Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sengketa nilai pabean terkait ketidakpastian penentuan nilai royalti yang menjadi salah satu alasan penerbitan SPTNP dan SPKTNP seharusnya bisa diatasi dengan menggunakan kebijakan deklarasi inisiatif yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun demikian, fluktuasi jumlah sengketa banding nilai pabean terkait nilai royalti di periode 2016-2023 membuat kebijakan deklarasi inisiatif belum berdampak cukup signifikan. Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan deklarasi inisiatif terkait nilai royalti di bidang kepabeanan Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan oleh Nugroho sebagai acuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan kebijakan deklarasi inisiatif terkait nilai royalti masih mengalami beberapa permasalahan,  misalnya (1) fungsi monitoring dan evaluasi yang masih terdapat permasalahan dalam praktiknya, (2) sistem aplikasi (CEISA) yang digunakan sering mengalami down server, dan (3) sistem kepabeanan untuk deklarasi inisiatif masih bersifat pre-text (potensi human error).

---

Customs value disputes related to uncertainty in determining the royalty value, which is one of the reasons for issuing SPTNP and SPKTNP, should be resolved, one of which is by using voluntary declaration policy given by the Directorate General of Customs and Excise. However, fluctuations in the number of customs appeal disputes related to royalty values ​​in the 2016-2023 period mean that the initiative declaration policy has not had a significant impact. This research aims to analyze the effectiveness of implementing voluntary declarations related to royalty values ​​in the Indonesian customs sector. The discussion in this research uses Nugroho's policy effectiveness theory as a reference. This research uses a qualitative approach with data collection techniques, literature study and in-depth interviews. The results of this research show that the implementation of the voluntary declaration policy regarding royalty values ​​still experiences several problems, for example (1) monitoring and evaluation functions are not running well on it’s implementation, (2) the application system (CEISA) that is used not yet completely supporting the policy, and (3) the current system is still pre-text (human error potency)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan efektivitas audit kepabeanan dan cukai di Indonesia. Faktor yang dianalisis adalah yang berkaitan dengan organisasi, auditor atau pemeriksa bea dan cukai, auditee atau pengguna jasa, dan peraturan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan mengirimkan kuesioner yang disebarkan kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang pernah melakukan penugasan audit kepabeanan dan cukai. Responden penelitian yang diperoleh sebanyak 170 responden. Hasil kuesioner diuji menggunakan analisis Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai secara signifikan adalah faktor terkait organisasi, faktor terkait auditee dan faktor terkait peraturan. Faktor terkait organisasi yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai adalah adanya implementasi oleh organisasi atas rekomendasi dari tim audit untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan terkait kepabeanan dan cukai. Faktor terkait auditee yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai adalah kepuasan auditee atas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai yang menunjukkan adanya kualitas audit kepabeanan dan cukai yang bagus. Sedangkan faktor terkait peraturan yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanan dan cukai adalah adanya peraturan dan standar hukum dalam pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai serta pelaksanaan auditnya telah dijalankan sesuai dengan peraturan dan standar hukum tersebut.

---

This study aims to analyze the factors that determine the effectiveness of customs and excise audits in Indonesia. The factors analyzed are those related to the organization, customs and excise auditors or inspectors, auditees or service users, and regulations. This study uses primary data obtained by sending a questionnaire that is distributed to employees of the Directorate General of Customs and Excise who have conducted customs and excise audits. The research respondents obtained were 170 respondents. The results of the questionnaire were tested using Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) analysis. The results showed that the factors that significantly influence the effectiveness of customs and excise audits are organization-related factors, auditee-related factors and regulatory-related factors. Organization-related factors that affect the effectiveness of customs and excise audits are the implementation by the organization on the recommendations of the audit team to improve laws and regulations related to customs and excise. Auditee-related factors that affect the effectiveness of customs and excise audits are the auditee's satisfaction with the implementation of customs and excise audits, which indicate a good quality of customs and excise audits. Meanwhile, factors related to regulations that affect the effectiveness of customs and excise audits are the existence of legal regulations and standards in the implementation of customs and excise audits and the implementation of the audits has been carried out in accordance with these regulations and legal standards."

"Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada wajib pajak dan otoritas pajak dalam hal menganalisis penerapan nilai wajar atas pembayaran royalti terkait know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan perpajakan domestik dan prinsip internasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat studi kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT. X terkait royalti yang telah dibayarkan yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomis sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait kasus yang dialami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan data primer berupa data internal perusahan terkait transfer know-how dan data sekunder berupa studi literatur yang berkaitan dengan transfer pricing atas intangible property. Analisis penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kasus ini adalah kenaikan tarif royalti yang dibayarkan oleh PT. X kepada X Jerman dianggap tidak memberikan tambahan ekonomis pada PT. X. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hal menganalisis kewajaran transaksi know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian beberapa tahap, yaitu pengujian keberadaan, pengujian fungsi, pengujian manfaat ekonomis dan pengujian kewajaran tarif. Pengujian manfaat ekonomis dilakukan dengan menganalisis tingkat penjualan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan market share, dan/atau adanya dampak efektifitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan yang dilihat dalam jangka panjang. Pengujian tarif royalti dengan dengan metode CUP harus dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengujian metode TNMM untuk menilai bahwa tarif royalti yang dikenakan telah wajar secara ekonomis dan rasional dilihat dari tingkat labanya.

---

This research was conducted to provide inputs for taxpayers and tax authorities in analyzing arm's length principle of royalty payment for know-how transaction to the related parties based on domestic tax regulation and applicable international principles. This research was carried out by raising a case study of tax disputes by PT. X about royalty transaction which were not considered to provide economic benefits in accordance with the arm's length principle that applicable in Indonesia. This research is a qualitative study using a study case approach to dig information related the tax dispute. The data used in this study is the internal company data related to the transfer of know-how and secondary data in the form of literature studies related to transfer pricing of intangible property. The analysis of the research shows that the dispute that occurred in this case was that the increase in the royalty rate paid by PT. X to X Germany was not considered provide an economic addition to PT. X. The conclusion of this study is in terms of analyzing the fairness of transaction know-how to related parties, it needs to be tested several stages, consist of existence testing, function testing, economic benefit testing and fairness testing. Testing economic benefits is done by analyzing the company's sales level, the company's ability to maintain market share, and/or the impact of effectiveness and efficiency in the company's operations seen in the long term. The royalty rate test using the CUP method must be re-confirmed by testing the TNMM method to assess that the royalty rate charged is economically and rationally reasonable based on the level of profit."

"Penelitian ini menganalisis implementasi electronic exchange of Customs Declaration sebagai fasilitas perdagangan Indonesia di Indonesia. Melalui UNTF Survey tahun 2023, paperless & cross-border paperless trade di Indonesia masih memiliki ruang untuk berkembang lebih jauh. Penelitian mengambil electronic exchange of Customs Declaration sebagai aspek penelitian, berdasarkan status implementasinya yang saat ini paling rendah di Indonesia yaitu tahap perencanaan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan pengumpulan data berdasarkan sumber informasi terpercaya di website. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam manfaat, peluang, dan juga tantangan yang Indonesia hadapi dalam implementasi electronic exchange of Customs Declaration. Hasil dari penelitian berupa rekomendasi terkait implementasi electronic exchange of Customs Declaration di Indonesia yaitu dengan memanfaatkan ACDD melalui ASW, memperbaiki regulasi, melakukan evaluasi kinerja stakeholder, dan meningkatkan kompetensi INSW.

---

This research analyzes the implementation of electronic exchange of Customs Declaration as a trade facility in Indonesia. Through UNTF Survey in 2023, paperless & cross-border paperless trade in Indonesia still has room to grow further. The research took electronic exchange of Customs Declaration as the research aspect, based on its current lowest implementation status in Indonesia, which is the planning stage. The research was conducted using qualitative methods, with data collection based on reliable sources from the internet. This research shows that there are various benefits, opportunities, and also challenges that Indonesia faces in the implementation of electronic exchange of Customs Declaration. The results of the research are recommendations related to the implementation of electronic exchange of Customs Declaration in Indonesia, namely by utilizing ACDD through ASW, improving regulations, evaluating stakeholder performance, and increasing INSW competence.

