Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas masalah Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah bagi siswa siswi penghayat Kepercayaan. Tema ini penting untuk dikaji karena masih banyak sekolah yang belum memberikan mata pelajaran “Pendidikan Kepercayaan” karena berbagai alasan seperti belum adanya perangkat pendukungnya dan adanya pandangan pendidikan Kepercayaan ini bukan merupakan “Pendidikan Agama” sebagaimana di atur dalam perundang-undangan. Data dalam tulisan ini diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2016. Adapun penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawacara dan studi pustaka terhadap dokumen terkait dengan topik penelitian. Riset ini dilakukan di Kabupaten Cilacap dengan pertimbangan di daerah ini terdapat sekolah-sekolah yang telah memberikan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME bagi peserta didiknya. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan perpektif Hak Asasi Manusia. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat 14 sekolah mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas yang telah memberikan layanan pendidikan tersebut. Dalam pelaksanaannya mereka bekerjasama dengan MLKI Cilacap dalam hal penyediaan guru, materi, silabut, KIKD dan soal-soal tes. Hal ini merupakan gambaran pemenuhan hak dasar bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya"

"Surat kabar harian maupun mingguan yang terbit di Indonesia seringkali memiliki berita dan artikel yang menarik dan bisa menambah wawasan bagi pembacanya. Namun seringkali pula berita ataupun artikel yang menarik tersebut hanya kita butuhkan dalam sehari saja. alangkah baiknya apabila berita ataupun artikel-artikel tersebut dikumpulkan, dan dikliping dalam suatu topik tertentu agar pada suatu saat nanti apabila informasi tersebut dibutuhkan dapat kita dapatkan dengan mudah. Kegiatan mengkliping inilah yang dilakukan oleh CSIS (Centre for Strategic and International Studies). Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan CSIS diketahui bahwa, lembaga berskala nasional dan internasional yang terletak di jalan tanah abang Jakarta Pusat ini, dari tahun 1971 sampai dengan sekarang (47 tahun-sekarang) melakukan kegiatan mengkliping surat kabar dan telah mengoleksi sedikitnya 10.000 ribu judul kliping. Dan berdasarkan observasi dan wawancara diketahui pula bahwa metode atau sistem yang digunakan untuk membuat kliping di CSIS adalah dengan metode ordnere. Selain itu, kliping yang telah disusun tadi dibuatkan indeksnya dalam buku tersendiri agar memudahkan pembaca dalam mencari topik yang mereka inginkan. Dengan adanya koleksi kliping di CSIS ini bisa menjadi penunjang yang sangat penting untuk kegiatan penelitian bagi para peneliti di CSIS maupun masyarakat umum lainnya."

"Pendidikan merupakan titik sentral bagi pembangunan manusia. Berbagai indikator di tingkat internasional menempatkan pendidikan sebagai salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan. Sejak tahun 1994, pemerintah Indonesia telah menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan target partisipasi sekolah untuk SMP/MTs mencapai 90 persen, paling lambat pada tahun 2008. Tahun 2000, pemerintah Indonesia menandatangani MDGs, berkomitmen untuk menyediakan pendidikan dasar untuk semua dengan target menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar. Pada tahun 2005, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional menargetkan bahwa pada tahun 2009, APM SD/MI mencapai 94% dan 75,5% untuk SMP/MTs.Pada kenyataannya, pencapaian pembangunan pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Kesenjangan antara target partisipasi sekolah yang dibuat pemerintah dan MDGs dengan pencapaian realistiknya masih besar. Selain itu, persoalan kesejangan pencapaian pendidikan juga terjadi antardaerah perdesaan dan perkotaan serta antara penduduk kaya dan penduduk miskin.Mengacu pada permasalahan kesenjangan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hal-hal apa saja yang membuat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs masih jauh dari target yang dibuat pemerintah dan target MDGs; dan (2) apakah ada perbedaan interaksi antara sekolah dan kawasan (kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pendidikan dasar di Indonesia.Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder untuk menjawab pertanyaan dasar tersebut. Data dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel 2002 dan SPSS for Windows Release 11.00. dengan aplikasi analisis regresi metode enter, analisis jalur dan analisis faktorial dengan metode General Linear Model. Dilakukan uji asumsi, seperti uji normalitas sebaran, uji linierit uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas, terhadap data-data penelitian. Unit analisisnya adalah kabupaten/kota, dengan jumlah sampel sebanyak 320.Untuk menjawabi pertanyaan pertama, variabel independen yang diuji terkait dengan faktor sosial/keluarga dalam penelitian ini mencakup (1) faktor pendidikan orang dewasa yang diukur melalui melek huruf laki-laki dan perempuan, (2) faktor ekonomi yang diukur melalui persentase pengeluaran untuk pendidikan dan persentase