Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penargetan investasi luar negeri merupakan komitmen dari Pertamina yang diimplementasikan dalam akuisisi saham Maurel&Prom yang memiliki sumur eksplorasi di Myanmar sebanyak 24,5 persen. Jika pengembangan lapangan migas terus tertunda, maka akan mengibatkan Indonesia menjadi negara pengimpor net migas pada tahun 2042. Lokasi penelitian terletak pada daerah Tegyigon yang berada di Sub-Cekungan Pyay, termasuk Cekungan Myanmar Tengah yang terdapat di Negara Myanmar. Nilai sumber daya migas merupakan acuan pada penentuan kebijakan, investasi, hingga strategi pengembangan lapangan. Namun, nilai sumber daya adalah suatu angka perkiraan yang memiliki tingkat kematangan, risiko, dan ketidakpastian yang berbeda-beda. Perbedaan nilai tersebut bisa disebabkan oleh tingkat kematangan studi dan proyek serta ketidakpastian dari sisi teknis maupun risiko dari sisi keekonomian. Klasifikasi lapangan migas juga diperlukan untuk memahami area Tegyigon lebih lanjut. Metode seismik pasif digunakan untuk mengetahui seberapa besar cadangan migas yang ada pada area ini. Manajemen perumusan strategi diterapkan dalam proses aktivasi kembali lapangan migas. Faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan lapangan migas adalah kondisi politik negara Myanmar yang sedang konflik membuat investasi migas atau pengembangan lapangan terhambat. Sikap yang berpengaruh dalam tahapan pengambilan keputusan untuk perancangan aktivasi lapangan migas adalah profesionalisme, kode etik serta mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, keamanan kerja & lingkungan.

---

Targeting foreign investment was a commitment from Pertamina which was implemented in the acquisition of 24.5 percent shares in Maurel&Prom, which owns exploration wells in Myanmar. If the development of oil and gas fields continues to be postponed, it will affect Indonesia in becoming a net oil and gas importing country in 2042. The research location was located in the Tegyigon area which is in the Pyay Sub-Basin, including the Central Myanmar Basin in Myanmar. The value of oil and gas resources is a reference for determining policies, investments and field development strategies. However, resource value is an estimated number that has varying degrees of maturity, risk and uncertainty. The difference in value can be caused by the level of maturity of studies and projects as well as uncertainty from the technical side and risks from the economic side. Oil and gas field classification was also needed to understand the Tegyigon area further. The passive seismic method was used to determine how large the oil and gas reserves are in this area. Strategy formulation management was applied in the oil and gas field reactivation process. An influential factor in decision making in developing oil and gas fields is the political conditions in the country of Myanmar which are currently in conflict, which makes oil and gas investment or field development hampered. Attitudes that influence the decision-making stage for designing oil and gas field activation are professionalism, code of ethics and prioritizing safety, health, work security & environmental aspects."

"Proyek-proyek migas dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap fasilitas produksi sumber energi. Ada fenomena di pelaksanaan proyek migas, yaitu seringnya terjadi keterlambatan waktu penyelesaian dan kelebihan biaya dari yang direncanakan. Komunikasi merupakan hal yang penting diperhatikan dalam mendukung kesuksesan kinerja proyek. Dibuat suatu hipotesa bahwa peran peran PMO dapat meningkatkan efektivitas komunikasi proyek. Kuesioner dilakukan terhadap pimpinan proyek migas Indonesia. SEM-PLS digunakan untuk menganalisa hubungan antara masing-masing variabel. Hasil penelitian memperoleh faktor-faktor dominan dalam komunikasi proyek dan peran PMO. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari peran PMO terhadap komunikasi proyek dalam meningkatkan kinerja proyek migas.

---

Oil & gas projects are performed to support energy production facilities. There is a fenomena where project execution in oil & gas industry often have experiences in schedule delay and cost overrun compared to the plan. Communication is one of important thing which has impact to the project performance. Hipotesis was developed that PMO role can improve project communication effectiveness. Quesioner was performed distributed to the Oil & Gas Project Managers in Indonesia. SEM-PLS was used to analise relationship among variables. Result obtained dominan factors in project communication and also PMO role. Result also shows that PMO role has a significant influence in project communication to improve the project performance."

"Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) merupakan komoditas penting, tidak saja pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga masih akan beperan sebagai penyumbang terbesar energi dunia beberapa dekade ke depan. Kini di Indoensia kondisi sudah jauh berubah. Produksi minyak nasional sudah anjlok. Sedangkan konsumsi minyak semakin tinggi. Hal itu mendorong semakin tingginya ketergantungan kita pada pasokan impor. Permasalahan dalam penyelenggaraan migas semakin kompleks. Pada 2050, diperkirakan konsumsi energi migas dunia akan lebih dari dua kali lipat hari ini. Penelitian ini akan berusaha menjawab bagaimana upaya Negara dalam menghadapi kondisi tersebut dengan perlunya mewujudkan kedaulatan energi nasional oleh SKK Migas. Uraian penelitian akan menuangkannya dengan memahami potret kebijakan migas Indonesia dan membangun skenario apa yang akan terjadi pada migas nasional di masa depan. Sehingga kedaulatan energi nasional dapat diwujudkan. Dimana kemampuan bangsa untuk menetapkan kebijakan, mengawasi pelaksanaannya dan memastikan jaminan ketersediaan energi selaras dengan tujuan dan kepentingan nasionalnya melalui implementasi strategis dinamis sesuai dengan tuntutan dinamika dan konstelasi global, regional dan nasional yang berubah.

---

Oil and Gas (Oil and Gas) is an important commodity, not just in the past and at present, but also still be beperan as the largest contributor to world energy for decades to come. Now at the premises condition has changed so much. National oil production has fallen. While higher oil consumption. That prompted increasing our reliance on imported supplies. Problems in the implementation of increasingly complex oil and gas. By 2050, world oil and gas estimated energy consumption will more than double today. This study will attempt to answer how the efforts of the State in the face of these conditions by the need to realize the national energy sovereignty by SKK Migas. Description of the research will be poured by understanding portrait of Indonesian oil and gas policy and possible scenarios of what will happen to the national oil and gas in the future. National sovereignty so that energy can be realized. Where the nation's ability to set policy, monitor its implementation and ensure energy security in line with the objectives and national interests through the strategic implementation of dynamically according to the demands of the dynamic and global constellation, regional and national change."

"

Berbicara mengenai sektor minyak dan gas bumi yang merupakan sektor strategis tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang terlibat didalamnya. Berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan pun ikut mempengaruhi tata kelola migas khususnya pada sektor hulu. Mulai dari tata kelola migas dikendalikan oleh Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara, kemudian terbit UU No. 22 Tahun 2001 yang mengalihkan pengelolaan migas kepada Badan Pelaksana (BP Migas), sampai akhirnya keberadaan BP Migas dibubarkan karena dinilai inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Akan tetapi, saat ini kewenangan yang ada pada BP Migas dahulu masih dijalankan oleh SKK Migas sebagai suatu entitas baru yang menyelenggarakan pengelolaan sektor hulu migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013. Tidak terlepas dengan perwujudan negara di dalam Kementerian ESDM yang juga berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola migas di Indonesia. Kemudian adanya wacana pembentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) pada sektor hulu migas di dalam Rancangan UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan bagaimana status kelembagaan dari SKK Migas dan seberapa urgensinya pembentukan BUMN-K ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola migas saat ini menjadi sangat penting untuk menentukan peran dan tanggung jawab secara efektif dan efisien antara Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), dan SKK Migas, serta perlu ditinjau kembali mengenai badan usaha yang ideal dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan migas di Indonesia.

