Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara infrastruktur jalan dan belanja infrastruktur dengan tax capacity di Indonesia pada level provinsi. Studi ini menggunakan metode analisis stokastik frontier untuk data panel. Data yang digunakan mencakup 34 provinsi dengan periode tahun 2011 hingga 2016. Variabel dependen yang digunakan adalah rasio penerimaan pajak pusat dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah PDRD. Kontribusi dari studi ini adalah memberikan tinjauan empiris terkait hubungan antara ketersediaan infrastruktur dan belanja infrastruktur dengan tax capacity untuk jenis pajak pusat dan jenis pajak daerah sebagai akibat adanya perubahan aktivitas ekonomi. Estimasi dengan menggunakan data penerimaan pajak di 34 provinsi periode tahun 2011-2016, hanya mengkonfirmasi hubungan positif antara belanja infrastruktur dengan tax capacity untuk jenis pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan ketersediaan infrastruktur hanya berpengaruh positif dan signifikan pada tax capacity PDRD. Tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat secara signifikan menunjukkan pengaruh positif baik terhadap tax capacity pajak pusat maupun PDRD. Provinsi yang lebih kaya akan cenderung memiliki potensi untuk membayar pajak lebih tinggi. Akan tetapi, semakin besar dominasi sektor pertanian dalam perekonomian suatu provinsi maka terdapat kecenderung mengurangi tax capacity pajak pusat di provinsi tersebut. Demikian halnya faktor administrasi perpajakan, peningkatan kepemilikan NPWP yang menunjukkan kepatuhan administratif menggambarkan perluasan basis pajak dan selanjutnya meningkatkan tax capacity.

---

The study aims to determine the relationship between road infrastructure and infrastructure spending with tax capacity in Indonesia at the provincial level. This study uses stochastic frontier analysis method for panel data. The data used cover 34 provinces with the period of 2011 to 2016. Dependent variable used is the ratio of central tax revenue and local tax revenue and user charges PDRD. The contribution of this study is to provide an empirical review of the relationship between the availability of infrastructure and infrastructure spending with tax capacity for the type of central taxes and local taxes as a result of changes in economic activity.Estimates using tax revenue data in 34 provinces in 2011 2016 period only confirm the positive relationship between infrastructure spending and tax capacity for central and local taxes. While the availability of infrastructure only have a positive and significant impact on tax capacity PDRD. The level of income and the level of level of education significantly indicates a positive effect both on tax capacity of central tax and PDRD. Richer provinces will tend to have the potential to pay higher taxes. However, the greater the dominance of the agricultural sector in the economy of a province then there is a tendency to reduce the tax capacity of the central tax in the province. Similarly, tax administration factors, increased NPWP ownership as proxy for administrative compliance reflect the expansion of the tax base and further increase tax capacity. "

"Infrastruktur mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembangunan infrastruktur air minum dan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan data panel dari 26 provinsi tahun 2000-2009. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini dipertimbangkan faktor tambahan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu kualitas Pemerintah, kapasitas fiskal dan kondisi geografis. Menggunakan infrastruktur fisik sebagai variabel independen, penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur air minum dan infrastruktur jalan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada penelitian ini terlihat juga bahwa desentralisasi mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi cenderung lebih tinggi setelah penerapan desentralisasi di tahun 2001.Dengan mempertimbangkan kualitas Pemerintah, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas Pemerintah maka pertumbuhan ekonomi juga semakin tinggi. Ketika mempertimbangkan kapasitas fiskal, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk infrastruktur air minum, kapasitas fiskal berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, untuk infrastruktur jalan, meskipun menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dalam semua tingkat kapasitas fiskal, elastisitas infrastruktur jalan menunjukkan pengaruh yang lebih tinggi untuk provinsi dengan kapasitas fiskal menengah dan rendah dibandingkan dengan provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi. Dengan membagi provinsi menjadi 5 kelompok besar berdasarkan kondisi geografis, penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur air minum dan infrastruktur jalan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur air minum menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan di wilayah Jawa-Bali, Kalimantan dan NTB, NTT, Maluku, Papua namun tidak signifikan di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Sedangkan infrastruktur jalan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan di semua wilayah. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur jalan mempunyai pengaruh terbesar di Provinsi Kalimantan dan NTB, NTT, Maluku dan Papua.

