Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/2023 diharapkan dapat menciptakan administrasi perpajakan yang lebih mudah. Namun, kebijakan TER dan kebijakan lainnya justru berpotensi tidak sepenuhnya menciptakan kondisi yang memudahkan bagi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan TER dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditinjau dari asas ease of administration, dengan analisis terkait latar belakang, urgensi, dan faktor pendukung maupun penghambat dari kebijakan ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak melalui regulasi yang sederhana, pengawasan oleh DJP, dan pengawasan bagi karyawan. Namun, dilihat dari asas ease of administration, kebijakan TER masih belum sepenuhnya memenuhi asas yang ada. Kebijakan ini telah menunjukkan kejelasan subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, waktu pemberlakuan, dan mekanisme kompensasi atas Lebih Bayar, namun aspek prosedur teknis perhitungan, mekanisme pengembalian Lebih Bayar dari pemberi kerja ke karyawan, dan mekanisme pemeriksaan PPh Pasal 21 masih perlu diperhatikan. Kebijakan TER menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21 di Masa Pajak Januari-November, namun menimbulkan kesulitan di akhir tahun. Sistem pelaporan e-Bupot 21/26 yang digunakan juga belum sepenuhnya mendukung penerapan TER, terutama di masa transisi. Faktor pendukung kebijakan ini meliputi sistem pelaporan terbaru dan strategi komunikasi yang efektif. Faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, gejolak internal antara pemberi kerja dan karyawan, serta ketidaksiapan sarana penunjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan TER dalam pemotongan PPh Pasal 21 memerlukan penyempurnaan agar lebih konsisten dengan asas ease of administration. Rekomendasi yang diberikan meliputi evaluasi dan penyesuaian sistem secara masif, pengenalan mekanisme restitusi atau pemindahbukuan untuk Lebih Bayar PPh Pasal 21, dan pengembangan strategi manajemen keuangan oleh pemberi kerja.

---

The Average Effective Rate (TER) policy for withholding Income Tax (PPh) Article 21 as per PP 58/2023 and PMK 168/2023 is expected to simplify tax administration. However, the TER policy and other regulations may not entirely create favorable conditions for taxpayers. This study aims to analyze the TER policy in the context of withholding Income Tax Article 21, focusing on the ease of administration principle, including an analysis of the background, urgency, and supporting and inhibiting factors of this policy. The research employs a post-positivist approach, utilizing field studies and literature review techniques. The findings indicate that the TER policy aims to enhance tax compliance through simple regulations, supervision by the Directorate General of Taxes (DJP), and supervision for employees. However, from the perspective of ease of administration, the TER policy does not fully meet the existing principles. While the policy provides clarity on tax subjects, tax objects, tax bases, tax rates, implementation timing, and compensation for overpayments, aspects such as technical calculation procedures, mechanisms for returning overpayments from employers to employees, and the Income Tax Article 21 audit mechanism require further attention. The TER policy simplifies the calculation process for Income Tax Article 21 from January to November but creates difficulties at the year-end. The e-Bupot 21/26 reporting system also does not fully support the implementation of TER, especially during the transition period. Supporting factors for this policy include the latest reporting system and effective communication strategies. Inhibiting factors include the limited implementation time, internal conflicts between employers and employees, and unprepared supporting facilities. This study concludes that the TER policy for withholding Income Tax Article 21 needs refinement to align better with the ease of administration principle. Recommendations include massive evaluation and adjustment of the system, introduction of a restitution mechanism for overpayment of Income Tax Article 21, and the development of financial management strategies by employers."

