Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah Indonesia menjalankan komitmennya untuk pemulihan eksternalitas lingkungan yang berkelanjutan dengan program industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sayangnya, terkait pemberian insentif sebagaimana yang sesuai dengan peraturan turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023, pemerintah menunjukkan belum juga ada perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri maupun perusahaan operator layanan transportasi umum yang mengikuti program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik dalam meraih ekosistem transportasi berkelanjutan di DKI Jakarta. Penggunaan konsep ekosistem transportasi berkelanjutan menjadi indikator pendukung penelitian, sebagaimana salah satu tujuan pemerintah adalah untuk membangun industri transportasi hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal berdasarkan kategori-kategori pendukung efektivitas kebijakan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor utama berupa sejumlah perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri masih memiliki kesulitan terkait kriteria nilai TKDN yang harus dipenuhi. Masih terdapat banyak pertimbangan seperti biaya yang cukup besar dan keuntungan yang tidak sebanding memberikan keraguan yang besar bagi perusahaan. Kebijakan yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya mendukung industri Bus Listrik dalam negeri secara holistik, serta dalam mewujudkan pengurangan emisi nasional melalui industri transportasi hijau. Pemberian insentif fiskal terhadap Bus Listrik juga belum mampu sepenuhnya mengarahkan pada mewujudkan ekosistem transportasi berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah juga diharapkan dapat membuat program besar dalam mendorong pengadaan hingga penggunaan transportasi umum sebagai salah satu bentuk perwujudan ekosistem transportasi berkelanjutan.

---

Through Presidential Regulation Number 55 of 2019, the Indonesian government carries out its commitment to sustainable recovery of environmental externalities with a battery-based electric motor vehicle industry program. Unfortunately, regarding the provision of incentives in accordance with the derivative regulations of the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023, the government shows that there are still no domestic electric bus producing companies or public transportation service operator companies that have participated in the program. This research aims to analyze the effectiveness of fiscal incentive policies for Electric Buses in achieving a sustainable transportation ecosystem in DKI Jakarta. The use of the concept of a sustainable transportation ecosystem is a supporting indicator for research, as one of the government's goals is to build a green transportation industry. This research uses a post-positivist research approach with descriptive research type. The data collection techniques in this research are through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the provision of fiscal incentive policies for Electric Buses has not reached the optimal level of effectiveness based on the categories supporting policy effectiveness. This is caused by the main factor in the form of a number of domestic Electric Bus producing companies still having difficulties regarding the TKDN value criteria that must be met. There are still many considerations such as quite large costs and disproportionate profits that give big doubts to the company. The policies provided by the government do not fully support the domestic Electric Bus industry in a holistic manner, as well as in realizing national emission reductions through the green transportation industry. Providing fiscal incentives for Electric Buses has also not been able to fully lead to creating a sustainable transportation ecosystem. Therefore, it is also hoped that the government can create a large program to encourage the procurement and use of public transportation as a form of realizing a sustainable transportation ecosystem."

"Dalam rangka menciptakan iklim kendaraan ramah lingkungan guna menanggulangi permasalahan polusi udara dan pemanasan global, pemerintah Indonesia mengakselerasikan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Untuk menarik minat masyarakat beralih mengadopsi KBLBB, pemerintah Indonesia memberikan berbagai macam rangsangan, salah satunya dengan memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di DKI Jakarta, ketentuan terbaru mengenai kebijakan insentif PKB atas KBLBB diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 di mana dijelaskan besaran tarif PKB atas KBLBB adalah 10% dari dasar pengenaan PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner kepada 169 responden, serta wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif atas kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Persepsi positif didukung karena masyarakat DKI Jakarta memiliki sikap (kognitif), sikap (afektif), motif, minat, dan pengharapan yang positif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Meskipun demikian, masyarakat DKI Jakarta masih memiliki sikap (konatif) dan pengalaman yang negatif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Hal ini menandakan sikap pengadopsian KBLBB oleh masyarakat DKI Jakarta masih rendah meskipun telah diberikan insentif, serta pengalaman akan sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta masih kurang memadai.

