Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas peran media sosial dalam mendukung dan membela korban kekerasan seksual secara virtual. Pada Januari 2024, terdapat 139 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia. Angka ini setara dengan 49.9% dari total penduduk Indonesia (We Are Social, 2024). Sejalan dengan itu, seiring bertambahnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia, konstruksi budaya partisipatif masyarakat semakin kokoh. Anggota budaya partisipatif percaya bahwa kontribusi mereka penting dan mereka mengedepankan hubungan sosial satu sama lain (Jenkins et al., 2009). Memanfaatkan teori budaya partisipatif Jenkins dan mengaitkannya dengan keterlibatan pengguna aktif media sosial di Indonesia, khususnya Instagram, kajian ini membahas tentang dukungan dan pembelaan komunitas daring terhadap korban kekerasan seksual. Artikel ini berpendapat bahwa budaya partisipatif pengguna Instagram di Indonesia menyediakan edukasi bagi para korban kekerasan seksual, yang secara tidak langsung mendukung dan membela korban kekerasan seksual secara virtual.

---

This article discusses the role of social media in virtually supporting and defending victims of sexual violence. In January 2024, there are 139 million active social media users in Indonesia, which amounts to 49.9% of Indonesia’s population (We Are Social, 2024). Accordingly, as the number of social media users in Indonesia grows, the construction of a participatory culture in society becomes more robust. Participatory culture is where members believe their contributions matter and feel some degree of social connection with one another (Jenkins et al., 2009). Utilizing Jenkins’ participatory culture theory and connecting it to the engagement of active users of social media in Indonesia, particularly Instagram, this study concerns the online community’s support and defense for victims of sexual violence. This article argues that the participatory culture of Instagram users in Indonesia provides education for victims of sexual violence, indirectly supporting and defending victims of sexual violence virtually."

"Meskipun pelaku kekerasan seksual di kampus kini ditindak semakin tegas, masih terdapat sejumlah isu yang memerlukan tinjauan mendalam, salah satunya terkait keputusan organisasi mahasiswa untuk memublikasikan putusan bersalah pelaku di media sosial. Penelitian ilmiah yang menyatakan manfaat dari publikasi semacam ini, baik kepada korban/penyintas, pelaku, maupun publik secara umum masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari publikasi putusan bersalah pelaku terhadap dua perempuan korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta dianalisis dengan pendekatan naratif feminis dan perspektif feminis posmodern. Analisis mengungkap bahwa dampak publikasi bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Temuan keseluruhan menunjukkan bahwa publikasi tidak secara signifikan membantu proses pemulihan. Meskipun publikasi dapat membawa validasi, dukungan, dan emosi positif bagi korban/penyintas, manfaat tersebut hanya bersifat sesaat. Di sisi lain, publikasi justru membawa berbagai risiko reviktimisasi, seperti penyebaran identitas, intimidasi, hingga ancaman. Temuan ini menegaskan pentingnya pertimbangan matang atas seluruh risiko sebelum memutuskan publikasi. Hal ini dibutuhkan guna memastikan implementasi prinsip-prinsip penanganan kekerasan seksual yang ideal.

---

Even though perpetrators of sexual violence on campus are now dealt with more firmly, there are still several issues that require in-depth review, one of which is related to the student organization's decision to publish the perpetrator's guilty verdict on social media. Scientific research stating the benefits of this kind of publication, both for victims/survivors, perpetrators, and the general public is still minimal. This research aims to explore the impact of the publication of the perpetrator's guilty verdict on two female victims/survivors of sexual violence within the Universitas Indonesia. Data were generated from in-depth interviews and analyzed using a feminist narrative approach and a postmodern feminist perspective. Analysis reveals that the impact of publications varies across individuals and is influenced by various factors. Overall findings suggest that publication does not significantly aid the recovery process. Although publications can bring validation, support, and positive emotions to victims/survivors, these benefits are only felt momentarily. On the other hand, publication carries various risks of revictimization, such as spreading identity, intimidation, and threats. These findings emphasize the importance of careful consideration of all risks before deciding on publication. This is needed to ensure the implementation of the principles of ideal handling of sexual violence."