"Para penulis di Indonesia mengalami kesulitan dengan royalti yang dikenakan tarif pajak yang terlalu tinggi sebesar 15%. PER No. 1/2023 diterbitkan oleh pemerintah untuk menurunkan tarif pajak efektif royalti dari 15% menjadi 6%. Terbitnya PER No. 1/2023 bertujuan untuk mengeliminasi kondisi Lebih Bayar (LB) para penulis akibat jumlah kredit pajak PPh Pasal 23 terlalu besar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan dari kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis ditinjau dari asas ease of administration. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis telah memenuhi asas ease of administration. Terpenuhinya asas ease of administration disebabkan oleh terpenuhinya empat dimensi, antara lain asas certainty, efficiency, convenience, dan simplicity. Asas certainty telah terpenuhi karena tidak terdapat ketidakjelasan dalam kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis. Asas efficiency telah terpenuhi karena minimnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak DJP dan penulis. Asas convenience telah terpenuhi karena penulis mengalami pemotongan pajak ketika memperoleh penghasilannya. Asas simplicity telah terpenuhi karena sistem administrasi pajak untuk penulis sudah sederhana dan jelas. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif sehingga meningkatkan pengetahuan para penulis mengenai kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis dalam PER No. 1/2023.

---

Authors in Indonesia are having difficulties with royalties being subject to an overly high tax rate of 15%. PER No. 1/2023 was issued by the government to lower the effective royalty tax rate from 15% to 6%. The issuance of PER No. 1/2023 aims to eliminate the Overpayment (LB) condition of the writers due to the amount of Income Tax Article 23 tax credit being too high. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reducing the royalty tax rate of writers in terms of the ease of administration principle. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of the policy to reduce the author's royalty tax rate has fulfilled the ease of administration principle. The fulfillment of the principle of ease of administration is due to the fulfillment of four dimensions, including the certainty, efficiency, convenience, and simplicity principles. The certainty principle has been fulfilled because there is no uncertainty in the policy of reducing the author's royalty tax rate. The efficiency principle has been fulfilled because of the minimal costs incurred by DGT and the author. The simplicity principle has been fulfilled because the tax administration system for writers is simple and clear. This study recommends the government to conduct massive socialization to increase the knowledge of writers regarding the policy of reducing royalty tax rates for writers in PER No. 1/2023."

"Penelitian ini membahas penggunaan metode presumptive tax atas penghasilan dari profesi youtuber ditinjau dari asas pemungutan pajak, yaitu ease of administration. Penggunaan metode presumptive tax merupakan salah satu alternatif pemajakan atas penghasilan dari profesi youtuber, khususnya youtuber yang mempunyai penghasilan dibawah Rp 4.800.000.000,00 dalam satu pajak. Terdapat dua metode presumptive tax yang ada di Indonesia, yaitu Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan PP 23 Tahun 2018, namun dalam penerapannya belum terdapat pengategorian. Akibatnya terdapat KPP Pratama yang menganggap sebagai pekerja bebas sehingga menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan terdapat KPP Pratama yang menganggap sebagai kegiatan usaha sehingga menggunakan PP 23 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas ease of administration dari penerapan metode presumptive tax atas profesi youtuber secara umum masih belum terpenuhi. Dari segi kepastian hukum, belum ada penegasan yang mengatur megenai metode presumptive tax yang dapat digunakan oleh profesi youtuber sehingga perlu dikaji secara lebih lanjut. Dari segi efisiensi, terdapat potensi yang dapat menimbulkan administrative cost bagi DJP dan compliance cost bagi Wajib Pajak yang diakibatkan dari belum adanya kepastian hukum. Dari segi kenyamanan, kedua metode tersebut secara umum memenuhi asas kenyamanan sehingga mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan pajaknya. Dari segi kesederhanaan, kedua metode tersebut memenuhi asas kesederhanaan karena menyederhanakan penghitungan pajak serta mengurangi beban Wajib Pajak. Kemudian terdapat keterbatasan yang dihadapi oleh DJP dalam melakukan pemajakan atas penghasilan, yaitu kurangnya informasi mengenai data diri dari youtuber serta jumlah penghasilan yang diterima oleh youtuber.

