Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengamati tren perkembangan praktik pelaporan keberlanjutan Non-Governmental Organization (NGO) di Indonesia, serta melihat urgensi penerapan praktiknya. Pengamatan dilakukan dengan membandingkan Laporan Tahunan NGO dengan Pedoman Praktik Pelaporan Keberlanjutan Terintegrasi untuk Sektor Filantropi/Nirlaba (PPPTK) yang diterbitkan oleh Filantropi Indonesia dengan mengacu pada GRI 2016. Filantropi Indonesia adalah NGO yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sektor filantropi di Indonesia. Pengamatan juga dilakukan dengan wawancara dengan pengambil keputusan tertinggi NGO. Hasil pengamatan menunjukkan skor rata-rata NGO yang melakukan pengungkapan Laporan Keberlanjutan masih relatif rendah. Pengungkapan mengalami peningkatan pada periode 2018 hingga 2021, namun mengalami penurunan di tahun 2022. Mengelompokkan NGO berdasarkan berdasarkan entitas perusahaan, sub-branch, dan independen terdapat variasi temuan terkait skor pengungkapan. NGO yang terkait dengan entitas perusahaan memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dari pada NGO independen dan NGO sub-branch. Terakhir, temuan dari sisi pengelola dan pengurus NGO memperlihatkan banyak diantara mereka tidak mengetahui pedoman pelaporan keberlanjutan, namun mereka menyambut baik terhadap penerapan praktik pelaporan keberlanjutan, dan mengharapkan adanya standarisasi dari pemerintah dengan tetap memperhatikan kebutuhan NGO.

---

This research aims to observe trends in the development of Non-Governmental Organization (NGO) sustainability reporting practices in Indonesia, as well as see the urgency of implementing these practices. Observations were made by comparing NGO Annual Reports with Pedoman Praktik Pelaporan Keberlanjutan Terintegrasi untuk Sektor Filantropi/Nirlaba (PPPTK) published by Filantropi Indonesia with reference to GRI 2016. Filantropi Indonesia is an NGO that aims to create an environment that supports the development of the philanthropic sector in Indonesia. Observations were also carried out by interviews with the highest decision makers of the NGO. Observation results show that the average score of NGOs that disclose Sustainability Reports is still relatively low. There’s an increase in NGO Sustainability Reports item in 2018 to 2021, but then decreased in 2022. Clustering NGOs based on corporate, sub-branch and independent entities, show a variation in findings regarding disclosure scores. NGOs related to corporate entities have a higher level of disclosure than independent NGOs and sub-branch NGOs. Finally, findings from NGO managers and administrators show that many of them do not know the sustainability reporting guidelines, but they welcome the implementation of sustainability reporting practices, and expect standardization from the government while still paying attention to NGO needs."

"Solo International Performing Arts (SIPA) adalah sebuah pertunjukan seni berskala internasional yang diadakan di kota Solo sejak tahun 2009. Skripsi ini akan membahas mengenai budaya organisasi yang diterapkan dalam SIPA "community", yang mana SIPA "community" ini sendiri ialah wadah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki para anggotanya. Baik panitia maupun volunteer dari event SIPA secara otomatis akan tergabung dalam SIPA "community". Keanggotaan yang bersifat volunteer menjadi dasar yang menarik untuk melihat lebih dalam tentang budaya organisasi yang digunakan di dalamnya. Penyelenggaraan SIPA tahun 2014 menjadi objek fokus Selanjutnya skripsi ini juga akan melihat peran SIPA "community" terhadap event SIPA.

