Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini betujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan mobil listrik berbasis baterai di Indonesia. Dengan meningkatnya kekhawatiran global terhadap permasalahan lingkungan dan kebutuhan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, promosi adopsi kendaraan listrik salah satunya mobil listrik telah menjadi prioritas bagi banyak negara di seluruh dunia. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, juga telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong adopsi kendaraan listrik salah satunya dengan memberikan insentif PPN DTP untuk mobil listrik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan paradigma post-positivisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi literatur dan wawancara mendalam. Dengan menggunakan lima dimensi efektivitas kebijakan Riant Nugroho (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kebijakan ini telah mampu mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan demand masyarakat terhadap mobil listrik, namun belum mampu berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia, kebijakan ini telah dirumuskan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan, dan telah dirumuskan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dibidangnya. Kedua, kebijakan ini bersifat monopoli sehingga pelaku utamanya adalah pemerintah. Ketiga, kebijakan ini belum secara maksimal mengakomodir kemampuan target group, tidak terdapat tumpang tindih dengan realisasi kebijakan lain, dan merupakan suatu kebijakan baru yang tetap sejalan dengan kebijakan sebelumnya. Keempat, kebijakan ini mendapatkan berbagai dukungan dari pihak lingkungan internal maupun lingkungan eksternal kebijakan. Kelima, terlihat dari kesiapan aktor-aktor yang terlibat (pemerintah & target group) kebijakan ini sudah berada pada tahapan yang paling baik yaitu strategic readiness. Beberapa rekomendasi telah diberikan dalam penelitian ini antara lain diperlukannya konsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan ini, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan fiskal yang telah berjalan, pemerintah perlu menggencarkan pembangunan infrakstruktur mobil listrik, perlu diadakan kajian dengan pemerintah setiap daerah, dan perlu meningkatkan fokusnya pada konversi mobil konvensional menjadi mobil listrik.

---

This study aims to analyze and the effectiveness of the Government Borne Value Added Tax (PPN DTP) policy on the delivery of battery-based electric cars in Indonesia. With increasing global concerns over environmental issues and the need to reduce greenhouse gas emissions, promoting the adoption of electric vehicles, including electric cars, has become a priority for many countries around the world. Indonesia, as one of the countries that has the largest nickel reserves in the world, has also taken steps to encourage the adoption of electric vehicles, one of which is by providing VAT DTP incentives for electric cars as stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023. This research is a type of descriptive research that uses the post-positivism paradigm. The data collection techniques used in this research include literature studies and in-depth interviews. By using the five dimensions of policy effectiveness Riant Nugroho (2014) the results showed that: First, this policy has been able to achieve its main goal of increasing public demand for electric cars, but has not been able to contribute to reducing greenhouse gas emissions in Indonesia, this policy has been formulated with the problems it wants to solve, and has been formulated by institutions that have authority in their fields. Second, this policy is a monopoly so that the main actor is the government. Third, this policy has not maximally accommodated the capabilities of the target group, there is no overlap with the realization of other policies and is a new policy that remains in line with previous policies. Fourth, this policy receives various support from the internal environment and the external environment of the policy. Fifth, it can be seen from the readiness of the actors involved (government & target group) that this policy is at the best stage, namely strategic readiness. Several recommendations have been given in this study, including the need for government consistency in implementing this policy, the government needs to evaluate the fiscal policy that has been running, the government needs to intensify the development of electric car infrastructure, it is necessary to hold a study with the government of each region, and it is necessary to increase its focus on converting conventional cars into electric cars."

"Kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun tahun anggaran 2021–2022 yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia masih belum berdampak seperti yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan PPN DTP dengan memberi gambaran mengenai pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode post-positivist dengan menggunakan teori proses implementasi Mazmanian dan Sabatier (1989). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPN DTP memiliki tujuan utama untuk menstabilkan perekonomian pada sektor tersebut. Di sisi lain, dalam output kebijakan, tidak diaturnya atas mekanisme pengkreditan PM atas insentif PPN DTP ini di dalam peraturan terkait membuat penerjemahan tujuan ke dalam peraturan menjadi kurang jelas. Selain itu, terdapat kendala dalam penerapan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berimbas kepada pemanfaatan insentif ini. Sementara, dari kepatuhan kelompok sasaran, banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengembang yang tidak patuh untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam memanfaatkan insentif PPN DTP ini dan untuk lembaga pelaksana berusaha mematuhi peraturan terkait beserta petunjuk teknisnya. Atas kendala-kendala tersebut, dampak aktual dari output kebijakan ini tidak mencapai dampak yang diinginkan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan rendahnya realisasi insentif PPN DTP dan menurunnya PKP pengembang yang memanfaatkan insentif ini pada Tahun 2022. Lalu, dari segi persepsi terhadap dampak output kebijakan, pihak lembaga pelaksana memiliki persepsi bahwa yang terpenting ialah pemerintah sudah mengalokasikan sejumlah dana atas insentif ini untuk membantu industri terkait. Sementara, persepsi yang dimiliki oleh pemanfaat kebijakan ialah insentif ini cukup menolong para pengembang tetapi memang yang dapat memanfaatkan hanya pengembang tertentu karena kendala yang ada. Kemudian, perubahan mendasar dalam peraturan sudah dilakukan dua kali dalam peraturan kebijakan insentif PPN DTP ini bersamaan dengan perpanjangan masa insentif. Atas penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi berupa perlu diaturnya mekanisme pengkreditan PM atas insentif PPN DTP ini dalam peraturan terkait, penyelesaian kendala nonfiskal yang berpengaruh terhadap implementasi insentif PPN DTP ini yaitu penerapan PBG, dan perlunya perpanjangan masa pemberian insentif PPN DTP ini sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan mencapai dampak yang diinginkan.

---

The Value Added Tax Borne by the Government incentive policy on landed houses and flat residential units for the 2021-2022 fiscal year provided by the Government of Indonesia has not yet had the desired impact. This study aims to analyze the implementation process of the Value Added Tax Borne by the Government policy by providing an overview of its implementation. The method used in this research is the post-positivist method using Mazmanian and Sabatier's (1989) implementation process theory. The researcher used data collection techniques that are studying literature and in-depth interviews. The results of this study indicate that this policy primarily aims to stabilize the economy in that sector. On the other hand, in the policy output, the unregulated Input Tax crediting mechanism for this incentive makes the translation of objectives less clear into regulations. In addition, there is an obstacle to the replacement of the Izin Mendirikan Bangunan (IMB) with Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Meanwhile, from the compliance of the target group, many developers, do not comply with the requirements required to take advantage of this incentive, and the implementing agencies are trying to comply with related regulations and technical instructions. Due to these constraints, the actual impact of this policy's output did not optimally achieve the desired impact. This is due to the low realization of this incentive and the decline of the developers who takes advantage of this incentive in 2022. Then, in terms of perceptions of the impact of policy outputs, the implementing agencies have the perception that the most important thing is that the government allocates the allocation of funds for this to help related industries. Meanwhile, the perception held by policy users is that this incentive is quite helpful for the developers, but only certain developers can use it because of the obstacle. Then, two fundamental changes in the regulations have been made in regulating this incentive along with adding the incentive period. Based on this research, the researcher provides recommendations in the form of the need to regulate the Input Tax credit mechanism for this incentive in the regulations, the resolution of non-fiscal constraints that affect the implementation of this incentive, that is, the application of PBG, and the need for an extension period of providing this incentives so that it can be utilized to its full potential and achieve the desired effect"

