Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut lembaga survei Wealth Health Organization (WHO), Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai jumlah perokok terbanyak. Untuk mengurangi eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan rokok elektrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai rokok elektrik pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rokok elektrik di Indonesia membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan berupa kenaikan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan cukai rokok elektrik di Indonesia dengan negara Filipina dan Malaysia, dan evaluasi dari kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivis. Metode penelitian dari penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki kebijakan cukai rokok elektrik berdasarkan kandungan nikotin, sementara di Indonesia berdasarkan jenis. Negara Malaysia memiliki tarif tetap atas liquid, sementara di Indonesia tarif spesifik berdasarkan jenis. Negara Filipina dan Malaysia masing-masing memiliki tarif cukai atas liquid yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Terdapat empat pilar kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian rokok elektrik ilegal. Kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria efisiensi dan keadilan. Namun, belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

According to the Wealth Health Organization (WHO) survey institute, Indonesia is ranked third in the world with the highest number of smokers. To reduce negative externalities arising from the use of e-cigarettes, the government issued an e-cigarette excise policy in 2018. The increasing consumption of e-cigarettes in Indonesia prompted the government to make policy adjustments in the form of an increase in excise duty. on electronic cigarettes in 2023 and 2024. This research was conducted to determine the comparison of excise taxes. e-cigarettes in Indonesia with the Philippines and Malaysia, as well as an evaluation of the policy to increase excise duty on e-cigarettes in Indonesia. This research was conducted using a post positivist approach. The research method used in this research is a qualitative method. The results of this research show that the Philippines has an excise policy on e-cigarettes based on the nicotine content, while in Indonesia it is based on the type. Malaysia has a fixed tariff for liquids, while in Indonesia the tariff is specific based on the type. The Philippines and Malaysia each have higher liquid excise rates than Indonesia. There are four pillars of e-cigarette excise policy in Indonesia, namely controlling consumption, state revenue, workforce sustainability, and controlling illegal e-cigarettes. According to Dunn's policy evaluation, the policy to increase excise tax on e-cigarettes meets the criteria of efficiency and fairness. However, it does not meet the evaluation criteria of effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy."

"Perkembangan teknologi serta kemajuan informasi telah menghasilkan produk tembakau baru berupa rokok elektrik. Satu-satunya payung hukum yang ditujukan untuk pengendalian konsumsi rokok elektrik sekaligus mengatur legalitasnya di Indonesia adalah instrumen cukai. Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik yang tertuang di dalam PMK 192/PMK.010/2022 menuai berbagai polemik, seperti ketidaksetujuan dari pihak pengusaha rokok elektrik, belum adanya peraturan pendukung nonfiskal yang melengkapinya, serta efektivitas cukai rokok elektrik masih dipertanyakan keberhasilannya. Hal ini dikarenakan konsumsi rokok elektrik terus mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strength, weakness, opportunity, dan threa dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Hal tersebut dikarenakan policy maker merupakan komponen terpenting dalam terwujudnya kebijakan cukai rokok elektrik yang tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini memaparkan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Dari hasil analisis SWOT, ditemukan strategi SO, ST, WO, dan WT yang dapat diimplementasikan untuk policy maker kebijakan ini kedepannya, antara lain: melakukan edukasi mengenai tujuan dinaikkannya cukai melalui media sosial karena masih rendahnya pemahaman masyarakat akan tujuan kenaikan tarif, mempercepat proses revisi PP 109 Tahun 2012 untuk memenuhi kekosongan payung hukum pengamanan zat adiktif dalam rokok elektrik, mengedepankan kesepakatan terbanyak dalam proses formulasi kebijakan, dan menangani maslaah yang timbul dari implementasi kebijakan ini, yaitu beredarnya rokok elektrik palsu.

