Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Peraturan OJK No. 17 Tahun 2020, Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. Setelah menjadi perusahaan terbuka, perusahaan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan, pengungkapan informasi yang relevan, dan menjalani audit yang dilakukan oleh auditor independen. Oleh karena itu sebuah proyek konstruksi yang pengguna jasanya mengalami perubahan status hukum menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk) akan mengalami dampak khususnya pada sistem pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi. Agar dampak tersebut dapat diminimalisir maka diperlukannya evaluasi manajemen dan strategi pembiayaan pelaksanaan proyek pada penyedia jasa konstruksi agar proyek tetap berjalan dengan baik. Skenario dibuat menjadi 3 yaitu pada pekerjaan struktur, arsitektur dan MEP. Kemudian analisis menggunakan 3 metode Multi Criteria Decision Making, yakni AHP, Fuzzy sets, dan skoring. Skor strategi sangat dipengaruhi oleh bobot dan rating kriteria strategi. Ranking 1 strategi yang didapat pada Pekerjaan Struktur yaitu “Pembayaran Supplier”, lalu pada Pekerjaan Arsitektur yaitu “Pembayaran Subkontraktor”, dan pada Pekerjaan MEP yaitu “Pinjaman Bank”.

---

In accordance with Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2020, a public company is defined as an issuer that has made a public offering of equity securities or a public company. Following this transition, the entity is obliged to comply with the relevant regulations, including the obligation to submit financial reports, disclose relevant information, and undergo audits conducted by independent auditors. Consequently, a construction project owner who has changed its status to a public listed company will experience a significant impact, particularly in relation to the payment system to the contractor. In order to minimize this impact, it is necessary to evaluate the management and financing strategy for project implementation in the contractor in order to ensure the project runs well. This study analyses three scenarios, including structural; architectural; and mechanical, electrical, plumbing works, using Fuzzy Analytical Hierarchy Process. The strategy score is significantly influenced by the weight and rating of the strategy criteria. This study resulted in first ranking strategy obtained on structural work is supplier payment, then on architectural work is subcontractor payment, and finally on mechanical electrical plumbing work is bank loan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban perpajakan pada Universitas Indonesia setelah diberlakukannya Status Badan Layanan Umum. Pertanyaan penelitian ini ialah perubahan-perubahan kewajiban perpajakan Universitas Indonesia serta upaya yang dilakukan Universitas Indonesia dalam rangka adaptasi Peraturan Badan Layanan Umum. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dan tujuan penelitian ialah bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan kewajiban perpajakan yang terjadi diakibatkan karena penetapan Nomor Pokok Wajib Universitas Indonesia menjadi NPWP Bendaharawan kemudian Universitas Indonesia berupaya untuk mensosialisasikan perubahan kewajiban perpajakan tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian ini menyarankan agar Universitas Indonesia memperjelas Standar Operating Procedure guna melaksanakan kewajiban perpajakannya, Agar Universitas Indonesia menambah sumber daya yang memiliki keahlian pajak dan mengadakan pelatihan kepada sumber daya yang ada.

---

This study aims to analyze the implementation of tax responsibility at the University of Indonesia after the regulation of the Public Service Agencies Status are applied. This research question is the tax liability changes the University of Indonesia and the efforts of the University of Indonesia in order to adapt regulation Public Service Agencies. The approach used for this study was qualitative and objective of the study is descriptive.

The results of this study concluded that changes in tax responsibility that occurred due to the establishment of the University of Indonesia tax number became tax number for government agent then University of Indonesia try to promote change in the tax responsibility to be implemented properly.

The results of this study suggest that the University of Indonesia considering the Standard Operating Procedure to do the tax responsibilty, University of Indonesia To add more resources that have tax expertise and provide training to existing resources."

