Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Inovasi bertujuan menciptakan gagasan baru yang diimplementasikan dan menjadi alasan utama peradaban modern. Proses inovasi melibatkan prinsip-prinsip kunci yang salah satunya merupakan penelitian dan pengembangan. Dukungan pemerintah dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dapat berupa pemberian fasilitas insentif pajak yang dapat dimanfaatkan dalam menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan dengan membandingkan beberapa negara yaitu Indonesia, Turki, dan Portugal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya Wajib Pajak yang memiliki minat dalam memanfaatkan kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan. Faktor utama dari rendahnya minat Wajib Pajak dalam memanfaatkan insentif pajak ini adalah karena tingginya peluang Wajib Pajak untuk dilakukan pemeriksaan setelah memanfaatkan kebijakan ini. Walaupun, Wajib Pajak tidak memiliki minat untuk menerapkan kebijakan ini, dampak atas beberapa faktor seperti tingkat aktivitas penelitian dan pengembangan, daya saing global, dan beberapa hal yang terdampak lainnya tidak mengalami penurunan dan cenderung positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia tidak memberikan dampak terhadap aktivitas penelitian dan pengembangan.

---

Innovation aims to create new ideas that are implemented and become the main reason for modern civilization. The innovation process involves key principles, one of which is research and development. Government support in research and development activities can be in the form of providing tax incentive facilities that can be utilized in carrying out research and development activities. The purpose of this study is to analyze tax incentive policies on research and development activities by comparing several countries, namely Indonesia, Turkey, and Portugal. This research uses descriptive qualitative method with data collection through literature study and field study. The results showed that there are still low taxpayers who have an interest in utilizing tax incentive policies for research and development activities. The main factor of the low interest of taxpayers in utilizing this tax incentive is due to the high chance of taxpayers to be audited after utilizing this policy. Although, taxpayers do not have an interest in applying this policy, the impact on several factors such as the level of research and development activities, global competitiveness, and several other affected things has not decreased and tends to be positive. This shows that the tax incentive policy on research and development activities in Indonesia has no impact on research and development activities."

"Tesis ini membahas kebijakan insentif pajak penghasilan atas biaya penelitian dan pengembangan yang dikaitkan dengan pentingnya peranan teknologi dalam perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemberian insentif yang terkait dengan biaya penelitian dan pengembangan di beberapa negara dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan kegiatan R&D di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak yang digunakan oleh beberapa negara yang menjadi objek penelitian adalah super deduction dan tax credit. Setiap negara juga memiliki tarif insentif R&D, ketentuan carry forward, dan yurisdiksi kegiatan R&D yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak disebutkan tentang biaya dan kegiatan apa saja yang termasuk dalam cakupan kegiatan R&D untuk menjadi pengurang penghasilan bruto.

---

This thesis discusses policy of income tax incentive of research and development in relation to the importance of the role of technolocy in the economy. This research aims to analyze the tax incentive policy for expenditure on research and development (R&D) activities in Indonesia, Singapore, Malaysia, India, Australia, and China and analyzes constraints faced by the government to improve R&D activities in Indonesia. This research uses qualitative approach.

The results show that tax incentives are used by some of the countries which are the object of research are super deduction and tax credit. Each country also has R&D tax incentive rates, the carry forward provision, and the jurisdiction of the R&D activities that varies according to the country?s police. In Law Number 36 of 2008 does not stated the definition of the activities and what costs are included in the scope of R&D activities to be deduction from gross income."

"Penelitian ini membahas tentang perlakuan pajak atas biaya litbang di Indonesia dan membandingkan dengan perlakuan pajak atas biaya litbang di negara lain yang mendapatkan insentif pajak. Tujuan dari penelitian ini memetakan bentuk-bentuk insentif pajak di negara lain, dan membandingkan dengan bentuk perlakuan pajak atas biaya litbang pada industri susu di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk-bentuk insentif pajak di beberapa negara seperti Malaysia , Singapura, India menganut model deduction dalam jumlah yang lebih besar dari Indonesia dan bentuk insentif seperti double deduction di Malaysia dan tax credit seperti di Jepang apabila dibandingkan dengan perlakuan biaya litbang di Indonesia yaitu single deduction lebih menguntungkan secara tax saving apabila diterapkan pada industri susu di Indonesia. Untuk pengeluaran aktiva tetap yang dipakai dalam riset, bentuk insentif seperti penyusutan dipercepat memberikan penghematan pajak di tahun-tahun awal.