---

This undergraduate thesis discusses the use of the presumptive tax method for income from the YouTuber profession in terms of the principle of tax collection, namely ease of administration. The use of the presumptive tax method is an alternative taxation on income from the YouTuber profession, especially YouTubers who have an income below Rp. 4,800,000,000.00 in one tax year. There are two presumptive tax methods available in Indonesia, namely Net Income Calculation Norms and PP 23 of 2018, but in their application there is no categorization. As a result, there are Primary Tax Officers who consider free labor using NPPN and there are Primary Tax Officers who consider business activities to use PP 23 of 2018. This research uses a post-positivist approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the principle of ease of administration from the application of the presumptive tax method for the YouTuber profession in general is still unfulfilled. In terms of legal certainty, there has been no affirmation that governs the presumptive tax method that can be used by the YouTuber profession so it needs to be studied further. In terms of efficiency, there is potential that can lead to administrative costs for the DGT and compliance costs for taxpayers resulting from the absence of legal certainty. In terms of convenience, the two methods generally meet the principle of convenience, making it easier for taxpayers to do their tax reporting. In terms of simplicity, both methods meet the principle of simplicity because they simplify tax calculations and reduce the burden of taxpayers. Then there are limitations faced by DGT in taxing income, namely the lack of information about the personal data of the YouTuber and the amount of income received by the YouTuber."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan ditinjau dari asas ease of administration, serta faktor yang mendukung penerapan Unifikasi tersebut. Penerapan Unifikasi ini sendiri berdasarkan pada PerDirjen Pajak nomor PER- 20/PJ/2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deksriptif, dengan teori yang didukung Fritz Neumark mengenai ease of administration and compliance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip di dalam asas ease of administration, seperti simplicity. Unifikasi ini memberikan kepastian hukum yang jelas melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2019 yang membahas Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan serta tidak ada pertentangan peraturan yang lebih tinggi. Wajib Pajak, dalam hal ini PT. XYZ (BUMN) merasa bahwa Unifikasi ini telah membantu pelaporan perpajakan potong/pungut yang terkait seperti PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23/26, dan Pasal 4 ayat 2 melalui sistem yang sudah data integrated dengan Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut berimbas pada Unifikasi yang mana memberikan kenyamanan yang lebih baik dari sisi Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan perpajakannya karena efisiensi yang lebih baik atas kompleksitas transaksi yang dibantu oleh penerapan teknologi dalam software dan terkoneksi secara daring, dan Direktorat Jenderal Pajak bisa melihat secara real time atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak. Kesederhanaan ini juga didukung oleh kebutuhan Sumber Daya Manusia yang tidak begitu banyak, karena didominasi oleh sistem yang sudah otomatis melakukan pelaporan perpajakan melalui host-to-host (H2H), sehingga pelaporannya tidak rumit karena sudah otomatis terpotong/dipungut atas transaksi-transaksi yang dilakukan, namun perlu adaptasi atas penerapan Unifikasi di sisi Wajib Pajak dengan software yang digunakan. Unifikasi ini sendiri tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti kemajuan teknologi dalam pelaporan pajak, dan standarisasi penomoran Bukti Potong.

---

This thesis aims to analyze the Unification of the Periodic Income Tax Return in terms of the principle of ease of administration principles, as well as the factors that support the implementation of the Unification. The implementation of this Unification itself is based on the Director General of Taxation number PER-20 / PJ / 2019. This study uses a descriptive quantitative approach, with a theory supported by Fritz Neumark regarding ease of administration and compliance. The results of this study indicate that the Unification of Periodic Income Tax Returns has not fully paid attention to the principles of ease of administration, such as simplicity. This unification provides clear legal certainty through the Directorate General of Taxes Regulation Number PER-20 / PJ / 2019 which discusses the Unification of Periodic Income Tax Returns and no higher regulatory conflicts. Taxpayers, in this case PT. XYZ (BUMN) feels that this Unification has helped reporting related withholding / collection taxes such as Income Tax Article 15, Article 22, Article 23/26, and Article 4 paragraph 2 through a system that has integrated data with the Directorate General of Taxes. This has an impact on Unification which provides better comfort from the side of the Taxpayer in carrying out tax reporting due to better efficiency over transaction complexity aided by the application of technology in software and connected online, and the Directorate General of Taxes can see in real time transactions conducted by the Taxpayer. This simplicity is also supported by the lack of Human Resources requirements, as it is dominated by a system that automatically reports taxation via host-to-host (H2H), so that reporting is not complicated because it is automatically deducted / collected for transactions made. However, it is necessary to adapt the implementation of Unification on the side of the Taxpayer with the software used. This unification is inseparable from several supporting factors such as technological advances in tax reporting, and standardization of withholding evidence numbering."

