Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anak korban memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi ditinjau dari viktimologi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas penderitaan yang diakibatkan terhadap korban. Akan tetapi, kedudukan restitusi dalam sistem pemidanaan di Indonesia belum diatur secara jelas. Restitusi pada praktik telah beberapa kali diberikan kepada anak korban, di antaranya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG dengan terdakwa Herry Wirawan dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel dengan terdakwa Mario Dandy. Namun di antara kedua kasus tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan besaran restitusi bagi anak korban, sehingga pertimbangan majelis hakim dalam menentukan besaran restitusi pada kedua kasus tersebut perlu dianalisis. Berdasarkan beberapa persoalan tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai pandangan viktimologi terhadap anak korban, kedudukan restitusi dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dan pertimbangan hakim dalam menentukan besaran restitusi pada perkara yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama dari data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa anak korban memiliki karakteristik khusus yang membuat mereka rentan menjadi korban tindak pidana, lalu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa restitusi di Indonesia merupakan pidana tambahan. Terkait dengan kasus yang dianalisis, penelitian ini menemukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah mempertimbangkan kerugian para anak korban dan kemampuan pelaku dengan baik dalam menentukan besaran restitusi pada kasus dengan terdakwa Herry Wirawan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan kerugian anak korban dengan baik namun belum mempertimbangkan dengan baik kemampuan pelaku dalam membayar restitusi dalam kasus dengan terdakwa Mario Dandy.

---

Child victims have several rights, one of them is the right to get restitution. Restitution according to victimology is a form of responsibility of the perpetrator for the suffering caused to the victim. However, the position of restitution in penal system in Indonesia hasn’t been clearly regulated. In practice, restitution has been given several times to child victims, like in Bandung High Court Decision Number 86/PID.SUS/2022/PT BDG with the Herry Wirawan as the defendant and in South Jakarta District Court Decision Number 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel with Mario Dandy as the defendant. However, there are significant difference regarding the amount of restitution for child victims between the two cases, so judge's considerations in determining the amount of restitution in both cases need to be analyzed. Based on those several issues, this research will discuss the victimology view of child victims, the position of restitution in the criminal system in Indonesia, and judge's considerations in determining the amount of restitution in cases involving children as victims of crime. This research is a doctrinal research that uses legal materials as its main source of data that used in this research. This research concluded that child victims have special characteristics that make them vulnerable to become crime victim, this research also concluded that restitution in Indonesia is an additional punishment. Regarding the cases that have been analyzed, this research found that the Judges at the Bandung High Court had properly consider the losses of the child victims and the perpetrator's ability to pay in determining the amount of restitution in the case with Herry Wirawan as the defendant, whereas Judges at the South Jakarta District Court had properly considered the losses to the child victim but haven’t properly consider the perpetrator's ability to pay restitution in the case with Mario Dandy as the defendant."

"Penelitian ini dilakukan dengan melihat ditemukan banyak putusan pengadilan yang menolak permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Tidak ada standar baku mengenai penghitungan penilaian ganti kerugian untuk restitusi. Penuntut umum juga tidak memiliki keseragaman cara pandang dalam pengajuan restitusiyang akan dimasukkan dalam surat tuntutan. Dengan melihat keadaan tersebut, penelitian ini membahas mengenaipertimbangan hakim dalam menentukan permohonan restitusi yang diajukan oleh penuntut umum ditinjau dari pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang dengan studi putusan pengadilan. Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan ditunjang dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa penuntutumum memiliki kewenangan mengajukan permohonan restitusi dengan melampirkan penghitungan restitusi dalamtuntutan pidananya. Namun dalam praktiknya, putusan perkara tindak pidana perdagangan orang jarangmengabulkan restitusi. Hal ini dipengaruhi oleh kurang maksimalnya pembuktian yang dilakukan penuntut umum terhadap kerugian korban tindak pidana perdagangan orang sehingga tidak menimbulkan keyakinanhakim. Tidak ada pedoman penghitungan restitusi yang baku. Faktor lainnya yaitu belum jelasnya prosedurpengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Diperlukan upaya pembentukan pedomanpelaksana mengenai prosedur pengajuan restitusi oleh masing- masing lembaga penegak hukum, pembuatan pengaturan penilaian terkait penghitungan restitusi, peningkatan kesadaran aparat penegak hukum, dan evaluasi terhadap putusan pengadilan yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang yang disertai denganpermohonan restitusi. Maka, diharapkan tuntutan restitusi semakin banyak dikabulkan dengan mekanisme dan pengaturan yang seragam.