---

This paper examines the impact of water supply infrastructure which is considered as public utilities and road infrastructure which considered as public works on economic growth in Indonesia. In this paper, I use balance panel data including 26 provinces from year 2000 to 2009. Using physical infrastructure as independent variable, the result provide clear evidence that water supply and road infrastructure are significant and positively impact on growth.The implementation of decentralization system in 2001 also shows positive result, which means that growth is higher after decentralization implemented. In this paper, I also look at the impact of these two infrastructure based on government quality, fiscal capacity and geographic condition. Considering for government quality, the result shows that high quality of government shows higher impact of these two infrastructures on growth. When considering for the fiscal capacity, this research found that higher fiscal capacity associated with higher impact of water supply infrastructure on growth. While, for road infrastructure, even though shows positive and significant impact in all level of fiscal capacity, the elasticity of road infrastructure are higher in medium and low fiscal capacity province than in high fiscal capacity provinces. Dividing province into 5 big regions based on geographic condition, it shows that the impacts of infrastructure are different across regions. Water supply sector shows significant impact only in region Java-Bali, Kalimantan and NTB, NTT, Maluku, Papua while it is not significant in region Sumatera and Sulawesi. Road infrastructure is positively and significantly impact on growth in all provinces. The highest road infrastructure impact is in Kalimantan and NTB, NTT, Maluku and Papua."

"Penelitian ini mencoba untuk melihat dampak desentralisasi terhadap penyediaan infrastruktur. Menggunakan pendekatan logit, penelitian ini menganalisis pengaruh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kualitas jalan antar desa di Indonesia tahun 2011-2018. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keberadaan BPD berhubungan positif dengan probabilitas desa memiliki kualitas jalan yang baik. Temuan ini memperlihatkan efek positif dari keberadaan BPD sebagai lembaga demokrasi untuk menyalurkan partisipasi masyarakat, mengawasi kinerja dan meminta pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap kualitas jalan. Dengan demikian mendukung studi-studi terdahulu mengenai pengaruh positif desentralisasi terhadap kualitas infrastruktur publik.

---

This research attempts to investigate the impacts of decentralization on infrastructure provision. By using the logit approach, this research analyzed the influence of the existence of Village Consultative Board (BPD) on the quality of rural roads in Indonesia from 2011 to 2018. The estimation result indicated that the existence of BPD was positively correlated with the probability of villages to have good rural roads. This finding showed the positive impact of the existence of BPD as the democratic institution to engage community participation, supervise the performance of local government, and hold the local government accountable on the quality of the roads. Moreover, it also supported the previous studies dealing with the positive influence of decentralization of the public infrastructure quality."

"Penelitian ini melihat bagaimana pembangunan infrastruktur jalan mempengaruhi kriminalitas di pedesaan Indonesia. Pedesaan identik dengan sektor agrikultural, tingkat kemiskinan yang tinggi, kualitas hidup yang rendah, dan infrastruktur jalan yang cenderung masih rendah. Dengan kondisi tersebut, pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan menjadi penting bagi perkembangan desa. Sejak pemerintah mengeluarkan konsep pembangunan desa melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi pembangunan masif infrastruktur jalan di pedesaan Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana desa serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Namun, selain memberikan dampak positif, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perdebatan karena adanya eksternalitas negatif yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, salah satunya kriminalitas. Dengan menggunakan model regresi logistik, penelitian ini menganalisis data Potensi Desa (Podes) tahun 2006-2018 untuk desa/kelurahan di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan Indonesia beriringan dengan peningkatan peluang kriminalitas, yaitu sekitar 1,3-1,5 kali lebih tinggi. Setelah pembangunan masif karena pemanfaatan dana desa, pembangunan jalan di desa-desa terpencil diindikasi lebih memberikan manfaat untuk kemajuan ekonomi desa, yang kemudian dapat berdampak pada turunnya pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya karena kondisi ekonomi yang membaik. Temuan ini mendukung beberapa literatur yang menjelaskan bahwa infastruktur jalan dan aksesibilitas dapat memberikan peluang untuk terjadinya kriminalitas.