---

This study discusses the tax treatment of R D cost in Indonesia and compared with the tax treatment of R D cost in other countries that receive tax incentives. The purpose of this study mapping the forms of tax incentives in other countries, and comparing the shape of the tax treatment of R D cost to the dairy industry in Indonesia. The approach used in this research is descriptive qualitative data collection methods in depth interviews and literature study.The results of this study are the forms of tax incentives in some countries such as Malaysia, Singapore, India is a model of deduction in an amount greater than Indonesia and incentives such as double deduction in Malaysia and the tax credit, as in Japan when compared with the treatment of R D cost in Indonesia single deduction that is more advantageous tax saving when applied to the dairy industry in Indonesia. For expenses of fixed assets used in research, incentives such as accelerated depreciation provides tax savings in the early years."

"Tesis ini menganalisa undang-undang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan yang terkait dengan pemberian insentif pajak dan pencegahan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini diambil tema tanggung jawab sosial yang banyak dilakukan oleh perusahaan dan kemudian di analisis insentif pajak yang diberikan pemerintah dan menganalisis peraturan mencegah tax avoidance atas kegiatan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan informasi mengenai suatu permasalahan, wawancara nara sumber ahli, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini bahwa insentif pajak telah memadai diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak badan, namun untuk peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan sekaligus sebagai pencegah terjadinya tax avoidance belum cukup memadai.

---

The focus of this study is to analyze the income tax law and tax regulations relating to the granting of tax incentive and prevention of tax avoidance by companies through corporate social responsibility activities. This research takes the themes of social responsibility which is mostly done by the company and also the analysis of tax incentives given by government and analyze regulations to prevent tax avoidance on such activities. The study is conducted in analytical descriptive in order to explain related information by interviewing the expert and perform qualitative analysis from related literature and regulations. This study finds that there are adequate tax incentive granted by the government for corporate taxpayers, however, for regulations governing the implementation as well as the prevention of tax avoidance is insufficient."

"Dengan perkembangan dan potensi usaha sosial, pemerintah Indonesia belum menggunakan kebijakan insentif pajak sebagai upaya mendukung usaha sosial. Penelitian ini menganalisis kebijakan insentif pajak yang ada bagi usaha sosial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan (mixed method), dimana data kuantitatif dikumpulkan dari kuesioner serta data kualitatif didapatkan dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dari data kualitatif yang dikumpulkan, ditemukan bahwa Inggris dan Malaysia mengarahkan kebijakan insentif pajak untuk memperkuat aspek pendanaan bagi usaha sosial. Penerapan insentif pajak di kedua negara tersebut, melalui berbagai proses pengembangan dari sisi ekosistem usaha sosial dan juga ekosistem pendanaan sosial. Jika melihat konteks Indonesia, insentif pajak yang ada masih mendikotomikan antara nirlaba dan profit, sehingga jika diterapkan untuk usaha sosial yang bersifat campuran, masih memiliki beberapa keterbatasan dan tidak dapat mencakup semua tipe usaha sosial yang ada. Berdasarkan pengukuran data kuantitatif, ditemukan bahwa responden memiliki persepsi positif atas kewajiban perpajakan dan insentif pajak yang ada saat ini. Meskipun begitu, terdapat kesenjangan antara persepsi atas manfaat yang diharapkan dengan manfaat yang nyata diterima usaha sosial saat ini. Dari segi informasi, usaha sosial yang terjaring merasa belum cukup mengetahui dan memahami pilihan insentif yang ada saat ini.

---

With the development and potential of social enterprises, the Indonesian government has not used tax incentive policies as an effort to encourage the development of social enterprises. This study analyzes existing tax incentive policies for social enterprises in Indonesia. The research method used is a mixed method, where quantitative data are collected from questionnaires and qualitative data is obtained from in-depth interviews and literature studies. From qualitative data collected, it was found that the UK and Malaysia direct their tax incentive policies to strengthen aspects of funding for social enterprises. The implementation of tax incentives in both countries, through various development processes from the supply and demand side of the social enterprise ecosystem and also the ecosystem of social funding. At the Indonesian context, the existing tax incentives are still dichotomous between non-profit and profit, so that if applied to a hybrid enterprise like social enterprise, it still has some limitations and cannot cover all types of existing social enterprises.Based on the research that has been done, it was found that respondents has a positive perception of current tax obligations and tax incentives. Even so, there is a gap between the perception of expected benefits and the actual benefits received by social enterprises. In terms of information, social enterprises feel that they do not really know and understand the current incentive choices."