"Tulisan ini membahas tentang konsep restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual sebelum dan sesudah peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS hadir dalam rangka memberikan jaminan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif yang selama ini tidak pernah didapatkan oleh korban kekerasan seksual yang kerap kali menjadi korban kembali dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak korban kekerasan seksual, terutama restitusi, dalam sistem hukum di Indonesia. Data yang dipergunakan dalam tulisan ini diperoleh melalui metode penelitian yang bersifat sosiolegal. Hal ini dilakukan dengan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan tentang restitusi berdasarkan penerapannya sebagaimana disampaikan dalam wawancara pendamping dari Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara Malang dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sementara itu, analisisnya menggunakan teori restoratif dan teori hukum feminis.Hambatan penelitian ini adalah Penulis tidak banyak menemukan praktik restitusi bagi korban kekerasan seksual baik sebelum atau setelah UU TPKS disahkan pada 2022 lalu. Kelemahan penerapan restitusi sebagai pidana pokok bagi pelaku kekerasan seksual yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun masih terjadi. Dalam implementasinya, restitusi masih belum menjadi hak korban yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana. Sebagai hak, korban juga memiliki kewenangan menolak atau menerima dengan beragam alasan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak korban kekerasan seksual belum optimal, khususnya restitusi. Kemudian terdapat tantangan pula berupa perspektif Aparat Penegak Hukum yang masih beragam dalam implementasi restitusi sebagai hak korban sehingga dibutuhkan layanan terpadu antar pihak agar restitusi menjadi hak bagi korban dalam upaya pemenuhan pemulihan akibat dari kasus yang dialami.

---

This paper discusses the concept of restitution for victims of sexual violence before and after the regulation of the Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence. The Crime of Sexual Violence Law is present in order to provide guarantees of prevention, protection, access to justice, and recovery, as well as the comprehensive fulfillment of victims' rights that have never been obtained by victims of sexual violence who often become victims again in the legal system in Indonesia. This research wants to find out how the fulfillment of the rights of victims of sexual violence, especially restitution, in the legal system in Indonesia. Data used in this paper was obtained through sociolegal research method. This is done by analyzing the implementation of laws and regulations on restitution based on its implementation as conveyed in an accompanying interview from the Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara Malang and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Meanwhile, the analysis uses restorative theory and feminist legal theory.

The obstacle for this research is that the author did not find many restitution practices for victims of sexual violence both before and after the Crime of Sexual Violence Law was passed in 2022. The weak application of restitution as the main punishment for perpetrators of sexual violence who are sentenced to 4 (four) years imprisonment still occurs. In its implementation, restitution is still not a victim's right that must be fulfilled by the perpetrator of the crime. As a right, victims also have the authority to refuse or accepts for various reasons. The results of this study conclude that the fulfillment of the rights of victims of sexual violence has not been optimal, especially restitution. Then there are also challenges in the form of perspectives of law enforcement officials that are still diverse in the implementation of restitution as a victim's right, hence integrated services are needed between parties so that restitution becomes a right for victims in an effort to fulfill recovery from the cases they experience."

"Tesis ini membahas mengenai pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja oleh pemberi kerja setelah berlakunya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 dimana pemberi kerja wajib untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana implementasi Keputusan Menteri ini pada pelaksanaannya. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, dampaknya terhadap korban, dan bagaimana implementasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dan non-doktrinal. Setiap pekerja memiliki hak atas perlindungan terhadap moral dan juga kesusilaan serta diperlakukan sebagaimana harkat dan martabat manusia dan juga nilai-nilai agama, namun tindak kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa pun sehingga penting untuk dibentuk pihak yang khusus untuk menangani pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja.

---

This thesis discusses the formation of a Task Forces for the Prevention and Handling of Sexual Violence Within the Workplace by employers after the issuance of the Minister of Manpower Decree Number 88 of 2023 where employers are required to form a Task Forces for the Prevention and Handling of Sexual Violence Within the Workplace, but further research needs to be done on how the implementation of this Ministerial Decree is implemented. This thesis aims to find out what is meant by sexual violence, its impact on victims, and how the the Minister of Manpower Decree Number 88 of 2023 is implemented. The research methods used are doctrinal and non-doctrinal. Every worker has the right to protection of morals and decency and to be treated according to human dignity and religious values, however sexual violence can happen to anyone so it’s important to establish a special party to handle the prevention and handling of sexual violence in the workplace."

