Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Istilah konstitusi seringkali dimaknai secara sempit: undang-undang dasar (yang tertulis). Pemahaman yang demikian ini tentu kurang tepat. Pasalnya, jika pemahaman tentang konstitusi seperti itu berarti hanya sebatas memahami konstitusi sebagai konstitusi politik yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia saja."

""Konstitusi menjadi dasar negara karena itu konstitusi memuat visi dan tujuan bernegara serta juga mengemukakan prinsip dan aturan dasar yang mengatur tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakan. Salah satu instrumen penting yang utama dalam sistem kekuasaan suatu negara adalah kekuasaan kehakiman, Kekuasaan dimaksud harus senantiasa dijaga kemandiriannya dan ditingkatkan akuntabilitasnya. Ada 2 (dua) periode perubahan konsitusi dalam perspektif sejarah ketatanegaraan, yaitu: pertama, perubahan konstitusi pasca kemerdekaan; dan kedua, perubahan konstitusi di akhir periode Orde Baru dan/atau di awal periode Orde Reformasi. Ada sekitar 4 (empat) kali amandemen, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Rumusan pasal yang dikemukakan di dalam UUD tahun 1945 pasca amandemen menyatakan secara tegas “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Independensi harus ditegakkan sebagai satu sisi koin mata uang yang disertai akuntabilitas pada sisi lainnya. Hal itu dimaksudkan agar independensi yang disertai akuntabilitas dapat secara signifikan meminimalisasi suatu potensi yang menyebabkan terjadinya anarkisme dan tindakan koruptif.""

"Indonesia tengah terus mewujudkan konsolidasi demokratik dan dalam keseluruhan prosesw dimaksud ,bisa terjadi ketidakpuasan,ketidakpastiandan ketidakjelasan serta terus menerus ada pertanyaan yang mempersoalkan,kemana ujung dari seluruh proses transisi akan bermuara? ...."

"Pada awal masa reformasi yaitu tahun 1999 yang merupakantonggak awal mengembalikan citra demokrasi di Indonesia, makaterhadap beberapa bagian dari UUD 1945 telah diubah oleh MPRsebagai pelaku kedaulatan rakyat. Dengan demikian dapatlahdikatakan bahwa di dalam negara demokrasi, apa, mengapa, danbagaimana konstitusinya sangat ditentukan oleh kehendak dan pikiranrakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. Bagaimanakahdengan eksistensi konstitusi di Indonesia yang juga adalah suatunegara demokrasi; tulisan ini akan mencoba membahasnya.Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:1. Untuk mengetahui arti dan fungsi konstitusi dalam tatanankehidupan negara demokrasi.2. Untuk mengetahui kaitan materi muatan UUD 1945 dengantatanan kehidupan negara demokrasi.3. Untuk mengetahui eksistensi UUD 1945 dalam kaitannya dengandinamika kehidupan demokrasi di Indonesia.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaanatau normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau datasekunder belaka. Data sekunder yang dimaksud mencakup;a. Data hukum primer terdiri dari norma dasar atau kaidah dasaryaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar yaitu BatangTubuh UUD 1945, Ketetapan MPR.b. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya dari kalanganhukum, hasil penelitian."

"ABSTRAKJurnal ini membahas tentang perbedaan Konstitusi Arab Saudi dan Maroko meliputi bentuk batang dan tubuh konstitusi secara umum, penggunaan istilah yang digunakan, jumlah bab dan pasal dalam konstitusi, serta hierarki tata urutan perundangan-undangan dalam sistem pemerintahan negara. Jurnal ini berjudul ldquo;Diferensiasi Konstitusi Arab Saudi dan Maroko rdquo;. Penulis menggunakan metode studi pustaka yang bersumber dari buku dan media online, penelitian jurnal ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam pengolahan data dan pemaparan. Teori yang penulis gunakan dalam jurnal ini adalah teori hierarki tata urutan perundang-undangan milik Hans Kelsen yang akan dikaitkan dengan Konstitusi Arab Saudi dan Maroko. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konstitusi Arab Saudi dan Maroko memiliki banyak perbedaan disebabkan perbedaan sistem monarki yang dianut oleh masing-masing negara, serta perbedaan posisi konstitusi dalam sistem pemerintahan, di mana Konstitusi Arab Saudi menempati posisi ketiga, sedangkan Konstitusi Arab Saudi menempati posisi pertama dalam hierarki tata urutan perundangan-undangan.