---

This study views how the road infrastructure development affects crime in rural Indonesia. Rural areas are related to agricultural sector, high poverty rates, low quality of life, and low road infrastructure. Under these conditions, the road infrastructure development in rural areas is important for village development. Since the government issued the concept of village development through Law no. 6 of 2014 concerning Villages, a massive road infrastructure development occurred in rural Indonesia which aims to fulfill village facilities and infrastructure and develop local economic potential.Despite of having a positive impact, the road infrastructure development is also a debate because of the negative externalities on environment and society, one of which is crime. By using the logistic regression model, this study analyzes the Village Potential (Podes) data for villages in all provinces in Indonesia for the period 2006-2018. The estimation results show that the road infrastructure development in rural Indonesia is accompanied by an increase in crime opportunities, which is about 1.3-1.5 times higher. After the massive road infrastructure development due to village fund, the road development in remote villages is indicated to be more beneficial for village economic progress, which can have an impact on decreasing criminals due to better economic condition. This finding supports some previous literatures which explain that road infrastructure and accessibility can provide opportunities for crime."

"Proses training model membutuhkan sumber daya komputasi yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah data dan jumlah iterasi yang telah dicapai. Hal ini dapat menimbulkan masalah ketika proses training model dilakukan pada lingkungan komputasi yang berbagi sumber daya seperti pada infrastruktur komputasi berbasis klaster. Masalah yang ditimbulkan terutama terkait dengan efisiensi, konkurensi, dan tingkat utilisasi sumber daya komputasi. Persoalan efisiensi muncul ketika sumber daya komputasi telah tersedia, tetapi belum mencukupi untuk kebutuhan job pada antrian ter- atas. Akibatnya sumber daya komputasi tersebut menganggur. Penggunaan sumber daya tersebut menjadi tidak efisien karena terdapat kemungkinan sumber daya tersebut cukup untuk mengeksekusi job lain pada antrian. Selain itu, pada cluster computing juga mem- butuhkan sistem monitoring untuk mengawasi dan menganalisis penggunaan sumber daya pada klaster. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan resource manager yang sesuai untuk digunakan pada klaster komputasi yang memiliki GPU agar dapat meningkatkan efisiensi, implementasi sistem monitoring yang dapat membantu analisis penggunaan sumber daya sekaligus monitoring proses komputasi yang sedang dijalankan pada klaster, dan melayani inference untuk model machine learning. Penelitian dilakukan dengan cara menjalankan eksperimen penggunaan Slurm dan Kubernetes. Hasil yang diperoleh adalah Slurm dapat memenuhi kebutuhan untuk job scheduling dan mengatur penggunaan GPU dan resources lainnya pada klaster dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Sedangkan untuk sistem monitoring, sistem yang dipilih adalah Prometheus, Grafana, dan Open OnDemand. Sementara itu, sistem yang digunakan untuk inference model adalah Flask dan Docker.