"Penetapan subjek pajak badan atas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara menimbulkan perdebatan. Kondisi tersebut diakibatkan pada status OJK yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai unit lembaga pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak badan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh 2008) tentang Pajak Penghasilan. Di sisi lain, OJK menganggap bahwa penghasilan yang diperolehnya bukan merupakan objek pajak walaupun status subjek pajak OJK termasuk dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU PPh 2008. Hal ini berpotensi menimbulkan dispute dalam pemungutan pajak atas OJK khususnya terkait asas ease of administration. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) badan atas OJK ditinjau dari asas ease of administration yang terdiri dari kepastian hukum, efisiensi, dan kenyamanan pembayaran. Pembahasan pada penelitian ini terfokus pada penetapan subjek pajak badan dan objek pajak atas pungutan yang diterima oleh OJK. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu saat OJK ditetapkan sebagai subjek pajak sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, efisiensi, dan kenyamanan pembayaran dalam asas ease of administration. Dari sisi kepastian hukum, secara regulasi sudah pasti namun terdapat ketidaksesuaian definisi pajak yang merupakan pengalihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik pada pemungutan pajak atas OJK. Ditinjau dari asas efisiensi, pada awal proses penetapan subjek pajak badan OJK menimbulkan biaya yang tinggi baik dari sisi OJK maupun DJP. Di sisi lain, pemajakan atas penghasilan OJK dianggap tidak efisien mengingat OJK merupakan bagian dari pemerintah dan merupakan Unit Badan lainnya yang kekayaannya tidak terpisahkan dari kekayaan negara. Terkait dengan asas kenyamanan, adanya dua kewajiban setoran ke kas negara dapat menimbulkan ketidanyamanan.

---

Determination of the corporate tax subject of the Financial Services Authority (also known as “OJK” in Indonesian) as a state institution caused debate. This condition is caused by OJK status which is no longer qualified as a unit of a government institution that is excluded as a subject of corporate tax as mentioned in Article 2 paragraph (3) of Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh 2008) about Income Taxes. On the other hand, OJK considers that the income it receives is not a tax object even though the OJK tax subject status is included in the provisions of Article 2 paragraph (3) of the UU PPh 2008. This has the potential to cause a dispute in tax collection on OJK especially related to the principle of ease of administration. The purpose of this study is to analyze the Income Tax (PPh) policy of the OJK in terms of the ease of administration principle consisting of certainty, efficiency, and convenience of payment. The discussion in this study focuses on determining the subject of corporate tax and tax objects on levies received by the OJK. The research approach used is a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. The results of this study are that when the OJK is introduced as a tax subject is by following the principles of certainty, efficiency, and convenience of payment in the principle of ease of administration. In terms of certainty, the regulation is certain but there is a mismatch in the definition of tax which is the transfer of resources from the private sector to the public sector. In terms of the principle of efficiency, at the beginning of the process of determining the OJK corporate tax subject, it raises high costs both in terms of OJK and DGT. On the other hand, taxation on OJK's income is considered inefficient considering that OJK is part of the government and is another entity unit whose wealth is inseparable from state assets. Related to the principle of convenience, the existence of two deposit obligations to the state treasury can create inconvenience"