---

Technological developments and advances in information have resulted in new tobacco products in the form of e-cigarettes. The only legal umbrella aimed at controlling the consumption of e-cigarettes while at the same time regulating their legality in Indonesia is the excise instrument. The policy to increase the excise tax for e-cigarettes as stated in PMK 192/PMK.010/2022 has drawn various polemics, such as disapproval from e-cigarette entrepreneurs, the absence of supporting non-fiscal regulations that complement it, and the effectiveness of e-cigarette excise is still questionable. This is because the consumption of e-cigarettes has continued to increase in the last 10 years. Based on these problems, this study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. This is because the policy maker is the most important component in realizing an e-cigarette excise policy that is right on target to solve problems related to this policy. This research was conducted using a qualitative approach with a post-positivist paradigm. Data collection techniques used were in-depth interviews and literature studies. The results of this study describe the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. From the results of the SWOT analysis, SO, ST, WO, and WT strategies were found that could be implemented for policy makers of this policy going forward, including: educating the purpose of increasing excise duty through social media due to low public understanding of the purpose of increasing tariffs, speeding up the revision process PP 109 of 2012 to fill the void in the legal umbrella for safeguarding addictive substances in e-cigarettes, put forward the most agreements in the policy formulation process, and deal with problems arising from the implementation of this policy, namely the circulation of counterfeit e-cigarettes."

"Cairan rokok elektrik merupakan salah satu objek yang dapat dikenakan cukai saat ini pengaturannya kurang tepat. Rokok elektrik pertama ditemukan pada tahun 2003 oleh Hon Lik. Rokok elektrik masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya tahun 2012. Pada tahun 2018, rokok elektrik cair yang digunakan sebagai barang untuk penggunaan rokok elektrik dikenakan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Penerimaan Tarif Cukai Tembakau. Dalam peraturan tersebut, cairan rokok elektrik termasuk dalam Tembakau Olahan Tembakau atau HPTL jenis lain. Untuk HPTL, tarif cukai yang diatur dalam peraturan tersebut adalah 57% persen dari Harga Jual Eceran. Pada tahun 2018, terdapat peraturan tentang perubahan PMK yang dengan dikeluarkannya PMK Nomor 156/PMK.010/2018 yang mengatur: harga jual eceran minimum per milimeter cairan rokok elektrik. pohon Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengenaan cukai pada cairan rokok? listrik diatur di Indonesia dan bagaimana potensi resistensi pajak di pengenaan cukai pada cairan rokok elektrik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, cairan rokok elektrik adalah barang yang dibuat tanpa menggunakan tembakau di dalamnya serta penghitungan cukai cairan rokok elektrik berdasarkan PMK memunculkan potensi resistensi pajak berupa penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (penghindaran pajak yang tidak dapat diterima). Saran dalam penelitian adalah perbaikanterhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.E-cigarette liquid is one of the objects that can be subject to excise at this time the regulation is less precise. The first e-cigarette was invented in 2003 by Hon Lik. E-cigarettes entered Indonesia for the first time in 2012. In 2018, liquid e-cigarettes used as goods for the use of e-cigarettes were subject to excise duty based on Regulation of the Minister of Finance Number 146/PMK.010/2017 concerning Receipt of Tobacco Excise Tariffs. In the regulation, e-cigarette liquid is included in Tobacco Processed Tobacco or other types of HPTL. For HPTL, the excise rate regulated in the regulation is 57% percent of the Retail Selling Price. In 2018, there was a regulation regarding changes to the PMK with the issuance of PMK Number 156/PMK.010/2018 which regulates: the minimum retail selling price per millimeter of e-cigarette liquid. tree The problem in writing this thesis is how to impose excise duty on cigarette liquids? electricity is regulated in Indonesia and what is the potential for tax resistance in the imposition of excise on e-cigarette liquids. The writing of this thesis uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, e-cigarette liquids are goods made without using tobacco in them and the calculation of excise on e-cigarette liquids based on PMK raises the potential for tax resistance in the form of tax avoidance that is not allowed (unacceptable tax avoidance). Suggestions in research is improvementto the relevant laws and regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan pemerintah mengusulkan kebijakan pengenaan cukai atas plastik dan formulasi kebijakan pengenaan cukai atas plastik sebagai usaha pemerintah mengatasi masalah sampah plastik di Indonesia. Pendekatan penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan permasalahan yang disebabkan sampah plastik terhadap lingkungan membuat plastik telah memenuhi karakteristik untuk ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai, yang konsumsinya perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah mengusulkan kebijakan pengenaan cukai atas plastik. Penentuan jenis plastik yang akan ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai, koordinasi dan pembahasan yang harus dilakukan kembali dengan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Panitia Antar Kementerian karena persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menambah luas usulan dari pemerintah menjadi tantangan dalam proses perumusan kebijakan pengenaan cukai atas plastik. Salah satu upaya menjawab tantangan tersebut dengan menyelaraskan jenis plastik yang akan ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai dengan jenis plastik yang dibatasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

