Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ada harapan yang berkembang bahwa pemerintahan desa dapat memberikan layanankepada warga desa dengan tata kelola yang baik (good governance) melalui pemerintahandigital untuk menjawab masalah-masalah dalam sustainable development goals (SDGs),seperti: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Harapan tersebut menjadi nyatadengan hadirnya Undang-Undang tentang Desa terkait adopsi Sistem Informasi Desa(SID), sebuah aplikasi elektronik pemerintahan (e-government) yang dikelola langsungoleh aparatur pemerintahan desa untuk melaksanakan pemerintahan digital. Oleh karenaitu, aparatur desa harus mampu bertransformasi dengan mengubah cara kerjakonvensional melalui pemanfaatan SID. Sejak undang-undang tersebut diterbitkan,sampai saat ini adopsi SID belum dapat sepenuhnya diwujudkan. Penelitian-penelitiansebelumnya juga belum ada yang mengungkapkan secara memadai tentang adopsi SID.Tujuan penelitian ini untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyelidiki beberapapertanyaan penelitian (PP) terkait adopsi SID: 1)ekosistem, 2)faktor, 3)model, dan4)strategi adopsi SID. Beberapa teori (multi-teori) digunakan untuk memandu penelitiandalam perencanaan, pelaksanaan, dan analisis data, seperti: teori kelembagaan, teoripemangku kepentingan, teori-teori adopsi teknologi, teori sumber daya, teoriketerjangkauan, dan teori kemampuan dinamis. Dengan mengadopsi pendekatan studikasus, penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Gunungkidul yang telahmengimplementasikan SID diseluruh desanya (144 desa). Secara gambar besar,penelitian ini dijalankan dalam tiga fase: studi kontekstual, studi empiris, dan validasi.Dalam studi kontekstual, ada dua systematic literature review yang dilakukan untukmenangkap konteks penelitian. Selanjutnya, pada studi empiris, ada 47 partisipan yangdiwawancara dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Kemudian hasilwawancara itu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Dalam fasevalidasi, peneliti melakukannya secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, penelitimengadakan sebuah focus group discussion untuk diseminasi hasil penelitian, danmelanjutkan dengan pengujian secara kuantitatif menggunakan inter-rater reliabilityserta Fuzzy Delphi Method untuk mengambil konsensus bersama para peninjau yangterlibat dalam implementasi SID di kabupaten tersebut. Akhirnya, penelitian inimemberikan empat hasil yaitu: sebuah ekosistem e-government di pemerintahan desa atauekosistem SID dengan 19 entitas; 11 faktor yang berpengaruh dalam adopsi SID; sebuahmodel adopsi SID dengan 6 dimensi, dan 31 strategi adopsi SID. Hasil penelitian inidiharapkan dapat memberi transferability dalam adopsi SID bagi desa-desa yang adadalam kabupaten dengan karakteristik yang mirip dengan kabupaten tersebut, yaitumempunyai “predikat baik" dalam evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik(SPBE).

---

There is a growing expectation that good governance in village administration can

improve its services to villagers through digital government in addressing issues of

sustainable development goals (SDGs), such as health, education and welfare. This hope

became a reality with the presence of the Law on Villages regarding the adoption of the

Village Information System (VIS), an electronic government application (e-government)

managed directly by village government officials. Therefore, village officials must be

able to transform village administration by changing conventional ways of working

through the use of VIS. Since the law was issued, until now, the adoption of VIS has not

been fully realized. Previous studies rarely adequately disclosed the adoption of VIS. This

research addresses the current knowledge gap by investigating several research questions

related to ecosystems, factors, models, and strategies for VIS adoption. Some theories

(multi-theory) are used to guide research in planning, implementation, and data analysis,

such as institutional, stakeholder, technology adoption, resource, affordability, and

dynamic capability theories. By adopting a case study approach, this research took place

in Gunungkidul Regency, which has implemented VIS in all its villages (144 villages).