"

"Hasil survei khusus ekonomi kreatif tahun 2017, dari keenam belas subsektor ekonomi kreatif subsektor musik memberikan kontribusi PDB sebesar 0,49 persen dari keseluruhan subsektor ekonomi kreatif. Angka tersebut terbilang relatif kecil, mengingat potensi yang dimiliki oleh subsektor musik sebenarnya cukup besar. Apabila industri subsektor musik dapat didorong dan dikembangkan, maka potensi pemasukan nilai ekonomi yang akan dihasilkan dapat berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi atas rendahnya sumbangan dari subsektor musik terhadap PDB. Dari mulai rendahnya kesadaran dari para musisi untuk memonetisasikan karyanya, kurangnya infrastruktur di bidang musik, minimnya regulasi yang mengatur mengenai musik, belum adanya tata kelola database musik, hingga yang paling signifikan adalah kurangnya kapitalisasi dan monetisasi hak cipta musik di Indonesia. Pengelolaan metadata musik yang lengkap secara terpadu dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif subsektor musik untuk menciptakan sebuah model bisnis dan strategi baru dalam memasarkan katalog Hak Cipta dan Hak Terkait mereka. Para pelaku industri musik, dalam hal ini music publisher, perusahaan rekaman dan distributor serta lembaga manajemen kolektif dapat mengetahui informasi mengenai siapa saja dan berapa katalog mereka yang dikonsumsi dan bagaimana di masa mendatang mereka dapat menemukan cara mengelola serta menjangkau konsumen yang lebih luas. Setelahnya, para pelaku dapat memberikan laporan penjualan/penggunaan katalog mereka dengan akurat, transparan dan tepat waktu kepada pemilik (dalam hal ini musisi dan pencipta lagu). Oleh karena itu, Industri Musik Indonesia harus memiliki tata kelola industri dan infrastruktur yang dapat menjamin para pemangku kepentingan untuk dapat terus berkembang dan siap dalam menghadapi kemajuan teknologi. Dengan demikian pembuatan sebuah pusat data musik adalah sebuah keniscayaan yang mendesak.

---

The results of a special survey of the creative economy in 2017, of the sixteen creative economy sub-sectors, the music sub-sector contributed 0.49 percent to GDP of the entire creative economy sub-sector. This figure is relatively small, considering that the potential of the music sub-sector is actually quite large. If the music sub-sector industry can be encouraged and developed, the potential for economic value that will be generated can contribute significantly to Indonesia's economic growth. Many factors influence the low contribution of the music sub-sector to GDP. Starting from the low awareness of musicians to monetize their work, the lack of infrastructure in the music sector, the lack of regulations governing music, the absence of music database management, to the most significant is the lack of capitalization and monetization of music copyrights in Indonesia. Management of complete music metadata in an integrated manner can help creative economy actors in the music sub-sector to create a new business model and strategy in marketing their Copyright and Related Rights catalogs. Music industry players, in this case music publishers, record companies and distributors as well as collective management institutions can find out information about who and how many of their catalogs are consumed and how in the future they can find ways to manage and reach wider consumers. After that, actors can provide accurate, transparent and timely reports on sales/use of their catalogs to owners (in this case musicians and songwriters). Therefore, the Indonesian Music Industry must have industrial and infrastructure governance that can ensure stakeholders can continue to develop and be ready to face technological advances. Thus the creation of a music data center is an urgent necessity."

"Skripsi ini membahas mengenai nilai royalti impor film di dalam nilai pabean. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Permasalahan difokuskan pada fenomena adanya penambahan nilai royalti atas impor film ke dalam nilai pabean. Namun, pada penerapan atas ditambahkannya nilai royalti ke dalam nilai pabean bukan hal yang tepat, mengingat pembelian atas film impor merupakan barang yang dikenakan pajak, sehingga mengacu pada Peraturan Pajak Nilai Lain Atas Film Cerita Impor yang menjadi dasar pemungutan PPN. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk membahas permasalahan ditambahkannya nilai royalti ke dalam nilai pabean dengan perbandingan atas persepsi perpajakan.

