Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis tentang startegi gender di tiga partai politik terbesar yang mendominasi legislatif periode 2009-2014 yaitu partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukan beberapa temuan yang dapat direfleksikan untuk perjalanan menghadapi pemilu. pertam, ketiga partai menyumbang jumlah kursi perempuan paling banyak di parlemen nasional. kedua, sebagai partai-partai dominan melalui fraksi-fraksinya di legislatif, ketiganya tidak memperlihatkan adanya ketentuan menyangkut bagaimana kebijakan dan strategi partai politik dalam upaya mewujudkan keadilan gender , dan tidak ditemukan strategi pengarusutamaan gender dalam partai politik . ketiga, strategi yang hadir dalam institusi partai hanya berwujud Departemen Perempuan sebagai women focal point. diluar itu, strategi peningkatan representasi perempuan yang berdasarkan atas keadilan, kesetaraan, dan ekuitas gender pun absen."

"As the majority in this country, the Moeslems have an important role in determining who and what party will win the uocoming general election this year and then lead this country for the next five years...."

"Perseteruan antara Presiden dan DPR RI, DPRD dan gubernur perlu dicermati secara seksama. Pada tataran partai politik (parpol) terjadi komunikasi politik. Namun, terkadang terjadi distorsi komunikasi, manipulasi, dan korupsi informasi yang menjurus pada kebuntuan dan stagnasi komunikasi. Hal tersebut terjadi karena komunikasi politik tidak dibangun dengan fondasi kepercayaan, dukungan, dan keterbukaan antara elite politik dengan rakyat. Padahal ketiga pondasi tersebut sangat penting dalam rangka membangun komunikasi yang manusiawi, termasuk komunikasi politik dalam perspektif demokratis. Pemilihan umum yang diharapkan mampu menjadi wahana demokratisasi mulai diwarnai bermacam kecurigaan dan perseteruan. Dalam situasi kebuntuan dan stagnasi komunikasi, lantas partisipasi politik seperti apa yang dapat diharapkan dari rakyat? Untuk menghadapi kondisi kebuntuan komunikasi dan partisipasi politik harus dilakukan perubahan pada tataran moral dan perilaku politik. Peran dan tanggung jawab sesungguhnya lebih berada pada partai politik yang memiliki perangkat untuk melakukan artikulasi dan mengakomodasi kepentingan rakyat sebagai konstituennya…. "

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"Tesis ini membahas strategi politik Partai Demokrat dalam memenangkan pemilu 2009, hal tersebut berkaitan dengan kebijakan partai yang menyangkut internal dan eksternal. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tekhnik pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi melalui buku, majalah, jurnal maupun Koran.Hasil penelitian ini menyarankan agar Partai Demokrat menjadi kekuatan strategis dalam menyalurkan aspirasi melalui kebijakan eksternal yang bersifat pembangunan sosial sehingga gap yang terjadi antara partai dan masyarakat menjadi lebih dekat, efek lainnya adalah dalam rangka pemenangan pada pemilu 2009; Kebijakan internal partai sebagai bagian konsolidasi adalah merupakan keharusan dalam menciptakan keteraturan dan keseimbangan partai sebagai partai modern. program-program Partai masih berorientasi dalam pemenangan pemilu saja belum mengarahkan pada penguatan masyarakat; pembangunan nasional dari Partai Demokrat ternyata selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Demokrat seharusnya sebagai mitra strategis untuk pembangunan nasional di Indonesia.

---

The study of this thesis focuses on political strategic of democrat party in winning the general election in 2009, and its related to the party policy both of internal and eksternal. This research applies qualitative method with case study approaching. Information collecting technic with in-depth interview, documentation study from books, magazines, journal and news paper.The result of this research is suggesting democrat party to be the strategic power in conducting the aspiration with eksternal policy on social development to close the gap between party and society. The other effect is to win general election in 2009. The party internal policy as the part of consolidation is imperative to create the regularity and stability as the modern party. The party's program were oriented in winning the election and its not aimed to the society strengthening, in the fact, the national development of democrat party were in accordance with development planning for the national middle term 2004-2009, the party of democrat as the endorsement of government should be the strategic partner for the national development in Indonesia."