"Seiring dengan meningkatnya pembiayaan pembangunan, pendapatan pajak akan menjadi ujung tombak penerimaan di masa mendatang Pemerintah terus menggali potensi penerimaan yang bersumber dari pajak baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cra ekstensifikasi. Otoritas fiskal di Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tengah menjajaki peluang melakukan ekstensifikasi potensi pajak dengan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi dalam rancangan amandemen Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru. Keinginan Direktorat Jenderal Pajak menarik pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi ini karena pemerintah bemiat meningkatkan target penerimaan perpajakan sekaligus memperluas tax base dan tax ratio.Wacana Direktorat Jenderal Pajak mengubah secara yuridis kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian menjadi objek jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menjadi dasar penelitian bagi penulis yang ditinjau dan sudut analisis kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi dan konsepsi teoritis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi dan kelaziman penerapan pengenaan Pajak Pertambahan Niiai atas premi asuransi pokok permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada premi asuransi jiwa dan asuransi kerugian.Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi di Indonesia dipandang dari sudut analisis kebijakan publik, mengetahui model pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi serta Mengetahui hal-hal perlu menjadi perhatian dalam menerapkan kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengurnpulan data berupa studi kepustakaan. Hal ini dikarenakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi di Indonesia selama ini masih bersifat pengecualian dan baru bersifat wacana.Berdasarkan konsep teoritis Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi, dan kelaziman penerapan bahwa hanya premi asuransi kerugian yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan negara yang menerapkan pengenaan pajak tersebut adalah Selandia Baru, Australia, Afrika Selatan, Singapura, dengan pendekatan subtradctive indirect method/credit method/invoice method dan Israel dengan pendekatan addition method.Berdasarkan telaah konsep Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi serta kelaziman penerapan pada beberapa negara, secara teoritis Indonesia dapat mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian dengan pendekatan dengan credit method yang diterapkan oleh Selandia Bam. Dasar pemikirannya adalah metode pemajakan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh Selandia Baru secara umum pada dasarnya sama dengan metode pernajakan yang diterapkan oleh Indonesia yaitu Pajak Pertambahan Nilai dengan metode indirect substractive method /credit methodfinvoice method yang berprinsip pada destination princgole. Namun dalam hal kemungkinan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian dengan mengacu kepada pendekatan Selandia Baru, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam dasar hukum pelaksanaannya yaitu definisi dari asuransi kerugian dan kontrak asuransi itu sendiri dan mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian.Saran dalam penelitian ini adalah meskipun pada prinsipnya dalam perlakuan pemajakannya setiap barang dan jasa dapat memperoleh preferensi untuk dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Namun untuk alasan ekonomi, penerimaan, dan administratif, Pajak Pertambahan Nilai diupayakan dikenakan seluas yang dimungkinkan oleh sistem pajak itu sendiri, sepanjang hal tersebut sejalan dengan tujuan pemajakan, sesuai dengan konsep teoritisnya.

---

Following with the increment of development cost, tax revenue would be the forthcoming prominent source of revenue. The government shall uncover potential revenue that comes from tax, both intensively and extensively. Fiscal authorities in Indonesia, which in this case, the General Directorate of Taxation is been exploring the opportunity to perform intensification of tax potential by applying Value Added Tax upon insurance premium within the amendment of the newly Law of Value Added Tax. The desire of the General Directorate of Taxation to collect Value Added Tax upon insurance premium is that the government would like to improve the tax revenue target as expanding tax base and tax ratio.

The plan ofthe General Directorate of Taxation to juristically after the policy to exclude Value Added Tax upon insurance of damage premium to be a service object applicable to Value Added Tax is being the basis of this study, which reviewed from the analysis of policy of Value Added Tax application upon insurance premium and theoretical conception of Value Added Tax application upon insurance premium and feasibility of Value Added Tax application upon insurance premium, where the main issue of this Study is restricted onto life insurance and insurance of damage.

Intention of this study is to recogiize the policy of Value Added Tax exclusion upon insurance premium in Indonesia, viewed from public policy analysis, to recognize Value Added Tax application model upon insurance premium in Indonesia, and to recognize the application policy of Value Added Tax upon insurance premium. Descriptive method was applied in this study, by data collection technique of literature study. This because the Value Added Tax upon insurance premium in Indonesia remains exclusion and it only a plan.

Based on theoretic concept of Value Added Tax upon insurance premium, and application feasibility that Value Added Tax would only incurred to damage insurance with countries that applying such taxation as New Zealand, Australia., South Africa, Singapore, and by subtractive indirect method/credit method/invoice method approach, and Israel by addition method approach.

Based on conception research of Value Added Tax upon insurance premium and application feasibility on several countries, theoretically, Indonesia may apply the Value Added Tax upon damage insurance premium by credit method approach as of New Zealand The basis is that Value Added Taxation method applied in New Zealand is generally equal to taxation method applied in Indonesia, that is, through indirect subtractive method/credit method/invoice method, which standing on destination principle. However, possibility in regard to application of Value Added Tax upon damage insurance premium by referring to New Zealand?s approach, there are several matters in concem of law basis of its execution; the definition of damage insurance and insurance contract itself, and imposition mechanism of Value Added Tax upon damage insurance premium.

Suggestions from this study, however, that principally in the taxation of every goods and services may preferred to be excluded from Value Added Tax imposition., under economical, revenue and administratively reasoning, Value Added Tax is procured maximally by the taxation system itself as long as it is coherent with the intention of taxation, as its theoretical concept."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implikasi Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih dan Alternatif Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih adalah :

• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada harga pokok produksi sehingga mempengaruhi harga jual. Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun.
• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya dalam laporan laba rugi perusahaan sehingga mengurangkan profit perusahaan.

Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan akibat perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya perusahaan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun. Terdapat beberapa alternatif kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih.

---

This research focus on analyze the Implications of the Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water suply and the Alternative Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water supply. This research uses qualitative approach with descriptive research type.

The results of this study indicate that the implications of the VAT exemption policy on the delivery of clean water are:

• The Company imposes a non credible input tax on cost of goods sold so as to influence the selling price. The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. While the company's taxable profit decreased so that corporate tax liabilities also decreased.
• The company imposes a non credible input tax on expenses in the income statement of the company thus reducing the company's profit.

The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. Meanwhile, due to the company impose a tax input that can not be credited to the cost of the company resulting in corporate taxable profits decreased so that corporate tax liabilities also decreased. There are several alternative VAT exemption policies on clean water delivery."

"Penelitian ini membahas mengenai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada pasal 4. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan dari pemerintah menetapkan adanya dua dasar pengenaan pajak, bagaimana kebijakan ini ditinjau dari asas kepastian hukum (certainty), serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Outsourcing yaitu atas penggantian dan nilai lain, memiliki alasan dan dasar pemikiran tersendiri yang didukung oleh teori dan konsep yang sesuai. Kebijakan yang diatur pada PMK Nomor 83/03/2012 ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian akan kekuatan hukum pelaksanaan pemungutan PPN atas Jasa Outsourcing meskipun adanya dua dasar pengenaan pajak ini dinilai tidak sesuai dengan konsep aturan,dimana dalam satu aturan tidak diperbolehkan ada yang bersifat fakultatif. Dalam pelaksanaanya kebijakan ini memiliki hambatan terutama terkait sosialisasi kebijakan tersebut.

---

This research is about Tax Base of Value Added Tax on Outsourcing services in Indonesia The policy is specifically stated in the Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai in particular on Article 4. This research is to explain about the reason the government established the two tax bases, how this policy in terms of the principle of legal certainty and what are the obstacles in the implementation of this policy.

This is a descriptive research with qualitative approach. Results of this study concluded that the basic policy of imposition of Value Added Tax on Outsourcing services is the subtitution and other value has its own reasons and rationale that is supported by appropriate theories and concepts. Policies that set the PMK 83/03/2012 Number is issued to provide legal certainty to force the implementation of the collection of VAT on Services Outsourcing although the two tax bases is not assessed in accordance with the concept of the rule, which is not allowed under the existing rules are voluntary. In the implementation of this policy has barriers mainly related to the policy of socialization."

"Konsumsi rokok yang terus meningkat dan eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari konsumsi rokok belum dapat diminimalisasi dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu kebijakan kenaikan tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai PPN atas penyerahan hasil tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan kenaikan tarif efektif PPN atas penyerahan hasil tembakau dari 8,7 menjadi 9,1 . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kenaikan tarif efektif PPN atas penyerahan hasil tembakau dari 8,7 menjadi 9,1 dengan dikeluarkannya PMK No. 207/PMK.010/2016 belum berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut diformulasikan, yaitu untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok.

---

The increasing cigarette consumption and the negative externalities caused by cigarette consumption can not be minimized by the government policy which is the increase Value Added Tax VAT effective rate policy on rendering tobacco product. The purpose of this study is to analyze the policy implementation of VAT effective rate increase on rendering tobacco product from 8.7 to 9.1 . This study uses a qualitative approach with descriptive research purpose and the data collection techniques through literature study and field study in the form of in depth interview. The results show that the policy implementation of VAT effective rate increase on rendering tobacco product from 8.7 to 9.1 with the issuance of PMK No. 207 PMK.010 2016 has not been implemented in accordance with the policy objectives are formulated, which is to minimize the negative externalities of cigarette consumption."