In the big picture, this research was carried out in three phases: contextual study, empirical

study, and validation. In contextual studies, two systematic literature reviews were

conducted to capture the research context. Furthermore, 47 participants were interviewed

in the empirical study using a semi-structured interview technique. Then, the results of

the interviews were analyzed using the thematic analysis technique. While in the

validation phase, the researcher does this qualitatively and quantitatively. Qualitatively,

the researcher held a focus group discussion to disseminate the study result and continued

quantitative testing using inter-rater reliability and the Fuzzy Delphi Method to gain

consensus with reviewers involved in implementing VIS in the district. Finally, this

research provides four results: the VIS adoption ecosystem by 19 entities; 11 factors that

influence VIS adoption; the VIS adoption model by 6 dimensions; and 31 strategies of

VIS adoption. This research is expected to give transferability in adopting VIS for villages

of certain regencies with similar characteristics to the regency, namely the regency with

a "good predicate" in the electronic-based government evaluation system (SPBE)."

"Masuknya era globalisasi ditandai dengan keterbukaan akses informasi dan transfer teknologi dari negara maju kepada negara sedang berkembang seperti Indonesia. Tidak selamanya globalisasi membawa dampak yang baik bagi negara Indonesia karena luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau yang menyebabkan tidak terjadinya pemerataan baik terhadap akses informasi maupun dalam pembangunan. Akses teknologi informasi di Indonesia masih mengalami kesenjangan dimana pengguna internet masih didominasi di pulau-pulau pusat pemerintahan seperti Jawa dan Bali. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan digital antara pulau Jawa dan pulau-pulau di wilayah timur Indonesia. Selain itu, kesenjangan digital juga terjadi tidak hanya antar pulau, tetapi juga antara pusat kota dan wilayah pinggiran yang mengakibatkan tidak bisa terjadi pemerataan pembangunan di Indonesia. Selain karena kesenjangan digital yang terjadi, pembangunan di wilayah pedesaan (rural development) juga terkendala dengan adanya aturan-aturan adat yang mengikat suatu desa serta budaya-budaya tradisional yang menolak diterimanya paham-paham atau teknologi-teknologi baru hasil dari globalisasi. Untuk menghindari ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, tentunya harus dilakukan perubahan paradigma pembangunan pedesaan yang menggabungkan antara kemajuan teknologi infomasi dan komunikasi dengan kearifan lokal di mana keduanya akan saling menguatkan satu sama lain. Teknologi informasi dan komunikasi akan membuka akses pengetahuan dan kerjasama baik dengan wilayah lain ataupun dari negara lain, sedangkan kearifan lokal akan berfungsi sebagai ciri dari desa tersebut dengan desa yang lain atau bisa dikatakan sebagai corak alamiah dari suatu desa.Kata Kunci : teknologi informasi, rural development, kesenjangan digital, globalisasi."

"Tesis ini membahas kesesuaian perencanaan TIK yang dituangkan dalam dokumen Grand Design Sistem Informasi Kementerian Sekretariat Negara (SIKSN) 2011-2014 dengan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini dilatarbelakangi kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi-aplikasi SIKSN dalam mendukung ketatalaksanaan unit-unit kerja, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konten grand design SIKSN 2011-2014 guna mengetahui apakah perencanaan SIKSN sudah sesuai dan efektif mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Sekretariat Negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah positivis menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada kesesuaian grand design SIKSN 2011-2014 dengan tahapan perencanaan strategis egovernment (Turban et al, 2001; Chaffey, 2002; Laudon and Laudon, 2004 dalam Heeks, 2006). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah secara konten grand design SIKSN 2011-2014 telah memenuhi komponen perencanaan strategis egovernment, namun dalam proses perumusannya belum melalui proses audit sistem informasi dan pembentukan tim penyusun belum melibatkan perwakilan dari setiap unit kerja. Terhadap hasil penelitian disarankan untuk melakukan audit sistem informasi baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi agar memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pengembangan SIKSN, sehingga perumusan strateginya lebih terarah dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara.