---

This research was conducted by observing that there were many court decisions that rejected requests for restitution for victims of trafficking in persons. There is no standard standard regarding the calculation of theassessment of compensation for restitution. Public prosecutors also do not have a uniform viewpoint in filing forrestitution that will be included in the lawsuit. By looking at these circumstances, this study discusses the considerations of judges in determining requests for restitution submitted by public prosecutors in terms offulfilling the rights of victims of the crime of trafficking in persons with a study of court decisions. This research is a normative juridical research using data collection techniques in the form of literature studies and supported by interviews. Based on the results of research and discussion, it is known that public prosecutors have the authority to submit requests for restitution by attaching restitution calculations to their criminal charges. However, inpractice, decisions on cases of trafficking in persons rarely grant restitution. This is influenced by the lack of maximum evidence by the public prosecutor against the loss of victims of the crime of trafficking in persons so that it does not give rise to the judge's conviction. There are no standard guidelines for calculating restitution.Another factor is the unclear procedure for filing restitution for victims of the crime of trafficking in persons.Efforts are needed to establish implementing guidelines regarding procedures for filing restitution by each law enforcement agency, making assessment arrangements related to calculating restitution, increasing awareness of law enforcement officials, and evaluating court decisions handling cases of criminal acts of trafficking in persons accompanied by requests for restitution. Thus, it is hoped that more and more demands for restitution will begranted with a uniform mechanism and arrangement."

"Penelitian tesis ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang menerapkan restorative justice dalam tindak pidana yang menyebabkan matinya korban (khususnya pada tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian). Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mencari bahan kepustakaan atau data sekunder yang kemudian dilengkapi dengan data primer. Dalam tesis ini yang menjadi permasalahan adalah apakah restorative justice dapat diterapkan terhadap kasus tindak pidana yang menyebabkan matinya korban, apakah penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana yang menyebabkan matinya korban dapat dijadikan sebagai bahan perimbangan hakim dalam memberikan putusan, serta bagaimana pengaruh pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan matinya korban yang diselesaikan dengan restorative justice. Dalam praktiknya, keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan konsep penyelesaian yang menekankan adanya pertemuan antara keluarga korban dan terdakwa serta masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan mempertimbangkan keadilan restoratif dalam penjatuhan hukuman, hakim harus memastikan pemulihan keluarga korban dan mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat.

---

This thesis research discusses the consideration of judges in court decisions that apply restorative justice in criminal offences homicide (specifically in the criminal offences of murder, manslaughter, and abuse that cause). This thesis research uses normative research methods by searching for literature or secondary data which is then complemented by primary data. In this thesis, the problems are whether restorative justice can be applied to criminal offences homicide, whether the application of restorative justice in criminal offences homicide can be used as a consideration for judges in giving decisions, and how the influences of judges’ considerations on court decisions in criminal offences homicide resolved with restorative justice. In practice, restorative justice is in principle a settlement concept that emphasizes a meeting between the victim’s family, the defendant and the community to reach a mutual agreement. This agreement is taken into consideration by the judge in reaching a verdict. By considering restorative justice in sentencing, judges must ensure the recovery of the victim’s family and reintegrate the offender into society."

"Hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil harus dipenuhi dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia sehingga aparat penegak hukum tidak boleh melanggar hak siapapun dalam menjalankan kewenangannya. Salah satu metode yang melanggar hak seseorang adalah metode penjebakan dalam tindak pidana korupsi. Metode penjebakan dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki ketentuan dalam ketentuan khusus tindak pidana korupsi dan metode tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga pertimbangan seorang hakim diharapkan dapat menilai metode tersebut dengan cermat. Metode penjebakan ditemui dalam putusan Nomor 03/PID.B /TPK/2005/PN. JKT.PST dan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bdg disertai dengan pertimbangan hakim yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan menganalisis mengenai pertimbangan hakim pada kedua kasus tersebut terhadap pelaksanaan metode penjebakan dalam tindak pidana korupsi.

---

The right to obtain fair legal certainty must be ensured in the enforcement of law so the officials must not violate anyone's rights in carrying out their authority. One method that violates an individual's rights is the entrapment method in corruption offenses. The entrapment method in corruption offenses is unregulated for specific provisions of corruption offenses, and this method violates the rules stipulated in Article 28D of the UUD RI 1945, thus requiring a judge's careful assessment of such a method. The entrapment method found in the verdict with Case Number 03/PID.B/TPK/2005/PN. JKT.PST and Case Number 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bdg, accompanied by different considerations from the judges. Based on these issues, this paper will analyze the judges' considerations regarding implementation of entrapment method in corruption offenses."