---

The amount of computational power needed for the model training process will keep rising along with the volume of data and the number of successful iterations. When the model training process is conducted in computing environments that share resources, such as on cluster-based computing infrastructure, this might lead to issues. Efficiency, competition, and the level of resource use are the three key issues discussed.Efficiency problems occur when there are already computing resources available, yet they are insufficient to meet the demands of high-level workloads. The power of the machine is subsequently wasted. The utilization of such resources becomes inefficient because it’s possible that they would be adequate to complete other tasks on the front lines. A monitoring system is also necessary for cluster computing in order to track and assess how resources are used on clusters. The project seeks to set up a monitoring system that can assist in analyzing the usage of resources while monitoring the com- puting processes running on the cluster and locate a suitable resource manager to be utilized on a computing cluster that has a GPU in order to increase efficiency, also serve inference model in production. Slurm and Kubernetes experiments were used to conduct the investigation. The findings show that Slurm can handle the demands of job scheduling, manage the utilization of GPUs, and allow for concurrent use of other cluster resources. Prometheus, Grafana, and Open OnDemand are the chosen moni- toring systems. Else, inference model is using Flask and Docker as its system constructor."

"Proses training model membutuhkan sumber daya komputasi yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah data dan jumlah iterasi yang telah dicapai. Hal ini dapat menimbulkan masalah ketika proses training model dilakukan pada lingkungan komputasi yang berbagi sumber daya seperti pada infrastruktur komputasi berbasis klaster. Masalah yang ditimbulkan terutama terkait dengan efisiensi, konkurensi, dan tingkat utilisasi sumber daya komputasi. Persoalan efisiensi muncul ketika sumber daya komputasi telah tersedia, tetapi belum mencukupi untuk kebutuhan job pada antrian ter- atas. Akibatnya sumber daya komputasi tersebut menganggur. Penggunaan sumber daya tersebut menjadi tidak efisien karena terdapat kemungkinan sumber daya tersebut cukup untuk mengeksekusi job lain pada antrian. Selain itu, pada cluster computing juga mem- butuhkan sistem monitoring untuk mengawasi dan menganalisis penggunaan sumber daya pada klaster. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan resource manager yang sesuai untuk digunakan pada klaster komputasi yang memiliki GPU agar dapat meningkatkan efisiensi, implementasi sistem monitoring yang dapat membantu analisis penggunaan sumber daya sekaligus monitoring proses komputasi yang sedang dijalankan pada klaster, dan melayani inference untuk model machine learning. Penelitian dilakukan dengan cara menjalankan eksperimen penggunaan Slurm dan Kubernetes. Hasil yang diperoleh adalah Slurm dapat memenuhi kebutuhan untuk job scheduling dan mengatur penggunaan GPU dan resources lainnya pada klaster dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Sedangkan untuk sistem monitoring, sistem yang dipilih adalah Prometheus, Grafana, dan Open OnDemand. Sementara itu, sistem yang digunakan untuk inference model adalah Flask dan Docker.

---

The amount of computational power needed for the model training process will keep rising along with the volume of data and the number of successful iterations. When the model training process is conducted in computing environments that share resources, such as on cluster-based computing infrastructure, this might lead to issues. Efficiency, competition, and the level of resource use are the three key issues discussed.Efficiency problems occur when there are already computing resources available, yet they are insufficient to meet the demands of high-level workloads. The power of the machine is subsequently wasted. The utilization of such resources becomes inefficient because it’s possible that they would be adequate to complete other tasks on the front lines. A monitoring system is also necessary for cluster computing in order to track and assess how resources are used on clusters. The project seeks to set up a monitoring system that can assist in analyzing the usage of resources while monitoring the com- puting processes running on the cluster and locate a suitable resource manager to be utilized on a computing cluster that has a GPU in order to increase efficiency, also serve inference model in production. Slurm and Kubernetes experiments were used to conduct the investigation. The findings show that Slurm can handle the demands of job scheduling, manage the utilization of GPUs, and allow for concurrent use of other cluster resources. Prometheus, Grafana, and Open OnDemand are the chosen moni- toring systems. Else, inference model is using Flask and Docker as its system constructor."