"Pelecehan seksual menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan atau tindakan yang merendahkan dan/atau menyerang dan merendahkan martabat seseorang. Segala tindakan ini termasuk juga perkataan atau verbal dan non- verbal dan dapat dilakukan baik secara perseorangan, kelompok, dan/atau korporasi. Kekerasan seksual ini dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis dari korban. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja termasuk lingkungan kerja. Oleh karena itu harus dibentuk code of conduct yang mengatur bagaimana alur pelaporan kekerasan seksual ketika terjadi di lingkungan kerja serta anti-retaliatory act sehingga meminimalisir pelaku ketika ingin membalas korban yang sudah melaporkan pelaku. Peraturan ini akan dibuat di PT. Tatarasa Primatama sebagai SOP yang mengatur dari definisi kekerasan seksual, bentuk kekerasan seksual, alur pelaporan, alur investigasi, sanksi serta anti retaliatory act secara komprehensif. Peraturan ini diharapkan dapat diterapan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dari tindakan kekerasan seksual baik secara verbal dan non-verbal.

---

Sexual harassment according to Law no. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is defined as any act or action that demeans and/or attacks and degrades a person's dignity. All of these actions include words or verbal and non-verbal and can be carried out individually, in groups and/or corporations. This sexual violence can have physical and psychological impacts on the victim. Sexual violence can occur anywhere, including the work environment. Therefore, a code of conduct must be formed that regulates the flow of reporting sexual violence when it occurs in the work environment as well as anti-retaliatory acts so as to minimize perpetrators who want to retaliate against victims who have reported perpetrators. This regulation will be made at PT. Tatarasa Primatama is an SOP that regulates the definition of sexual violence, forms of sexual violence, reporting flow, investigation flow, sanctions and anti-retaliatory acts in a comprehensive manner. It is hoped that this regulation can be implemented so that it can create a work environment that is safe from acts of sexual violence, both verbal and non-verbal."

"Konser musik underground (MUG), sebagai ruang alternatif bagi individu yang menentang budaya arus utama, belum menjadi ruang aman dan bebas dari kekerasan seksual bagi perempuan. Skripsi ini bertujuan untuk memahami kontrol tubuh dan seksualitas yang dilakukan terhadap perempuan dalam konser MUG melalui kekerasan seksual oleh laki-laki. Teori yang digunakan adalah teori feminisme radikal dan carnival of crime. Data dikumpulkan dengan metode penelitian wawancara mendalam,focus group discussion, observasi partisipan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konser MUG mempertahankan nilai patriarkis melalui superioritas laki-laki, stereotip gender, dan hegemoni maskulinitas sebagai transgresi maskulin yang memarjinalkan, mensubordinasikan, dan mengobjektifikasi perempuan. Hal tersebut menciptakan rape culture di mana kekerasan seksual oleh laki-laki menjadi alat kontrol sosial yang menanamkan rasa takut dan membebankan tanggung jawab untuk menghindari kekerasan seksual pada perempuan. Kontrol terhadap tubuh dan seksualitas perempuan tersebut menimbulkan perlukaan pada perempuan dan membangkitkan resistensi oleh perempuan. Dengan begitu, kontrol tubuh dan seksualitas yang dilakukan laki-laki melalui kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konser MUG memengaruhi perbedaan pengalaman perempuan dalam konser MUG.

---

Underground music (MUG) concerts, as an alternative space for individuals who oppose mainstream culture, have not yet become safe spaces free from sexual violence for women. This thesis aims to understand the control of women's bodies and sexuality in MUG concerts through sexual violence by men. The theories used are radical feminism and the carnival of crime. Data were collected using research methods such as in-depth interviews, focus group discussions, participant observation, and literature studies. The research findings indicate that MUG concerts uphold patriarchal values through male superiority, gender stereotypes, and the hegemony of masculinity as a masculine transgression that marginalizes, subordinates, and objectifies women. This creates a rape culture where sexual violence by men becomes a tool of social control that instills fear and places the responsibility for avoiding sexual violence on women. Control over women's bodies and sexuality causes harm to women and provokes resistance from women. Thus, the control of women's bodies and sexuality by men through sexual violence at the MUG concert affects the differing experiences of women at the MUG concert.

"