 

---

Talking about the oil and gas sector which is a strategic sector is inseparable from the authority possessed by each institution involved in it. Various developments in regulations and policies have also affect oil and gas governance, especially in the upstream sector. In the begining oil and gas governance is controlled by Pertamina as the only state company, then Law Number 22 of 2001 which is transferred management of the upstream oil and gas sector to the Implementing Agency (BP Migas), until finally the existence of BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. However, the existing authority at BP Migas was previously still exercised by SKK Migas as a new entity that carries out management of the upstream oil and gas sector established under Presidential Regulation Number 9 of 2013. It is inseparable from the realization of the state within the Ministry of Energy and Mineral Resources which is also authorized to carry out supervision and guidance in oil and gas governance in Indonesia. Then the discourse of forming a Special State-Owned Enterprise (BUMN-K) in the upstream oil and gas sector in the Draft Employment Law raises the question of the institutional status of SKK Migas and how urgent is the establishment of BUMN-K. The method in this research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. To face various challenges in oil and gas governance, it is now very important to determine the role and responsibilities effectively and efficiently between the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina (Persero), and SKK Migas, and needs to be reviewed on the ideal business entity in accordance with mandate of Article 33 paragraph (3) of the UUD 1945 Constitution to carry out oil and gas management in Indonesia.

 

"

"Negara penghasil minyak dan gas (migas) sangat ditopang oleh regulasi dan institusi. Baik regulasi dan institusi dibutuhkan dalam rangka membangun iklim investasi industry termasuk industri migas yang memiliki karakteristik high risk, high technology dan high cost. Tingginya nilai investasi dan risiko di industry migas khususnya sektor hulu migas menjadikan regulasi sebagai landasan kegiatan usaha dibutuhkan kestabilannya. Apalagi bisnis migas merupakan bisnis dengan durasi kerja sama hingga puluhan tahun. Sementara institusi berkaitan erat dengan negara tempat sumber daya berada yang di beberapa wilayah, negara merupakan pemegang hak penguasaan atas sumber daya alam. Institusi inilah yang kemudian menjadi wakil negara sebagai pemegang hak penguasaan sumber daya dalam menyelenggarakan kegiatan hulu migas. Kehadiran institusi pada pengelolaan hulu migas memiliki peran penting karena dengan fungsi dan kewenangannya institusi dapat menjadikan migas sebagai penggerak kemajuan negara atau justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan institusi terdiri dari beragam karakteristik sumber daya manusia sehingga dimungkinkan terjadinya mis-management atau perilaku koruptif yang dapat menjadikan kelimpahan sumber daya alam sebagai resource curse (kutukan sumber daya) bagi negara pemilik sumber daya. oleh karenanya penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai: 1. Bagaimana pengelolaan sektor hulu minyak dan gas di sejumlah negara dalam perkembangan regulasi dan institusi?; 2. Bagaimana pengelolaan hulu minyak dan gas di Indonesia dalam perkembangan regulasi dan institusi berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945?; dan 3. Bagaimana optimalisasi regulasi dan institusi dalam pengelolaan hulu minyak dan gas untuk kesejahteraan rakyat?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif kualitatif. Perbandingan juga dilakukan terhadap perkembangan pengelolaan hulu migas khususnya regulasi dan institusi di negara penghasil migas lain yakni Venezuela, Arab Saudi, Malaysia, Rusia, dan Norwegia. dari penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan sektor hulu migas di negara penghasil migas terus mengalami perkembangan sebagai wujud adaptasi terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi dan terutama perubahan di industri migas global. Indonesia sebagai negara penghasil migas mengalami perkembangan regulasi dan institusi dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencapai tujuan pemanfaatan migas yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945. Namun demikian terdapat tantangan yang masih perlu dituntaskan dalam rangka mendorong perkembangan industri hulu migas nasional terutama berkaitan dengan implementasi regulasi dan kepastian mengenai lembaga pengelola hulu migas. Usaha optimalisasi regulasi dan institusi sudah dilakukan dalam rangka mengatasi tantangan dalam pengelolaan hulu migas untuk kesejahteraan rakyat meskipun implementasi regulasi belum simetris dengan kinerja institusi sehingga kesejahteraan sosial belum tercapai.

