criteria, health care service procedures, type and facility of service because of the change of legal organization. For the fee of service there is the change's because of change of legal organization, it was see from RSHJ financing pattem for the patient in the year 2004 - 2006, in this financing pattern it was the rise of total account from the year 2004 until 2006.It can see also from the recapitulation of journal medical print for the patient JPK- Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006."