---

Solo International Performing Arts (SIPA) is an international event of art performance that has been going since 2009 in Solo, Central Java. The purpose of this study is to identify the organizational culture applied within SIPA "community", a place for its members to develop their potential. The crews and volunteers of the event automatically become the members of the community. The fact that the membership of the community is voluntary, become an attractive base to see more about the culture of the organization that are used in it. The main focus of this study is SIPA that was held in 2014. This study will also look at the role of SIPA "community" toward the event."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya dinamika pada latar pekerjaan NGO dapat mengancam kesejahteraan dan keseimbangan antara urusan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi pekerja yang disebut work-life balance dengan adanya penerapan sistem flexible working hours di Yayasan Lentera Anak. Sedangkan, dalam proses kerjanya terdapat hal-hal yang dapat mendukung ataupun menghambat work-life balance para pekerja baik dari dalam lingkup pekerjaan maupun dari lingkungan pribadi pekerja. Penelitian ini ditujukan menjawab dua pertanyaan penelitian mengenai kondisi work-life balance para pekerja NGO di Yayasan Lentera Anak yang menerapkan sistem flexible working hours, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat para pekerja dalam mencapai kondisi work-life balance. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui: (1) wawancara dengan enam informan yang terdiri dari Manager Kepegawaian, HRD, dan empat orang pekerja divisi proyek Yayasan Lentera Anak; (2) observasi, dan (3) studi dokumentasi. Penelitian ini berlangsung pada rentang September 2022 - Juli 2023. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa para pekerja NGO di Yayasan Lentera Anak merasa sudah memiliki kondisi work-life balance yang baik dengan adanya penerapan flexible working hours karena memberikan mereka keleluasaan dalam mengatur waktu dan pekerjaan yang dimiliki sehingga kondisi kehidupan pekerjaan dan pribadi yang dimiliki menjadi seimbang serta mereka mengalami peningkatan kualitas hidup dan memiliki kepuasan yang baik atas pekerjaan yang dimiliki. Terungkap pula bahwa terdapat beberapa faktor pendukung work-life balance dari dalam lingkup pekerjaan seperti budaya kerja yang kekeluargaan, pemberian fasilitas yang cukup, banyaknya keringanan dan keleluasaan yang diberikan dalam proses kerja. Adapun faktor pendukung dan penghambat dari lingkup lingkungan pribadi pekerja seperti kurang memiliki manajemen waktu pribadi yang kurang baik, kemacetan lalu lintas, dan tekanan-tekanan dari pihak mitra maupun pendonor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi kerja yang terdapat di Yayasan Lentera Anak beserta dengan penerapan sistem flexible working hours yang ada sudah sangat mendukung para pekerja dalam menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadinya dalam mencapai kesejahteraannya sebagai pekerja NGO. Hal tersebut membuat para pekerja menjadi nyaman tetap terjaga produktivitasnya. Hasil penelitian ini diharapkan bersumbangsih pada ilmu kesejahteraan sosial terkait bidang manajemen sumber daya manusia di latar pekerjaan organisasi non-pemerintah atau NGO sebagai suatu human service organization (HSO).

---

This research is motivated by the high dynamics in the background of NGO work that can threaten the welfare and balance between work-life affairs and workers' personal lives, which is called work-life balance with the implementation of a flexible working hours system at the Children's Lentera Foundation. Meanwhile, in the work process, some things can support or detain the work-life balance of the workers, both from within the scope of work and from the worker's environment. This study aims to answer two research questions regarding the work-life balance conditions of NGO workers at the Lentera Anak Foundation which implement a flexible working hours system, and the supporting and inhibiting factors for workers in achieving work-life balance conditions. This research conducted using a qualitative approach by collecting data through (1) interviews with six informants consisting of the Personnel Manager, HRD, and four project division workers at the Anak Lantern Foundation; (2) observation, and (3) documentation study. This research took place in the range of September 2022 - July 2023. It was revealed that the NGO workers at the Lentera Anak Foundation felt that they had good work-life balance conditions with the implementation of flexible working hours because it gave them the flexibility to manage their time and work so that their work and personal life conditions became balanced and they experienced an increased quality of life and had good satisfaction with the work they had. It was also revealed that there are several factors supporting work-life balance from within the scope of work such as a family work culture, providing adequate facilities, lots of leeway, and flexibility given in the work process. The supporting and inhibiting factors from the scope of the worker's environment such as lack of good personal time management, traffic jams, and pressure from partners and donors. Thus it can be concluded that the working conditions found at the Children's Lentera Foundation along with the implementation of the existing flexible working hours system have greatly supported workers in balancing their work life and personal life in achieving their welfare as NGO workers. This makes workers feel comfortable while maintaining productivity. This research is expected to contribute to the Social Welfare Science study program, especially on the human resource management on the Non-Governmental Organization as human service organization.