"Lulusan pendidikan vokasi memiliki tujuan sebagai lulusan yang siap kerja. Namun, setiap tahunnya pendidikan vokasi menjadi kontribusi utama dari tingkat pengangguran di Indonesia. Dalam RPJMN 2020-2024, pengembangan kualitas SDM menjadi program prioritas, dimana salah satunya melalui pengembangan pendidikan vokasi. Untunk meningkatkan kualitas SDM pendidikan vokasi, pemerintah memberikan dorongan, salah satunys dari segi fiskal, dengan mengenalkan insentif pajak pada September 2019 yaitu berupa pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan vokasi (super tax deduction kegiatan vokasi). Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan insentif pajak super tax deduction atas penyelenggaraan kegiatan vokasi serta membahas faktor penghambat implementasi dari super tax deduction kegiatan vokasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan super tax deduction atas kegiatan vokasi telah berlangsung selama hampir tiga tahun masih tidak optimal meskipun progress pemanfaat skema insentif ini terus meningkat setiap tahunnya. Dalam implementasinya, manfaat yang diberikan kepada pendidikan vokasi belum bisa dirasakan. Faktor yang menghambat dimanfaatkannya super tax deduction atas penyelenggaraan kegiatan vokasi adalah dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang secara umum menyebabkan perlambatan perekonomian, terkendala dalam pemenuhan kriteria administratif, minimnya kepercayaan dan kesiapan WP dalam memanfaatkan skema insentif super tax deduction atas kegiatan vokasi, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan.

---

Graduates from vocational education are expected to be prepared for employment. However, graduates from vocational education dominate the unmployment rate each year. In the National Medium-Term Development Plan for 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), the improvement of the quality and competence of human resources is one of the main priorities, namely through strengthening vocational education. In September 2019, the government introduce a tax incentives in the form of super tax deduction as a fiscal support to encourage business and industry to contribute in improving the quality of vocational education. This research intended to analyze the implementation of tax incentive policy called super tax deduction on vocational activities and also to analyze inhibiting factors of the implementation of super tax deduction on vocational activities. This study used a qualitative approach with in-depth interview, data collection techniques and literature study. The results of this study showed that the implementation of the super tax deduction policy on vocational activities that has been going on for almost three years is still not optimal. The expected impact on vocational education has not been realized. There are four factors that inhibit the implementation of super tax deduction on vocational activities that need to be considered, such as the general condition of the Covid-19 pandemic causing the economy slowdown, business and industry having administrative compliance difficulties, the lack of trust and readiness of taxpayers in utilizing the super tax deduction incentive scheme, and the lack of socialization carried out by policy implementers."

"Setelah berbagai insentif pajak Covid-19 (Covid) digelontorkan oleh pemerintah, sudah saatnya dilakukan pengujian efektivitas kebijakan agar dapat mengurangi defisit anggaran negara. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) merupakan salah satu kebijakan insentif pajak Covid yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat berstatus pegawai. Namun, adanya ketimpangan yang secara relatif signifikan antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran (tax expenditure) atas insentif PPh 21 DTP, menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPh 21 DTP masih sepi peminat. Tujun penelitian ini adalah untuk terukurnya efektivitas kebijakan insentif PPh 21 DTP dalam meningkatkan daya beli Wajib Pajak berstatus pegawai dan teridentifikasinya kendala yang dihadapi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dalam memanfaatkan insentif PPh 21 DTP di Kecamatan Bekasi Barat. Pengukuran terhadap konsep efektivitas kebijakan diimplementasikan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Knoepfel. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data survey terhadap sejumlah pegawai yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP dan perusahaaan-perusahaan yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP di Kecamatan Bekasi Barat. Survey dilakukan secara daring dan luring, dengan menggunakan teknik self-administered questioner maupun face-to-face interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPh 21 DTP dalam meningkatkan daya beli Wajib Pajak berstatus pegawai masih “Kurang Efektif”. Secara lebih spesifik, pengukuran dalam dimensi impact mencatat perolehan angka dalam kategori “Cukup Berdampak”, sedangkan dalam dimensi outcome mencatat perolehan angka dalam kategori “Kurang Memberi Manfaat”. Pemberi kerja diketahui menghadapi kendala-kendala dalam memanfaatkan insentif, yaitu adanya kewajiban administratif yang sepenuhnya dibebankan terhadap pemberi kerja, kewajiban tambahan untuk melaksanakan pendataan terhadap pegawai-pegawai nya, dan adanya potensi pengenaan sanksi administrasi secara tidak langsung atas kealpaan maupun kelalaian dalam melaksanakan pelaporan realisasi insentif.

---

After various Covid-19 (Covid) tax incentives have been disbursed by the government, it is time to test policies in order to reduce the state budget deficit. The Employment Income Tax Incentive Borne by the Government is one of the Covid tax policies used to increase the purchasing power of society with employee status. However, the relatively significant gap between the budget allocation and the budget realization for Employment Income Tax Incentive Policy Borne by the Government, shows that the Employment Income Tax Incentive Policy Borne by the Government is still lacking in interest. The purpose of this study is to measure the policy effectiveness of the Employment Income Tax Incentive Borne by the Government in increasing the purchasing power of the taxpayer with employee status and to identify the obstacles faced by the withholding agent of Employment Income Tax in utilizing the incentives of the Employment Income Tax Borne by the Government in the West Bekasi District. The measurement of the policy effectiveness concept that is implemented is based on the theory proposed by Knoepfel. The research was conducted using a quantitative approach with survey data collection techniques on the number of employees who utilize Employment Income Tax Borne by the Government and companies that utilize the Employment Income Tax Borne by the Government in the West Bekasi District. The survey was conducted online and offline based on a self-administered questionnaire and face-to-face interview techniques. The results of the study indicate that the policy effectiveness of the Employment Income Tax Incentive Borne by the Government is still "Less Effective”. More specifically, the measurement in the impact dimension recorded a score in the "Quite Impactful" category, while in the outcome dimension it recorded a score in the "Less Useful" category. Employers are known to face obstacles in utilizing incentives, namely administrative obligations wholly passed on to the employer, the additional obligation to collect data from employees, and the possibility of imposing indirect administrative sanctions for negligence or omission in the implementation of the incentive realization reporting."

"Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus adalah dua kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia melalui investasi. Dengan penerapan kebijakan Insentif Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus adalah upaya maksimal pemerintah untuk meningkatkan investasi. Oleh karena itu, untuk menerapkan kebijakan insentif pajak yang lebih baik dan implementasi yang lebih efektif, penilaian kebijakan insentif pajak dapat dilakukan melalui 10 prinsip Kebijakan Pajak yang Baik untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang pertimbangan perumusan dan implementasi kebijakan dan dapat memberikan solusi agar kebijakan dapat bekerja lebih baik dalam melakukan tujuannya. Dengan menggunakan metode post-positivist, hasil penilaian menggunakan sepuluh prinsip adalah kebijakan insentif pajak penghasilan memenuhi beberapa prinsip dengan memenuhi tujuan utama peningkatan investasi di zona ekonomi khusus, namun dari beberapa prinsip yang tidak terpenuhi, prinsip certainty merupakan prinsip yang memegang peran utama dalam tidak terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut karena kepastian kebijakan pemberian insentif dinilai kurang jelas yang mempengaruhi minat wajib pajak untuk memanfaatkan insentif. Sehingga untuk menilai kebijakan insentif pajak penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan prinsip-prinsip yang berkaitan, menjadi sulit dikarenakan kurang adanya wajib pajak yang memanfaatkan insentif tersebut. Maka, masih perlu perbaikan dalam menerapkan kebijakan sehingga mereka dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

---

Income Tax Incentive policies and the development of Special Economic Zones are two policies used to increase Indonesia's economy through investment. With the implementation of an Income Tax Incentive policy in Special Economic Zones is the government's maximum effort to increase investment. Therefore, to implement a better tax incentive policy and a more effective implementation, a tax incentive policy assessment can be carried out through the 10 principles of Good Tax Policy to know and understand more deeply about the consideration of formulation and implementation of the policy and can provide solutions so that policies can work better at doing its purpose. Using post-positivist method, the results of the assessment using the ten principles are the income tax incentive policy fulfills several principles by fulfilling the main objective of increasing investment in special economic zones, but from several principles that are not fulfilled, the certainty principle is a principle that plays a major role in not fulfilling these principles because the certainty of the policy of providing incentives is considered unclear which affects the interest of taxpayers to use incentives. To assess the income tax incentive policy in the Special Economic Zones based on the related principles, it becomes difficult because of the lack of taxpayers who take advantage of these incentives. It means that the policy still need improvement in implementing policies so that they can be implemented effectively and efficiently. "