---

Oil and gas producing countries are strongly supported by regulations and institutions. Both regulations and institutions are needed in order to build an industrial investment climate, including the oil and gas industry, which has the characteristics of high risk, high technology and high costs. The high investment value and risk in the oil and gas industry, especially the upstream oil and gas sector, means that regulations as a basis for business activities require stability. Moreover, the oil and gas business is a business with a collaboration duration of up to decades. While institutions are closely related to the country where the resources are located, in some areas, the state is the holder of control rights over natural resources. This institution then becomes the state's representative as the holder of resource control rights in carrying out upstream oil and gas activities. The presence of institutions in upstream oil and gas management has an important role because with their function and authority institutions can make oil and gas a driver of the country's progress or vice versa. This is because institutions consist of various characteristics of human resources so that it is possible for mis-management or corrupt behavior to occur which can make the abundance of natural resources a resource curse for resource-owning countries. Therefore, this research answers questions regarding: 1. How is the management of the upstream oil and gas sector in a number of countries in terms of regulatory and institutional developments?; 2. How is upstream oil and gas management in Indonesia related to the development of regulations and institutions based on Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia?; and 3. How to optimize regulations and institutions in upstream oil and gas management for people's welfare? This research is a normative and descriptive qualitative juridical research. Comparisons were also made with the development of upstream oil and gas management, especially regulations and institutions in other oil and gas producing countries, namely Venezuela, Saudi Arabia, Malaysia, Russia and Norway. From this research it is known that the management of the upstream oil and gas sector in oil and gas producing countries continues to experience development as a form of adaptation to social, political, economic conditions and especially changes in the global oil and gas industry. Indonesia as an oil and gas producing country is experiencing developments in regulations and institutions in an effort to realize social welfare and achieve the goal of utilizing oil and gas, namely for the greatest prosperity of the people in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, there are challenges that still need to be resolved in order to encourage the development of the national upstream oil and gas industry. especially related to the implementation of regulations and certainty regarding upstream oil and gas management institutions. Efforts to optimize regulations and institutions have been carried out in order to overcome challenges in upstream oil and gas management for people's welfare, although the implementation of regulations has not been symmetrical with institutional performance so that social welfare has not been achieved."

"[Studi-studi model eksplorasi secara umum menjelaskan prilaku eksplorasi dengan analisis variabel geologi dan ekonomi pada tingkat makro seperti wilayah, provinsi dan negara. Pada kenyataannya, cadangan migas dan kedalaman sumur masing-masing menentukan tingkat volume temuan dan biaya pengeboran yang dijelaskan secara spesifik pada tingkat basin geologis. Penelitian ini fokus pada tingkat pengeboran eksplorasi (wells drilled) dengan analisis analisis variabel geologi dan ekonomi menggunakan 32 basin geologis di Indonesia dalam periode 2004-2014. Hasil estimasi model empiris menunjukkan bahwa tingkat pengeboran eksplorasi ditentukan oleh tingkat keberhasilan penemuan migas (lag of success rate), volume temuan migas (lag of discovery size of oil and gas) dan lokasi basin (region). Sedangkan variabel ekonomi yang menentukan tingkat pengeboran eksplorasi terdiri dari harga minyak dunia (lag of oil price). Selain itu, deplesi minyak berdampak signifikan menjelaskan tingkat pengeboran eksplorasi dengan karakteristik basin Indonesia yang didominasi oleh mature oil fields.

---

Earlier studies of exploration models are generally characterized by equations describing the behavior of exploration at the macro-level analysis such as region, province or state-level. In reality, there is specific impact of geological basin characteristics to wells drilled’s decision. This study focuses on the geological and economic factors that particularly determine the wells drilled decision using an empirical model to analyze at the micro-level using disaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period 2004-2013. The empirical results show that the number of wells drilled are determined significantly by lag of success rate, lag of discovery size of oil and gas and region of geological basin. Then, it shows that a lag of global oil price determined significantly the number of wells drilled, instead of a local oil price. Finally, oil depletion effect also determined significantly the number of wells drilled as the geological characteristic of geological basin dominated by mature oil fields., Earlier studies of exploration models are generally characterized by

equations describing the behavior of exploration at the macro-level analysis such

as region, province or state-level. In reality, there is specific impact of geological

basin characteristics to wells drilled’s decision. This study focuses on the

geological and economic factors that particularly determine the wells drilled

decision using an empirical model to analyze at the micro-level using

disaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period

2004-2013. The empirical results show that the number of wells drilled are

determined significantly by lag of success rate, lag of discovery size of oil and gas

and region of geological basin. Then, it shows that a lag of global oil price

determined significantly the number of wells drilled, instead of a local oil price.

