Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas penanganan perdagangan anak di DKI Jakarta yang dilakukan dibawah koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Studi kasus dilakukan dengan mengambil kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Kepolisian Resort Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya dan P2TP2A DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perdagangan anak di Jakarta, mengetahui implementasi Pergub No. 218 tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menangani perdagangan anak, dan mengetahui program dan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan penindakan tindak pidana perdagangan anak dikaitkan dengan ketahanan daerah. Tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pendekatan teori analisis kebijakan dan kajian ketahanan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan anak terjadi di DKI Jakarta dengan modus terbanyak adalah eksploitasi seksual anak, pengiriman tenaga kerja, dan perdagangan bayi. Karakteristik Jakarta merupakan daerah transit jalur perdagangan manusia. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi Pergub Gugus Tugas masih menghadapi kendala antara lain; a) sulitnya koordinasi antar sub Gugus Tugas, b) adanya perspektif bahwa perdagangan orang merupakan isu atau wilayah kerja bidang pemberdayaan perempuan, c) jumlah kasus yang merata diseluruh wilayah, d) belum adanya rumah aman bagi korban perdagangan anak yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, e) kendala teknis penggunaan anggaran pemulangan korban dan f) minimnya upaya-upaya pencegahan. Temuan penelitian ini juga menjelaskan bahwa Gugus Tugas yang dibentuk belum efektif karena hanya berfungsi sebagai lembaga koordinatif yang tidak bisa mengambil kebijakan layaknya pelaku kebijakan. Dalam analisis kebijakan menurut Dunn, sebagai pelaku kebijakan, Gugus Tugas harusnya mampu menghasilkan kebijakan publik. Lemahnya otoritas ini membuat hanya sub Gugus Tugas bidang penanganan yang berjalan efektif karena dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan sendiri yaitu kepolisian, P2TP2A dan RPTC/RPSA. Saran penelitian ini antara lain perlu variasi model kampanye dan raealisasi pendirian rumah aman untuk korban. Berkaitan dengan rencana revisi Pergub Gugus Tugas diharapkan melibatkan pihak-pihak yang selama ini berperan aktif dalam persoalan perdagangan manusia agar mendapat input dan perspektif yang lebih holistik. Perdagangan anak memerlukan kebijakan yang tepat untuk mencegah kejahatan ini melemahkan ketahanan daerah.

---

This thesis discuss about he handling of trafficking in children in Jakarta conducted under the coordination of the Task Force of Prevention and Treatment of Human Trafficking. Case study is based on trafficking cases handled by Police Resort of West Jakarta, East Jakarta, Central Jakarta, Polda Metro Jaya and P2TP2A DKI Jakarta. The purpose of this study is to investigate childrin trafficking in Jakarta, knowing implementations of Governor Regulation No. 218 of 2010 on the Task Force on Prevention and Treatment of Human Trafficking in dealing with trafficking in children, and determine the programs and prevention efforts, treatment and prosecution of the trafficking in children is associated with regional resillience.

This thesis is a descriptive qualitative research approach, using public policy analysis theory and study of regional resilience. The results showed that trafficking occurs in Jakarta with the highest mode is child sexual exploitation, labor delivery, and trafficking in baby. Characteristic of Jakarta is as a transit area on the trafficking pathway. Based on research results found that Governor Regulation of Task Force still faces some obstacles that are; a) difficulty of coordibating between sub of Task Force, b) perspective that trafficking is working area of women empowerment department, c) number of cases were evenly distributed throughout the territory, d) there is no safe house for trafficcking in children victims run by Jakarta Goverment, e) technical constraint in the use of victim repatriating budget, and f) lack of prevention efforts.

The findings of this study explained that the Task Force has not been effective because it only serves as a coordinating agency that difficult to make policy. According to the policy analysis by Dunn, as stakeholders, the Task Force should be able to produce public policy. The weakness of Task Force authority makes only treatment division is effective because it is done by the agency that has the authority to make their own decisions, namely the police, P2TP2A and RPTC / RPSA.

Suggestions in this study are the need for campaign variation models and realization of construction of a safe house for trafficking victims. Related to revised plan on Governor Regulation of Task Force is expected to involve many parties that have an active role in the issue of human trafficking in order to get a more holistic input and perspective. Trafficking in children requires appropriate policies to prevent this crime undermine regional resillience."