---

This thesis discusses the compatibility of ICT planning, as outlined in the 2011 - 2014 Grand Design of the Information Systems of Ministry of State Secretariat (SIKSN), with the duties and functions of the Ministry of State Secretariat. This research is motivated by the fact that the utilization of SIKSN applications in supporting working units? management is not yet optimum. Therefore, the purpose of this research is to analyze the content of 2011-2014 SIKSN grand design and determine whether the SIKSN plan is appropriate and effective in supporting the optimization of the duties and functions carried out by the Ministry of State Secretariat. The approach used in this study is positivist, using a qualitative method that emphasizes on the conformity of 2011-2014 SIKSN grand design with the strategic planning stages of e-government (Turban et al, 2001; Chaffey, 2002; Laudon and Laudon, 2004 in Heeks, 2006). The result obtained from this study is that the content of 2011-2014 SIKSN grand design is already in compliance with the strategic planning component of e-government. However, in the process of formulation, it has not been through the process of auditing information systems and the establishment of the drafting team has not involved adequate representatives from each working unit. Upon the results of the research, it is recommended to conduct an audit of information systems from both internal and external organization in order to obtain a comprehensive depiction of the development of SIKSN. Therefore, the strategy formulation is more directed and in accordance with the duties and functions of the Ministry of State Secretariat."

"Pengujian perangkat lunak merupakan salah satu hal terpenting dalam pengembangan perangkat lunak. Namun, banyak pengembang perangkat lunak yang kurang memperhatikan pengujian pada perangkat lunak yang mereka kembangkan. Salah satu alasannya adalah proses pengujian memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.Rational Suite merupakan software yang dikembangkan oleh IBM untuk membantu para pengembang dalam melakukan pengujian perangkat lunak dan mengatasi masalah pengujian yang mereka hadapi. Di dalam Rational Suite terdapat beberapa aplikasi pendukung yang dapat digunakan dalam proses pengujian dari awal hingga akhir.Dalam tugas akhir ini akan digunakan Sistem Informasi Manajemen Beasiswa Online (SIMBIOn) sebagai studi kasus. Rational TestManager dan Rational Robot akan digunakan untuk melakukan pengujian dari SIMBIOn. Proses pengujian dilakukan untuk mengetahui efektifitas penggunaan kedua software tersebut dalam melakukan pengujian."

"Universitas Palangka Raya sebagai perguruan tinggi terbesar di Kalimantan Tengah yang menjunjung disiplin ilmu yang luas dan ingin tampil sebagai kampus yang modern, komprehensif, terbuka, multibudaya, dan humanis. Universitas Palangka Raya terus berusaha untuk meningkatkan implementasi teknologi informasi secara terencana untuk peningkatan kualitas layanan. Oleh karena itu, dengan dasar untuk meningkatkan kualitas layanan, perlu adanya penggunaan teknologi informasi yang tepat guna. Berdasarkan Rencana Strategis Universitas Palangka Raya periode 2015-2019, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah menjadi Universitas pembelajaran bermutu berbasis ICT yang efisien, akuntabel dan transparan dan menjadi Universitas yang mandiri serta bertata kelola baik good university governance . Namun pada kenyataannya, kedua tujuan tadi belum terlaksana dengan maksimal karena kurangnya pemanfaatan SI/TI. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis sistem informasi untuk membantu mewujudkan Universitas Palangka Raya menjadi perguruan tinggi yang modern dan inovatif agar dapat terus bersaing dengan perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rumusan rencana strategis SI/TI bagi Universitas Palangkaraya yang selaras dengan strategi bisnis. Metodologi Ward dan Peppard digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan strategis sistem informasi. Hasil yang diharapkan adalah rumusan rencana strategis SI/TI dan pemetaan aplikasi masa depan sehingga dapat membantu tercapainya sasaran ICT dari Universitas Palangka Raya.