"

"Isu LH adalah satu dari isu low level politics yang meningkat sejak berakhirnya Perang Dingin seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap degradasi dan perubahan ekosistem global. Hal ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya aktivitas manusia yang menggunakan SDA dan hal ini terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia.Degradasi dan perubahan ekosistem global yang akhirnya menuju pada kerusakan LH global menarik perhatian para aktivis LH untuk melakukan berbagai upaya penyelamatan dan pelestarian LH. GREENPEACE sebagai salah satu organisasi nonpemerintah yang peduli terhadap isu ini turut berpartisipasi dalam berbagai upaya tersebut sesuai dengan peran yang disandangnya.Melalui kombinasi studi kepustakaan dan wawancara, tulisan ini mengelaborasi kegagalan GREENPEACE dalam menghentikan kerusakan Hutan Hujan Tropis Amazon di Brazil berkaitan dengan peran yang dijalankannya. Kegagalan tersebut berkaitan dengan lIemahnya power yang dimiliki GREENPEACE terhadap power aktor-aktor lain, yaitu negara Brazil dan berbagai TNC/MNC untuk menghentikan aktivitas destruktif yang mereka lakukan di Amazon. Selain itu, juga terhadap masyarakat dunia dengan negara sebagai aktor utamanya, untuk turut menekan Brazil dan industri yang beroperasi di Amazon agar lebih peduli LH. Hal ini mengimplikasikan sulitnya pencapaian suatu kerja sama internasional yang nyata dan efektif melalui kepeloporan aktor nonnegara. Kegagalan GREENPEACE ini akan sejalan dengan garis besar hipotesis yang disusun, yaitu sifat power GREENPEACE yang moral-spiritual akan berhadapan dengan power aktor-aktor lain yang lebih nyata dan kuat, yaitu uang, otoritas, dan kedaulatan.The Role of Nongovernmental Organization (NGO) in International Relations: A Case Study of the GREENPEACE's Failure to Stop the Amazon Tropical Rainforest Destruction in Brazil The environment is a low-level politics issue that has risen up since the end of the Cold War along with rising concerns to the degradation and global ecosystem change. It is a consequence of rising human activities that use resources and associate to the efforts of providing basic needs. The degradation and global ecosystem change lead to global environment destruction that attracts environment activists attention for making their efforts to save the environment. GREENPEACE, as an environment NGO, takes part in the efforts based on his role as well.

This thesis combines the literature study and interview methods and elaborates the GREENPEACE's failure to stop the Amazon Tropical Rainforest destruction in Brazil. The failure relates to a less power of GREENPEACE against other actors? that are of Brazil and the TNCsIMNCs to stop their destructive activities in that area. Besides, the difficulties to take more international community attention with its prime actor of state to pressure Brazilian Government and forestry industries for environmental-oriented activities. This implicates to a difficulty for aiming an international cooperation effectively that has been pioneered by an NGO. The findings are based on hypotheses that are of weakness of moral-spiritual power which against more real and strong ones, for instance: power of money, authority, and sovereignty."

"Fenomena sosial anak jalanan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang tidak kunjung usai di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Keberadaan anak jalanan tidak lepas dari masalah sosial lainnya seperti kemiskinan pada keluarga dan kurangnya akses pendidikan yang memperburuk akses mereka terhadap hak-hak dasar. Pertumbuhan jumlah anak jalanan setiap tahun mengindikasikan bahwa intervensi yang ada belum cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Pemerintah sudah berupaya untuk memberikan penanganan masalah anak jalanan dengan penyediaan Lembaga Kesejahteraan Anak dan penyediaan bantuan melalui Dinas Sosial. Selain upaya yang dilakukan pemerintah diperlukan juga upaya dari pihak non pemerintah untuk mewujudkan bantuan sosial kepada anak jalanan yang lebih komprehensif, salah satunya adalah bantuan sosial yang diberikan oleh Non Government Organization (NGO). Penelitian ini akan melihat peran organisasi non pemerintah (NGO) dalam menangani masalah anak jalanan melalui program bantuan yang diberikan oleh 3 NGO yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah literature review dengan pendekatan critical review dimana tiga jurnal yang menjadi acuan adalah The Management of Education Center Programs for Street Children Empowerment in a Non-Governmental Organization (NGO), Partisipasi Yayasan Emas Indonesia dalam Program Pembentukan Karakter Anak Jalanan dan Pelayanan Sosial Pada Anak Jalanan (Studi Kasus Pelayanan di Rumah Singgah Dukuh Semar Kota Cirebon). Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu bulan Februari sampai Juni 2024. Fokus penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran dan implementasi program yang dijalankan oleh NGO dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa NGO memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyediakan berbagai layanan yang mendukung kesejahteraan anak jalanan, termasuk layanan kesehatan, pendidikan dan dukungan emosional. Lewat program yang disediakan oleh NGO, anak jalanan bisa merasakan dampak positif seperti perubahan perilaku, peningkatan kemampuan akademis, dan kemampuan bertahan hidup karena dibekali oleh pelatihan softskill dan kewirausahaan yang membuat anak jalanan memiliki harapan untuk bisa meraih kehidupan yang lebih sejahtera. Namun penelitian juga mengungkapkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan sumber daya dan dukungan berkelanjutan, yang membuat pelaksanaan program sebaiknya bisa dilaksanakan secara komprehensif dan saling melengkapi. Temuan ini memberikan dasar untuk pengembangan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah anak jalanan di masa mendatang.