"Perdagangan perempuan dan anak-anak merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian dunia. Juga pada masa Hindia-Belanda, ditemukan berbagai macam modus dan faktor yang melatarbelakangi perdagangan manusia. Pada tahun 1920-1939, dunia sedang gencar dalam memerangi perdagangan perempuan dan anak-anak demikian pula di Hindia-Belanda. Penelitian ini bertujuan memaparkan perdagangan perempuan dan anak-anak perempuan di Hindia Belanda khususnya di Jawa pada tahun 1920-1939. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan sumber primer berupa arsip, artikel majalah dan surat kabar sezaman. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan tahapan penentuan topik, heuristik (penelusuran dan pengumpulan data), verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan berbagai modus dan faktor melatarbelakangi praktik perdagangan manusia di Jawa. Juga ditemukan perhatian dari dunia internasional melalui konferensi yang diadakan di Bandung. Beberapa upaya pemerintah kolonial, kepolisian, serta asosiasi swasta seperti P.P.P.P.A (Perkoempoelan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan Anak-anak) dan Ati Soetji ikut serta memerangi perdagangan manusia tersebut.

---

Trafficking in women and children is one of the world’s concern. Dutch East Indies era is not an exception, there were various kinds of methods and factors underlying the human trafficking. In the 1920-1939, the world was very active in fighting the trafficking in women and children, likewise in Dutch East Indies. This study aims to describe how trafficking of women and girls in the Dutch East Indies, especially in Java in the 1920-1939. This study is a historical research with primary sources in the form of archives, magazine articles and newspapers. This tudy uses historical method with the stages of determining the topic, heuristics (data searching and collecting), verification, interpretation, and histiriography. The results showed that there were various methods and factors underlying the practice of human trafficking in Java. Also found international attention through a conference held in Bandung. Several efforts by the colonial government, police, and private associations such as P.P.P.P.A (Perkoempoelan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan Anak-anak) and Ati Soetji participated in combating human trafficking."

"Millions of people around the world are forced to work without pay and under threat of violence. These individuals can be found working in brothels, factories, mines, farm field, restaurants, construction sites and private homes: many have been tricked by human traffickers and lured by false promises of good jobs or education, some are forced to work at gunpoint, while others are trapped by phony debts from unscrupulous moneylenders. The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern-Day Slavery provides a comprehensive, interdisciplinary and global look at the diverse issues surrounding human trafficking and slavery in the post-1945 environment. Covering everything from history, literature and politics to economics, international law and geography, this Handbook is essential reading for academics and researchers, as well as for policy-makers and non-governmental organisations"

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukkan bagaimana suatu jaringan kriminal, terutamanya jaringan kriminal oleh warga Negara Nigeria, dapat beroperasi di Indonesia dengan memperdagangkan narkoba secara transnasional. Dalam hal tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana jaringan kriminal Nigeria dapat menjadi salah satu bentuk jaringan kriminal dalam drug trafficking yang sangat dikenal dan berada dalam hampir seluruh negara yang terdapat bisnis narkoba.Dengan fokus tersebut, penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dalam mengumpulkan data mengenai jaringan - jaringan kriminal dalam perdangan narkoba, termasuk data mengenai jaringan kriminal narkoba oleh Nigeria, yang kemudian akan dibandingkan dengan berbagai jaringan kriminal non Nigeria sehingga dapat terlihat perbedaannya. Pengumpulan dan analisis data menggunakan pedoman diagram, yang terbagikan menjadi empat kotak, dimana masing ? masing kotak tersebut adalah data yang terkumpulkan. Data tersebut mencakup dimensi ? dimensi dalam jaringan kriminal, dimana dimensi tersebut menjadi pedoman utama dalam melihat dan membedah sebuah jaringan kriminal narkoba itu sendiri.Dari hasil pengumpulan data dokumen dan literature, dilakukan uji validitas dengan mewawancarai dua ahli pada bidang kejahatan narkoba dan seorang narapidana Nigeria. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan karakteristik ? karakteristik yang unik dan berbeda pada jaringan kriminal Nigeria di Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah jaringan yang cukup spesial.This research has a focus of showing how a criminal network, especially a Nigerian criminal network, can operate in Indonesia by trafficking drugs. With that, the main focus of the research is to show how a Nigerian criminal network is seen to be one of the most notorious criminal network known in the world and is spread widely everywhere with countries that has an occurring phenomenon in the crime of trafficking drugs.