---

This paper discusses the royalty value of imported films in the customs value. The author uses descriptive qualitative research methods. The problem is focused on the phenomenon of the addition of royalties on the value of imported films into the customs value. However, the adoption of value added royalty to the customs value is not appropriate, considering the purchase of goods over imported films are to be taxed, so the reference to Rule of Other Value Tax of Imported Film on which the collection of VAT. Therefore, in this paper, the author attempts to discuss the issue of royalties to the value added in the customs value by comparison of the perception of taxation."

"ABSTRACTKegiatan menulis adalah sebuah hal yang kian berkembang, juga di Indonesia. Perkmbangan ini terlihat dari banyaknya peningkatan jumlah penulis dan penjualan buku di Indonesia. Hal ini adalah hal yang positif karenamenulis juga dapat meningkatkan minat baca yang akan berdampak pada peningkatan literasi bangsa Indonesia. Namun bebeberapa waktu kebelakang, hal ini cukup tercoreng dengan adanya protes yang dilakukan oleh penulis yang menganggap bahwa pemerintah kurang memperhatikan hal ini, terkhususnya dikarenakan pengenaan pajak yang dianggap terlalu besar. Pajak penghasilan yang dikenakan oleh penulis dianggap tidak memperhatikan banyak aspek dan penghasilan royalti yang dianggap relatif kecil akan makin kecil karena dikenakan pajak yang dianggap cukup besar. Puncaknya adalah saat penulis terkenal, Tere Liye,menarik beberapa bukunya yang siap terbit dari dua penerbit dikarenakan ia kecewa dengan kebijakan atas pemungutan pajaknya dan menganggap pemerintah tidak adil. Hal ini juga ditanggapi serius oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menilai perlu dikajinya peraturan terkait pemajakan atas penghasilan royalti penulis sehingga dunia literasiIndonesia yang sedang naik tidak tercoreng karena hal ini. Adanya perbandingan terhadap negara lain juga diperlukan untuk menjadi benchmarkpemerintah dalam memberikan kebijakan domestik terkait pemungutan pajak atas penghasilan royalti penulis tersebut.

---

ABSTRACTWriting activity is a thing that is growing, apply also in Indonesia. Where seen the increasing number of authors and book sales in Indonesia. This is a positive thing where writing can also increase reading interest which will impact on the increase of Indonesian nation literacy. But some time backward, this is quite tarnished by the protests made by the author who considers that the government is less attention to this, especially due to the taxation that is considered too large. Income tax imposed by the author is considered not to pay attention to many aspects and royalty income that is considered relatively small will be smaller because of taxes that are considered large enough. The highlight is when the famous author, Tere Liye pulled some of his books ready to publish from two publishers because he was disappointed with the policy on tax collection and considered the government unfair. This was also taken seriously by Finance Minister Sri Mulyani. She considered the need to review regulations related to taxation royalty income writers so that the world of literacy Indonesia is rising not tarnished because of this. The comparison of other countries is also needed to become a government benchmark in providing domestic policies related to tax collection on the author 39 s royalties. "

