Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6361 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Alif Hikham Fikri
"Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan luas lautannya mencapai 74% dari luas wilayahnya. Selain itu, Indonesia juga diberkati oleh kekayaan laut berupa hasil tangkapan ikan yang sangat besar"
Jakarta: Seskoal Press, 2019
023.1 JMI 7:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sugeng Heriyanto
"Angkatan laut di dunia memiliki peran yang bersifat universal. Demikian juga tni angkatan laut memiliki beberapa peran, salah satunya adalah peran tni dalam mengembangkan budaya maritim, yaitu peran diplomasi."
Jakarta: Seskoal Press, 2019
023.1 JMI 7:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Erfandy Muhammad
"Indonesia adalah negara maritim dengan potensi pertumbuhan ekonomi. Mengembangkan negara maritim berhubungan dengan pelabuhan sebagai infrastruktur pendukung aktivitas utama. Baik penumpang dan kargo akan menggunakan pelabuhan sebagai gerbang untuk melakukan perjalanan melalui laut. Namun, Indonesia belum memaksimalkan potensi wilayah pelabuhan. Pelabuhan memiliki banyak infrastruktur khusus untuk mendukung kegiatannya, dikelilingi oleh aspek kewirausahaan seperti area komersial dan rumah tempat tinggal. Permintaan untuk pengiriman barang dan perjalanan penumpang meningkat setiap tahun, sementara area pengembangan infrastruktur tidak banyak tersedia di Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Interkoneksi antara semua faktor ini perlu divisualisasikan sebagai alat pemahaman bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan perencanaan pengembangan pelabuhan yang lebih baik. PORTANOVA menggunakan metode Serious Simulation Gaming untuk mewakili situasi nyata di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dan mengubahnya menjadi permainan yang komprehensif untuk membantu pemangku kepentingan meninjau efektivitas rencana mereka berdasarkan area yang tersedia dan hasil yang dihasilkan dari setiap kegiatan. Pemain akan mensimulasikan peran dengan tanggung jawab dan kendala tertentu. Permintaan dan acara historis disediakan untuk melihat apakah pemain memiliki inovasi dalam mengembangkan infrastruktur di sekitar area pelabuhan. PORTANOVA dihasilkan sebagai alat pengambilan keputusan untuk menerapkan strategi perencanaan yang lebih baik untuk pengembangan pelabuhan yang ada dan yang akan dibangun.

Indonesia is a maritime country with potential economic growth. Developing a maritime country is related to port infrastructure as the support for any port activities. Both passenger and cargo will use port as the gate to travel by sea. However, Indonesia has not yet maximized port area potential. Port has many specific infrastructures to support its activities, surrounded by entrepreneurial aspect such as commercial area and residential home. Demand for cargo shipping and passenger travelling are increasing every year, while the area of developing infrastructure area is not much available on Jakarta as the main city of Indonesia. Interconnection between all these factors need to be visualized as a tool of comprehension for stakeholders to make the better port improvement planning decision. PORTANOVA is using Serious Simulation Gaming method to represent real situation in PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk and convert it to a comprehensive game to help stakeholders review their plan effectivity based on available area and throughput generated from each activity. Player will simulate a role with specific responsibility and constraints. Historical demand and event are supplied to see if player has innovation towards developing infrastructures around port area. PORTANOVA resulted as a decision-making tool to implement better planning strategy for existing and new port development."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adityo Nugroho
"Perwujudan poros maritim dunia menjadi bukti bahwa Indonesia adlah negara maritim yang besar dan digdaya. Namun dalam perjalannya masih penuh dengan berbagai dinamika dan tarik marik antar kepentingan kelompok tertentu."
Jakarta: Seskoal Press, 2019
023.1 JMI 7:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Edward Tanudjaya
"Sektor kelautan atau maritim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Eropa. Dari kacamata sejarah, tentu tidak dapat dilupakan peranana para penjelajah laut dari beberapa negara Eropa yang berupaya mencari "dunia baru" yang hasilnya beragam, namun sangat menentukan masa depan Europa bahkan dunia. Di masa kinipun sektor kelautan juga memegang peranan penting di berbagai sektor kehidupan."
2006
JKWE-II-3-2006-138
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Anhar Gonggong
"Selama ini kita telah memunggungi laut. Istilah memunggungi itu bermakna: diabaikan alias tidak dipedulikan, tidak dipentingkan. Karena alam-geografis negara kita ini terdiri dari pulau-pulau yang justru dihubung-persatukan oleh air, yaitu laut dan sungai. selama ini, tampak bahwa tanah dalam arti darat, dianggap lebih penting dari air dalam arti laut-sungai. Dalam topik yang diberikan kata budaya yang dikaitkan dengan maritim – budaya maritim. Dengan berdasar tersebut, dihubungkan dengan PMD (Poros Maritim Dunia), yang terdiri dari: 1) Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), 2) Pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut, 3) Tata kelola dan kelembagaan laut, 4) Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, 5) Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, 6) Budaya bahari, dan 7) Diplomasi maritim. PMD itu, tidaklah cukup untuk disosialisasikan di dalam negeri, karena tidak hanya akan menyangkut penataan aspek-aspek di dalam negeri, melainkan terutama juga akan berkaitan dengan negara-negara lain. Sekarang, kita harus mengacu kepada Perpres, yaitu yang berkaitan dengan tujuh aspek-pilar yang harus menjadi perhatian utama untuk mengembalikan budaya maritim Indonesia. Strategi yang penting untuk menghadapi masa depan, selain strategi dalam bidang pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut, adalah pembangunan dan pengembangan industri di bidang maritim."