Due to the focus constructed, this research uses a method of document studies in collecting the data of criminal networks in trafficking drugs, which especially includes the Nigerian criminal network, in which it will be compared with other criminal networks that are non Nigerian so that the difference may be seen clearly. In collecting and analyzing the data, a diagram is used as an orientation, in which it is divided by four boxes that consists of the data collected. These data consists of the three main dimensions used in the research to identify and examine a criminal network in drug trafficking.

By compiling data from documents and literature, a validation step is taken by interviewing two professional practitioners on the fields of drugs and a Nigerian inmate. The result found in this research shows the characteristics and distinctive features owned by Nigerian criminal network of drug trafficking in Indonesia, in which we can say that the network is special."

"Perluasan ruang lingkup studi keamanan yang keluar dari konsepsi keamanan tradisional memungkinkan pembahasan terhadap ancaman yang terjadi di level individu mendorong naiknya pembahasan terkait perdagangan anak. Perdagangan anak merupakan salah satu ragam isu dalam payung besar kejahatan perdagangan manusia. Dalam hal ini, anak menjadi suatu komoditas yang diperdagangkan untuk berbagai bentuk eksploitasi. Kejahatan perdagangan anak terjadi secara universal dan dapat terjadi secara transnasional maupun di dalam internal negara. Dengan begitu, dibutuhkan kerjasama pada level internasional, regional, maupun domestik dalam upaya penanganannya. Kendati demikian, pembahasan perdagangan anak sebagai suatu isu tersendiri masih relatif kurang dieksplorasi lebih jauh. Penulis berusaha untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap isu perdagangan anak melihat tingginya profitabilitas dan angka perkiraan korban. Tinjauan literatur ini dibuat dengan metode pengorganisasian taksonomi yang mengategorisasikan topik bahasan pada 46 literatur menjadi empat tema besar, yaitu instrumen hukum, karakteristik, permasalahan, dan peranan Transnational Advocacy Network (TAN) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada isu perdagangan anak. Penulis mendapatkan beberapa temuan yang sentral terhadap pembahasan perdagangan anak: (1) kemiskinan struktural merupakan faktor pendorong utama dari perdagangan anak; (2) kejahatan perdagangan anak lebih didominasi oleh peranan kelompok kejahatan berskala kecil daripada kelompok kejahatan terorganisir transnasional; (3) aktor non-negara seperti LSM dan TAN memiliki peranan yang signifikan dalam penanganan isu perdagangan anak, terlebih pada negara dengan pemerintah yang cenderung abai terhadap isu tersebut; (4) instrumen hukum perdagangan anak masih didominasi oleh diskursus proteksionisme yang mencegah anak untuk bermigrasi sebab melihat anak sebagai kelompok yang rentan, pasif, dan belum dapat membuat keputusannya sendiri.

---

The expansion of the scope of security studies beyond the traditional conception of security allows discussion of threats that occur at the individual level to encourage increased discussion of child trafficking. Trafficking in children is one of the various issues in the big umbrella of human trafficking crimes. In this case, children become a commodity that is traded for various forms of exploitation. The crime of trafficking in children occurs universally and can occur transnationally or within a country. Thus, cooperation at the international, regional, and domestic levels is needed in efforts to handle it. Nevertheless, the discussion of child trafficking as a separate issue is still relatively under-explored. The author tries to conduct a further discussion on the issue of child trafficking in view of its high profitability and estimated number of victims. This literature review was made using a taxonomic organizing method that categorizes the topics of discussion in 46 literatures into four major themes: legal instruments, characteristics, problems, and the role of the Transnational Advocacy Network (TAN) and Non-Governmental Organizations (NGOs) on the issue of child trafficking. The author obtains several findings that are central to the discussion of child trafficking: (1) structural poverty is the main driving factor of child trafficking; (2) the crime of trafficking in children is dominated by the role of small-scale crime groups rather than transnational organized crime groups; (3) non-state actors such as NGOs and TAN have a significant role in handling the issue of child trafficking, especially in countries with governments that tend to be ignorant of the issue; (4) the legal instruments for trafficking in children are still dominated by protectionist discourses that prevent children from migrating because they see children as a group that is vulnerable, passive, and unable to make their own decisions."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat munculnya fenomena drug trafficking sebagai salah satu isu keamanan non-konvensional dan mencoba menyajikan bagaimana masalah ini dilihat dan berbagai aspek dengan studi kasus Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi yang menggambarkan masalah ini melalui perspektif ancaman terhadap negara yang menjadi produsen dan konsumen yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa tinjauan, yaitu tinjauan politik, militer, ekonomi dan sosial. Untuk menjelaskan bagaimana isu ini berkembang, maka dilakukan analisa data sekunder dengan berdasarkan pada data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atas berbagai literatur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa isu drug trafficking lebih dari sekedar isu sosial dan kesehatan, sehingga berimplikasi pada kebijakan yang harus diambil oleh negara atau suatu kawasan untuk menangani isu ini secara lebih serius."