"Penentuan pemberian hak asuh anak akibat perceraian seharusnya dilakukan dengan menerapkan prinsip Best Interest of Child karena pada dasarnya hubungan antara anak dengan orang tua tidak putus akibat perceraian. Anak memiliki hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensinya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Majelis Hakim memiliki peranan yang besar dalam menentukan pihak mana yang berhak atas penguasaan terhadap hak asuh anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bagaimana pengaturan di Indonesia mengatur mengenai penentuan penguasaan terhadap hak asuh anak dan bagaimanakah pengaruh dari prinsip Best Interest of Child dalam penentuan hak asuh anak. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sumber literatur lainnya. Masih kurang jelasnya pengaturan di Indonesia terkait apa yang menjadi parameter khusus dalam penentuan pemberian hak asuh anak setelah putusnya suatu perkawinan akibat perceraian membuat penulis merasa bahwa perlunya dibuat suatu aturan khusus untuk dijadikan suatu tolak ukur dalam penentuan terhadap pemberian hak asuh anak.

---

Determination of child custody due to divorce should be done by applying the principle of Best Interest of Child because basically the relationship between children and parents is not broken due to divorce. Children have the right to be able to grow and develop properly according to their potential until the child reaches adulthood. The Panel of Judges has a major role in determining which party is entitled to control over child custody. Based on this background, how does the regulation in Indonesia regulate the determination of control over child custody and how does the effect of the principle of Best Interest of Child in determining child custody. The research method used by the author is normative juridical by emphasizing the applicable laws and regulations accompanied by other literature sources. The lack of clear regulations in Indonesia regarding what are the specific parameters in determining the award of child custody after the breakdown of a marriage due to divorce makes the author feel that there is a need for a special rule to be made as a benchmark in determining the award of child custody."

"Dalam penulisan tesis ini membahas permasalahan mengenai penjatuhan pidana oleh hakim di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undangundang dalam perkara tindak pidana narkotika dihubungkan dengan asas nulla poena sine lege, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undangundang dalam perkara tindak pidana narkotika, serta penerapan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Narkotika oleh hakim PN Tangerang terhadap pelaku pidana. Dari hasil penelitian yang sifatnya yuridis normatif dan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi, penelitian pustaka melalui pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta penelitian empiris melalui pengisian kuisioner dan teknik wawancara secara depth interview dengan para nara sumber diperoleh kesimpulan yaitu adanya putusan hakim yang berupa penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana narkotika jelas tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang), sebab di dalam salah satu frasa terciptanya asas legalitas yang dikembangkan oleh Paul Johan Anslem von Feuerbach tersebut telah dijelaskan bahwa hakim tidak dapat atau tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan dasar pertimbangan yang diajukan oleh hakim PN Tangerang dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undangundang dalam perkara tindak pidana narkotika, utamanya adalah demi terciptanya keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat, di samping juga penerapan argumentasi berupa Argumentum ad Misericordian berpengaruh pula atas putusan yang dihasilkan. Terakhir, penerapan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Narkotika oleh hakim PN Tangerang ternyata tidak hanya berlaku bagi pelaku pidana yang masih berusia anak saja melainkan dapat berlaku pula terhadap pelaku pidana berusia dewasa, asalkan hal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh hakim PN Tangerang, didukung dengan pertimbangan-pertimbangan yang mengarah pada rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

---

This thesis discusses the issue of criminal sentencing by a judge below the special minimum threshold under the Narcotics Law in connection with the nulla poena sine lege principle, the basis for the discretion taken by the judge at the District Court in awarding a sentence below the special minimum threshold under the Narcotics Law and the application of a criminal sentence below the special minimum threshold under the Narcotics Law by a judge at the Tangerang District Court to a convicted criminal. The research which is judicial normative in nature and utilizes data gathering methods of literature review including primary legal material, secondary legal material, tertiary legal material, as well as empirical research through questionnaire and in-depth interviews with competent sources. The outcome of such study concludes that the existence of criminal sentence below the special minimum threshold under the Narcotics Law cannot be justified under the nulla poena sine lege principle (no sentence without laws) since one of the phrase by Paul Johan Anslem von Feuerbach on the creation of the legality principle clearly describe that a judge cannot or may not awarding any sentence outside what is prescribe by the laws. Meanwhile, the basis used by the judge at Tangerang District Court in awarding sentences below the special minimum threshold under the Narcotics Law is primarily for creating a sense of justice for both the convict and the public alike. Furthermore, the application of Argumentum ad Misericordian also influences the final verdict. Last but not least, criminal sentence below the special minimum threshold under the Narcotics Law by judge(s) of the Tangerang District Court not only applicable for under age perpetrator(s) but also for adult perpetrator(s), as long as such verdict is supported by considerations directed at the sense of justice and benefits for the community."