"Agricultural development policy program through technology innovation and infrastructure investment to improve farmer's income,known as a P4MT project has been launched since 2003

---

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis, sampaisejauh mana suatu kebijakan dapat di-implementasikanmelalui suatu ketentuan peraturan perundangan, dapatsecara efektif dilaksanakan sesuai dengan maksud dantujuannya semula. Sebagaimana amanat dalam Undang-UndangDasar 194 5 yang menyangkut tentang perekonomian, termasukpengelolaan serta pemanfaatannya bagi kepentingan rakyatbanyak, harus dapat dirasakan hasil dan manfaatnya olehsegenap rakyat Indonesia secara menyeluruh danmerata.Penelitian ini menggunakan metode penelitiannormatif dengan cara pengumpulan, pengolahan dan analisisdata yang bersifat deskriptif analisis. Undang-UndangNomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah merupakan salahsatu bentuk ketentuan pelaksanaan kebijakan tentangbagaimana diaturnya pembangunan infrastruktur jalan,khususnya jalan tol yang diharapakan antara lain dapatmenjadikan lebih terbukanya jalur transportasi sekaligusdistribusi,yang diharapkan dapat lebih menggerakkan rodaperekonomian sehingga dapat menciptakan pemerataanpembanguanan dengan hasil-hasilnya, yang pada akhirnyadapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuktercapainya peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia demikesejahteraan dan keadilan yang merata pula. Dalamimplementasinya, kebijakan pembangunan infrastrukturjalan khsusnya jalan tol, menghadapi kendala dan hambatanyang tidak mudah. Keberadaan PT Jasa Marga (Pesero) danpembentukan Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) tidak sertamerta dapat mempermudah percepatan pembangunan jalan tol.Keikut-sertaan atau partisipasi Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) maupun Badan Usaha Milik Swasta pun masihmendapatkan kendala yang cukup besar.Faktor pengadaanlahan dan penentuan tarif tol merupakan faktor yang dapatmenenetukan menarik-tidaknya investasi jalan tol apabiladitinjau dari segi kelayakan bisnisnya. Lambannyapembangunan jalan tol berakibat pada kurang meratanyajalur transportasi dan distribusi, mengakibatkankurangnya pergerakan pemerataan kegiatan perekonomianguna peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosanguna menggairahkan sektor investasi penyelenggaraan jalantol.

---

ABSTRACTThis research is intended to analyze on how far a policycan be implemented effectively through the provisions ofthe laws and regulations in accordance with its initialobjectives and purposes. As instructed in the 1945Constitutions of the Republic of Indonesia related to theeconomy/ including the administration and utilization forthe interest of the people, its result and benefit mustbe enjoyed by the entire Indonesian people in general andequally. This research uses the normative research methodby collecting, processing and analyzing the data thathave analytic descriptive nature. Law Number 38 of 2004regarding Road is one of the policy implementationformats in the administration of the road infrastructureconstruction particularly toll road that is expected,among others, will allow the opening of thetransportation as well as the distribution path that canactivate the economic wheels in creating the evendistribution of the development and its result in turnwill improve the economic growth for achieving the betterstandard of living for the people in Indonesia as well asthe evenly distributed prosperity and justice. In theimplementation of the policies in the toll roadencountered many problems and hindrances which are noteasily eliminated. The existence of PT Jasa Marga(Persero) and the establishment of Toll Road RegulatingBoard (BP JT) do not automatically make it easier foraccelerating the construction of the toll road. Theparticipation of the Regional-Owned Enterprises (BUMD) orPrivate-Owned Enterprises encountered also significantproblem. The land procurement factor and the decision ofthe toll tariff, that makes the investors loss theirinterest in constructing the toll road if it is seen fromthe business feasibility point of view. In thiscondition, the delay in the construction of the toll roadinfrastructure resulted in the delay in evenlydistribution of the transportation and distribution pathwhich at the end prevent the equal movement of theeconomic activities in supporting the economic growth inIndonesia. In this matter, the government is expected tocreate a breakthrough to stimulate the investment sectorin the organization of toll road."