"Penelitian ini menganalisis kebijakan akuntansi dan pajak penghasilan dengan fokus pada pengakuan dan pengukuran atas aset biologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan akuntansi dan pajak penghasilan atas aset biologis berdasarkan asas ease of administration. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi literatur. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pajak atas pengakuan dan pengukuran aset biologis pada PMK 72/2023 belum memenuhi asas ease of administration dalam penerapannya. Asas certainty belum terpenuhi karena subjek dan objek dalam ketentuan PMK 72/2023 belum bisa mencakup aspek aset biologis yang luas. Pemenuhan asas efficiency belum terpenuhi karena masih terdapat kenaikan beban berupa biaya dan waktu yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam penerapannya. Pemenuhan asas kesederhanaan dalam prosedur administrasi belum terpenuhi seluruhnya. Hal ini disebabkan karena WP masih perlu mengajukan permohonan penetapan kelompok masa manfaat yang sebenarnya kepada DJP. Di sisi lain, susunan aturan PMK 72/2023 sudah memenuhi asas kesederhanaan yang merupakan upaya pemerintah dalam melakukan simplifikasi regulasi pada PMK 72/2023 yang disusun dengan menyatukan aturan turunan yang sebelumnya.

---

This research analyzes accounting and income tax policies with a focus on recognition and measurement of biological assets. The purpose of this study is to analyze the application of accounting policies and income tax on biological assets based on the principle of ease of administration. The research method used is the post-positivist approach method with descriptive research type and uses qualitative analysis techniques. The data collection process was carried out by collecting primary data through in-depth interviews and secondary data through literature studies. The results of this study reveal that the tax policy on the recognition and measurement of biological assets in PMK 72/2023 has not fulfilled the principle of ease of administration in its application. The principle of certainty has not been fulfilled because the subjects and objects in the provisions of PMK 72/2023 cannot cover the broad aspects of biological assets. The fulfillment of the principle of efficiency has not been fulfilled because there is still an increase in the burden in the form of costs and time incurred by taxpayers in its application. The fulfillment of the principle of simplicity in administrative procedures has not been fully met. The fulfillment of the principle of simplicity in administrative procedures has not been fully met. This is because taxpayers still need to apply for the determination of the actual useful life period of the assets to the DGT. On the other hand, the arrangement of PMK 72/2023 has fulfilled the principle of simplicity, which is aligned with the government's efforts in simplifying regulations in PMK 72/2023, which was compiled by unifying the previous regulations."

"Saat ini kebanyakan wajib pajak sudah memahami kegunaan internet dengan berbagai kemudahannya. Inilah yang mendorong penciptaan bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet. Terdapat tiga aplikasi sistem informasi berbasis internet yang telah dikembangkan dan diluncurkan Ditjen Pajak sejak tahun 2005, yaitu sistem pendaftaran wajib pajak dengan aplikasi e-regristration, sistem pembayaran pajak dengan e-payment, dan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi e-Filing. Terobosan e-system ini tidak lain sebagai bagian dari reformasi perpajakan khususnya administrasi perpajakan. e-Filing adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer (e-SPT) melalui internet secara online real time. SPT ini berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui website www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Aplicatian Service Provider atau ASP).Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penerapan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas ease of tax administration and compliance; mengetahui hambatan yang dihadapi KPP Pratama Bogor dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan SPT PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing; serta menjelaskan upaya yang dilakukan KPP Bogor mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor belum ada kepastian hukum, sedangkan ditinjau dari asas ease of administration and compliance dari sisi wajib pajak sangat tercermin dalam kemudahan pelaporan e-Filing tersebut, karena wajib pajak sudah tidak perlu lagi antri dan repot dengan berkas-berkas kertas. Begitu juga dari sisi fiskus, mereka sangat terbantu dengan adanya e-filing, karena sudah tidak perlu lagi melakukan perekaman data SPT, dan lain-lain. Tetapi di satu sisi dengan adanya SPT LB yang pada hakekatnya adalah SPT Nihil justru menambah beban kerja aparat pajak serta seringnya terjadi gangguan dalam akses ke website Ditjen Pajak membuat pelaksanaan e-Filing menjadi terhambat.