"Dalam kebijakan makro, pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang potensial, yang jika digarap secara intens, akan memberi hasil yang memadai untuk rnenutup pembiayaan pembangunan. Untuk menyusun suatu kebijakan pajak yang ideal perlu diperhatikan dan dipertimbangkan asas-asas pemungutan pajak serta legal character dari pajak tersebut.Kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan BKP antar cabang, merupakan akibat dari prinsip ketentuan pengukuhan PKP, dimana baik kantor pusat maupun kantor cabang harus dikukuhkan sebagai PKP oleh KPP setempat. Karena masing-rnasing berstatus sebagai PKP, maka penyerahan BKP antar mereka dikenakan PPN.Dalam tesis ini dilakukan analisa, apakah ketentuan ini telah sesuai dengan asas pemungutan pajak dan legal character PPN. Asas pernungutan pajak yang dipergunakan sebagai alat analisis. adalah Asas Equity dan Equality, Asas Certainiy, Asas Convenience of Payment, serta Asas Economic of Collection. Sedangkan legal character yang dijadikan sebagai acuan analisis adalah General Indirect Tax, dan On Consumption. Tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai wacana pengkajian kebijakan perpajakan lebih lanjut. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa Studi kepustakaan dan Studi lapangan melalui wawancara dengan pihak Wajib Pajak.Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa ternyata ketentuan ini tidak sesuai dengan asas-asas pernungutan pajak seperti disebutkan di atas.- Ketentuan ini tidak sesuaj dengan Asas Equity dan Equality karena ternyata jika pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus diterpukan bahwa Wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan ini, maka Wajib Pajak yang menanggung beban pajak yang relatif besar. Sementara di Iain pihak, negara tidak mengalami kerugian.- Ketentuan ini tidak sesuai dengan Asas Certainty karena, dalam peraturan pelaksanaannya, memuat penafsiran analogis yang memperluas objek ketentuan ini. Hal ini mengakibatkan adanya penafsiran yang menjadi tidak pasti.- Ketentuan ini tidak sesuai dengam Asas Convenience of Paymem karena, Wajib Pajak diharuskan membayar pajak ataupun berkurang kekuatan cash flow-nya pada saat Wajib Pajak tersebut belum menerima penghasilan- Ketentuan ini tidak sesuai dengan Asas Economic of Collection karena pada dasarnya negara tidak memperoleh penerimaan dari pelaksanaan ketentuan ini. Sementara itu, dari hasil penelitian ternyata bahwa carl of taxation berupa compliance cost yang harus ditanggung Wajib pajak dan administrative cost yang harus ditanggung oleh Pemerintah jumlahnya relatif besar.Dalam pembahasan diperoleh hasil bahwa ketentuan ini tidak memenuhi prinsip PPN yang dikenakan atas dasar ?value added? yang dihasilkan, karena dalam kegiatan penyerahan/ pemindahan BKP yang dilakukan tidak terjadi value added. Dari hasil analisis juga diperoleh kesimpulan bahwa ternyata kebijakan ketentuan ini juga tidak memenuhi legal character PPN.- Ketentuan ini tidak sesuai dengan karakter General PPN karena dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak secara jelas diatur dan disebutkan bahwa objek ketentuan ini adalah atas barang dan jasa.- Ketentuan ini tidak sesuai dengan karakter Indirect Tax PPN karena ternyata penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul beban pajak berada pada satu orang atau satu badan- Ketentuan ini juga tidak memenuhi karakter On Consumption PPN karena penyerahan/ ?pemindahan" Barang Kena Pajak yang dilakukan WP, belum merupakan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut dan masih berada dalam penguasaan orang atau badan yang sama.Oleh karena ketentuan kebijakan ini menyalahi asas pemungutan pajak dan legal character PPN, maka sebaiknya Pemerintah mengadakan penyempurnaan atas peraturan ini. Pilihan penyempumaan tersebut antara lain dapat berupa:- Meniadakan peraturan ini;- Tetap sebagai penyerahan yang terutang PPN dengan tarif 0%.- Tetap sebagai penyerahan tentang PPN dengan tarif 10% dan ijin pemusatan tempat terutang PPN tanpa diberikan batasan waktu.

---

In macro policy, tax is a potential source of govemment revenue, while if managed intensively, it will give adequate result to funding development. To designing an ideal taxation policy, it must be taken attention and considered both the principles of taxation system and the legal character of that tax.

The VAT?s taxing policy of goods delivery between branch, is effecting from the regulation of registration, where both head office and branch must be registrated as a taxable enterpreneur. Because each have status as taxable enterpreneur, hence goods delivery between them imposed VAT.