---

The social phenomenon of street children remains a persistent issue in major cities across Indonesia. The presence of street children is intertwined with other social problems such as family poverty and lack of access to education, which further hampers their access to basic rights. The annual increase in the number of street children indicates that current interventions have not been effective enough in improving their welfare. The government has attempted to address the issue of street children by providing Child Welfare Institutions and assistance through the Social Services Department. In addition to these efforts, there is also a need for initiatives from non-governmental entities to provide more comprehensive social assistance to street children, one of which is through the support provided by Non-Governmental Organizations (NGOs).This study examines the role of NGOs in addressing the issue of street children through the support programs offered by three different NGOs. The method used in this research is a literature review with a critical review approach, focusing on three key journals: "The Management of Education Center Programs for Street Children Empowerment in a Non-Governmental Organization (NGO)," "Participation of Emas Indonesia Foundation in the Character Building Program for Street Children," and "Social Services for Street Children (Case Study of Services at Rumah Singgah Dukuh Semar, Cirebon City)." The research was conducted from February to June 2024. The focus of the study is to identify and analyze the roles and implementation of programs run by NGOs to enhance the welfare of street children. The findings of the research show that NGOs have a significant contribution in providing various services that support the welfare of street children, including healthcare, education, and emotional support. Through the programs provided by NGOs, street children experience positive impacts such as behavioral changes, improved academic skills, and survival skills due to soft skills and entrepreneurship training, giving them hope for a better life. However, the research also reveals challenges in program implementation, such as limited resources and sustainable support, which suggest that the programs should be implemented comprehensively and complementarity. These findings provide a foundation for the development of more effective and sustainable strategies to address the issue of street children in the future."

"AbstrakLembaga Quasi Non Governmental Organization atau yang biasa disebut sebagai Quango belum terlalu terdengar dalam khasanah lembaga negara di Indonesia. Namun bukan berarti lembaga tersebut tidak ada. Artikel ini mencoba mengulas mengenai keberadaan lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di dalam artikel ini dijelaskan mengenai pengertian Quango beserta dengan karakteristiknya dari berbagai negara. Kemudian, artikel ini juga mengkaji bahwa berdasarkan karakteristik Quango tersebut, MUI dapat diklasifikasikan sebagai salah satu Quango yang ada di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka mengenai Quango dan pelaksanaannya di berbagai negara di dunia."

"Provinsi Aceh resmi memasuki era pascakonflik pada tahun 2005, dalam bagian pembangunan perdamaian pascakonflik, Konflik Lokal masih bereskalasi antarwarga, antardesa, antarsuku, dengan pemerintah daerah, dengan aparat keamanan setempat, antara pelajar, dan konflik kelompok lainnya. Studi ini mengkaji keterkaitan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat (Ormas) terhadap peluang terjadinya konflik lokal di desa-desa di Aceh. Kami menggunakan data Survei Desa (Podes) Indonesia tahun 2008, 2011, 2014, dan 2018 dari Badan Pusat Statistik, serta didukung dengan hasil wawancara dengan 20 kepala desa. Kami menggunakan Logit Biner untuk menghitung hubungan antara keberadaan LSM/CO dan peluang kemungkinan terjadinya konflik lokal. Hasil kami menunjukkan bahwa kehadiran LSM/CO di dalam desa meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik lokal. Dan jika ada interaksi antara LSM/CO dan BPD di dalam desa, kehadiran LSM/CO mengurangi kemungkinan terjadinya konflik lokal di Aceh.