---

University of Palangka Raya continues to strive to improve the implementation of information technology in a planned manner for improved quality of service. Therefore, with a basis to improve quality of service, the need for the use of appropriate information technology. Based University of Palangka Raya Strategic Plan 2015 2019 period, there are several objectives to be achieved. The goal is to become a university with ICT based quality learning that efficient, accountable and transparent along to become independent universities and good governance good university governance . But in fact, both goals had not been implemented due to lack of maximum utilization of IS IT. Therefore, the information systems strategic planning is necessary to help realize University of Palangka Raya into a modern colleges and innovative in order to continue to compete with other universities in Indonesia. This study aimed to formulate a strategic plan of IS IT for the University of Palangka Raya are aligned with business strategy. Ward and Peppard methodology is used as a reference in the strategic planning of information systems. The expected result is the formulation of a strategic plan of IS IT and mapping of future applications that can help achieve the ICT goals of Palangkaraya University."

"ABSTRAKPusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan atau Pusintek merupakan unit organisasi eselon 2 di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan layanan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rencana strategis organisasi Kementerian Keuangan, Pusintek merupakan penggerak untuk melaksanakan integrasi TIK di Kementerian Keuangan, salah satunya adalah dengan membangun Sistem Layanan Data Kementerian. Sistem Layanan Data Kementerian merupakan arsitektur teknologi yang terdiri dari komponen utama data warehouse dan business intelligence yang berperan sebagai single source of truth.Pusintek berpedoman pada KMK Nomor 351/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengembangan sistem informasi. Salah satu tahapan yang terdapat pada KMK Nomor 351/KMK.01/2011 adalah pelaksanaan evaluasi, akan tetapi tahap evaluasi tersebut belum dilaksanakan di dalam proses pengembangan Sistem Layanan Data Kementerian yang ada saat ini.Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dilakukannya tahap evaluasi dan untuk mengetahui tingkat kematangan arsitektur Sistem Layanan Data Kementerian yang ada saat ini. Penelitian dilakukan dengan merancang instrumen dalam bentuk kuesioner yang kemudian digunakan dalam pengambilan data. Hasil pengambilan data kemudian diolah untuk menghasilkan nilai tingkat kematangan arsitektur Sistem Layanan Data Kementerian.Penelitian ini menghasilkan tingkat kematangan kategori teknikal pada arsitektur Sistem Layanan Data Kementerian pada nilai kematangan 4,01. Rekomendasi diberikan untuk kriteria di masing-masing subkategori yang masih di bawah kondisi ideal yang seharusnya ada pada nilai tingkat kematangan level 4 yang diperoleh.

---

ABSTRACTPusintek as a provider of ICT services in Ministry of Finance. In organization strategic plan, Pusintek as a prime mover to integrate of ICT infrastructure. Data Services System is a form of integration process in the data side. Data Services System consists of data warehouse and business intelligence as 2 main components to be used as a single source of truth.Pusintek guided by KMK No. 351 KMK.01 2011 on policy and standard development process. One of stages contained in No. 351 KMK.01 2011 is evaluation process, but this process not already done related to the development of Data Services System.This research was conducted to meet the need of evalution process in the development of Data Service System and to obtain the maturity value of its architecture. This research was done by designing an instrument in questionnaire form that be used to data collection. The result of data collection is processed to obtain the maturity level.This research resulted the maturity level of technical category of Data Services System architecture at score 4,01. Recommendations are given for criteria of each subcategory that has actual condition lower than standard condition at level 4 as obtained maturity level."