This thesis analyzed if this regulation have as according to the principles taxation system and legal character of VAT character. The principles of taxtation system that taken as analyse tools are Equity and of Equality, Certainly, Convenience of Payment, and Economic of Collection. The legal character of VAT are General, Indirect Tax, and On Consumption. Further, this thesis target is as study discourse in taxation policy. Research type of this thesis is analytical descriptive, with data collecting technique in the form of bibliography study and by interviewing Taxpayer.

From analysis result obtained conclusion that in the reality policy of this regulation disagree with the principles of taxtation.

- This regulation disagree with Equity and of Equality Principle because when iiscuss audit the tax payer and found that they were not executing this regulation, taxpayer have to paid a big tax burden- On the other hand, basically, govemment was not lossing in revenue.) effect of [done/conducted] {by] negligence [is] Waji lease

- This regulation does not Certain because, in the further regulation, has analogical interpretation ofthe taxable object. It will be uncertainty for Taxpayer

- This regulation disagree with Convenience of Payment Principle because taxpayers obliged to pay tax when they do not yet accepted any revenue.

- This regulation does not economiest on collection because basically state does not get any revenue fiom thir regulation. Meanwhile, from research result, the taxation cost take in a big ammount (compliance cost which must be accounted on Taxpayer and administrative cost which must be accounted by Government).

Under consideration, obtained result that this regulation does not fulfill the principle of VAT that imposed on the basis of " added value" yielded. In a fact, the goods delivery activity between branches is not happenning an added value. In the result of analysis, also obtained conclusion, that this regulation is not disagrre with the legal character of VAT.

- This regulation disagree with ?General? caharacter because the regulation does not clearly arranged and mentioned that the taxabler object is of services and goods

- This regulation disagree with ?Indirect Tax? character because, the underwriter, the taker of tax, and the tax payer reside at one people or one firm.

- This regulation nor fulfill ?On Consumption" character because there does not take a transfer right of goods that delivery to each other. Because of the disagree of this regulation with taxation system principles and VAT legal character, there is some alternatives for govemment to get better perform of this regulation. The altematives of perfection are 1) negating this regulation, 2) make the intemal tax able delivery with tariff 0%, 3) when it sill as taxable activity, clauses conceming permission concentration of place VAT oweed shall be watered down."

"Penelitian ini membahas peraturan pengajuan resititusi PPN ditinjau dari asas cost of taxation. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ditinjau dari asas cost of taxation secara umum administrasi pengajuan restitusi PPN telah efektif khususnya dari administrative dan enforcement cost nya. Namun, ditinjau dari aspek compliance cost nya masih terdapat beberapa kekurangan yang dirasakan oleh wajib pajak. Saran dari penelitian ini adalah agar pembuatan kebijakan yang dilakukan sebaiknya memperhatikan compliance cost yang harus ditanggung oleh wajib pajak, dimana hal tersebut akan meningkatkan kesadaran kepatuhan dari wajib pajak.

---

This research discusses the regulation of Value Added Tax which is reviewed by cost of taxation principle. The VAT refunds mainly reviewed by administrative cost, enforcement cost and compliance cost aspect. This is a descriptive research using positivist approach. The result shows that VAT refunds regulation is progressing into a better stage and generally has been effective. Effectivity seen from administrative and enforcement cost review, however there are a few lacks from the compliance cost aspect review. Furthermore, this research suggests regulation making should consider the burden of compliance cost that taxpayers have to endured."

"Promosi penjualan merupakan strategi bagi perusahaan dalam mempertahankan daya saing dan loyalitas konsumen. Industri ritel melakukan kegiatan promosi penjualan berskala besar. Kegiatan konsumsi atas pemberian produk promosi akan terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang termasuk penyerahan barang dalam kategori penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa pemberian cuma-cuma. Hal tersebut telah dimuat dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan penyerahan BKP promosi yang tergolong pemberian cuma-cuma yang terutang PPN oleh perusahaan ritel, dan menganalisis implementasi kebijakan PPN atas penyerahan BKP promosi yang tergolong pemberian cuma-cuma oleh perusahaan ritel. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis-jenis transaksi yang dapat dikategorikan sebagai pemberian cuma-cuma secara umum dibagi menjadi empat jenis, yaitu persediaan gabungan, persediaan gratis (sampel), penyerahan barang dalam undian, dan transaksi barter. Ditemukan bahwa definisi dari pemberian cuma-cuma yang dimuat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 masih bersifat umum sehingga memiliki potensi terjadi multi interpretasi dalam praktik di lapangan. Unsur kepastian dalam pengaturan terminologi pemberian cuma-cuma masih belum terpenuhi yang dibuktikan juga dengan berbagai sengketa pajak yang telah terjadi. Kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban terkait transaksi pemberian cuma-cuma belum terpenuhi. Berdasarkan hasil analisis, maka disarankan bagi pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut terkait batasan dan tata cara pengenaan PPN atas transaksi pemberian cuma-cuma.