Finally, oil depletion effect also determined significantly the number of wells

drilled as the geological characteristic of geological basin dominated by mature

oil fields]"

"Indeks Keamanan Informasi KAMI adalah alat bantu untuk mengukur tingkat kepatuhan sistem berdasarkan SNI/ISO 27001, standar ini diwajibkan pada sistem yang bersifat strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016. Akan tetapi untuk organisasi yang sangat bergantung pada sistem kendali industri, seperti pada industri migas, sistem ketenagalistrikan ataupun industri manufacturing, best practice yang disarankan yaitu menggunakan kerangka NIST SP 800-82. Penelitian ini mencoba mengajukan suatu metode pendekatan agar sistem dapat patuh terhadap kedua standar tersebut sekaligus. Adapun metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan audit berdasarkan standar NIST SP 800-82 sehingga didapatkan rekomendasi kontrol berdasarkan analisis risiko yang ditemukan. Selanjutnya rekomendasi kontrol tersebut akan dijadikan referensi untuk menjawab checklist Indeks KAMI. Melalui metode ini didapatkan tingkat kepatuhan sistem terhadap Indeks KAMI meningkat sebesar 81,2 sehingga sistem tidak hanya patuh berdasarkan SNI 27001 tetapi juga berdasarkan NIST SP 800-82.

---

Indeks Keamanan Informasi KAMI is a tool for measuring system compliance based on SNI ISO 27001, where based on the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 4 of 2016 states all strategic systems must comply with this standard. However, for the organizations that rely on industrial control systems, such as the oil and gas industry, electricity systems or manufacturing industries, the best practice is to use the NIST SP 800 82 framework. Therefore, this research tries to propose an approach method so that the system will comply with both of standards. The approach is done by conducting an audit based on the NIST SP 800 82 framework to obtain controls recommendation based on the risk analysis that found on the system. Furthermore, such control recommendations will be used as a reference to answer the checklist of Indeks KAMI. Through this approach method, the system compliance level on Indeks KAMI increased by 81.2 so that the system does not only complies with SNI 27001 but also based on NIST SP 800 82."

"Economic Order Quantity (EOQ) adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya per pesanan. Dengan demikian, EOQ juga dapat diartikan sebagai jumlah optimal barang yang harus dipesan dalam periode tertentu, sehingga total biaya pemesanan dan penyimpanan barang tersebut dapat diminimalisir. Sasaran dari penelitian ini adalah dapat meminimalisir penggunaan stok material dan menekan biaya pemesanan. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana mengoptimalkan stok material agar tidak berlebihan. Kelebihan stok membuat perusahaan merugi karena dapat membuat material terlalu banyak dan berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaga material tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini dengan menggunakan Analisis ABC untuk mengkategorikan masing-masing kelas agar mendapatkan materi kelas “A”. Hasil penelitian ini, Lima stok material kelas “A” telah diolah dengan menerapkan metode EOQ dan diperoleh hasil yang optimal. Total biaya stok material sebelum menerapkan metode EOQ adalah $26.701.454,17 dan setelah menerapkannya, biaya dikurangi menjadi $3.102.032,99.

---

Economic Order Quantity (EOQ) is a measurement method used to determine the volume and frequency of orders to meet a given level of demand while minimizing the cost per order. Thus, EOQ can also be interpreted as the optimal number of material stock that must be ordered in a certain period, so that the total cost of ordering and storing these stocks can be minimized. The goal of this research is to minimize the use of material stock and reduce ordering costs. The problem of this research is how to optimize material stock so that it is not excessive. Excess stock makes the company lose money because it can make too much material and has an impact on the costs that must be incurred to maintain the material. Therefore, it is necessary to conduct this research using ABC Analysis to categorize each class in order to get class "A" material. The results of this research, five class "A" material stocks have been processed by applying the EOQ method and obtained optimal results. The total cost of material stock before applying the EOQ method was $26,701,454.17 and after applying it, the cost was reduced to $3,102,032.99."

"Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kemudian pemerintah mengkategorikan beberapa proyek tersebut ke dalam proyek strategis nasional. Beberapa proyek strategis nasional terutama di sektor minyak bumi dan gas termasuk dalam kategori megaproyek. Megaproyek merupakan proyek dengan nilai lebih besar dari 1 miliar USD. Megaproyek terkenal akan kompleksitas pekerjaan dan terkenal dengan kinerja proyek yang sangat buruk. Hal ini tergambarkan dari kondisi eksekusi megaproyek saat ini yang terdapat berbagai keterlambatan, permasalahan biaya, dan permasalahan kualitas pekerjaannya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja megaproyek saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kritis yang berpengaruh terhadap kinerja megaproyek dan mengetahui hubungan sebab akibat dari masing-masing subfaktor dengan metode Decision Making Trial and Evaluation Laboratory berbasis Analytic Network Process (DANP). Hasil menunjukkan bahwa komunikasi antar tim proyek dan tingkat kompetensi tim proyek menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja megaproyek strategis nasional saat ini. Setelah itu dibuat strategi mitigasi untuk faktor-faktor tersebut.

---

Currently, the government is aggressively carrying out infrastructure development in accordance with the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019. Then the government categorized some of these projects into national strategic projects. Several national strategic projects, especially in the oil and gas sector, are included in the megaproject category. Megaprojects are projects with a value greater than 1 billion USD. Megaprojects are familiar with the complexity of their work and also very poor project performance. This is illustrated by the current state of megaproject execution, which has various delays, cost problems, and problems with the quality of the work. Therefore, it is necessary to identifying the critical factors that affect the current performance of the megaproject. This paper aims to determine the factors that influence megaproject performance and determine the relationship between each factor using Decision Making Trial and Evaluation Laboratory based on the Analytic Network Process method. The results show that communication between the project team and the level of competence of the project team are the most influencing factors for the current national strategic megaproject performance. After that mitigation strategy are made to minimize the impact of that factors."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja yang sistematis dan objektif untuk memilih subkontraktor untuk Proyek Akasia Bagus dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Teknik untuk Urutan Preferensi dengan Kemiripan dengan Solusi Ideal (TOPSIS). Studi ini mengevaluasi subkontraktor berdasarkan berbagai kriteria, termasuk biaya, lokasi, waktu pengiriman, dan kinerja historis. Metode AHP digunakan untuk menentukan pentingnya setiap kriteria relatif melalui perbandingan berpasangan, memastikan keselarasan dengan prioritas pengambil keputusan. Metode TOPSIS kemudian diterapkan untuk memeringkat subkontraktor berdasarkan kriteria berbobot yang diperoleh dari AHP, dengan menggunakan matriks keputusan yang dinormalisasi dan menghitung jarak dari solusi ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. PPI (A3) adalah subkontraktor peringkat tertinggi, diikuti oleh PT. Zeeco (A1), PT. Gasco (A4), dan PT. Cimmarron (A2). Temuan ini menyediakan kerangka kerja yang kuat dan andal untuk pemilihan subkontraktor, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada data yang komprehensif dan akurat. Studi ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan proses pemilihan subkontraktor, dengan menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang objektif, keselarasan strategis, dan peningkatan berkelanjutan. Industri Minyak dan Gas, Analytical Hierarchy Process (AHP), Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, Pemilihan Vendor, Pemeringkatan Vendor

---

This research aims to develop a systematic and objective framework for selecting subcontractors for the Akasia Bagus Project using the Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) methods. The study evaluates subcontractors based on multiple criteria, including cost, location, delivery time, and historical performance. The AHP method was employed to determine the relative importance of each criterion through pairwise comparisons, ensuring alignment with decision-makers' priorities. The TOPSIS method was then applied to rank the subcontractors based on the weighted criteria derived from AHP, using normalized decision matrices and calculating distances from ideal solutions. The results indicated that PT. PPI (A3) was the top-ranked subcontractor, followed by PT. Zeeco (A1), PT. Gasco (A4), and PT. Cimmarron (A2). The findings provide a robust and reliable framework for subcontractor selection, ensuring that decisions are based on comprehensive and accurate data. The study concludes with recommendations for improving subcontractor selection processes, emphasizing the importance of objective decision-making, strategic alignment, and continuous improvement."