"Skripsi ini membahas mengenai profesi konselor adiksi dalam perannya sebagai ahli yang memberikan keterangan di dalam acara pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika. Penerapan pidana rehabilitasi narkotika bagi pecandu membutuhkan alat bukti keterangan ahli mengingat ada proses penilaian yang seharusnya dilakukan oleh tim ahli dan adanya rekomendasi ahli terhadap Majelis Hakim. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi dalam tahap peraturan pelaksana Undang-undang untuk mengatur lebih jelas dan terperinci mengenai profesi konselor adiksi; penguatan organisasi profesi yang dituangkan ke dalam peraturan pelaksana; serta penjelasan mengenai kompetensi konselor adiksi.

---

This thesis discusses the professional addiction counselor in his role as an expert which give an information at criminal procedure in cases of drug abuse. Application of criminal rehabilitation for drug addicts need the expert evidence was given that the assessment process should be carried out by a team of experts and the expert recommendations of the Panel of Judges. This research is a qualitative descriptive form analitif.

The results of this study suggest that it is necessary to revise the regulations implementing phase Legislation to set more clear and detailed information about professional addiction counselor; strengthening professional organizations that poured into the implementing regulations, as well as an explanation of the addiction counselor competencies."

"ABSTRAK Tesis ini menganalisis peranan ahli kedokteran forensik dalam memberikan keterangan ahli serta pengaruhnya terhadap keyakinan dan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perkara pidana di Indonesia. Ruang lingkup pembahasannya adalah bagaimanakah definisi dan kualitas alat bukti keterangan ahli dalam hukum acara pidana Indonesia; bagaimana perkembangan pengaturan, bentuk peranan, standar kriteria ahli kedokteran forensik dalam memberikan keterangan ahli dalam hukum acara pidana di Indonesia; dan bagaimanakah pengaruh keterangan ahli kedokteran forensik dalam putusan perkara pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan Statue Approach Pendekatan Kasus Case Approach dan Pendekatan Perbandingan Comparative Approach . Data-data yang diperoleh akan dideskripsikan untuk kemudian dianalisa secara kualitatif dan diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa definisi alat bukti keterangan ahli di Indonesia mengacu pada KUHAP, yang pada prakteknya terbagi atas tiga macam definisi dan kualitas antara lain mulai yang terkuat kualitasnya Getuige Deskundige ahli yang mengemukakan pendapat dengan melakukan pemeriksaan secara langsung , Deskundige ahli yang mengemukakan pendapat tanpa melakukan pemeriksaan secara langsung , Zaakkundige ahli yang menerangkan pendapatnya, namun sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh hakim, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum ; Perkembangan pengaturan peranan ahli kedokteran forensik sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang namun tidak terkodifikasi dalam satu undang-undang khusus, Bentuk peranan yang dapat diberikan oleh dokter forensik antara lain Clinical Forensic Medicine peranan kedokteran forensik terhadap manusia hidup , dan Clinical Pathology peranan kedokteran forensik terhadap mayat , Standar kriteria ahli kedokteran forensik yaitu memiliki kemampuan dan keterampilan dengan level 4A mampu melakukan secara mandiri disertai dengan surat tanda registerasi dan surat izin praktek; Pendapat ahli kedokteran forensik berasal dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara langsung terhadap bukti-bukti yang ada dan disertai dengan visum et repertum memiliki pengaruh terhadap pertimbangan dan keyakinan hakim.