perempuan dewasa bekerja, dan (3) faktor kesehatan anak yang diukur melalui prevalensi balita kurang gizi. Sedangkan variabel yang terkait dengan faktor sekolah yaitu (1) faktor guru yang diukur melalui rasio murid-guru dan (2) jumlah sekolah yang diukur melalui rasio murid-sekolah. Variabel dependennya adalah partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua, variabel independennya adalah partisipasi sekolah: SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan fixed factors adalah kawasan dan sekolah. Kawasan dan sekolah diperlakukan sebagai dumy variable. Dalam penelitian ini, terdapat enam hipotesis penelitian yang diuji.Penelitian ini berhasil menyimpulkan empat temuan mendasar. Pertama, hasil analisa data menunjukkan bahwa secara umum faktor-faktor yang ada di masyarakat/keluarga merupakan faktor yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs. Faktor sekolah hanya berpengaruh terhadap partisipasi sekolah pada pada jenjang SMP/MTs. Secara lebih spesifik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI yaitu (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki dan perempuan), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan) dan (3) faktor kesehatan anak pada usia 0-5 tahun (balita kurang gizi). Sedangkan partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).Kedua, hasil analisa data menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang nyata antara sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) dan kawasan (Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar.Partisipasi sekolah pendidikan dasar baik untuk SD/MI maupun SMP/MTs, di Indonesia Barat lebih tinggi partisipasi sekolahnya daripada di Indonesia Timur.Ketiga, kawasan Indonesia Timur menghadapi tantangan yang lebih besar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pendidikan dasar, seperti melek huruf orang dewasa, pengeluaran untuk pendidikan, balita kurang gizi dan rasio murid terhadap sekolah, daripada Indonesia Barat.Keempat, partisipasi sekolah pendidikan dasar pada jenjang SD/MI sudah mendekati target pemerintah dan MDGs. Akan tetapi, partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs masih jauh dari target pemerintah dan MDGs.Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi sekolah pendidikan dasar antara lain (1) perlunya upaya untuk perbaikan tingkat keberaksaraan penduduk dewasa, (2) penanganan gizi buruk balita, (3) memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi perempuan, (4) segera merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN/APBD, (5) melakukan amandemen terhadap UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal-pasal yang kontradiktif dengan semangat sumber hukum nasional tertinggi yaitu UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 dan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan (6) perlunya penambahan guru dan sekolah untuk SMP/MTs.

---

Education constitutes a fundamental and key element for human development. Various development indicators at the international level have put education as one of the main key for achieving a great success of development. Since 1994, the government of Indonesia has proclaimed the nine years compulsory basic education program. This program targeted to achieve 90% of school participation rate for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2008. In 2000, the government of Indonesia has signed the MDGs agreement, committed to ensure that, by the year 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling. In addition, in 2005, strategic planning of National Department of Education has targeted to achieve 94% as the net school participation rate for elementary school (SD/MI) and 75, 5% as for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2009.By seeing in its realization achievement, however, the achievement of education development in Indonesia is still far away from its planned targets. The gab between planned school participation rate target of the government and the MDGs and the real achievement in the field is significantly huge. Moreover, the problem of gab in education achievement is also significantly found between rural and urban areas as well as between the rich and the poor communities throughout Indonesia. With regard to the problem of gab in education achievement and its progress as explained above, this study has two main research questions. It aims to know (1) what factors that influence the school participation rate of basic education: SD/MI and SMP/MTs, that is considered still hard to meet with the planned rate of government and MDGs targets; and (2) is there found a different interaction between schools and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors influence on school participation rate of basic education in Indonesia.Researcher applies a quantitative approach and secondary data analysis to answer these research questions. Researcher uses a computer program of Microsoft Excel 2002 and SPSS for Windows Release 11.00 to analyze the data. It applies enter method-regression analysis, path analysis and general linear model-factorial analysis for statistical analysis.Assumption