---

Aceh officially entered a post-conflict era in 2005, in its part of post-conflict peace development, the Local Conflict still escalated between citizens, between villages, between Ethnic, with local government, with the local security force, and between students and other group conflicts. This study examines the association of the Non-Governmental Organization (NGO)/Community Organization (CO)’s to chance of having local conflict in village in Aceh. we use the data of the Indonesian village survey (Potensi Desa/Podes) in 2008, 2011, 2014, and 2018 from statistics Indonesia, and supported with interview results with 20 village leaders. We use Binary Logit to quantify the association between NGO/CO existence and the chance of likelihood of the local conflict. Our results show that the presence of NGO/CO within the village increases the chance of the likelihood of local conflict. And if there is an interaction between NGO/CO and BPD within the village, the presence of NGO/CO is decreasing the chance of likelihood of local conflict in Aceh. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai hubungan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dalam upaya-upaya perlindungan anak yang dipekerjakan dengan melihat hubungan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pemerintah dan LSM cenderung dicirikan dengan hubungan yang pragmatis dan bersifat sub contract dari program pemerintah dan sisanya adalah kebutuhan praktis, advokasi, dan inisiatif. Akan tetapi, sikap masing-masing LSM berbeda-beda dalam menanggapi hubungan tersebut yang didasari oleh pandangan dan orientasi LSM. Hubungan yang bersifat pragmatis dan sub-contract ini juga dipengaruhi oleh rendahnya political will dan kapasitas pemerintah serta isu anak yang dipekerjakan yang masih dianggap hanya sebagai isu privat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the GO NGO relation on the child labour protection in East Java, Indonesia. This research was conducted using qualitative approach through deep interview and literature studies. The result showed that this GO NGO relation is characterized by pragmatic relation and NGOs have the tendency to become government rsquo s sub contract in protection programme. This relation also affect how NGO behave to the government and it is different in each NGO based on their point of view and orientation. This relation indicates the lack of political will and capacity of the government bodies. Furthermore, this relation also can be explained because of the child labour issue itself which still considered as private issue rather than public issue."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagai Non-Governmental Organization (NGO) dalam menuntut hak atas keterbukaan informasi publik di bidang pendidikan kepada Lima Kepala SMP Induk di DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran ICW dalam satu proses utuh penyelesaian sengketa informasi publik. Dalam menganalisis peran tersebut, penelitian ini menggunakan teori Claims-making oleh Joel Best dan Scott R. Harris dan secara khusus menggunakan dua bentuk tingkatan claims making process, yaitu Emergence of a Social Problems dan Legitimation, Mobilization, Plan of Action. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan dukungan literatur-literatur terkait. Berdasarkan hasil temuan, diketahui bahwa badan publik tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengelola informasi dan memberikan pelayanan. Hal ini juga yang menyebabkan sengketa informasi publik terkait pengelolaan anggaran yang berhubungan dengan adanya korupsi sistemik dalam bidang pendidikan. Dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik tersebut, ICW menjalankan perannya dan melakukan cara-cara secara formal maupun non-formal sebagai salah satu bentuk check and balances dengan tetap melakukan penguatan masyarakat sipil.

---

This study discusses how the role of the Indonesian Corruption Watch (ICW) as a Non-Governmental Organization (NGO) in demanding the right to public information openness toward the Five Principals of the Main Middle School in DKI Jakarta and the Head of the DKI Jakarta Education Department. The purpose of this study is to look at the role of ICW in an intact process of resolving public information disputes. In analyzing this role, this study uses Claims-making theory by Joel Best and Scott R. Harris and specifically uses two forms of claims making process levels, namely Emergence of a Social Problems and Legitimation, Mobilization, Plan of Action. This study used a qualitative method with in-depth interviews and support of related literature. This study found that the Public Agency does not carry out its obligations in managing information and providing services. This also causes public information disputes related to budget management related to systemic corruption in the education sector. In the process of resolving these public information disputes, ICW carries out its role and performs methods formally and informally as one form of checks and balances while continuing to strengthen civil society.

 

"