Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Generally, geostrategy is a type of foreign policy guided principally by geographic factors, that express an aggressive and offensive character, which is outward-looking. Further, it combines strategic considerations with geopolitical situations in such way that the military is always included. Meanwhile, the national resilience concept which was developed by the National Resilience Institute of Republic Indonesia (Lemhannas) is more defensive, less millitaristic, inward-looking and based on prosperity and security principles. This study aims to prove the truth of national resilence concept by using deductive phenomenological interpretive qualitative methods with epistemology of geostrategy as a main objective. Popper’s falsification test is intended to gather evidence on which the geostrategic peripheral is applied to the national resilience concept, rather than reject the conception. The required data includes the national resilience concept and an epistemology of geostrategy to explain geostrategic realities in a sistematic hierarchy, using historical documents, scientific publications and also interviews. This study has shown that the national resilience concept sits outside the geostrategic periphery, despite some evidence of geostrategic validity. The evidence indicating the applicability of geostrategy includes (1) does not place emphasis a strategic substance; (2) without strategic planning, political/diplomatic attempts and/or military meansto achieve national objective; (3) an inward-looking drive to improve tenacity and sturdiness rather than active politicalstrategic influence; (4) the changes occur in the long-term and; (5) the defensive posture prioritizes consultation and cooperation. The evidence that shows the applicability of geostrategy includes (1) formulation of national objectives and; (2) consideration of geography and geopolitical conditions."

"ABSTRAKPermasalahan yang dibahas dalam penelitian kualitatif ini adalah untuk melihat peran kelompok kepentingan di dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap pemerintahan sosialis Kuba. Selama lebih dari 30 tahun, sejak tahun 1960, Amerika Serikat telah menetapkan embargo ekonomi di negara tersebut. Melihat kejatuhan komunisme di Uni Soviet diikuti kejatuhan ekonomi di Kuba, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan pengetatan embargo melalui pembentukan Torricelli Act atau lebih dikenal sebagai Cuban Democracy Act tahun 1992. Dengan memperketat perdagangan luar negeri terhadap perusahaan Amerika Serikat sekaligus menekan negara-negara lain untuk berdagang dengan Kuba, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan level ekonomi dan sosial Kuba dengan menekankan reformasi politik yang demokratis. Dalam proses pembentukan kebijakan Amerika Serikat ini terdapat kelompok kepentingan yang terlibat. Penelitian ini akan mengeksplorasi peran dari Cuban American National Foundation dalam proses pembentukan Cuban Democracy Act dengan menggunakan konsep taktik kelompok kepentingan dan lobi.

---

ABSTRACTThe problem dealt within this qualitative research is to know the role of interest groups in American foreign policy towards the socialist government of Cuba. For more than thirty years, since 1960, the United States has maintained an economic embargo against the country. In light of the fall of communism in Soviet Union and the fall of Cuban economy, the United States decided to tighten the embargo through the creation of the Torricelli Act or also known as Cuban Democracy Act CDA of 1992. By restricting U.S. companies and pressuring foreign countries from trading with Cuba, the law aims to increase the level of economic and social that would cause the Cubans to demand democratic political reform. In order to know the role of interest groups in American foreign policy, this research seeks the role of Cuban American National Foundation in the creation of Cuban Democracy Act, using its tactics and lobbying strategy as the case to be explored."

"In order to understand biodiversity,distribution and abundance among the tropical anguillid eels in the Indonesian waters,inshore migration mechanism of the juvenile anguillid eel (glas eel) to the estuaries of western,central and eastern region of Indonesian waters were examined using both morphology and genetic analysis...."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program pemberdayaan TKI pasca kepulangan dari luar negeri oleh BNP2TKI. Lapangan kerja yang terbatas dibandingkan dengan angkatan kerja menjadi salah satu alasan untuk tenaga kerja memilih pasar kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia selanjutnya disingkat TKI yang dapat disebut pekerja migran. Tenaga kerja Indonesia yang telah kembali ke daerah asalnya yang disebut TKI Purna belum mengoptimalkan penerimaan dari remitansi sehingga pemerintah melaksanakan program pemberdayaan sebagai salah satu tujuan program pemerintah untuk mendayagunakan dan membantu peningkatan kesejahteraan TKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan kepada Tenaga Kerja Indonesia setelah kembali dari luar negeri agar tidak berangkat menjadi TKI kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan TKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan pelaksanaan program pemberdayaan TKI purna yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh BNP2TKI. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BNP2TKI beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian/dinas terkait, lembaga keuangan, fasilitator maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan mengumpulkan peserta, informasi mengenai program pemberdayaan belum menyeluruh, target pencapaian peserta berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses about the implementation of Indonesian Migrant Workers Empowerment Program after the return from abroad by the BNP2TKI. Limited employment compared to the labor force is one reason for the manpower to choose as Indonesian Migrant Workers. Indonesian migrant workers who have returned to Indonesia called Ex Indonesian Migrant Workers have not optimized the receipt of their remittance so that the government implements the empowerment program as one of the goals of the government program. The empowerment of ex Indonesian Migrant Workers is based on the government program to utilize and assist the improving of Indonesian Migrant Worker rsquo s welfare.

The aim of this research is to know the empowerment to the Indonesian Migrant Worker after returning from abroad in order not to go back to be the Indonesian Migrant Workers again. The method used in this research conduct the in depth interviews with informants related to the implementation of the Indonesian Migrant Workers Empowerment Program. This research uses the qualitative approach with the technical analysis of qualitative data.

The result of this research is showing that the implementation of empowerment of ex Indonesian Migrant Workers has been implemented in accordance with regulations made by BNP2TKI. The implementation is assisted by the implementing unit of BNP2TKI duties along with stakeholders that assist the implementation of such ministries agencies, financial institutions, facilitators and professionals.But in the implementation of the program, there are still shortcomings that could not reach the maximum target. The matter is due to constraints that occur during the process of the implementation including the difficulty of gathering the participants, the information about the empowerment program has not been comprehensive, lack of the target achievement of participant, the lack of coordination between stakeholders."

"Skripsi ini membahas mengenai liberalisasi dalam hal kepemilikan asing pada bank umum di Indonesia, dimulai dengan keikutsertaan Indonesia dalam GATS- WTO. Namun, dengan adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia, persentase tersebut menjadi semakin terbuka, yaitu mencapai 99%. Hal ini jelas membuat lebih banyak pihak asing yang masuk ke dalam bank-bank umum di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis ingin membahas mengenai bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan liberalisasi dalam kepemilikan asing pada bank umum tersebut dan adakah ketentuan yang melindungi kepentingan nasional karena ternyata perkembangan tingkat kepemilikan asing ini membuat melemahnya peranan dan daya saing dari pihak domestik itu sendiri dimana seharusnya hal tersebut menunjang pertumbuhan ekonomi, yang merupakan bagian dari kepentingan nasional. Untuk meneliti kedua permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dan juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber karena ada data-data yang harus ditanyakan langsung kepada pihak-pihak yang memahami topik skripsi ini. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa liberalisasi kepemilikan asing ini pada dasarnya diatur dalam perjanjian GATS dan Schedule of Commitments Indonesia di GATS-WTO dan juga diatur dalam beberapa ketentuan nasional, antara lain Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, serta Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum. Mengenai ketentuan yang melindungi kepentingan nasional, pada dasarnya hal tersebut sudah diatur dalam beberapa pasal di perjanjian GATS itu dan juga dalam Undang-Undang Perbankan, dan beberapa Peraturan Bank Indonesia, seperti PBI tentang Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas membahas mengenai kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi pada tahun 2015. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pengambilan keputusan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari keputusan Pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi. Dari penelitian ini diketahui bahwa setidaknya terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor yang mendasari keputusan pemerintah tersebut. Faktor internalnya adalah peran lembaga non-pemerintah yang fokus di studi TKI. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari eksklusivitas undang-undang ketenagakerjaan Arab Saudi terhadap pekerja domestik, sistem kafala yang berlaku di Arab Saudi, dan perjanjian bilateral yang belum dapat diimplementasikan oleh kedua negara.Kata Kunci: Teori Pengambilan Keputusan, Penghentian Penempatan TKI Sektor Domestik, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal.

---

ABSTRACTThis study explains about the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. This study is a qualitative research. The theory that is used in this study is decision making theory, this theory is used for analyzing the factors that underlying the Indonesian government rsquo s decision for implementing the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. The research explains that there are two factors that influenced the Indonesian goverment rsquo s decision, the internal and external factor. The internal factor is the role of non govermental organizations that focus on study of migrant worker. In the other hand, the external factors are consisted of three matters. They are the exclusion of domestic worker from Saudi Arabia Labor Law, the kafala system that is implemented in Saudi Arabia , and the bilateral agreement that is not implemented yet by both the countries. "

"The fall of the new order government in 1998 and the political reform that followed posed substantial challenges for Indonesia's bureaucracy to continue fulfilling its mandate. This book analyses the process of bureaucratic reform in the irrigation sector. Using Irrigation Management Transfer policy as the entry point for analysis, it documents and analyses the irrigation bureaucracy as ability to sustain its power and prominence in the sector as development, amidst and against national and international."