---

Currently most taxpayers already understand the usefulness of the Internet with various ease. This prompted the creation of an Internet-based form of taxation services. There are three applications of Internet-based information system that has been developed and launched the Directorate General of Taxation since 2005, the taxpayer registration system with the application of e-regristration, payment systems with e-payment of tax, and the tax reporting system with e-Filing. Breakthrough e-system is not another as part of a tax reform tax administration in particular. e-Filing is the delivery of the Notice Period (return period) or Notice of Annual (Annual SPT) in the form of an electronic form in computer media (e-SPT) over the internet in real time online. SPT is shaped electronic form transferred or delivered to the Directorate General of Taxes through the website www.pajak.go.id or Application Service Provider (Aplicatian Service Provider or ASP).The purpose of this study was to analyze the implementation of e-Filing in the reporting of Annual Income Tax Personal in KPP Pratama Bogor in terms of the principle of legal certainty and ease of tax administration and compliance; know the constraints faced in the implementation of reporting SPT by using the e-Filing application; and the efforts of KPP Pratama Bogor overcome obstacles faced in implementation of e-Filing.This study used a qualitative approach. The results indicate the implementation of e-Filing in KPP Pratama Bogor no legal certainty, while in terms of the principle of ease of administration and compliance of the taxpayer is strongly reflected in the ease of reporting the e-Filing, because taxpayers no longer need to queue and hassle with paper files. So also from the tax authorities, they were greatly assisted by the e-filing, because it was no longer perform SPT data recording, and others. But on the one hand with the SPT LB which is essentially nil tax return will increase the burden of work and the tax authorities of frequent interruptions in access to the website of the Directorate General of Taxation makes the implementation of e-Filing to be blocked."

"Kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan obat di Indonesia tentunya dapat menambah penerimaan negara. Namun, kebijakan tersebut sejatinya belum banyak memihak kepada masyarakat. Dikenakannya PPN atas penyerahan obat akan menambah beban biaya hidup dari masyarakat karena PPN menjadi salah satu faktor terbesar dalam menentukan harga obat. Tujuan penelitian ini untuk menentukan menganalisis kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan obat ditinjau dari asas ease of administration dan menentukan alternatif kebijakan atas kebijakan ini. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan beberapa indikator di dalamnya, seperti indikator efficiency, convenience, dan simplicity belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration Kemudian, alternatif yang dihasilkan dari penelitian ini adalah obat dikategorikan sebagai barang esensial yang tidak dikenakan PPN dan diterapkannya skema multi tarif PPN di Indonesia. Peneliti mendorong pemerintah untuk menyederhanakan mekanisme pelaksaan kewajiban perpajakan serta pemerintah harus memfokuskan kenyamanan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pengenaan PPN atas penyerahan obat ini. Tak hanya itu, kedua alternatif kebijakan tersebut juga dapat terlaksana di Indonesia dengan catatan bahwa pemerintah melakukan limitasi terhadap obat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak terkait dalam hal penurunan tarif PPN atas penyerahan obat di Indonesia. Lalu, untuk obat-obatan yang digunakan untuk perawatan tubuh dan kecantikan sebaiknya tetap menjadi penyerahan yang dikenakan PPN untuk meningkatkan penerimaan negara.

---

The policy of imposing VAT on drug delivery in Indonesia can certainly increase state revenue. However, the policy has not actually favored the community. The imposition of VAT on drug delivery will increase the burden of living costs from the community because VAT is one of the biggest factors in determining drug prices. The purpose of this study is to determine analyze the policy of imposing VAT on drug delivery in terms of the principle of ease of administration and determine policy alternatives to this policy. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that this policy has not fully met the principle of ease of administration in its implementation. This is because some of the indicators in it, such as efficiency, convenience, and simplicity indicators have not fully met the principle of ease of administration. Then, the alternatives resulting from this research are drugs categorized as essential goods that are not subject to VAT and the implementation of a multi-tariff VAT scheme in Indonesia. Researchers encourage the government to simplify the mechanism for implementing tax obligations and the government must focus on the convenience of taxpayers in carrying out the obligation to impose VAT on the delivery of this medicine. Not only that, the two alternative policies can also be implemented in Indonesia with a note that the government limits the drugs that are urgently needed by the community and conducts socialization to related taxpayers in terms of reducing VAT rates on drug delivery in Indonesia. Then, for drugs used for body care and beauty, it should remain as a delivery subject to VAT to increase state revenue."