"Perempuan korban pelecehan seksual sering mengalami victim blaming yaitu tindakan menyalahkan korban terhadap sesuatu yang menimpa dirinya seperti menyalahkan pakaian korban yang terbuka dan ketat sehingga dapat mengundang nafsu para pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Disisi lain, perempuan dituntut untuk selalu tampil menarik dan menjalankan multi perannya sebagai pengurus rumah tangga dan karier. Terdapat berbagai peran yang diharapkan oleh masyarakat sudah melekat pada laki-laki dan perempuan menyebabkan terciptanya laki-laki maskulin dan perempuan feminitas yang dapat melahirkan dominsasi laki-laki terhadap perempuan. Hal tersebut dapat menjadi pemicu adanya adanya persepsi bahwa pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan merupakan hal normal seperti catcalling. Melalui teori viktimologi, peneliti mengungkapkan adanya konstruksi gender menempatkan perempuan menjadi korban. Sehingga perlu adanya upaya pencegahan pelecehan seksual dengan melihat persepsi pelecehan seksual siswa perempuan yang dipengaruhi budaya patriarki dan pengalaman viktimisasi terhadap bentuk-bentuk pelecehan seksual yang pernah dialami. Melalui tahap perhitungan proportioned stratified randomg sampling, diperoleh sampel penelitian siswi perempuan 67 orang. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, berupaya mengukur pengaruh budaya patriarki dan pengalaman viktimisasi terhadap persepsi pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan budaya patriariki sebesar 0,520 arah hubungan negatif artinya semakin tinggi budaya patriarki yang dimiliki maka persepsi pelecehan seksual akan semakin menurun dan nilai korelasi pengalaman viktimisasi sebesar 0,558 dengan nilai positif artinya semakin tinggi pengalaman viktimisasi maka persepsi pelecehan seksual akan semakin meningkat. Sisanya dapat berpengaruh terhadap persepsi pelecehan seksual dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

---

Female victims of sexual harassment often experience victim blaming, which is the act of blaming the victim for something that happened to her, such as blaming the victim's revealing and tight clothing that can invite the perpetrators' lust to commit sexual harassment. On the other hand, women are required to always appear attractive and carry out their multiple roles as housekeepers and careers. There are various roles that are expected by society to be attached to men and women, causing the creation of masculine men and feminine women which can give birth to male dominance over women. This can trigger the perception that sexual harassment experienced by women is normal, such as catcalling. Through the theory of victimology, researchers reveal the existence of gender construction that places women as victims. So it is necessary to make efforts to prevent sexual harassment by looking at the perception of sexual harassment of female students which is influenced by patriarchal culture and the experience of victimization of forms of sexual harassment that have been experienced. Through the proportioned stratified random sampling calculation stage, a research sample of 67 female students was obtained. Researchers used a quantitative approach, trying to measure the influence of patriarchal culture and the experience of victimization on the perception of sexual harassment. The results of the study showed that there was a significant influence of patriarchal culture of 0.520 in the direction of a negative relationship, meaning that the higher the patriarchal culture owned, the perception of sexual harassment would decrease and the correlation value of victimization experience was 0.558 with a positive value meaning that the higher the experience of victimization, the perception of sexual harassment would increase. The rest can affect the perception of sexual harassment influenced by other variables not included in this study."

"Tugas karya akhir ini membahas pelecehan seksual yang dialami perempuan pekerja dalam ruang kerja online saat work from home pada masa pandemi COVID-19. Dengan menggunakan teori feminis radikal, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana terjadinya kekerasan seksual berbasis jenis kelamin/gender yang difasilitasi teknologi terhadap perempuan pekerja selama WFH, apa yang menjadi latar belakangnya, dan menjelaskan perbedaan kekerasan seksual berbasis sex/gender di ruang fisik dengan ruang cyber. Tugas karya akhir ini menggunakan secondary data analysis untuk menganalisis data dari Never Okay Project dan South East Asia Freedom of Expression Network (2020) dan ditemukan bahwa kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan pekerja dalam ruang cyber memiliki penyebab dasar yang sama dengan yang terjadi di ruang fisik karena teknologi mereproduksi hubungan hierarki gender. Meski begitu, pelecehan seksual yang dialami perempuan pekerja dalam ruang cyber saat pandemi COVID-19 menghasilkan dampak, kerentanan, dan ketidakberdayaan yang lebih buruk daripada pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja fisik pada umumnya.

---

The work of this final paper discusses sexual harassment experienced by women workers in the online workspaces when working from home during the COVID-19 pandemic. Using radical feminist theory, this paper aims to explain how technology-facilitated gender/gender-based sexual violence occurs against women workers during WFH, what is the background, and also explain the difference between sex/gender-based sexual violence in physical space and cyberspace. This final paper uses secondary data analysis to analyze the data from Never Okay Project and South East Asia Freedom of Expression Network (2020) and it is found that gender-based sexual violence against women workers in cyberspace has the same basic causes as those that occur in physical space because technology reproduces hierarchical gender relations. Even so, the sexual harassment experienced by women workers in cyberspaces during the COVID-19 pandemic resulted in a worse impact, vulnerability and helplessness that sexual harassment that occurred in the physical workplace in general."