"Hak cipta dan hak terkait merupakan komponen integral dalam karya sinematografi seperti film.  Upaya kolaboratif para pembuat film menghidupkan ide cerita, dengan para aktor mengambil peran untuk memerankan karakter dan adegan. Di bawah Undang-Undang Hak Cipta, aktor yang ditampilkan dalam film diberi hak ekonomi atas karya hak cipta film tersebut. Aktor juga membutuhkan perlindungan, selain pencipta karya seni. Aktor dalam sebuah produksi harus diberi pertimbangan khusus untuk waktu dan energi yang mereka curahkan untuk keahlian mereka. Meskipun Undang-undang Hak Cipta dimaksudkan untuk melindungi karya kreatif, seringkali undang-undang tersebut mengabaikan hak-hak pelaku. Hak Cipta, pada hakikatnya, adalah hak milik pribadi yang melindungi ekspresi seorang seniman atas ide-idenya dalam bidang sastra, sains, dan seni. Aktor sebagai pelaku pelaku pertunjukan mengikatkan diri melalui perjanjian dengan sutradara dan produser, yang memegang hak atas ciptaannya. Namun, jarang sekali aktor menerima royalti dalam perjanjian ini. Tujuan penelitian untuk menganalisa untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dan peraturan di Indonesia dapat mengatur pembayaran royalti untuk aktor film, serta mengusulkan model pelaksanaan pembayaran tersebut. Melalui metode penelitian hukum normatif, penulis menganalisis pengaturan pemberian royalti dan merumuskan model pemberian royalti kepada pelaku film. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan preskriptif untuk menganalisis dan mengumpulkan informasi yang relevan, untuk memberikan rekomendasi untuk secara efektif menangani masalah terkait sistem royalti untuk aktor di industri film, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor berhak atas royalti, tetapi hanya jika ada kesepakatan sebelumnya dengan produser atau sutradara.  Untuk menentukan model royalti yang sesuai, persentase keuntungan dari media lain selain bioskop diusulkan.  Disimpulkan bahwa pemain berhak atas royalti berdasarkan hak terkait, tetapi hanya dalam kasus di mana model persentase disetujui sebelumnya.  Menurut penelitian, disarankan agar pembuat film dapat membangun ekosistem film yang mendukung pekerjaan dan kesejahteraan mereka.

---

Copyright and related rights are an integral component in cinematographic works such as films. The filmmakers' collaborative effort brought story ideas to life, with actors taking on roles to portray characters and scenes. Under the Copyright Act, actors featured in films are granted economic rights to the film's copyrighted work. Actors also need protection, apart from creators of works of art. Actors in a production must be given special consideration for the time and energy they devote to their craft. Although Copyright Laws are intended to protect creative works, they often ignore the rights of perpetrators. Copyright, in essence, is a private property right that protects an artist's expression of his ideas in the fields of literature, science and art. Actors as performers bind themselves through agreements with directors and producers, who hold the rights to their creations. However, it is rare for actors to receive royalties under these agreements. The purpose of this research is to analyze to explore how laws and regulations in Indonesia can regulate the payment of royalties for film actors, as well as to propose a model for implementing these payments. Using normative legal research methods, the author analyzes the arrangements for granting royalties and formulates a model for awarding royalties to film actors. This legal research uses a prescriptive approach to analyze and collect relevant information, in order to provide recommendations for effectively addressing issues related to the royalty system for actors in the film industry, in accordance with Indonesian laws and regulations. The results show that actors are entitled to royalties, but only if there is prior agreement with the producer or director. To determine the appropriate royalty model, profit percentages from media other than cinema were proposed. It concluded that players are entitled to royalties based on related rights, but only in cases where a percentage model is agreed beforehand. According to research, it is suggested that filmmakers can build a film ecosystem that supports their work and well-being."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai temuan audit kepabeanan di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai Direkorat Jenderal Bea dan Cukai atas perusahaan terdaftar importir pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi nilai temuan audit kepabeanan. Penelitian ini menemukan bahwa jenjang pendidikan auditor, pengalaman kerja auditor, ukuran importir, importir yang terdaftar di bursa dan nilai pabean memiliki pengaruh terhadap nilai temuan audit kepabeanan di Direkorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

---

This research analyzes about factors affecting customs audit rsquo s claim from compliance audit that done by Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai Direktorat, Jenderal Bea dan Cukai towards company that has been resgistered as general importer at 2015. Through this research, researcher want to analyzes factors which consist of internal factors and external factors that affect customs audit rsquo s claim. This research unveil that auditor rsquo s education level, auditor rsquo s works experience, importer rsquo s size, listed importer and import rsquo s volume affecting customs audit rsquo s claim in Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai."