Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara agraris dengan sekitar 30 persen angkatan kerja berada di sektor pertanian, dan kebanyakan penduduknya tinggal di daerah pedesaan. Pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pemerintah menuju ketahanan pangan dan ekonomi. Koperasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian. Bung Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia menyatakan bahwa koperasi dapat meningkatkan standar ekonomi Indonesia sekaligus memberikan pendidikan sosial dan moral bagi para anggotanya. Penelitian ini menemukan bahwa dengan menjadi anggota koperasi, petani memiliki efisiensi produksi lebih tinggi yang meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Dampaknya adalah dengan menjadi anggota koperasi, petani menjadi lebih meningkat kesejahteraannya. Namun, walaupun koperasi terbukti memberikan keuntungan bagi para anggotanya tetapi koperasi belum mampu berkembang pesat. Koperasi belum mampu menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. Kecukupan modal menjadi salah satu tantangannya. Penelitian ini menemukan bahwa kecukupan modal, khususnya modal eksternal, dapat meningkatkan laba koperasi. Temuan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki struktur permodalan koperasi. Seiring berkembangnya dunia usaha, koperasi membutuhkan perundangan yang dapat beradaptasi dengan perkembangan dunia sehingga koperasi dapat bersaing dan meningkatkan performanya. Koperasi harus bergerak progresif tanpa harus membuat kehilangan jati dirinya sebagai bentuk usaha rakyat kecil yang menjunjung tinggi prinsip kerakyatan.

---

Indonesia is an agrarian country, with approximately 30 percent of its workforce engaged in the agricultural sector, and the majority of its population residing in rural areas. The development of the agricultural sector is one of the priorities of the government in achieving food and economic security. Cooperatives emerge as a strategy to enhance the development of the agricultural sector. Bung Hatta, regarded as the father of Indonesian cooperatives, asserts that cooperatives can elevate Indonesia's economic standards while also imparting social and moral education to its members. This study finds that by becoming members of cooperatives, farmers achieve higher production efficiency, leading to increased profits. Consequently, membership in cooperatives enhances the welfare of farmers. However, despite evidence of the benefits accruing to their members, cooperatives have yet to experience rapid growth. They have not become a significant pillar of the Indonesian economy. Adequacy of capital presents one of the challenges. This research reveals that sufficient capital, particularly external capital, can enhance cooperative profits. These findings can be utilized by the government to improve the capital structure of cooperatives. As the business landscape evolves, cooperatives require legislation that can adapt to global developments, enabling them to compete and enhance their performance. Cooperatives must progress without compromising their identity as small-scale enterprises that uphold the principles of democracy."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan kointergrasi model pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Indonesia.. hasil emperiis studi ini menunjukan bahwa variabel- variabel pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang diamati tersebut berintegrasi pada derajat integrasi dua dan berkointtegrasi."

"ABSTRACTKeberadaan koperasi dipertanyakan terkait dengan menjamurnya bisnis digital. Hal tersebut menunjukan bahwa industri digital di Indonesia sangat berpotensi menjadi pilar bagi pertumbuhan ekonomi di era milenial ini, sehingga koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Pada tahun 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri hadir memperkenalkan diri sebagai Koperasi Digital pertama di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang keanggotaan, bentuk simpanan, dan mekanisme rapat anggota pada perkoperasian dan menganalisis penerapan ketentuan tentang keanggotaan, bentuk simpanan, dan mekanisme rapat anggota di Koperasi Digital Indonesia Mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaturan mengenai keanggotaan, bentuk simpanan dan rapat anggota koperasi diatur dalam beberapa pasal dalam UU Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Selain itu, UU Perkoperasian yang sudah berlaku lebih dari dua puluh lima tahun sudah tidak dapat menampung kegiatan perkoperasian di masa sekarang dan terdapat aspek-aspek dalam KDIM yang tidak diatur secara jelas seperti perekrutan anggota secara online, akun virtual, simpanan khusus, dan rapat anggota dengan media elektronik. Oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang pengaturan perkoperasian di Indonesia dan membuat pengaturan untuk menampung ketentuan yang masih belum jelas pengaturannya agar terciptanya kepastian hukum .

---

ABSTRACTThe existence of cooperatives is questioned related to the development of digital businesses. This shows that the digital industry in Indonesia has the potential to become a pillar of economic growth in this era, so it needs to adapt with these developments. In 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri introduced itself as the first Digital Cooperative in Indonesia. Therefore this study aims to identify the regulation for membership, forms of savings, and mechanism for meeting members on cooperatives and analyzing the application of provisions regarding membership, forms of savings, and meeting mechanism of members at Koperasi Digital Indonesia Mandiri based on Indonesian Cooperatives Law. The type of research is normative juridical. This research shows that the regulation regarding membership, forms of savings, and meetings of cooperative members are regulated in several articles in the Indonesian Cooperative Law and Ministry of Cooperatives and SMEs Regulations. In addition, the Indonesian Cooperative Law which has been in effect for more than twenty-five years has not been able to accommodate cooperative activities in the present and there are clearly unregulated aspects in KDIM such as online member recruitment, virtual accounts, special savings and meetings member with electronic media. Therefore the government needs to review the Cooperative Law and issue a regulation to accommodate provisions that are still unclear in order to create legal certaity."

"Skripsi ini membahas tentang Upaya Pemberdayaan Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif positivist yang merupakan suatu metode ilmiah yang memberikan tekanan utama pada penjelasan konsep dasar dan dipergunakan sebagai sarana analisis. Peneliti menggunakan teori Isbandi R. Adi yang dapat memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang diperlukan agar pemberdayaan dapat menciptakan keberdayaan, sehingga masyarakat khususnya gerakan Koperasi dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta untuk melihat kendala-kendala dalam program pemberdayaan Koperasi. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pemberdayaan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan yang telah mengacu terhadap teori Adi mengenai tahap-tahap proses pemberdayaan sebagai salah satu tugas dan fungsi pemerintah daerah atau pelayan publik yang bertujuan untuk meningkatkan peran Koperasi agar mampu meningkatkan kinerja dan kemandiriannya, sehingga besar harapan dengan pemberdayaan Koperasi ini akan mempunyai dampak yang besar untuk pengembangan ekonomi mayarakat di Kota Tangerang Selatan. Peneliti menemukan hambatan-hambatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya yang sama pada tahap-tahap proses pemberdayaan Koperasi tersebut dengan melihat dari 3 sisi yaitu sisi makro (Pemerintah dan Walikota Kota Tangerang Selatan), sisi meso (Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan) dan sisi mikro (gerakan Koperasi Kota Tangerang Selatan).

---

This thesis discusses Empowerment Cooperative Efforts in the Context of Community Economic Development by the Department of Cooperatives and SMEs South Tangerang Banten Province. This study used quantitative positivist approach, which is a scientific method that gives primary emphasis to the explanation of basic concepts and is used as a means of analysis.

Researchers used the theory Isbandi R. Adi to give an overview of the necessary steps in order to create empowerment empowerment, so the community particularly cooperative movement can participate in development as well as to see the obstacles to empowerment Cooperative.

The results of this study is an effort to empower cooperatives by the Cooperative and SME South Tangerang city that has referred to the theory about the stages Adi empowerment process as one of the duties and functions of a local authority or public servant that aims to enhance the role of cooperatives in order to improve the performance and independence, so much hope to empower Cooperative will have a major impact on the economic development of society in South Tangerang city.

Researchers found obstacles in the planning and implementation of the same in the empowerment process stages such cooperatives with a view from 3 sides, namely the macro (the Government and the Mayor of the City of South Tangerang), the meso (Department of Cooperatives and SMEs South Tangerang city) and the micro (South Tangerang City Cooperative movement)."

"Koperasi yang didirikan oleh para pendiri, seharusnya dilakukan penyesuaian Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris Koperasi, agar kepastian dan kelancaran hukum dan kepentingan perdata para pendiri dapat terlindungi sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Dalam hal ini dianalisis Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April Tahun 1997 dengan Akta Pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimanakah peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi terhadap penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam pembuatan akta perkoperasian, akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Diteliti dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Tipologi Penelitian Eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis terkait peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu dibuatkan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi, akibat hukumnya yaitu jika tidak dilakukan penyesuaian akta pendirian dan perubahan anggaran dasar oleh Koperasi Pemuda Tri Karya, maka segala perbuatan hukum atas koperasi tersebut tidak sah. Mengenai pertanggungjawaban hukumnya ialah, Koperasi wajib mempertanggungjawabkan dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dan dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan agenda yang diatur secara khusus menyangkut Perubahan Anggaran Dasar pada Bidang Usaha, dan perubahan alamat (tempat kedudukan) Koperasi Pemuda Tri Karya. Kemudian dibuat Notulen Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa, yang selanjutnya disampaikan permohonan kepada Menteri.

---

Cooperatives founded by the founders should be adjusted to the Deed of Establishment and Amendment to the Articles of Association by the Cooperative Notary, so that legal certainty and smoothness and the civil interests of the founders can be protected in accordance with the Decree of the Minister of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number: 98/Kep/M.KUKM/ IX/2004. In this case, the Deed of Establishment and the Articles of Association of the Pemuda Tri Karya Cooperative which was established on April 7, 1997 with the Deed of Establishment No. 108/BH/KWK.25/IV/1997 were analyzed, then examined how the role of the Notary Making the Cooperative Deed was in the application of the Regulation of the Minister of Cooperatives and UKM RI Number: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 in making the cooperative deed, the legal consequences for the Youth Tri Karya Cooperative that do not comply with the provisions of the Regulation of the Minister of Cooperatives and UKM RI Number: 10/Per/M.KUKM/IX/ 2015 and the legal responsibility of the Youth Tri Karya Cooperative for the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning Cooperative Institutions. Researched using normative juridical research methods and explanatory research typology using secondary data. The results of the analysis related to the role of the Cooperative Notary Deed Maker are made a deed of establishment, a deed of amendment to the articles of association, and other deeds related to cooperative activities, the legal consequence is that if there is no adjustment to the deed of establishment and amendments to the articles of association by the Pemuda Tri Karya Cooperative, then all legal action against the cooperative is not valid. Regarding its legal responsibility, Cooperatives are required to be accountable by making Amendments to the Articles of Association in the form of holding an Extraordinary Annual Member Meeting and attended by the Notary of the Cooperative Deed Maker with an agenda specifically regulated regarding Amendments to the Articles of Association in the Field of Business, and changes in the address (place of domicile) of the Cooperative. Tri Karya Youth. Then the Minutes of the Extraordinary Annual Meeting of Members are made, which will then be submitted to the Minister. "

"ABSTRAKKoperasi dapat menjadi organisasi yang relevan dengan kondisi petani kecil yang menghadapi kendala produksi dan pemasaran. Pada subsektor perikanan budidaya, koperasi berperan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan posisi tawar pembudidaya kecil. Bukti empiris mengenai dampak keanggotaan koperasi terhadap pendapatan pembudidaya masih terbatas. Untuk itu, menggunakan data cross section dan skala nasional, penelitian ini menganalisis dampak keanggotaan koperasi terhadap pendapatan rumah tangga pembudidaya ikan di Indonesia. Model Propensity Score Matching (PSM) digunakan untuk mengestimasi efek kausal dari keanggotaan koperasi dengan mengurangi bias seleksi. Sampel penelitian terdiri dari rumah tangga pembudidaya nila, lele, gurame, bandeng dan rumput laut. Hasil penelitian menunjukan bahwa keanggotaan koperasi menghasilkan dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap pendapatan anggota koperasi rumah tangga pembudidaya nila dan bandeng. Sementara bagi rumah tangga pembudidaya lele, gurame dan rumput laut, keanggotaan koperasi belum berdampak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa koperasi memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam subsektor perikanan budidaya. Namun perlu upaya untuk meningkatkan layanan ekonomi yang diberikan koperasi kepada anggota.

---

ABSTRACTCooperatives could be an organization that is relevant to the conditions of small farmers facing production and marketing constraints. In the aquaculture subsector, cooperatives play a role in reducing transaction costs and increasing the bargaining position of small fish farmers. Empirical evidence regarding the impact of cooperative membership on farmers income is still limited. For this reason, using cross section and national scale data, this study analyzes the impact of cooperative membership on fish farmer household income in Indonesia. The Propensity Score Matching (PSM) model is used to estimate the causal effect of cooperative membership by reducing selection bias. The research sample consisted of tilapia, catfish, carp, milkfish and seaweed farmer households. The results show that cooperative membership exerts a positive and statistically significant impact on member income of the tilapia and milkfish farmer household. While for households of catfish, carp and seaweed farmer, cooperative membership has not had a significant impact. This finding indicates that cooperatives have the potential to be further developed in the aquaculture subsector. However, efforts are needed to improve the economic services provided by cooperatives to members."

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia FISIP-UI, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut diatas dengan tujuan untuk mengetahui mengapa KUD Sungai Pua kurang berhasil dalam mengembangkan industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan hambatannya, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam meningkatkan upaya KUD Sungai Pua dalam mengembangkan industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua.Koperasi Unit Desa Sungai Pua ini telah berdiri sejak tahun 1973 di Nagari Sungai Pua ini, namun dalam perkembangannya selama ini KUD Sungai Pua ternyata belum mampu untuk dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha konveksi yang dibuat oleh para anggota KUD Sungai Pua itu sendiri. Terdapat beberapa hal yang didugaldiasumsikan sebagai penghambat dari KUD Sungai Pua dalam pengembangan industri konveksi, yaitu : masih serba terbatasnya sumber daya yang dimiliki dari KUD Sungai Pua yang meliputi masih rendahnya profesionalisme untuk mengembangkan kreatifitas, masih rendahnya tingkat pendidikan pengurus baik formal maupun non formal, keterbatasan modal dalam usaha pengembangan dan pembinaan serta terbatasnya sarana dan prasarana administrasi dan teknis dan juga masih kurangnya bantuan dari pemerintah dan pihak lain dalam pembinaan, kerjasama maupun pengembangan dalam bantuan dana tambahan dana baik itu kepada koperasi sendiri maupun yang langsung kepada pengusaha konveksi.Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, dalam studi ini dilakukan kajian dengan konsep bahwasanya agar koperasi dapat mengembangkan suatu industri kecil maka upaya yang dilakukan hendaknya adalah dengan penanaman jiwa wirausaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pola kemitraan yang saling menguntungkan, perluasan jaringan informasi dan komunikasi serta peningkatan kualitas produk.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pads data primer dan salt-under juga melalui pengkajian literatur, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan lingkup informan mencakup 1 (satu) orang pengurus koperasi yaitu ketua KUD Sungai Pua, 3 (tiga) orang anggota koperasi yang sekaligus sebagai pengusaha konveksi dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat yang juga sebagai Wali Nagari di Nagari Sungai Pua. Dengan dernikian dari keseluruhan studi ini, didapat suatu data deskriptif yang menjelaskan tentang penyebab masih kurang berkembangnya industri konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua melalui KUD Sungai Pua.Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penyebab dari kurang berkembangnya industri konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua disebabkan karena KUD Sungai Pua masih belum ada melakukan upaya- upaya yang optimal untuk kemajuan dan berkembangnya industri konveksi rakyat tersebut sebab yang selama ini upaya yang dilakukan KUD Sungai Pua dalam membantu mengembangkan industri konveksi itu hanya dengan memberikan simpan pinjam, pelatihan membuat pola dan menjahit serta membawa basil produksi konveksi pada waktu ada pameran raja.Untuk mengatasi berbagai masalah agar industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua dapat berkembang, maka KUD Sungai Pua hendaknya dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut :1. Melakukan pembinaan dalam menanamkan prinsip-prisip wirausaha kepada pengusaha konveksi agar dapat memiliki falsafah wirausaha (berfikir kreatif dan berwawasan kompetitif}, sikap wirausaha (penghargaan kualitas dan pemanfaatan peluang usaha), kiat wirausaha (strategi bisnis, pendekatan relasi dan kepercayaan yang berkelanjutan).2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pengusaha konveksi yaitu dengan menambah pelatihan pada manajemen usaha, keuangan dan permodalan serta pemasaran.3. Melakukan upaya pola kemitraan yang saling menguntungkan dengan membantu mendapatkan pola kerjasama modal usaha antara intern anggota, dengan lembaga lain maupun dengan pemerintah serta juga ikut mempromosikan, mempublikasikan ataupun mensosialisasikan dari hasil produksi konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua tersebut.4. Membuat suatu upaya agar dapat memperluas jaringan informasi dan komunikasi usaha, sehingga para pengusaha konveksi menjadi mempunyai jangkauan informasi dan komunikasi yangluas dalarn mengembangkan hasil usaha konveksinya.5. Mengupayakan dapat membuat penentuan pads kualitas produk layanan atau barang, seperti dalam penentuan standarisasi produk balk itu kualitas, kuantitas maupun kemasannya dan juga dalam menentukan ketepatan penyediaan produk mulai dari promosi, distribusi ataupun purna layan."