Jakarta: Seskoal Press, 2020
023.1 JMI 8:2 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Surya Wiranto
"Indonesia pada masa lampau memiliki pengaruh yang sangat dominan di wilayah Asia Tenggara dan bahkan seluruh Wilayah Asia, terutama melalui kekuatan maritim besar di bawah Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Majapahit. Indonesia memiliki keunggulan aspek budaya Maritim bentukan alamiah dari sejak dahulu bahkan sebelum konsep Indonesia lahir. Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut hampir semua provinsinya memiliki wilayah perairan, kondisi geografis yang demikian menjadikan Indonesia negara Maritim. Jayanya maritim Indonesia perlu menjadi penyemangat dalam mendukung Pertahanan Maritim Indonesia. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Budaya maritim Indonesia merupakan salah satu poin kebijakan dalam lima pilar pembentukan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Budaya maritim menjadi dasar dalam pembentukan elemen elemen pertahanan maritim di Indonesia. Budaya maritim yang kuat akan membentuk pertahanan maritim yang kuat."
Jakarta: Seskoal Press, 2020
023.1 JMI 8:2 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Edwin Anggadinata Wirtadjaja
"
Dalam kegiatan perdagangan nasional dan internasional yang semakin berkembang
menjadikan pengangkutan barang melalui laut memegang peranan yang penting dalam
penyelenggaraan pengangkutan laut, pengangkutan barang melalui laut melibatkan
banyak pihak. Pencarter Kapal dan Pemilik Kapal merupakan suatu pihak yang selalu
ada di dalam perjanjian carter kapal. Perjanjian carter kapal memegang peranan penting
dalam mengatur mengenai tanggung jawab kedua belah pihak pada keseluruhan proses
pengangkutan. Termasuk pula kewajiban pihak-pihak yang terkait, seperti tindakan apa
saja yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh nakhoda. Berkaitan dengan penulisan
hukum yang dilakukan, ketika timbul permasalahan mengenai tindakan nakhoda yang
melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak mengikuti perintah pencarter
kapal, maka para pihak harus merujuk pada perjanjian carter yang digunakan serta
peraturan perundang-undangan terkait. Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yang menitikberatkan pada data
sekunder dan data kepustakaan sebagai sumber utama serta hukum positif yang berlaku, antara lain konsep-konsep pengangkutan laut, teori-teori tanggung jawab para pihak dalam perjanjian carter, serta Hague Visby Rules 1968 dan Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang.

ABSTRACT
The carriage of goods by sea in national and international scope nowadays is rapidly
growing as a result of commercial business that is also developing. There are many
parties involve in the process. In most of the charterparty, shipowener and charterer
were existed. The charterpary itself holds a significant part of the whole process, as it
stipulates both parties’ responsibilities and the ship’s master duty within the agreement.
In relation with this project, when there is a problem arising out of tort by the master,
then the shipowner and the charteret must refer to the charterparty and to the prevailing
laws. The method of this final project is a normative juridical, which emphasize on the
secondary data and literature study as its primary source and also the governing law and regulation. These data would be in the form of concepts in shipping law, responsibilities and liabilities of parties within charterparty theories, as well as Indonesian Commercial Code and the Hague Visby Rules 1968."
2013
T35293
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erna Widjajati
"Dalam mengkaji masalah penahanan kapal, dilihat dari segi Hukum Indonesia dan hukum lain, khususnya hukum Common Law, diusahakan menemukan kesamaan dan perbedaannya, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam usaha perencanaan dan pembentukan hukum maritim di Indonesia.
Masalah ?penahanan kapal' hukum Indonesia yang menganut sistem Civil Law ternyata berbeda dengan sistem Common Law yang banyak diikuti oleh konvensi Internasional, tetapi dengan adanya konvensi untuk unifikasi peraturan penahanan kapal (arrest kapal) dapat diakomodasikan dalam Hukum Acara Perdata Nasional.
Jika diperhatikan ketentuan beberapa negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, prosedur tuntutan terhadap penahanan kapal agak berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem Common Law, terutama mengenai jenis-jenis klaim yang dapat menimbulkan tuntutan terhadap penahanan kapal.
Praktek di Pengadilan Negeri eksekusi terhadap hipofik kapal sama dengan eksekusi hipotik tanah (barang tidak bergerak) karena menggunakan Pasal 224 HIR jo 195 HIR sampai dengan 200 HIR dan tidak menggunakan Pasal 559 - 599 Rv.
Apabila dibandingkan, praktek pelaksanaan arrest kapal sebagai sita jaminan di Indonesia dilakukan oleh juru sita dengan menyampaikan penetapan Ketua Pengadilan kepada Nahkoda dan Syahbandar di mana kapal tersebut ditahan, oleh karena itu prosedur sita terhadap kapal, baik sita jaminan atau sita eksekusi, agak berlarut-larut, sedangkan menurut sistem hukum Common Law, prosedur untuk menahan kapal sejak diajukan aplikasi permohonan hanya memakan waktu tiga hari, dan tergugat baru dapat melepaskan kapalnya setelah menyerahkan sejumlah uang jaminan sebesar utang yang dituntut kepada pengadilan.
Dalam tulisan ini, Penulis mengkaji masalah penahanan kapal, berturut turut penahanan kapal Joharmanik I dan II dan selanjutnya penahanan kapal Niaga XXXI, serta perkara perdata antara Ambach Marine Ltd. sebagai penggugat dan PT Pelayaran Badra Samudra Antar Nusa sebagai Tergugat yang menyangkut di dalamnya sita jaminan dan eksekusi atas kapal. Dalam permohonan Peninjauan Kembali PT Pelayaran Badra Samudra Antar Nusa sebagai Penggugat dan Hima Shipping (PTE) Ltd sebagai Tergugat."
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>