---

This study aims to analyze the basic considerations of the government proposing a policy on imposing excise on plastic and policy formulation in formulating policies on imposing excise on plastic as the government's effort to overcome the problem of plastic waste in Indonesia. The research approach in this thesis uses a qualitative approach through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate the problems caused by plastic waste on the environment make plastic meet the characteristics to be designated as Excisable Goods, whose consumption needs to be controlled and its use can harm society or the environment. This is the basis for the government's consideration of proposing a policy on imposing excise duty on plastic. Determining the type of plastic that will be designated as Excisable Goods, coordination and discussion must be carried out again with the Ministries/Institutions that are members of the Inter-Ministerial Committee due to the approval of the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia which increases the scope of proposals from the government becomes a challenge in the process of formulating policies on the imposition of excise on plastic. One of the efforts to answer this challenge is by aligning the types of plastic that will be designated as Excisable Goods with the types of plastic that are limited based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 75 of 2019 concerning Roadmap for Reducing Waste by Producers."

"ABSTRAKJaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) adalah skema pendanaan kesehatan masyarakat yang dipromosikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mencapai kesetaraan dalam layanan kesehatan termasuk dan memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Pada tahun 2014, Indonesia memulai program UHC melalui program nasional Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam implementasinya, JKN telah menghadapi banyak masalah dan salah satunya adalah defisit dana. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah memilih menggunakan cukai rokok sebagai sumber earmarked fund. Dengan metode sistem dinamis, penelitian ini memberikan wawasan struktural bahwa earmarking dari cukai rokok untuk JKN, dalam kasus Indonesia, tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketidakberlanjutan ini terutama disebabkan oleh dampak buruk penggunaan rokok terhadap kesehatan yang pada akhirnya meningkatkan beban biaya kesehatan dan oleh dampak sosioekonomi yang juga semakin membebani anggaran pemerintah.

---

ABSTRACTUniversal Health Coverage (UHC) is a public health funding scheme promoted by the World Health Organization (WHO) to achieve equity in healthcare service including promotive, preventive, curative, and rehabilitation care at an affordable cost. UHC also aims to provide financial equity and financial protection for the community. In 2014, Indonesia started the UHC program through its national program Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). In its implementation, JKN has faced many issues with the most recent topic being the fund deficit. To counter this issue, the Indonesian Government has chosen to use earmarking fund from tobacco excise to support JKN. Using system dynamics, this research provides a structural insight that earmarked fund from tobacco excise, in Indonesia case, is not sustainable in the long run. This unsustainability is mainly caused by the adverse effects of tobacco use to health which in turn increases public health expenditure and by its socioeconomic effects which also further burdens the government budget.

"

"ABSTRAKPenelitian ini mempelajari pengaruh kebijakan cukai terhadap produksi sigaretkretek mesin dengan menggunakan data panel 75 perusahaan dari 2009 ? 2012.Teknik yang digunakan adalah pendekatan panel dengan model fixed effect. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kebijakan cukai berdampak negatif terhadapproduksi rokok dan kebijakan harga rokok berpengaruh positif terhadap produksirokok. Hasil penelitian tambahan menunjukkan bahwa perusahaan kecil danmenengah menerima dampak lebih besar daripada perusahaan besar dalam halpenurunan produksi akibat kenaikan tarif cukai. Sedangkan perusahaan kecil danmenengah mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga rokok. Hasil penelitianini menganjurkan Pemerintah agar tetap melanjutkan kebijakan cukai sekarang,sistem cukai dengan layer, untuk melindungi perusahaan kecil dan menengah

---

ABSTRACTThis study investigates the impact of excise policy on machine-rolled clovecigarette production using a panel data set of 75 firms from 2009 to 2012. Using apanel approach technique with a fixed effect model, I found that excise tariffs havea negative impact on cigarette production. I also found that cigarette price has apositive impact on cigarette production. Additional experiments show that smalland medium firms suffer more than large firms in terms of production decreasesdue to an increase in excise tariff, whereas small and medium firms benefit froman increase in cigarette prices. These findings suggest that governments shouldcontinue the current excise policy, which is a tiered specific excise system, inorder to protect small and medium firms"

"ABSTRAKPemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, menggunakan instrumen fiskal sebagai langkah pertama mengatur peredaran dan konsumsi rokok elektrik guna mencegah eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan dari konsumsinya dengan menetapkannya sebagai Barang Kena Cukai untuk melindungi pengguna, bystander, dan tentunya dari jangkauan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan penetapan cukai atas rokok elektrik, apakah penerimaannya dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau, serta penanganan dari pihak terkait untuk mencegah beredarnya rokok elektrik ilegal di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan rokok elektrik dikenakan cukai karena merupakan produk turunan tembakau, penerimaan cukai hasil tembakau tidak berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah ditetapkannya cukai atas rokok elektrik, serta pendekatan aspek administrasi serta aspek policy dilakukan untuk mengatasi peredaran rokok elektrik ilegal.

---

ABSTRACTThe Indonesian government through the Ministry of Finance, uses fiscal instrument as the first step in regulating the circulation and consumption of electric cigarette to prevent negative externalities that can generated from its consumption by assigning it as Excise Goods to protect users, bystanders and especially underage children. This research aims to analyze the basic considerations of excise taxation on e-cigarettes, whether the excise tax revenue can bring a significant impact on tobacco excise revenue, and what related parties do to prevent the distribution of illegal e-cigarettes. This research uses a qualitative approach with the post positivist paradigm. The results showed that e-cigarette were subject to excise because it was a tobacco derivative product, excise tax revenue did not differ significantly before and after the excise tax on e-cigarettes was set, as well as administrative and policy aspects are used to deal with the distribution of illegal e-cigarettes."

"Kehadiran pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan berbagai dampak negatif salah satunya bagi perekonomian di Indonesia. Berbagai sektor industri terkena dampak negatif akibat adanya pandemi Covid-19, tidak terkecuali perusahaan rokok. Melihat adanya pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap perusahaan rokok pemerintah memberikan kebijakan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan yang melakukan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai menjadi 90 hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perancangan kebijakan, proses implementasi, hasil kebijakan penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan rokok pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dan mengetahui kendala yang ditemukan selama proses implementasi melalui teori implementasi kebijakan berdasarkan teori Grindle pada tahun 1980. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post-positivist, metode pengumpulan data kualitatif, dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan rokok pada masa pandemi Covid-19 dengan teori Grindle yaitu designing process, policy implementation, dan result memiliki proses perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran target, sehingga pada saat pelaksanaan implementasi kebijakan tidak ditemukan adanya kendala, serta hasil kebijakan yang memberikan respon positif dari perusahaan rokok dan peningkatan penerimaan cukai pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

---

The presence of the Covid-19 pandemic in Indonesia has various negative impacts, one of which is for the economy in Indonesia. Various industrial sectors have been negatively affected by the Covid-19 pandemic, and cigarette companies are no exception. Seeing the impact of the Covid-19 pandemic on cigarette companies, the government provided a policy in the form of extending the period of delaying excise payments for companies that made payments by attaching excise tapes to 90 days. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy of delaying excise payments for cigarette companies during the Covid-19 pandemic in Indonesia and to find out the obstacles found during the implementation process through the theory of policy implementation based on Grindle's theory in 1980. The method used in this study is through a post-positivist approach, qualitative data collection methods, and qualitative data analysis methods. The results showed that the implementation of the policy of delaying payments excise duty for cigarette companies during the Covid-19 pandemic with Grindle theory, namely the designing process, policy implementation, and the result has a good planning process in accordance with the target, so that during the implementation of policy implementation there are no obstacles, and policy results that provide a positive response from cigarette companies and increased excise revenues during the Covid-19 pandemic in Indonesia."

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas mengenai permasalahan terkait peredaran rokok ilegal (rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu) di Indonesia serta bagaimana pemerintah mengatasi hal tersebut. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya berupa menaikkan tarif cukai rokok, namun upaya tersebut kurang optimal untuk menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia sehingga di sisi lain menimbulkan permasalahan bagi industri rokok skala kecil. Dengan menggunakan fraud triangle theory dan rational choice theory penulis dapat mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan produsen rokok memilih untuk memproduksi rokok ilegal. Tugas karya akhir ini menggunakan data sekunder dalam pengumpulan data, baik dari penelitian terdahulu dan juga dokumen lembaga serta media online. Hasil dari penelitian menjelaskan penyebab produsen rokok skala kecil yang memproduksi rokok ilegal, yakni akibat tekanan dari tarif cukai yang tinggi, peluang karena memiliki jabatan tertentu, dan rasionalisasi tindakan yaitu untuk mempertahankan buruh yang bergantung hidup dari industri rokok.

---

ABSTRACTThis final project discusses issues related to the circulation of illegal cigarettes (cigarettes attached with fake excise tapes) in Indonesia and how the government deals with them. Although the government has made efforts to raise cigarette excise tax rates, these efforts are less than optimal to reduce the circulation of illegal cigarettes in Indonesia, which on the other hand creates problems for the small-scale cigarette industry. By using fraud triangle theory and rational choice theory, the writer can find out what are the factors that cause cigarette producers to choose to produce illegal cigarettes. This final project uses secondary data in data collection, both from previous research as well as institutional documents and online media. The results of this study explain the causes of small-scale cigarette producers that produce illegal cigarettes, which are caused by pressure from high excise tax rates, opportunities to commit crimes due to being in certain positions, and rationalization actions, namely retaining workers who depend on life in the cigarette industry."

"Kenaikan cukai rokok merupakan isu kompleks yang menjadi perdebatan setiap tahunnya. Pasalnya, keputusan pemerintah sering kali ditangkap dari berbagai macam perspektif yang berbeda, khususnya dalam media. Hal ini terlihat dari fakta bahwa industri rokok memiliki kekuatan dalam memengaruhi isi media. Selain itu, ditemukan bahwa media menunjukkan bias keberpihakan terhadap industri rokok. Berangkat dari hal tersebut, penulis melakukan analisis teks dengan metode framing pada pemberitaan wacana kenaikan cukai rokok di media daring Kompas.com, Detik.com, dan TribunNews.com. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat pola berbeda dari ketiga media. Namun, ketiganya masih menunjukkan keberpihakan terhadap industri tembakau. Secara spesifik, keseluruhan pemberitaan media Detik.com merepresentasikan perspektif industri. Sementara itu, Kompas.com dan TribunNews.com masih memperlihatkan perspektif pemerintah sebagai argumen tandingan.

---

The increase of cigarette tax is a complex issue which becomes a debate every year. This is because governments' decisions are often captured from different perspectives, especially in the media. This can be seen from the fact that the cigarette industry has the power to influence media content. In addition, it was found that the media showed biases in favor of the cigarette industry. Coming from this concern, the author conducted a text analysis using the framing method on the news report about the increase in cigarette excise tax in the online media, which is Kompas.com, Detik.com, and TribunNews.com. From the analysis conducted, found that there was a different pattern of the three media. However, the three media still show favoritism with the tobacco industry. Specifically, all coverage in the Detik media represents the perspective of the cigarette industry. Meanwhile, Kompas and TribunNews still show the government's perspective as a counter argument."