"Azas kontrak adalah kesetaraan antara pemberi tugas/pengguna jasa dengan penyedia jasa, yang berarti bahwa kedua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama memiliki hak dan kewajiban masing-masing, sehingga bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dapat dikenakan sanksi.Kehadiran undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi (UUJK) menuntun pelaku jasa konstruksi mengembangkan jasa konstruksi pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, keterbukaan dan profesionalisme dengan antara lain melakukan restrukturisasi usaha berdasarkan kompetensi dan kemampuan usaha dari pengalaman faktual perusahaan melalui penguasaan manajemen atas sumber daya yang dimilikinya, terutama sumber daya manusia dan keuangan.UUJK memungkinkan adanya konrrak jasa konstruksi secara turnkey, dan dalam implementasinya jenis kontrak tersebut cenderung pada pekerjaan besar dan kompleks seperti pekerjaan yang terintegrasi (Engineering, Procurement. Construction/EPC). Sekalipun penyedia jasa dalam kontrak tersebut sudah memiliki bargaining power yang kuat, namun aspek kesetaraan belumlah ideal, terutama jika dilihat dari sisi penyedia jasa.Hal ini haruslah menjadi perhatian para profesional yang bergerak dalam bidang konstruksi. Hubungan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian belum adil, belum seimbang dan belum setara kedudukannya, dimana lebih memberatkan pihak penyedia jasa. Apalagi penerapan UUJK dan standar kontrak FIDIC belum begitu memasyarakat di Indonesia.Tesis ini mencoba memberikan pemaparan mengapa kesetaraan belum terwujud, melalui penelitian secara kuesioner dan wawancara kepada pihak-pihak terkait, terutama pelaku jasa konstruksi secara turnkey, mengenai variabel sumber-sumber resiko yang dapat terjadi dalam setiap tahapan perjalananan proyek konstruksi secara turnkey, baik kuamitas, kualitas, prioritas maupun tindakan penanganannya, dan juga dilakukan analisis klausul contoh kontrak pekerjaan EPC faktual yang merupakan kontrak secara turnkey, dimana terlihat adanya ketidaksetaraan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa."

"Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menghadapi tantangan pesatnya pertumbuhan industri konstruksi adalah dengan selalu memonitor kinerja rekanan pada proses kerja sama. Ditemukan beberapa kendala yang dominan terjadi dalam penilaian kinerja rekanan penyedia barang dan jasa. Penelitian ini membahas tentang pengembangan sistem penilaian pada evaluasi akhir CQSMS untuk meningkatkan kinerja rekanan penyedia barang dan jasa pada proyek konstruksi PT X menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Melalui pendapat pakar, penelitian ini memvalidasi 29 kriteria yang terbagi ke dalam 6 kelompok kriteria (X1) Kualitas Dokumen QHSE Plan, (X2) Implementasi QHSE Plan Tahap Pre Job Activity, (X3) Implementasi QHSE Plan Tahap Work In Progress, (X4) Komitmen Penanganan & Penyelesaian Defect, (X5) Lagging Indicator Kinerja QHSE, dan (X6) Dokumen Pendukung pada evaluasi akhir CQSMS yang berpengaruh terhadap kinerja mutu dan K3L. Kemudian diketahui bobot penilaian terbesar berada pada kriteria (X4.1) Tindak Lanjut Perbaikan Temuan sebesar 17%. Model sistem penilaian telah disusun dan disimulasikan pada 10 sampel penyedia barang dan jasa di PT X dan ditemukan rata-rata peningkatan nilai sebesar 15% dari hasil penilaian menggunakan model penilaian terdahulu.

---

ne way that can be used in facing the challenges of the rapid growth of the construction industry is to always monitor the performance of vendors in the collaboration process. Several dominant constraints were found in assessing the performance of vendors providing goods and services. This study discusses the development of an assessment system in the final evaluation of CQSMS to improve the performance of vendors on PT X construction projects using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Through expert opinion, this study validates 29 criteria which are divided into 6 groups of criteria (X1) Document of QHSE Plan, (X2) Implementation of QHSE Plan at Pre Job Activity, (X3) Implementation QHSE Plan at Work In Progress, (X4) Commitment of Defect Completion, (X5) Lagging Indicator QHSE Performance, (X6) Other Supporting Document in the final evaluation of CQSMS which affect quality and K3L performance. Then it is known that the largest weight of the assessment is in the criteria (X4.1) Improvement of Findings by 17%. An assessment system model has been developed and simulated for 10 samples of vendors at PT X and found an average value increase of 15% from the assessment results using the previous valuation model."

