Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melakukan transformasi digital pada pelayanan pemerintahan dan merupakan salah satu rencana kerja pemerintah tahun 2024. Salah satu pemerintah daerah yang konsisten menerapkan dan mengembangan SPBE di wilayah Kalimantan Timur adalah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tahun 2021 berhasil menduduki peringkat pertama di wilayah Kaltim (Nilai Indeks SPBE = 2,48). Peringkat tersebut turun ke posisi 8 di tahun 2022 (Nilai Indeks SPBE = 1,94), khususnya untuk Domain tata kelola SPBE pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penurunan nilai tersebut melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dengan tujuan untuk melakukan analisis problem solving. Analisis pertama dilakukan terhadap informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan yang berhubungan dengan kinerja tata kelola SPBE pada aspek TIK dengan menggunakan pendekatan logic model.  Analisis kedua dilakukan terhadap 5 area fokus pada IT governance untuk mengukur efektivitas implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK. Hasil analisis pertama menggambarkan bahwa informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan masih belum menunjukkan hubungan yang logis.  Sehingga disusunlah rekomendasi berupa outcome sequence chart yang baru agar lebih menggambarkan hubungan yang logis dan lebih terintegrasi dengan seluruh stakeholder. Hasil analisis kedua menggambarkan bahwa dari 5 area fokus, masih terdapat 3 area fokus yang belum menunjukkan efektivitasnya dalam proses implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK, sehingga diberikan rekomendasi perbaikan agar dapat lebih meningkatkan tata kelola SPBE pada objek penelitian.

---

Electronic-Based Government System (SPBE) is one of the government's efforts in carrying out digital transformation in government services and is one of the government's 2024 work plans. One of the local governments that consistently implements and develops SPBE in the East Kalimantan region is the Kutai Kartanegara Regency Government (Kukar Regency Government) through the Communication and Information Technology Office. The SPBE index value of the Kukar Regency Government in 2021 was ranked first in the East Kalimantan region (SPBE Index Value = 2.48). This ranking dropped to 8th place in 2022 (SPBE Index Value = 1.94), especially for the SPBE governance domain in the Information and Communication Technology (ICT) aspect. The decline in value is the background for the importance of this research with the aim of conducting a problem-solving analysis. The first analysis was conducted on information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities related to SPBE governance performance in the ICT aspect using a logic model approach.  The second analysis was conducted on the 5 focus areas in IT governance to measure the effectiveness of SPBE governance implementation in the ICT aspect. The results of the first analysis illustrate that the information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities still do not show a logical relationship.  So a recommendation was made in the form of a new outcome sequence chart to better describe the logical relationship and be more integrated with all stakeholders. The results of the second analysis illustrate that of the 5 focus areas, there are still 3 focus areas that have not shown their effectiveness in the process of implementing SPBE governance in the ICT aspect, so that recommendations for improvement are given in order to further improve SPBE governance in the object of research."

"Dalam mewujudkan pelayana prima dengan memanfaatkan teknologi, Ditjen AHU yang berperan sebagai penyedia pelayanan jasa hukum umum secara konsisten berusaha mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam mendukung layanan publik yang diberikan. Analisis dilakukan dengan mengelaborasi konsep pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem informasi sebagai basis pelayanannya serta menggunakan acuan standar orientasi layanan pada pelanggan dan jaminan keberlanjutan pengembangan teknologi yang terdapat pada Best Practice COBIT 4.1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan positivist dan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa kondisi sistem informasi dalam mendukung Pelayanan Pengesahan Badan Hukum Online berada pada tingkat kematangan level 3 ldquo;Defined Process rdquo; pada seluruh komponen proses pengukuran. Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa mekanisme dan prosedur layanan telah sebagian terdokumentasi. Ada peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat, namun secara organisasi, diperlukan penyusunan dokumen SOP Layanan, standarisasi program pedidikan dan pelatihan, serta program monitoring dan evaluasi secara berkala.