"Penelitian ini membahas tentang kebutuhan informasi dan perilaku pencarian informasi petani di Desa Cengkong, Karawang, Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi dan perilaku mencari informasi yang dibutuhkan oleh informasi petani di Desa Cengkong. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan selama proses pencarian informasi. Penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani pada PT Desa Cengkong dapat mengidentifikasi dan mengungkapkan kebutuhan informasi mereka terutama untuk bantu mereka dengan pekerjaan mereka. Petani dapat mengetahui sumber yang relevan dari informasi, yang dibagi menjadi dua kategori, seperti primer dan sekunder sumber informasi. Di sisi lain, petani belum menggunakan informasi tersier sumber karena tidak tersedianya sumber. Dalam proses pencarian informasi, hambatan berasal dari faktor internal dan eksternal. Internal faktor-faktor termasuk: hambatan bahasa, ketidakmampuan membaca, dan petani yang tidak bisa mendapatkan akses informasi yang tepat karena masalah keuangan. Itu faktor eksternal yang menghalangi petani untuk mencari informasi, termasuk akses terhadap informasi dan ketidakmampuan untuk menggunakan perangkat.

---

This study discusses information needs and information seeking behavior of farmers in Cengkong Village, Karawang, West Java. The purpose of this study is to identifying information needs and information seeking behavior needed by farmers in Cengkong Village. In addition, this study also aims to determine the obstacles during the information search process. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results showed that farmers at PT Desa Cengkong could identify and express their information needs especially for help them with their work. Farmers can find out relevant sources of information, which are divided into two categories, such as primary and secondary sources of information. On the other hand, farmers have not used tertiary information because of the unavailability of sources. In the process of finding information, obstacles come from internal and external factors. Internal factors include: language barrier, reading disability, and farmers who cannot get access to the right information due to financial problems. These external factors prevent farmers from seeking information, including access to information and the inability to use the device."

"Organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah seperti Kementerian atau Lembaga setingkat dengan Kementerian, maupun di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, membutuhkan data yang memiliki kualitas tinggi untuk melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang matang. Untuk keperluan penyediaan data dan informasi pengawasan dan dukungan yang dibutuhkan oleh pimpinan, telah dikembangkan Teknologi Informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA). Namun pada kenyataannya, kualitas data SIMA saat ini masih belum memenuhi standar karena isian data SIMA yang ada saat ini kurang memadai. Kurangnya kualitas data hasil pengawasan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelengkapan data, keakuratan data, ketepatan waktu data, dan konsistensi data yang berdampak pada hasil pengawasan BPKP kurang bisa memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan dari pengelolaan kualitas data dan memberikan rekomendasi peningkatan kualitas data berdasarkan Data Quality Maturity/Capability Model Loshin dan Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Kemudian juga dilakukan pegukuran dimensi kualitas data antara lain dimensi completeness, accuracy, timeliness. Dari hasil penelitian ditemukan permasalahan dimensi disebabkan karena validasi pada sistem yang belum memadai. Pada pengukuran tigkat kematangan manajemen data dari delapan komponen penilaian diperoleh tingkat maturitas mencapai level 3 atau defined. Kemudian untuk menentukan strategi dipetakan berdasarkan harapan untuk mencapai level 5 atau optimized diperoleh 37 rekomendasi untuk perbaikan kualitas data hasil pengawasan.

---

Government organizations, both at the central and regional levels, such as ministries or institutions at the level of the ministry, as well as at the provincial/district/city governments, need high-quality data to carry out careful planning and evaluation of development. For the purpose of providing data and information on supervision and support needed by the leadership, Information Technology has been developed in the form of an Accountability Management Information System (SIMA) application. However, in reality, the current SIMA data quality still does not meet the standards because the current SIMA data entry is inadequate. The lack of quality of data from supervision results caused by several factors such as completeness of data, accuracy of data, timeliness of data, and consistency of data which has an impact on results of supervision of BPKP less able to provide strategic recommendations to the President. This study was conducted to measure the maturity level of data quality management and provide recommendations for improving data quality based on the Loshin Data Quality Maturity/Capability Model and the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). From the results of the study, it was found that dimensional problems were caused by inadequate validation of the system. Measuring the maturity level of data management from the eight assessment components, it is obtained that the maturity level reaches level 3 or defined. Then to determine the mapped strategy based on the expectation to reach level 5 or optimized, 37 recommendations were obtained for improving the quality of the monitoring data."