"Pembentukan perusahaan grup badan usaha milik negara berbentuk persero sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar tercipta perusahaan grupyang ramping dan kuat. Dengan dilakukannya pembentukan perusahaan grup tersebut, persero-persero yang terlibat diharapkan akan semakin fokus dalam mengembangkan bisnisnya dari hulu hingga ke hilir. Akan tetapi, terdapat polemikpolemik dari gagasan pembentukan perusahaan grup ini. Mulai dari tidak adanya peraturan yang sistematis, rinci, dan komperhensif mengenai pembentukan perusahaan grup beserta hubungan-hubungan yang terjadi didalamnya, hingga terlalu kuatnya dominasi negara di dalam anak perusahaan akibat penyisipan saham seri A dwi-warna yang mengaburkan batasan antara kepemilikan dan pengendalian sehingga melunturkan prinsip separate legal entity. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan yang relevan serta menganalisis doktrin-doktrin ahli hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum mengakomodasi kerangka regulasi yang valid dan memadai dalam pembentukan perusahaan grup baikdari segi pendirian, hubungan antara induk dan anak perusahaan, perpajakan, keuangan, persaingan usaha, kepailitan, dan sebagainya. Kemudian, tidak adanyabatasan yang jelas mengenai peran negara dalam dominasi dan/atau kontrol anak perusahaan melalui saham seri A dwi-warna yang berpotensi menyebabkan pengurusan perusahaan menjadi tidak efisien dan mencederai prisip-prinsip Good Corporate Governance.

---

The establishment of a state-owned group company is being intensively carried out by the Government of the Republic of Indonesia in order to create a lean and strong group company. By encouraging these group companies, the involved companies are expected to be more focused on developing their business from upstream to downstream. However, there are several problems and polemics about the establishment of this kind of group company. Starting from the absence of systematic, detailed, and comprehensive regulations regarding the establishment of group companies as well as the relationships that will occur within parent and subsidiary company, to the overly strong dominance of the state in the subsidiary company due to the insertion of golden share which is owned by Indonesia Government that obscures the boundary between ownership and control as well as injures the principleof separate legal entity. The research is conducted by juridical-normative method through the study of relevant legislation and analyzing the doctrines from legalexperts which are related to the issues discussed. The results of this study conclude that Indonesia has not accommodated a valid and adequate regulatory frameworkregarding group companies in terms of establishment, relations between parent and subsidiaries companies, taxation, finance, business competition, bankruptcy, and so on. Then, there is no clear boundary regarding the role of the state in dominating and/or controlling subsidiaries through golden share which has the potential to cause the management of the company to be inefficient and injure the principles of Good Corporate Governance."

"Tesis ini membahas mengenai kendala yang dihadapi Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menteri) secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Persoalan ini terjadi karena pada saat Notaris memasukkan data untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pemberitahuan kepada Menteri perihal hasil akhir likuidasi, ternyata data PT di basis data SABH telah dihapus. Sehingga dalam pelaksanaannya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT yang berisi hasil akhir proses likuidasi dan pelunasan serta pembebasan kepada likuidator tidak dapat diberitahukan kepada Menteri melalui SABH.Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tesis ini mengkaji mengenai apa sifat hukum (legal nature) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH dan apakah dengan tidak dapat disampaikannya pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, memiliki akibat hukum terhadap status badan hukum PT yang dibubarkan.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sifat hukum (legal nature) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH adalah administratif karena proses pemberitahuan kepada Menteri secara elektronik melalui SABH bukan merupakan satu-satunya cara bagi likuidator untuk memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri. Likuidator dapat melakukan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara manual. Apabila likuidator tidak dapat menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, maka akibat hukumnya adalah status badan hukum PT yang dibubarkan tetap ada. Dengan demikian, sepanjang likuidator PT belum menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri, status badan hukum PT belum hilang, karena Menteri baru akan mencatat berakhirnya status badan hukum PT dan menghapus nama PT dari daftar perseroan, setelah likuidator memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar. Tindakan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri tersebut dilakukan setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan (release and discharge) atau setelah Pengadilan Negeri menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya, atau setelah hakim pengawas menerima pertanggungjawaban kurator yang ditunjuknya.