---

In realizing prime servicing by utilizing technology, Directorate General of Legal Administration that acts as a provider of general legal services consistently seeks to optimize the utilization of ICT in support of public services provided. This research elaborated the concept of public service by utilizing information system as its service base and used indicator based on customer service orientation standard and sustainability of technology development contained in Best Practice COBIT 4.1.

From the result of the research, it is found that the condition of Information System in supporting the Online Legal Entitlement Service is at maturity level 3 Defined Process on whole process components of measurement. The description illustrates that the service mechanism and procedures has been partially documented. There is an increase felt by the service user community, but organizationally, the preparation of the Service SOP document, the standardization of education and training programs and the regular monitoring and evaluation program."

"Salah satu upaya penerapan good governance yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam proses pengelolaan keuangan adalah penerapan e-budgeting. Secara khusus Pemerintah Aceh telah melakukan perubahan pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah menggunakan Sistem Teknologi Informasi. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) hadir untuk mempercepat proses penyampaian informasi keuangan daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel.Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur, dan wawancara mendalam, untuk mengetahui Implementasi SIPKD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh serta Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi di Pemerintah Aceh.Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi SIPKD sesungguhnya merupakan tantangan besar yang membutuhkan persiapan matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas serta persiapan yang dilakukan maka semakin baik pula keterandalan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

---

One of good governance application efforts done by Indonesian government in financial management process is by applying e-budgeting. Particularly, Aceh government has changed the financial management by improving the skill of managing the local financial using information technology system. Information system of local financial management (SIKPD) is aimed to accelerate the process of delivering the local financial information to be more effective, efficient and accountable.This research used post positivist approach; the method of data collection was literature study and in-depth interview. It was done in order to see the implementation of SIKPD within the local financial management based on information technology done by Aceh government. It was also to find out the factors affecting the local financial management based on information in Aceh government.The results revealed that the implementation of SIKPD was a big challenge required proper and structured preparations related to regulations, systems and human resources. These indicated that the better the quality and preparation done, the better the financial management done by the government."

"Pengadaan barang dan jasa merupakan komponen krusial yang dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 70% kasus korupsi yang ditemukan dan ditangani oleh KPK berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah menggunakan e-Government dalam bentuk e- Procurement untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP bernama aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang saat ini sudah menjadi Aplikasi Umum SPBE. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Aplikasi SPSE sebagai SPBE dengan menggunakan teori dari Sirat (2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dan 11 faktor yaitu visi, misi dan tujuan, strategi, pelatihan, keamanan, kolaborasi, infrastruktur, dukungan pimpinan, budaya organisasi, peraturan,dan keuangan merupakan Penentu keberhasilan implementasi SPSE sebagai SPBE.

---

Procurement of goods and services is a crucial component in the governance of the government. In Indonesia in 2020 as many as 70% of corruption cases found and handled by the KPK were related to the procurement of goods/services. In overcoming this, the government uses e-Government in the form of e-Procurement to minimize the occurrence of corruption. The E-Procurement developed by LKPP is called the Electronic Procurement System (SPSE) application which is currently an SPBE General Application. Therefore, this research aims to analyze the factors that determine the successful implementation of the SPSE Application as SPBE using the theory from Sirat (2013). The method used in this study is post-positivist, A data collection technique through primary data conducted with in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results showed that 10 of the 11 factors, namely vision, mission and objectives, strategy, training, security, collaboration, infrastructure, leadership support, organizational culture, regulations, and finance are the determinants of the successful implementation of SPSE as SPBE."

"Penelitian ini mengevaluasi secara empiris pengaruh karakteristik tata kelola dan e-government terhadap probabilitas korupsi di Indonesia pada 172 sampel pemerintah daerah tahun 2011 hingga 2013. Karakteristik tata kelola dalam penelitian yaitu akuntabilitas, fairness, desentralisasi, transparansi, profesionalisme dan responsiveness. Variabel e-government diukur dengan Peringkat e-Government Indonesia. Metode penelitian menggunakan model logistik dengan program Stata12. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntabilitas, profesionalisme dan e-government berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi. Sedangkan desentralisasi justru meningkatkan probabilitas korupsi, sehingga sistem pengawasan pemda harus ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pemerintah perlu menerapkan tata kelola secara komprehensif, karena terbukti secara empiris berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi.