examination tests were made prior to statistical variables- analysis, they are such as normality distribution test, linearity test, heteroscedasticity test and multicolinearity test. Unit of analysis was regency/city, with 320 samples.The independent variables, in which were tested, as to answer the first main research question, were related to social/family factors. It includes (1) adult education factor that was measured by male and female literacy, (2) economic factor that was measured by percentage of family's expenditure for education and percentage of women in labor force, and (3) children's health factor that was measured by prevalence of malnourished children under five. The variables that are related to school factors include (1) teacher factor that was measured by student-teacher ratio and number of school that was measured by student-school ratio. The dependent variables were school participation rate of SD/MI and SMP/MTs. To answer the second main research question, the independent variable was school participation rate of SD/MI and SMP/MTs, whereas the fixed factors were regions (West Indonesia and East Indonesia) and schools (SD/MI and SMP/MTs). Regions and schools alike were treated as dummy variables. There were six hypothesis were tested within this research.As results, this research has successfully concluded about four main findings. The first finding, the result of data analysis indicated that, in general, the social or family factors constitute determinant factors that have significant influence on school participation rate of basic education, both for SD/MI and SMP/MTs. While, school factor only influences on school participation rate for SMP/MTs. Specifically, factors that influence on school participation rate of basic education for SD/MI include (1) adult education factor (male and female literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education) and (3) children's health factor under five (malnourished children under five prevalence). While, the school participation rate of basic education for SMP/MTs was influenced by (1) adult education factor (male literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education), (3) teacher factor (student-teacher ratio) and (4) number of school factor (student-school ratio).The second finding, the result of data analysis shown that there was a real interaction found between schools (SD/MI and SMP/MTs) and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors that influence on school participation rate of basic education in Indonesia. The school participation rate of SD/MI and SMP/MTs was where the West Indonesia region was higher than the East Indonesia region.The third finding discussed that compared to West Indonesia region; the East Indonesia region has been facing a higher challenging relating to determinant factors that influence on school participation rate of basic education, such as, adult literacy rate problem, family's expenditure for education problem, malnourished children under five problem, and student-school ratio problem, than West Indonesia region has.The fourth finding indicated that the school participation rate of basic education for SD/MI was currently closed to the planned government's and MDGs targets. However, the school participation of basic education for SMP/MTs was considered significantly still far away from the planned governments and MDGs targets.Several recommendations considered to improve the school participation rate of basic education in Indonesia include: (1) improve literacy program for adult, (2) improve malnourished children under five program, (3) extend working and business opportunity and access for women, (4) increase and immediately realize the education budget of 20% in national and regional budget, (5) amendment of law No. 20/2003 concerning about the national education system, and (6) increase number of teacher and school for SMP/MTs."

"Remaja, masa dimana individu berkembang dan mengalami proses perubahan dari anak-anak menuju dewasa, yang ditandai oleh tanda-tanda menuju kematangan seksual dan mengalami perubahan dan perkembangan fisiologis dan psikologis, serta merupakan situasi transisi dan pencarian identitas tentang siapa aku. Pengaruh diluar dirinya bisa merubah sikapnya. Remaja putus sekolah secara individu sama dengan remaja lainnya yang mempunyai keinginan, harapan dan kebutuhan serta potensi, tetapi karena suatu sebab, baik dari dalam diri maupun dari luar dirinya tidak bisa sekolah atau melanjutkan sekolah formal.Pola pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Negara Cibabat Cimahi merupakan kegiatan atau program pelayanan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku individu atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, bimbingan dan pelatihan yang dilakukan diluar sekolah formal. Unsur yang mencakup pendidikan non formal adalah; objektif atau tujuan belajar, karakteristik pelajar, pengorganisasian, metodologi belajar dan kontrol. Bentuk bimbingan dan pelatihan yang dilaksanakan ialah bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan. Semua kegiatan dan program belajar mengajar ini salah satunya ditujukan dalam rangka meningkatkan keterampilan sosial remaja putus sekolah.Keterampilan sosial adalah, kemampuan untuk menciptakan hubungan-hubungan sosial yang serasi dan memuaskan, mengadakan penyesuaian yang tepat terhadap lingkungan sosial, memecahkan masalah sosial yang dihadapi serta mengembangkan aspirasi dan menampilkan dirinya. Ciri individu yang memiliki keterampilan sosial; bertanggung jawab, mentaati peraturan, menerima dan menghargai orang lain dan diri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, disiplin, mengetahui tujuan hidup dan mampu membuat keputusan, melalui pendidikan diharapkan keterampilan sosial dapat tumbuh dan meningkat pada remaja putus sekolah.