"

Penelitian ini bertujuan mengungkap kekerasan seksual dalam industri musik dangdut dan praktik saweran, serta bagaimana perempuan penyanyi dangdut mengupayakan strategi dan bernegosiasi untuk bertahan. Penelitian ini mengasumsikan bahwa dalam pertunjukan musik dangdut, para perempuan penyanyi dangdut sering mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual ketika sedang bekerja. Komodifikasi, eksploitasi, pelabelan negatif, serta pelecehan seksual dapat terjadi kepada mereka, salah satunya melalui praktik saweran tidak hanya saat sedang tampil di panggung, namun juga ketika berada di luar panggung. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berperspektif feminis yang mempertimbangkan narasi pengalaman empat perempuan penyanyi dangdut dengan berbagai macam latar belakang sebagai subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori MacKinnon mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan bekerja dan juga negosiasi sebagai konsep utamanya. Hasil studi kasus terhadap sejumlah perempuan penyanyi dangdut di DKI Jakarta ini memperlihatkan bagaimana para perempuan penyanyi dangdut menjawab berbagai tantangan yang mereka hadapi di industri musik dangdut dalam situasi yang selalu problematis, dalam kontrol otoritas patriarki yang terus berlangsung, dengan tujuan mempertegas posisi diri sebagai manusia yang berharga.

 

Kata-kata kunci: praktik saweran, perempuan peanyanyi dangdut, kekerasan seksual, negosiasi, perspektif feminis.

 

---

This study aims to reveal sexual harassment in dangdut music industry and saweran practices, as well as how female dangdut singers build strategies and negotiate in order to survive. I assume that in dangdut performances, female dangdut singers often experience various forms of sexual harassment while working. Commodification, exploitation, negative labeling, and sexual harassment can occur to them, especially through saweran practices, not only when they are performing on stage, but also when they are off stage. Therefore the approach used in this research is feminist approach that considers the experiences of four female dangdut singers with various backgrounds as the subjects. This study uses MacKinnon's theory of sexual harassment on working women and also negotiation as the main concept. The results of this case study of those female dangdut singers in DKI Jakarta show how female dangdut singers respond to the challenges they face in the dangdut music industry which is always problematic, in the ongoing control of patriarchal authority, with the aim of reinforcing their position in the society as valuable human beings.

 

"

"Penelitian ini fokus pada pemberitaan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melibatkan seorang pegawai laki-laki dan terungkap di media daring. Dengan mengetahui bahwa media daring memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik melalui berita, framing berita yang dimuat oleh Kompas.com dan Detik.com seputar pelecehan seksual KPI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konstruktivis dengan menggunakan metode analisis framing model Gamson dan Modigliani. Unit observasi penelitian ini adalah liputan berita pelecehan seksual di lingkungan KPI di Kompas.com dan Detik.com pada periode 1 September-12 Oktober 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com menyajikan framing yang lebih menunjukkan empati terhadap korban dan membawa perhatian bahwa korban harus diberikan keadilan hukum atau bantuan untuk pemulihan mental. Sementara itu, Detik.com menggambarkan framing bahwa baik korban maupun pelaku sama-sama dirugikan dan membutuhkan bantuan, dan menekankan bahwa keduanya harus diberikan bantuan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka agar dapat pulih sepenuhnya. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khasanah kajian komunikasi, khususnya yang menganalisis framing liputan berita media daring terkait pelecehan seksual yang melibatkan korban laki-laki. Untuk penelitian analisis framing lebih lanjutnya, disarankan untuk menganalisis pemberitaan pada lebih dari dua media daring.

---

The focus of this study highlights an alleged sexual harassment case that has occurred in the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) involving a male employee that was recently revealed on online media. Knowing that online media can affect public opinion through news, the purpose of this study is to analyze the framing of news coverage published by Kompas.com and Detik.com surrounding the KPI sexual harassment case. This research employs a constructivist qualitative approach using the Gamson and Modigliani model framing analysis method. The unit of observation for this study are the news articles of sexual harassment in the KPI environment published on Kompas.com and Detik.com from September 1 to October 12, 2021. Results show that Kompas.com presented a framework that shows more empathy towards the victim and brings attention that the victim must be provided with legal justice or assistance to recover mentally. Meanwhile, Detik.com depicts a framing that both the victim and perpetrator have been harmed and puts emphasis that both must be provided with assistance for themselves and their families to fully recover. This study are expected to complement the repertoire of communication studies, especially those analyzing the framing of online media coverage related to sexual harassment involving male victims. For further research on framing analysis, it is recommended to analyze news coverage in more than two online media."