"Perdagangan manusia (trafficking in persons) dan penyelundupan manusia (people smuggling) merupakan suatu bentuk perpindahan (migrasi) penduduk secara ilegal. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal perpindahan ilegal, perdagangan dan penyelundupan manusia sesungguhnya merupakan dua hal yang berbeda. Untuk itulah dalam penelitian ini dirumuskan masalah bagaimana instrumen hukum internasional maupun nasional dalam mengkaji perdagangan dan penyelundupan manusia serta apa yang menjadi unsur utama dalam membedakan perdagangan dan penyelundupan manusia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah perdagangan dan penyelundupan manusia yang dikaji dalam instrument hukum internasional dan nasional merupakan dua bentuk kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang menjadi unsur pembeda dalam dua bentuk kejahatan tersebut adalah persetujuan, tujuan dan jangkauan wilayah.

---

Trafficking in persons and people smuggling is a form of displacement (migration) of illegal residents. Although there are similarities in terms of illegal migration, trafficking and people smuggling are actually two different things. For that reason in this study formulated the problem of how international and national legal instruments in assessing of human trafficking and smuggling, and also what is the key element in distinguishing trafficking and people smuggling. This study is a descriptive study with qualitative analysis.

The conclusions in this study, the international and national legal instruments are examined in that trafficking in persons and people smuggling are the two forms of crime, are different from one another. The distinctive elements in the two forms of crime are the agreement, the purpose and coverage area."

"Perdagangan orang merupakan masalah yang telah menjadi perhatian internasional sejak dahulu kala. Tindakan perdagangan orang kerap memakan korban yang identik dengan keadaan rentan karena lebih memudahkan dalam prakteknya. Salah satu keadaan rentan yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang adalah kondisi rentan dari seorang pengungsi. Skripsi ini menganalisis kasus-kasus mengenai pengungsi yang menjadi korban perdagangan orang, dan dikaitkan dengan dua instrumen hukum internasional. Seseorang dapat dikatakan tergolong dalam kategori serorang pengungsi jika sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Convention Relating to the Status of Refugees 1951. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children adalah instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai tindakan perdagangan orang, yang merupakan protokol tambahan dari Convention on Transnational Organized Crime 2000. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis pendekatan yuridis normatif. Analisis ini mengungkapkan bahwa terdapat berbagai alasan yang mendasari para pengungsi untuk meninggalkan negaranya, dan bahwa keadaan rentan mereka sebagai pengungsi kerap dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang melalui berbagai cara yang merupakan unsur-unsur dari perbuatan perdagangan orang yang melanggar TOC Convention 2000 Protocol.

---

Human trafficking has been a concerning international problem since a long time ago. Traffickers are often targeting vulnerable group of people because it is easier to commit human trafficking towards vulnerable group of people, such as refugees. Vulnerable condition of a refugee is an advantage to traffickers. This thesis analyzes cases about refugees who are victims of human trafficking, and being related to two international law instruments. A person can be categorized as a refugees if the elements of a refugee based on Convention Relating to the Status of Refugees 1951 has been fulfilled. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children is an international law instrument that regulates the act of human trafficking, which also an additional protocol of Convention on Transnational Organized Crime 2000. This thesis uses normative legal method of research as well as juridical normative analysis in addressing the issue. This analysis concludes that there are several reasons for refugees to leave their country, and that their vulnerable condition as a refugee are often being misused by traffickers through ways which are the elements of human trafficking action against TOC Convention 2000 Protocol."