"Bahwa Trade Facilitation Agreement membahas fasilitasi perdagangan yang dianggap dapat menyederhanakan dan mengharmonisasi prosedur perdagangan internasional. Keberadaan Trade Facilitation Agreement yang lahir untuk mengurangi hambatan prosedural dalam perdagangan internasional, maka diatur mengenai Single Window. Sebagai bagian dari praktik fasilitasi perdagangan, National Single Window perlu diaktualisasikan dengan publikasi yang transparan sehingga prosedur impor-ekspor menjadi lebih efisien serta pertukaran informasi di antara para pihak terjadi secara efektif. Dengan membandingkan penerapan transparansi terhadap publikasi dan akses informasi terkait regulasi dan prosedur dari fasilitasi perdagangan melalui penerapan National Single Window di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma hukum tertulis dari suatu peraturan perundangan-undangan. Dengan menggunakan tiga parameter dari transparansi yaitu publikasi dan akses terhadap informasi dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi informasi oleh Pemerintah dan notifikasi perubahan kebijakan kepada organisasi internasional. Ada beberapa hal yang dapat dipetik dari transparansi TradeNet Singapura bahwa ada poin-poin yang mengisi jarak di Single Window Indonesia. Walaupun National Single Window Singapura dan Indonesia mulai pada waktu yang berbeda dan perbedaan kontras dari orientasi pengembangan sistemnya antara kedua negara tersebut. Namun, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk dapat mengurangi hambatan perdagangan dan proses percepatan pemindahan barang dalam perdagangan internasional untuk efisiensi biaya, beban administrasi dan waktu dalam transaksi perdagangan internasional. Untuk meningkatkan daya saing global, perlunya pengelolaan dan penyelenggaraan Indonesia National Single Window melalui pemutakhiran regulasi, teknologi informasi pendukungnya dan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan antar lembaga-lembaganya.

---

The Trade Facilitation Agreement that discusses trade facilitation which is to simplify and harmonize international trade procedures. The existence of the Trade Facilitation Agreement was to reduce procedural barriers in international trade, as it is important regarding the Single Window regulations. As part of trade facilitation practices, the National Single Window needs to be actualized with transparent publications so that import-export procedures become more efficient and the exchange of information between parties occurs effectively. By comparing the implementation of transparency in publications and access to information related to regulations and procedures for trade facilitation through the implementation of the National Single Window in Indonesia and Singapore. Using normative juridical research method to examine the written legal norms of a statutory regulation. There are three parameters of transparency used for this research, namely publication and access to information and laws and regulations, enquiry points and notification of policy changes to international organizations. There are several things that can be learned from Singapore's TradeNet transparency that there are points that fill the gaps in Indonesia's National Single Window. Although Singapore and Indonesia's National Single Window started at different times and contrasted the orientation of the development of the system between the two countries. However, they have the same goal, namely to be able to reduce trade barriers and accelerate the process of moving goods in international trade for cost efficiency, administrative burden and time in international trade transactions. Therefore, to increase global competitiveness, it is necessary to manage and implement the Indonesia National Single Window through updating regulations, supporting information technology and synchronizing and harmonizing regulations between its institutions."

"Tesis ini ditujukan untuk menggambarkan dinamika keruangan pada koridor Heart Sea Asia Pasifik sebagai jalur pelayaran utama bagi kapal pengangkut minyak impor menuju kawasan Asia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Asia, maka terjadi perubahan pola keruangan pada koridor Heart Sea Asia Pasifik. Di sisi lain, perubahan pola keruangan tadi menarik perhatian hegemoni AS maupun Tiongkok guna menguasai koridor Heart Sea Asia Pasifik kemudian memicu konflik hegemoni, dimana kecenderungannya mengarah kepada perimbangan kekuatan militer yang ditopang Geospatial Intelligence. Hal ini tentunya berpotensi dapat mengancam keamanan nasional. Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif eksplanatori melalui studi literatur maupun wawancara/diskusi terbatas. Penelitian ini membuktikan bahwa pada masa lima tahun mendatang bakal terjadi difusi keruangan secara ekspansif pada koridor Heart Sea Asia Pasifik yang diiringi eskalasi potensi ancaman Geospatial Intelligence yang dilakukan oleh hegemon asing terhadap keamanan nasional. Kondisi ini juga diperparah oleh adanya kendala penguatan kesadaran ketahanan maritim dan Geospatial Intelligence sebagai deteksi dini. Mengantisipasi hal tersebut maka perlu diterapkan strategi perimbangan ancaman melalui pengembangan kerjasama Geospatial Intelligence dalam skala regional ASEAN.

---

This thesis is intended to illustrate the spatial diynamics over Asia Pacific Heart Sea as a main oil import shipping route which is heading to Asia region. Due relation with Asia's economic growth, it is expected to change the spatial pattern of Asia Pacific Heart Sea. On the other side, these phenomenon took attention by both US and China hegemon whose trying to rule Asia Pacific Heart Sea corridor with military strenght balancing, which might threatening national security. The research was conducted explanatory qualitative approach through literature studies and interview/limited discussion. This study proves that during the next five years will occur spatial diffusion expansively at Asia Pacific Heart Sea corridor that accompanied with the escalation of the potential threat of Geospatial Intelligence conducted by foreign hegemon to national security. This condition is also exacerbated by the constraints of strengthening the resilience of maritime awareness and Geospatial Intelligence as early warning. Anticipating that it is necessary to balance the threat applied strategy through the development of Geospatial Intelligence cooperation within ASEAN regional scale."