---

ABSTRACT This thesis analize forensic medicine expert role in providing expert 39 s testimony and its influence on judge 39 s conviction and consideration in determining criminal judgment in Indonesia. The scopes of the discussion are, how are the definition and quality of expert rsquo s testimony evidence in criminal procedure law of Indonesia how are the development of regulation, the form of the role, standard criteria of the forensic medicine expert in providing expert rsquo s testimony in criminal procedure law of Indonesia and how is influence of forensic medicine expert rsquo s testimony in the criminal judgment in Indonesia. The research method used normative juridical method by using statute approach, case approach, and comparative approach The data obtained will be described for later analyzed qualitatively and described systematically. The result of the research concludes that the definition of expert rsquo s testimony evidence in Indonesia refers to the Indonesia Criminal Procedure Code, which in practice is divided into three kinds of definitions and qualities, among others from the strongest quality Getuige Deskundige experts who provide testimony by conducting direct examination , Deskundige experts who provide testimony without conducting a direct examination , Zaakkundige experts who provide testimony but it can actually be studied by judges, public prosecutor and legal advisor The development of regulation on the role of forensic medicine experts began in the Dutch colonial era up to now but not codified in one particular law, The forms of the role that can be provided by forensic doctor such as Clinical Forensic Medicine the role of forensic medicine to human life and Clinical Pathology the role of forensic medicine against corpses , Standard criteria of forensic medicine expert are the ability and skill with level 4A able to do independently accompanied by letter of registration and license of practice Testimony of the forensic medicine expert, which derived from the results of a direct examination of the available evidence accompanied by visum et repertum has an influence on judge 39 s consideration and conviction."

"Tesis ini membahas restitusi bagi korban dengan mengacu pada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana uqubat restitusi hanya dapat dimintakan oleh korban pemerkosaan dan qadzaf. Permasalahan dalam tesis meliputi pengaturan, prosedur memperoleh restitusi terhadap korban pemerkosaan dan Implementasi Restitusi korban Tindak Pidana pemerkosaan dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah di Aceh. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan dari 10 jarimah hanya ada 2 jarimah yang mengatur restitusi yakni qadzaf dan pemerkosaan, restitusi dalam Qanun jinayat hanya dapat diberikan apabila terdapat permintaan dari korban. Berdasarkan pasal 51, restitusi dapat diberikan kepada korban pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 dan Pasal 49, sedangkan terhadap Pasal 50 terkait Perkosaan terhadap anak tidak disebutkan, selanjutnya terdapat kekeliruan pada pasal 58 yang mengatur restitusi pada korban qadzaf, sebab pasal tersebut mengacu tertuduh pelaku jarimah perkosaan, kemudian selain pemerkosaan dan qadzaf, jarimah pelecehan seksual perlu dimasukkan ke dalam salah satu jarimah yang dapat diberikan restitusi. Selanjutnya, prosedur memperoleh restitusi selain mengacu pada Perma nomor 1 tahun 2022 diperlukan aturan pelaksana khusus yang mengatur restitusi menggunakan emas dan kompensasi pengganti restitusi bagi pelaku yang tidak mampu membayar restitusi, berikutnya hanya ada sedikit putusan yang menjatuhkan restitusi sebab penegak hukum tidak menyampaikan hak korban berupa restitusi dan dan kemampuan finansial terdakwa dipertimbangkan untuk menentukan ada tidaknya restitusi, kemudian terdapat hambatan pelaksanaan restitusi diantaranya kondisi pelaku, kurangnya kesadaran hukum korban, korbannya anak di bawah umur, faktor aparat penegak hukum serta adanya stigma dalam masyarakat.

---

This thesis discusses restitution for victims by referring to Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, in which restitution can only be requested by victims of rape and qadzaf. The issues in the thesis include the arrangements and procedures for obtaining restitution for rape victims in the Qanun of Jinayat Law and the Implementation of Restitution for rape victims in the Decision of the Syar'iyah Court in Aceh. This research is normative juridical method. The analysis concluded that the regulation on restitution in Qanun jinayat still has weaknesses, such as the restitution can only be given if there is a request from the victim. Based on article 51, restitution can be given to victims of rape as referred to in Article 48 and Article 49, while Article 50 related to rape against children is not regulated, then there is a misconception in article 58 which regulates restitution for victims of qadzaf, because the article refers to the accused perpetrator of the rape jarimah, then in addition to rape and qadzaf, the jarimah of sexual harassment needs to be included in one of the jarimah that can be given restitution. Furthermore, the procedure for obtaining restitution other than referring to Perma number 1 of 2022 requires specific implementing regulations are needed that regulate restitution using gold and compensation in replacement of restitution for perpetrators who are unable to pay restitution, then there are only a few decisions that impose restitution on victims because law enforcers do not convey victims' rights in the form of restitution and the defendant's financial capacity is considered to determine whether or not restitution is available, then there are detention to the implementation of restitution including the condition of the perpetrator, the lack of legal awareness of the victim, the victim is a children under the age, the factors of legal officers and the existence of stigma in society."