"Salah satu pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan ialah pembayaran pajak secara online. Pembayaran pajak secara online dapat berbentuk pembayaran melalui ATM. Pembayaran pajak melalui ATM diterapkan bagi Usaha Kecil dan Menengah sebagai sarana mempermudah administrasi perpajakan, selain itu pembayaran online membuat cost of taxation relatif rendah sehingga sistem perpajakan selaras dengan Ease of Administration. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis penerapan kebijakan pembayaran PPh melalui ATM bagi UKM serta menganalisis apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kombinasi. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukan bahwa pembayaran pajak penghasilan melalui ATM bagi UKM belum memenuhi Asas Ease of Admnistration. Hal ini menjadikan kebijakan ini tidak efisien dan efektif.

---

One of the utilization of technology in tax administration is online tax payments. Online tax payment may take the form of payment by the Automatic Teller Machine (ATM). Tax payment through the ATM is applied for Small and Medium Enterprises as a means to simplify tax administration, in addition, tax online payments can make the cost of taxation relatively low so that the tax systems can be in harmony to the principle of ease of administration. The purpose of this research is to analyze the application of income tax payment through ATM’s policy for SMEs and to analyze whether this policy is in accordance with the principle of ease of administration. This research uses quantitative approach with mixed methods. The result if this research shows that income tax payment through the ATM for Small and Medium Enterprises have not fulfill the needs of the principle of ease of administration. This make the policy of this case is not effective and effcient."

"Profesi Dokter selain bekerja di Rumah Sakit/Klinik, dokter juga dapat membuka praktik mandiri. Untuk menghitung penghasilan netonya, dokter dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Profesi Dokter yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat sebagai pekerja yang mayoritas waktunya diberikan untuk pasien membuat para pekerja profesi dokter kurang memiliki waktu untuk mencatat penghasilan dan menghitung pajaknya. Sehingga banyak para dokter yang menyampaikan aspirasinya kepada BKF maupun DJP menginginkan pengenaan PPh Final.. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi prospek skema penerapan PPh Final bagi tenaga ahli profesi dokter untuk dijadikan rekomendasi kebijakan prospektif atas PPh Final bagi tenaga ahli profesi dokter ditinjau dari asas Ease of Administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta mengadopsi paradigma post-positivisme dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif skema PPh Final bagi Profesi Dokter yang melakukan praktik mandiri memenuhi asas Ease of Administration. Namun, meskipun alternatif skema PPh Final telah memenuhi asas Ease of Administration, skema tersebut bukan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan profesi dokter. Terdapat beberapa alasan skema PPh Final tidak dapat menjadi alternatif dalam penelitian ini, salah satunya yaitu akan terjadi kemunduran hukum pajak dan mencederai asas keadilan yang dalam kebijakan NPPN sudah diakomodir oleh pemerintah.

---

Doctor's profession apart from working in a hospital/clinic, doctors can also open independent practices. To calculate their net income, doctors can use the facilities provided by the government with the Net Income Calculation Norms (NPPN) policy. The medical profession, which is already familiar to the public as a worker whose majority of its time is devoted to patients, makes medical profession workers less time to record their income and calculate their taxes. So that many doctors who convey their aspirations to the BKF and DJP want it to be final. Therefore, the purpose of this study is to explore the prospects for the implementation of the Final Income Tax scheme for medical professional experts to be used as a prospective policy recommendation on Final Income Tax for medical professional experts in terms of the Ease of Administration principle. This study uses a qualitative approach and adopts a post-positivism paradigm with data collection techniques from literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of the study show that the alternatif to the final income tax scheme for medical professionals who practice independently fulfills the principle of ease of administration. However, although the alternatif to the Final Income Tax scheme has fulfilled the Ease of Administration principle, this scheme is not a solution to the problems of the medical profession. There are several reasons why the Final Income Tax scheme cannot be an alternative in this study, one of which is that there will be a setback in tax law and will violate the principle of justice, which in the NPPN policy has been accommodated by the government."