---

This study evaluated the effect of governance characteristics and e government on corruption probability in Indonesia, empirically. The study used 172 samples of local government rsquo s data on three years, i.e. 2011, 2012, and 2013. The governance characteristics consisted of accountability, fairness, decentralization, transparency, professionalism, and responsiveness. The e Government variables were measured by the e Government Rating PeGI. The data was processed using logistic method with Stata12.

Results showed that accountability, professionalism, governance index and e government reduced the corruption probability, while the decentralization increased it. It was indicated that monitoring system should be improve and government should increase the implementation of comprehensive governance."

"Kontestasi adalah bentuk persaingan atau ajang adu kekuatan dan keunggulan untuk mempertahankan kepentingan yang diinginkan. Kontestasi lazim terjadi baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontestasi juga terjadi dalam penerapan sistem tata naskah dinas antara sistem tata naskah dinas lokal lembaga yaitu SIPEDE dan sistem naskah dinas pemerintah pusat yaitu SRIKANDI. Kontestasi ini terjadi karena adanya benturan kepentingan dan perspektif antara dua lembaga yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap dua orang pegawai di Komisi Kejaksaan dan juga tiga orang pegawai di Kejaksaan RI. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dengan melihat, mengamati praktik korespondensi di Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan tata naskah dinas elektronik dari SIPEDE ke SRIKANDI menunjukkan kontestasi merupakan suatu fenomena umum yang muncul di dalam suatu organisasi besar yang sedang menjalani suatu perubahan. Adanya kontestasi antara SRIKANDI dan SIPEDE mencerminkan dinamika kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan dalam institusi publik. Kejaksaan memilih untuk tetap menggunakan SIPEDE karena merasa lebih percaya pada efektivitas dan keamanannya, meskipun pemerintah telah memperkenalkan SRIKANDI sebagai sistem yang lebih terstandar dan aman. Perbedaan ini menyebabkan ketegangan dan perselisihan, menghambat efisiensi dan efektivitas koordinasi antara kedua lembaga. Kontestasi ini memperlambat proses komunikasi, pengawasan, dan evaluasi yang seharusnya berjalan lancar dan terintegrasi.

---

Contestation is a form of competition or an event of strength and superiority to defend desired interests. Contestation commonly occurs both in government and in community life in the life of the nation and state. Contestation also occurs in the implementation of the official document system between the local institution's official document system, namely SIPEDE, and the central government's official document system, namely SRIKANDI. This contestation occurred because of a clash of interests and perspectives between two different institutions. This research is qualitative research using the case study method. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. Interviews were conducted with two employees at the Prosecutor's Commission and three employees at the Indonesian Prosecutor's Office. Observations were carried out by direct observation by observing, observing correspondence practices at the Prosecutor's Commission and the Attorney General's Office. The results of this research show that the transition from SIPEDE to SRIKANDI shows that contestation is a common phenomenon that appears in a large organization that is undergoing change. The existence of contestation between SRIKANDI and SIPEDE reflects power dynamics and resistance to change in public institutions. The Prosecutor's Office chose to continue using SIPEDE because they felt more confident in its effectiveness and security, even though the government had introduced SRIKANDI as a more standardized and secure system. These differences cause tensions and disputes, hampering the efficiency and effectiveness of coordination between the two institutions. This contestation slows down the communication, monitoring and evaluation processes that should run smoothly and be integrated."

"Persandian adalah kegiatan terkait pengamanan informasi yang sejak lama digunakan dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Seiring perkembangan teknologi, keamanan siber muncul sebagai bagian dari keamanan nasional. Berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan persandian dalam konteks keamanan siber di Indonesia. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, urusan pertahanan dan keamanan negara merupakan urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di sisi lain, UU No. 23 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan persandian tidak dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat, melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini antara lain mengenai kewenangan persandian yang ada pada BSSN, kewenangan persandian yang ada pada pemerintah daerah, serta hubungan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan persandian di Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan persandian di Indonesia. Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah perlunya pengaturan yang lebih jelas dan terang terhadap pengaturan penyelenggaraan persandian di Indonesia, khususnya melalui instrumen undang-undang.

---

Coding is an activity related to securing information and has long been used in the context of state defense and security. As technology develops, cyber security emerges as part of the national security. Based on Presidential Regulation Number 53 of 2017, the State Code and Cyber Agency (BSSN) is an institution that has the function to administer the affair of coding in the context of cyber security in Indonesia. According to Act Number 23 of 2014, the affairs of state defense and security are absolute government affairs that are entirely belong to the authority of the central government. On the other hand, Act Number 23 of 2014 regulates the affair of coding is not administered nationally by the central government, rather submitted to the regional government as a mandatory regional governmental affair that is not related to basic services. This thesis will examine the authority of the affair of coding in the BSSN, the authority of the affair of coding in the regional government, and the connection between BSSN and the regional government in administering the affair of coding in Indonesia. This thesis is carried out using normative juridical legal research methods. This thesis concludes that there is an authority overlap between the BSSN and the regional government in administering the affair of coding in Indonesia. The advice that can be given through this thesis is the need for clearer regulation for the affair of coding in Indonesia, especially by an act."

"Perkembangan pesat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah membawa perbaikan signifikan dalam efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Namun, meningkatnya ketergantungan pada sistem ini juga menyebabkan meningkatnya kekhawatiran tentang keamanannya dan potensi dampak insiden keamanan terhadap operasi pemerintah dan kepercayaan warga negara. Untuk mengatasi tantangan ini, di dalam penelitian ini diusulkan kerangka kerja untuk menangani insiden keamanan menggunakan standar ISO/IEC 27035:2023 sebagai referensi. Standar ISO/IEC 27035:2023 menyediakan pendekatan komprehensif untuk manajemen insiden, yang mencakup seluruh siklus hidup dari persiapan dan identifikasi hingga penahanan, pemberantasan, dan pemulihan. Lembaga yang direkomendasikan ialah Ombudsman Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan menerima pengaduan publik atas dugaan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Penyusunan kerangka kerja diawali dengan analisis menyeluruh terhadap praktik keamanan Ombudsman yang ada dan potensi ancaman terhadap sistem elektroniknya. Penilaian ini dijadikan dasar untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kerentanan khusus lembaga. Tahapan yang dilakukan ialah persiapan, identifikasi, penahanan, pemberantasan, pemulihan, dan pelajaran yang dipetik. Rekomendasi menghasilkan kerangka kerja dan wawasan yang dapat digunakan instansi pemerintah untuk mengadopsi standar ISO 27035:2023. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan standar tersebut relevan dan sejalan dengan kebijakan SPBE di Indonesia.

---

The rapid development of Electronic Government Systems (EoBS or SPBE in Indonesian) has brought significant improvements in the efficiency and accessibility of public services. However, the increasing reliance on these systems has also increased concerns about their security and the potential impact of security incidents on government operations and citizen trust. In order to address these challenges, this study proposes a framework for handling security incidents using the ISO/IEC 27035:2023 standard as a reference. The ISO/IEC 27035:2023 standard provides a comprehensive approach to incident management, covering the entire life cycle from preparation and identification to containment, eradication, and recovery. The recommended institution is the Ombudsman of the Republic of Indonesia, a government institution that oversees the implementation of public services and receives public complaints regarding alleged maladministration of public services. The preparation of the framework begins with a thorough analysis of the Ombudsman's existing security practices and potential threats to its electronic systems. This assessment is used as a basis for ensuring that the proposed solution is tailored to the specific needs and vulnerabilities of the institution. The stages carried out are preparation, identification, containment, eradication, recovery, and lessons learned. The recommendations produce a framework and insights that government agencies can use to adopt the ISO 27035:2023 standard. This study also shows that the implementation of the standard is relevant and in line with the SPBE policy in Indonesia."

"Pemerintah Indonesia menyarankan menggunakan katalog elektronik (e-katalog) menjadi media pengadaan pada masa pandemi Covid-19, tidak terkecuali Kementerian Kesehatan. Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan e-katalog. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan penerapan e-procurement melalui katalog elektronik di Kementerian Kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan kerangka TOE (Technological-Organizational-Environmental) sebagai kerangka teori untuk menggambarkan tantangan penerapan e-katalog. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada 11 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketiga aspek tantangan tersebut, tantangan organisasional yang paling berat dan sulit diatasi karena hal tersebut dapat memicu permasalahan baru, seperti masalah teknis pada aplikasi e-katalog. Kemudian, tantangan lingkungan yang cukup menantang karena prosedur pencantuman produk yang terlalu terbuka tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang matang. Sementara itu, tantangan teknologi dapat mengganggu proses pengadaan, namun bisa dengan mudah diminimalkan dengan solusi teknis.

---

The Indonesian government recommends using an electronic catalogue (e-catalogue) as a procurement method during the Covid-19 pandemic, and the Ministry of Health is no exception. However, there are still some problems that arise in implementing e-catalogue. This study aims to describe the challenges of implementing e-procurement through electronic catalogue at the Ministry of Health during the Covid-19 pandemic. This study uses the TOE framework (Technological-Organizational-Environmental) as theoretical framework to describe the challenges of implementing an e-catalog. This study applies a qualitative approach. Data collection techniques in this study are in-depth interviews with 11 informants and literature study. The results of this study indicate that based on these three aspects of challenges, organizational challenges are the most severe and difficult to overcome because they can trigger new problems, such as technical problems in e-catalog applications. Then, the environmental challenges are quite challenging because the product listing procedures are too open and not accompanied by a mature monitoring system. Meanwhile, technological challenges can disrupt the procurement process, but can be easily minimized with technical solutions."

"Penggunaan TI di lingkungan Setjen DPR RI memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sehingga perlu untuk dikelola dengan baik agar menjadi pemungkin enabler bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi proses tata kelola TI di lingkungan Setjen DPR RI menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mendapatkan tingkat kapabilitas yang dicapai organisasi dan rekomendasi perbaikan proses untuk mencapai target kapabilitas yang diharapkan Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui FGD dan penyebaran kuesioner Data sekunder didapatkan dari studi dokumen organisasi dan studi literatur terkait dengan penelitian yang relevan Rata rata hasil pencapaian kapabilitas proses tata kelola TI di Setjen DPR RI saat ini adalah 1 1 performed yang berarti telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuan prosesnya Rekomendasi perbaikan proses dilaksanakan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan tingkat kepentingan kriteria dukungan stakeholder SDM TI dan waktu pencapaian target Tiga proses yang menjadi prioritas yakni APO13 BAI01 dan EDM01 yang dianggap sangat diperlukan dalam penyelenggaraan layanan TI di Setjen DPR RI untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

---

The use of Information Technology IT within Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has important role to support the Member of Parliament rsquo s MPs duty and function needs to be well managed to become enabler to achieve the business goals This research aims to evaluate the process of IT governance at Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia using COBIT 5 framework to obtain the current capabilities level and recommendations Primary data used in this research were collected through FGD and questionnaire Secondary data were obtained from organizational documents and related relevant research The average value capabilities achieved of IT governance process of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia was 1 1 performed means that IT processes have been implemented and achieved those purpose Process improvement recommendations conducted based on priorities of criteria that have stakeholder rsquo s support IT human resources and the achievement target time Three processes that become priorities namely APO13 BAI01 and EDM01 are very needed in organizing IT services of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia to support the MPs duties and functions"