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola pendidikan non formal remaja putus sekolah di Panti Sosial Bina Remaja Taruna Negara dalam meningkatkan keterampilan sosial peserta didiknya, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya.Penelitian bersifat studi evaluatif, menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini tidak bermaksud membuat generalisasi, tetapi melakukan studi evaluatif di salah satu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan pendidikan non formal.Hasil penelitian menunjukkan, pola pendidikan yang dapat meningkatkan keterampilan sosial remaja putus sekolah, adalah ; objektif belajar untuk memberikan keterampilan sosial dan keterampilan kerja sebagai salah satu yang menimbulkan minat dan semangat siswa dalam mengikuti kegiatan. Pengorganisasian siswa kedalam sistem kelompok wisma dan kepengurusan siswa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa saling berkomunikasi, beradaptasi dan disiplin serta menumbuhkan rasa tanggung jawab. Metoda belajar praktek kerja perorangan memberikan kesempatan siswa menyalurkan hasrat, menunjukkan potensi diri dan tanggung jawab serta kemandirian.Temuan penelitian menunjukkan, terdapat remaja putus sekolah yang memiliki keterampilan sosial yang baik. Ternyata hal itu terjadi selain karena pola pendidikan dari lembaga, juga karena motivasi siswa mengikuti bimbingan dan pelatihan sebagai kebutuhan dan sarana belajar untuk bekal hidup, latar belakang kehidupan yang relatif tetib dan mampu mengetahui serta menentukan tujuan hidup, kemampuan menerima orang lain dan diri sendiri sebagai pendorong tersalurkannya hasrat dan mengeksploitasi potensi dirinya. Kepercayaan yang diberikan oleh teman dan pembina kepadanya menambah kepercayaan diri.Remaja putus sekolah yang kemampuan keterampilan sosialnya kurang, ternyata motivasi mereka mengikuti kegiatan bimbingan dan pelatihan karena dorongan kewajiban sebagai siswa dan melaksanakan tugas sebagai pengurus siswa, serta menghindari sanksi, bukan atas dorongan kebutuhan dirinya. Merasa selalu diperhatikan orang lain dan menganggap kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai beban bagi dirinya, membuat sikap yang ditampilkannya tidak spontan dan tidak wajar. Dengan adanya beban tersebut maka remaja putus sekolah tersebut terhambat peningkatan kemampuan keterampilan sosialnya.Pelaksanaan pola pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan remaja, mendorong terciptanya kondisi yang memungkinkan meningkatnya keterampilan sosial pada remaja putus sekolah. Dengan dasar tersebut maka perlu dilakukan perbaikan serta penyempurnaan pelaksanaan pola pendidikan non formal di PSBR, khususnya metoda belajar materi bimbingan sosial kelas dan pelaksanaan kontrol serta komunikasi antar pelaksana kegiatan, yang mengarah kepada penyaluran minat dan bakat dalam rangka pengembangan potensi diri remaja putus sekolah, yang pada gilirannya mampu meningkatkan keterampilan sosial remaja putus sekolah dengan baik."

"Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan. Menurut undang-undang ada dua lembaga pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama bagi para pemeluk agama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang tidak beragama Islam. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan sangat penting, dan berguna untuk mendapatkan bukti otentik yang dapat menjelaskan tentang perkawinan tersebut Serta bukti pengakuan dleh Negara. Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan maka akan menimbulkan masalah terhadap status perkawinan, status anak yang dilahirkan dan status harta bersama.Dalam Kenyataannya para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dengan mudah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan sipil. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mengenai penafsiran ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kegercayaannya itu. Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan agamanya dan kepercayaannya adalah kepercayaan terhadap agamanya tapi ada yang berpendapat bahwa kata agama dan kepercayaannya merupakan dua kata yang terpisah.Untuk mencari pemecahan masalah ini upaya hukum yang dapat dilakukan hingga saat ini dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan/Persetujuan/Dispensasi. Sedangkan bagi mereka yang telah terlanjur menikah tapi permohonan pencatatan perkawinannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara."