Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sastra adalah sebuah karya yang terbuka terhadap interpretasi dan penafsiran. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pencarian makna terkait wabah dan isolasi yang adadalam roman La Peste. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu memberikan pandangan terhadap hubungan teks dalam karya sastra serta mendeskripsikan isinyasesuai dengan realitas kehidupan dengan menggunakan kajian hermeneutika Paul Ricoeur melalui metode deskriptif. Hasil analisis roman La Peste terbagi menjadi dua bagian,yaitu sens dan reference. Adanya analisis ini membuat roman La Peste lebih mudah dipahami baik dari segi instrinsik maupun keterkaitan makna dalam teks dengan realitas kehidupan.

---

Interpretation in literary works is very open. The problem examined in this study is the looking for meaning that related to the plague and isolation that exists in the romance‘La Peste’. So, this research aims to provide a view of the relationship of the text in literary works and describe the content by the realities of Paul Ricoeur hermeneutics studies through descriptive methods. The results of the analysis of the romance‘La Peste’are divided into two parts,namely sens and reference. With this analysis, the romance‘La Peste’is easier to be understand both in terms of in transic and the relationship of meaning in the text with the realities of life."

"Sepanjang sejarah, kemanusiaan telah menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah terjadinya epidemi atau wabah penyakit yang seringkali memakan banyak korban jiwa seperti Black Death (Bubonic Plague) yang terjadi pada tahun 1347-1351 dan memakan 200 juta korban jiwa. Kasus wabah penyakit yang terjadi barubaru ini adalah wabah COVID-19 yang telah merenggut 1,73 juta jiwa penduduk dunia. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan berupa vaksin telah memungkinkan kita untuk mengurangi tingkat penyebaran dari wabah penyakit tersebut. Namun, agar vaksin dapat bekerja sebagaimana mestinya dalam suatu populasi, sebagian besar dari populasi tersebut harus divaksinasi untuk mencapai herd immunity. Tentunya perilaku dan tingkat penerimaan dari masyarakat terhadap vaksin akan berpengaruh terhadap proses adopsi vaksin tersebut ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah telah berusaha untuk mempromosikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat agar mereka menjadi bersedia untuk mengikuti program vaksinasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas dari tiap media promosi vaksin yang digunakan oleh pemerintah serta promosi mulut ke mulut terhadap kesediaan masyarakat DKI Jakarta untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19. Hasil dari penelitian ini berupa analisis dari kesediaan masyarakat untuk mengadopsi vaksin setelah mendapatkan informasi mengenai vaksin melalui pemerintah maupun mulut ke mulut berdasarkan pengembangan model Sistem Dinamis.

---

Throughout history, humanity has faced various challenges. One of them is the occurrence of epidemics or disease outbreaks that often claimed many lives. The most recent case of the disease outbreak is the COVID-19 outbreak which has claimed 1.73 million people worldwide. Technological developments in the health sector such as vaccines have enabled us to reduce the rate of spread of these disease outbreaks. For a vaccine to work properly in a population, a large proportion of that population must be vaccinated for herd immunity. Of course, the behavior and level of acceptance of the community towards vaccines will affect the process of adopting the vaccine into society. Therefore, the government has been trying to promote the COVID-19 vaccine to the public so that they are willing to join the vaccination program. This study aims to see the effectiveness of each vaccine promotion media used by the government as well as word of mouth on the willingness of the people of DKI Jakarta to participate in the COVID-19 vaccination program. The results of this study are in the form of an analysis of people's willingness to adopt vaccines after getting information about vaccines through the government and word of mouth."

"Sampai saat ini penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Kabupaten Aceh Tengah memiliki IR yang lebih tinggi dari pada IR nasional, yaitu sebesar 72,9/100.000 penduduk sedangkan IR nasional tahun 2010 hanya sebesar 55/100.000 penduduk. Dari 14 kecamatan, Kecamatan Bebesen termasuk daerah dengan kasus paling tinggi di wilayah kerja Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang paling beresiko dengan kejadian demam berdarah dengue di wilayah tersebut. Jenis penelitian ini adalah diskriptip Kuantitatif dengan menggunakan metode survei dan wawancara dengan pendekatan case control. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 112 KK yang terdiri dari 56 kelompok kasus dan 56 kelompok control. Teknik pengambilan sampel menggunakan Total sampling pada kelompok kasus dan Simple Random Sampling pada kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan variable yang paling beresiko adalah penggunaan kelambu (OR=150,124) dan pelaksanaan PSN (OR=144,706). Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dan lebih aktif agar bisa menurunkan angka kejadian DBD.

---

Till now disease Dengue Hemorhagic Fever ( DHF) still be one of health problem of public in Indonesia. Middle Acheh Sub-Province has higher level IR from at national IR, that is 72,9/100000 residents while national IR of the year 2010 only 55/100000 residents. Out of 14 districts, District of Bebesen is including area with highest case in job (activity region District Aceh Tengah). This research aim to know factor what which most ices with case of Dengue Hemorragic Fever in the region. This research type is diskriptip Kuantitatif by using survey method and interview with approach of case control. Sample in this research 112 KK. consisted of 56 Group of case and 56 group of control. Sampling technique applies Total Sampling at group of case and Simple Random Sampling at group of control. Result of research shows variable which most ice is mosqu ito net usage ( OR=150,124) and execution PSN ( OR=144,706). The Government and public must cooperate and more actively that can reduce case number DHF. "

"

Negara menjamin hak dasar warga negara atas kesehatan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Munculnya virus SARS nCoV-2 yang menyebabkan sindrom dan penyakit COVID-19 yang terdeteksi pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019, mengharuskan pemerintah Republik Indonesia mengevakuasi 245 WNI yang terjebak di sana dan mengadakan karantina sebelum memulangkan mereka ke daerah asal. Dari pelaksanaan karantina selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau, Bulan Februari 2020 lalu, penulis hendak melakukan penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam penanggulangan wabah penyakit COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi perundang-undangan dan studi pustaka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memiliki kapasitas mengatur dalam area pencegahan dan penanganan masuknya wabahnya penyakit menular dan resiko kesehatan yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Dalam upaya karantina WNI di Natuna pada tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 telah terlaksana dengan cukup baik walaupun terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya keteresediaan air bersih, penolakan warga sekitar area karantina, dan mis-koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia harus segera membuat Peraturan Menteri Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2018.

 

---

Indonesia is obliged to ensure its citizens’ fundamental right to health care as stipulated in the Constitution. The outbreaks of SARS nCoV-2 virus which caused the syndrome and diseases of COVID-19 was first detected in Wuhan city, Hubei Province, China at the end of 2019, requiring the Government to evacuate 245 Indonesian citizens who were trapped there to held quarantine before returning them home. From the 14-day quarantine in Natuna, Riau in February 2020, the authors about to conduct research on the implementation of Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine in response to the outbreak of the COVID-19 disease in Indonesia. This research is a juridical-normative study. This research was conducted with statutory study and library studies. Law No. 6 of 2018 on health quarantine has a capacity to regulate in the area of prevention and treatment of the inclusion of infectious diseases and health risks that can pose a threat to public health. In Natuna quarantine, Law No. 6 of 2018 has been carried out quite well despite some constraints such as limited clean water, rejection of residents around the quarantine area, and miss-coordination between the central Government and the region. Ministry of Health of Indonesia must immediately create regulation under Minister of Health to support the implementation of LAW No. 6 of 2018.

 

"