"Realisasi insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan jasa sewa toko kepada pedagan eceran yang diberikan pemerintah tidak mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, masa pemberian insentif yang terbilang singkat, yaitu hanya untuk 3 bulan masa sewa mulai dari bulan Agustus – Oktober 2021 serta waktu pemberian insentif yang kurang tepat membuat insentif tidak banyak dimanfaatkan oleh pedagang eceran. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas pemberlakuan kebijakan insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan jasa sewa toko kepada pedagang eceran, menggunakan empat kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist karena membutuhkan Operasionalisasi Konsep untuk menurunkan indikator-indikator teori yang digunakan dalam analisis. Penelitian ini menyimpulkan empat hasil. Pertama, dari kriteria efektivitas, insentif ini tidak efektif yang disebabkan karena sasaran/target dan tujuan kebijakan insentif tidak tercapai. Kedua, dari kriteria kecukupan, insentif ini tidak cukup karena hanya menjadi salah satu indikator dalam mendorong pertumbuhan perdagangan eceran, serta tidak cukup dari segi jangka waktu pemberian insentif yang hanya 3 bulan. Ketiga, dari kriteria responsivitas, insentif ini kurang responsif karena tidak mengakomodir keseluruhan pedagang eceran untuk dapat memanfaatkan insentif tersebut. Keempat, dari kriteria ketepatan, insentif ini tidak secara keseluruhan memenuhi kriteria ketepatan yang disebabkan karena dampak dan manfaat insentif yang tidak dirasakan secara signifikan oleh sasaran pemberian insentif, yaitu pedagang eceran atau ritel.

---

Realization of the Value Added Tax Borne by Government incentives on transfer of store rent service to the retail sector did not reach the target. Furthermore, the period of the incentives implementation is relatively short, which is only for 3 months of rental period starting from August – October 2021 and the timing of incentive is not appropriate, because the incentives are not widely used by the retail sector. This study aims to evaluate the implementation of the Value Added Tax Borne by Government incentives on transfer of store rent service to the retail sector using four William N. Dunn’s policy evaluation, there are effectiveness, adequacy, responsiveness, and appropriateness. This study uses a post-positivist approach and uses the Concept Operations to derive theoretical indicators used in analysis. This study concludes four results. First, from the effectiveness criteria, this incentive is not effective because the targets and purposes of the incentives are not achieved. Second, from the adequacy criteria, this incentive is not sufficient because it does not include all indicators to encourage retail growth, and the incentive period is only 3 months. Third, from the responsiveness criteria, this incentive is less responsive because it does not accommodate all retail sectors to take advantage of the incentive. Fourth, from the appropriateness criteria, the incentive does not entirely meet the criteria due to the impact and benefits of incentives that do not affect the retail sector significantly."

"Kota Bandung merupakan salah satu wilayah yang memiliki keunggulan seni budaya dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam hal mendukung potensi ekonomi kreatif, termasuk potensi yang ada di Kota Bandung, Pemerintah menyusun kebijakan yang dianggap dapat mendorong produktivitas para pelaku ekonomi kreatif. Kebijakan tersebut diejawantahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kebijakan pemberian insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung beserta tantangan dalam merumuskan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu mendesain kebijakan insentif pajak pengurangan beban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan insentif pajak pengurangan beban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Bandung. Tantangan yang dihadapi jika Pemerintah Daerah hendak merumuskan kebijakan insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif adalah kurangnya penggunaan prinsip evidence-based policy dalam pembuatan kebijakan, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif, sosialisasi kebijakan yang kurang gencar dilakukan, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas di Pemerintah Daerah. Selain itu, Penelitian ini menemukan, di dalam perumusan kebijakan insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif, perlu diperhatikan beberapa hal seperti pembentukan kebijakan pendukung insentif pajak di luar kewajiban perpajakn pelaku ekonomi kreatif dan penetapan syarat-syarat administratif sebelum dapat memanfaatkan insentif pajak.

---

Bandung is one of the regions that has a superiority in arts, culture, and creative economy in Indonesia. In terms of supporting the potentials of the creative economy, including the potential that exists in Bandung, the government formulates policies that are considered to be able to encourage the productivity of creative economy actors. This policy is embodied in Government Regulation Number 24 of 2024 on Implementation of Law Number 24 of 2019 on Creative Economy. This research aims to analyze the design of policies providing tax incentives for creative economy actors in Bandung along with the challenges in formulating these policies. This research uses a qualitative approach and uses data collection techniques in the form of field studies and literature studies. The research results show that the government needs to design a tax incentive policy to reduce the tax burden of Land and Building Tax and tax incentives to reduce the tax burden of Entertainment Tax in Bandung. The challenges faced if the Regional Government of Bandung wants to formulate tax incentive policies for creative economy actors are lack of use of evidence-based policy principles in policy making, lack of coordination between the government and creative economy actors, less intensive policy dissemination, and limited Human Resources in terms both of quality and quantity of Regional Government. Apart from that, this research founds that in formulating tax incentive policies for creative economy actors, it is necessary to pay attention to several things such as the formation of policies that support tax incentive besides the tax obligations of creative economy actors and the determination of administrative requirements before they use tax incentives. "