---

This thesis discuss about complicacy faced by Limited Liability Company (LLC) in announcing the result of liquidation process to the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia (Ministry) electronically through Legal Entity Administration System (LEAS). This problem happens at the time of the Notary input the data to fulfill Article 152 paragraph (3) Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company, which is the announcement to the Ministry on the end-result of the liquidation, evidently LLC data in the LEAS database has been erased. Thus in practice Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of LLC which hold the end-process result of liquidation and release and discharge of the liquidator can not be informed to the Ministry through LEAS.

By using normative juridical research method, this thesis evaluate on whether the legal nature of liquidator obligation to inform the liquidation endprocess result to the Ministry electronically through LEAS and whether by the unconveyed of liquidation process result to the Ministry electronically because LLC data no longer exist in the LEAS electronic database, have legal consequence towards dissolved LLC legal entity status.

Based on the analysis performed, thus can be concluded that legal nature of liquidator responsibility to notify the liquidation process to Ministry electronically through LEAS is administratif because the notification process to the Ministry electronically through LEAS is not the only way for the liquidator to notify liquidation process result to the Ministry. Liquidator can inform the liquidation process result to the Ministry manually. If the liquidator can not notify the liquidation process result to the Ministry electronically because LLC is not exist in the electronic database LEAS, thus the legal consequence of the dissolved LLC legal entity status still exist. Thus, as long LLC liquidator has not notify the liquidation end-process to the Ministry, the LLC legal entity status has not dissapeared, because the Ministry will then record the expirery of LLC legal entity status and erase LLC name from the company registry, after liquidator inform Ministry and announce the liquidation process result on the newspaper. The act of notification of liquidation process result to the Ministry conducted after the GMS grant release and discharge or after the District Court accept the responsibility of the appointed liquidator, or after the superintendent judge accept the responsibility of the appointed curator."

"Skripsi ini membahas mengenai status badan hukum suatu perseroan pada saat proses likuidasi. Selain itu di dalam skripsi ini juga akan di bahas mengenai perbandingan likuidasi di Indonesia, Afrika Selatan dan Filipina. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meluruskan pemahaman banyak pihak perihal pengaturan status badan hukum di Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dianggap berbeda. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis.Skripsi ini membahas tentang perbandingan Likuidasi di Indonesia dengan Afrika Selatan dan Filipina yang mencangkup definisi likuidasi, proses pembubaran perusahaan, pihak-pihak yang berhak mengajukan Likuidasi, Syarat Likuidasi, proses dan dampak likuidasi di masing-masing negara tersebut. Hasil dari skripsi ini adalah bahwa selama proses likuidasi belum diselesaikan, korporasi masih berstatus badan hukum.

---

This thesis discussed about legal entity status for corporation on a liquidation process. Other than that, this thesis also discussed about the comparison between the liquidation in Indonesia, South Africa, and Philippines. The purpose of this thesis is to straighten and determine the legal status in the Act of Bankruptcy and Limited Liability Companies are considered different. This thesis uses juridical normative with the type of descriptive analytical research.

This thesis discusses the comparison of Liquidation in Indonesia, South Africa and Philippines which includes the definition of liquidation, the process of dissolution of the company, the parties entitled to liquidate, the terms of liquidation, the process and the impact of liquidation in each of those countries. The result of this thesis is that the liquidation process has not been completed, the law is still a legal entity."