---

ABSTRACTThis paper discusses about differentiation of the constitution of Saudi Arabia and Morocco includes the rod shape and the body of the constitution in general, the used term, the number of chapters and clauses, and the sort order of hierarchy of laws in the state government system. This paper entitled, ldquo Differentiation of The Constitution of Saudi Arabia and Morocco rdquo . The author uses the method of literature sourced from books and online media, this paper also using descriptive analysis method in data processing and exposure. The theory that used in this paper is Hans Kelsen rsquo s hierarchy of the sort order of law theory that will be associated with the Constitution of Saudi Arabia and Morocco. The results of this study indicate that the Constitution of Saudi Arabia and Morocco have many differences due to the differences of monarchy system which adopted by each country, and differences in the position of the constitution on the government system, in which Constitution of Saudi Arabia occupies the third position, while the Constitution of Morocco occupies the first position of each country."

"Komisi III DPR RI tengah menuntaskan revisi UU MK . Pertimbangan pokok yang mendasari revisi ini karena ada kecurigaan yang makin berkembang di kalangan ahli hukum bahwa MK tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Indonesia...."

"ABSTRAKSkripsi ini mencoba membahas pengaruh hubungan Raja-militer diThailand terhadap Konstitusi 2007. Untuk menjelaskan pengaruh Raja-militer,digunakan teori militer, elit, peran Raja dan konstitusi. Metode penelitian yangdipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitianmenunjukan bahwa hubungan Raja-militer di Thailand memiliki pengaruhterhadap Konstitusi 2007. Hubungan Raja-militer bisa dilihat dari pasal-pasalyang ada dan saat proses penyusunan draft Konstitusi 2007. Kesimpulannya,Konstitusi 2007 bukanlah konstitusi yang demokratis melainkan suatu konstitusiyang hanya menguntungkan beberapa pihak saja yaitu Raja dan militer.

---

AbstractThe thesis discussed the influence of King-Military relations in Thailandto the Constitution of 2007. The theory of military, elite as well as role of Kingand Constitution are applied in order to further explain the influence of the King-Military. The research methodology is qualitative through literature study. Theresearch presented that the relations between King and Military in Thailand hasgiven influence to the Constitution of 2007. The relations itself was reflectedthrough the existing articles and the establishment process of the DraftConstitution 2007. As a conclusion, the constitution of 2007 is understood as anon democratic constitution which will only give advantage to several parties :King and the Military."

"ABSTRAKIndonesia is an Archipelagic State which consists of small islands as well as large ones and sea area larger than the land area. As an Archipelagic State, Indonesia has a big potential in the field of maritime. It is situatedbetween two oceans: The Indian Ocean and the Pacific Ocean, making Indonesia a very strategic state in international world especially in maritime law field.Maritime itself should be viewed as an object thatcovers many areas of lifewhich isinterrelated with other fields. Consequently, it is necessary to formulate public policies that are oriented to the interest of making Indonesia as a GlobalMaritime Axis. In order to pursue this interest, the Government has to focusin improving itslawsand its law enforcements. However, manyregulations under the constitution do not have the same perspective as theconstitution,which isthe highest source of law in Indonesia. The legislation of aspects of maritime management is stipulated at the highest source of law, that is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It must be followed by regulations below the constitution in order to support Indonesia as Global Maritime Axis."

"As a government souvrenities of the people base to the law and to handle the state government base on constitution, therefore the management of state finance system should be appropriate with main regulation which stated in constitution 1945. The government budget and expenses (APBN), also the local government budget and expenses (APBD) to be fixed each year by the law including taxes and others charge with forced for the government needs also sort and price money area stated by the law. The President as an authority holder state management finance, delegates to the Ministers/Institution leaders, governors, Regents or Mayors and Head of certain organization unit leaders for arranging and fixing also responsibility in management of APBN anf APBD. In order to support good government realization in management of government state finance it's need to do profesionalism, open up and responsibility due to constitution 1945 in general principle namely: Accountability for the result oriented , Profesionalsm, Prpporsionalsm, Open up and controling . Relationship between Central government and Local government and Local government, that is central government to feel an obligation to local government for allocation funds sharing with proprosionality base on law and others regulation."