---

Sales promotion is a strategy for companies to maintain their competitiveness and customer loyalties. The retail industry is involved in large-scale sales promotion is. Consumptive activities on promotional goods will be subject to Value Added Tax (VAT), included in the category supply of Taxable Goods in the form of free-of-charge goods. Regulations related to this matter have been contained in Article 1A paragraph (1) letter d Law Number 42 of 2009 and Article 6 Government Regulation Number 44 of 2022. This research aimed to analyze the determination of supply of goods in the free-of-charge goods category which are subjects to VAT by retail companies, and to analyze the implementations of VAT policies on the supply of goods in the free-of-charge goods category. Utilizing a qualitative approach, this study employed a combination method of literature review and in-depth interviews as data collection techniques. The findings of this research indicated that there are four broad categories of supply of goods in the category of free-of-charge goods which are composite supplies, free supplies (sample), goods as prizes (giveaways), and barters. Furthermore, it had been discovered that the definition of free-of-charge goods, as stipulated in Law Number 42 of 2009 and Article 6 Government Regulation Number 44 of 2022, remained generic and open to various interpretations in practical application. The lack of certainty from the terminology of free-of-charge goods was further evidenced by multiple tax disputes. In addition, the simplicity of administrative responsibilities from the supply of free-of-charge goods had not been fully achieved. Based on the analytical findings, it is advisable for the government to issue a Minister of Finance Regulation which further regulates the limitations and procedures for imposition of the supply of free-of-charge goods."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2020. Di dalam aturan ini diatur mengenai pembebasan PPN atas buku pelajaran umum, baik yang berbentuk fisik maupun elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan pemerintah melakukan pembebasan PPN atas e-book, penerapan Principles of Good Tax Policy (fairness, certainty, simplicity, dan neutrality) dalam kebijakan pembebasan PPN atas e-book, dan implikasi kebijakan ini bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan negara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan pemerintah melakukan pembebasan PPN atas e-book dikarenakan beberapa hal, yaitu: 1) perkembangan teknologi, 2) sinkronisasi dengan UU Sistem Perbukuan, 3) kesesuaian dengan prinsip equal treatment, 4) harga buku masih mahal, dan 5) kesesuaian dengan konsep VAT exemption. Kemudian, kebijakan ini telah memenuhi prinsip fairness dan simplicity, namun belum memenuhi prinsip certainty dan neutrality. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat ketidakpastian mengenai cakupan buku pelajaran umum serta timbulnya distorsi bagi PKP. Implikasi kebijakan ini bagi PKP adalah terjadi peningkatan penjualan e-book, namun di sisi lain tidak dapat melakukan pengkreditan PPN, sedangkan implikasi bagi negara adalah terjadi kerugian dalam jangka pendek, namun menciptakan multiplier effect dalam jangka panjang.

---

The Indonesian government has issued a policy of Exemption of Value Added Tax on books regulated in Peraturan Menteri Kuangan Number 5/PMK.010/2020. This regulation regulates VAT on general textbooks, both physical and electronic. This study aims to analyze the basis of the government's considerations for exempting VAT on e-books, the application of Principles of Good Tax Policy (fairness, certainty, simplicity, and neutrality) in the VAT exemption policy on e-books, and the implications of this policy for taxpayers and the state. The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivism paradigm and descriptive research type. Data were collected by in-depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the government's basic considerations for exempting VAT on e-books are due to several things, namely: 1) technological developments, 2) synchronization with the Book System Law, 3) compliance with the principle of equal treatment, 4) book prices are still expensive, and 5) conformity with the VAT exemption concept. Then, this policy has fulfill the principles of fairness and simplicity, but has not fulfill the principles of certainty and neutrality. This is because there is still uncertainty regarding the scope of general textbooks and the emergence of distortions for Taxable Persons (PKP). The implication of this policy for taxable persons is an increase in e-book sales, but on the other hand they cannot credit VAT, while the implication for the state is that there is a potential loss in the short term, but creates a multiplier effect in the long term."