---

environment to address air pollution and global warming issues, the Indonesian government is accelerating the battery electric vehicle (BEV) program. To encourage the public to adopt BEV, the Indonesian government is offering various incentives, one of which is the Motor Vehicle Tax incentive. In DKI Jakarta, the latest regulations regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV are outlined in the Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023, which specifies that the Motor Vehicle Tax rate for BEV is 10% of the Motor Vehicle Tax base. This study aims to analyze the perceptions of DKI Jakarta residents regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV as stated in Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. The approach used in this research is quantitative, with data collected through a survey in the form of a questionnaire to 169 respondents, along with in-depth interviews and literature studies as complementary data. The results of this study indicate that DKI Jakarta residents have a positive perception of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakata. This positive perception is supported by the fact that DKI Jakarta residents have positive attitudes (cognitive), attitudes (affective), motives, interests, and expectations related to the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. However, DKI Jakarta residents still have negative attitudes (conative) and experiences regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. This indicates that the adoption of BEV by DKI Jakarta residents is still low despite the incentives, and the government's socialization of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta remains inadequate."

"Studi ini mengkaji kesesuaian kendaraan listrik konversi Universitas Indonesia (UI) terhadap standar internasional. Kendaraan listrik memiliki potensi bahaya utama di bagian kelistrikan dan kontrolnya, sehingga pengkajian berfokus pada proteksi instalasi kelistrikan, keamanan operasional kendaraan, dan proteksi sistem pengisi daya. Pengkajian dilakukan dengan studi literatur dan pengamatan langsung pada mobil kijang konversi UI. Hasilnya, didapat beberapa parameter standar masih belum dipenuhi oleh mobil toyota kijang konversi UI. Ke depannya, perlu dilakukan perbaikan agar memenuhi standar tersebut.

---

This study examines the compatibility of Universitas Indonesia (UI) converted electric vehicle based on international standards. Electric vehicles have a major hazard in the electrical controls and system, therefore the focus on this study are electrical installation protection, vehicle operational safety, and charging system protection, examinations are done by literature study and direct observation of UI kijang converted car. Through the study, it becomes aware that the car doesn't meet some provisions in the standards. In the future, the car needs to be improved in order to meet those standards."

"Tugas akhir ini bekerja dengan kelompok yang terdiri dari tiga orang. Kami mengadopsi teori pemikiran sistem dalam beberapa masalah tertentu untuk memahami perilaku mereka seperti menentukan (APA, MENGAPA, BAGAIMANA, WHO) untuk masalah ini. Dari itu, kami membuat pemecahan masalah secara sistematis terhadap masalah yang terjadi seperti menentukan bibliografi yang dianotasi, membuat diagram loop biasa, menemukan pola dasar sistem yang tepat dan memutuskan untuk menyatakannya sebagai batas untuk arketipe kesuksesan. Masalah utama yang ingin kita perbaiki adalah menemukan alasan "Peningkatan lambat serapan kendaraan listrik di Australia". Kami kehilangan dari bibliografi beranotasi terbaru dan kami datang dengan kinerja baterai dan pengisian stasiun sebagai masalah utama. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah dan pengembangan stasiun pengisian daya diperlukan untuk meningkatkan serapan kendaraan listrik di Australia.

---

This final assignment is working with a group consists of three people. We adopt the theory of system thinking in some particular issue to understand their behavior such as determining (WHAT, WHY, HOW, WHO) for the issues. From that, we made a systematically problem solving to the issue that happening such as determining the annoted bibliography, making a casual loop diagram, finding the right system archetype and decided to state it as the limit to success archetype.

The main problem that we want to fix is finding the reason of 'The slow increase of electric vehicle uptake in Australia'. We deprived from the latest annotated bibliography and we came up with battery performance and charging station as the main problem. In this case, government policy and more charging station development are necessary for increase the electric vehicle uptake in Australia.

"

"Skripsi ini membahas mengenai latar belakang diberlakukannya kebijakan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta dan meninjau kebijakan ini dari sisi pengendalian eksternalitas negatif. Kebijakan insentif pajak BBNKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didasari oleh tingginya polusi udara di Jakarta yang disebabkan kendaraan bermotor konvensional dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan insentif pajak BBNKB adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan dalam mengatasi permasalahan udara dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat mengendalikan eksternalitas negatif dari polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor konvensional.

---

The purpose of this research is to discuss the background of transfer of motor vehicle title fee incentive policy implementation on battery-based electric vehicle in Jakarta and to review the policy from the negative externalities point of view. this BBNKB incentive policy for battery electric vehicle is brought upon because of the high pollution in Jakarta caused by conventional motor vehicles, which then encourage people to use battery electric vehicle. this research uses a qualitative-descriptive approach, with data collection methods using library research, interviews and field research, and using a qualitative technique for data analysis. Through this research, it is concluded that the BBNKB tax incentive policy acts as a follow up to the presidential regulation Number 55 year 2019 regarding the acceleration of the battery electric vehicle program for transportation with a purpose to overcome air problems and attracting people’s interest to shift from using conventional vehicles to electric vehicles. Furthermore, this policy is the answer to control negative externalities from air pollution produced by conventional motor vehicles."

"Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pemberian insentif fiskal PKB yang berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta. Pemberian insentif ini dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan insentif fiskal PKB di DKI Jakarta dari perspektif wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif wajib pajak di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian insentif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 133 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta yang memanfaatkan insentif fiskal PKB pada tahun 2020-2022. Hasil penelitian pertama menyimpulkan bahwa pemberian insentif fiskal PKB dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta dinilai sudah tepat dan efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari sebagian wajib pajak sangat setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringakan beban ekonomi wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kemudian, hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kebijakan ini antara lain yaitu faktor komunikasi dan sumberdaya, serta faktor disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.

---

This study discusses the effectiveness of the provision of PKB fiscal incentives in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta. This incentive is given to measure the effectiveness of the PKB fiscal incentive policy in DKI Jakarta from the perspective of the taxpayer. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the fiscal incentive policy on Motor Vehicle Tax from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta Province and to analyze the factors that need to be considered in granting these incentives. This research uses a quantitative approach with data collection techniques through survey, interview and literature studies. The number of respondents used in this study amounted to 133 respondents, all of whom are DKI Jakarta Motor Vehicle Taxpayers who take advantage of PKB fiscal incentives in 2020-2022. The results of the first study concluded that the provision of PKB fiscal incentives from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta is considered appropriate and effective in increasing the DKI Jakarta Provincial Original Revenue. This can be seen from the fact that some taxpayers strongly agree and support this policy because it is considered to be able to ease the economic burden on taxpayers and can increase regional revenues. Then, the results of the second study concluded that the factors that need to be considered in granting this policy include communication and resource factors, as well as disposition factors (attitudes) and bureaucratic structure."

"Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan keberlanjutan lingkungan telah merajalela di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Semakin meningkatnya keprihatinan akan perubahan iklim serta dampak negatif yang diakibatkan oleh polusi udara. Pencemaran udara telah menjadi salah satu isu lingkungan terkemuka di Indonesia. Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, polusi udara menjadi permasalahan serius yang memberikan dampak buruk pada kualitas hidup masyarakat. Sejak tahun 2019, pemerintah Indonesia telah mengakui eskalasi permasalahan ini dengan langkah strategis, salah satunya adalah mendorong perkembangan kendaraan listrik dalam negeri melalui Peraturan Presiden No. 55/2019 pada 12 Agustus 2019. Meski demikian, hingga kuartal pertama tahun 2023, penggunaan kendaraan listrik masih belum mencapai target yang diharapkan, terlihat dari rendahnya persentase penjualan mobil listrik yang hanya mencapai 4,8% dari total target. Perbedaan pandangan masyarakat Indonesia dalam mengadopsi kendaraan listrik serta upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan kendaraan listrik dalam negeri menjadi fokus penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model analisis sentimen dan pemodelan topik yang dapat mengeksplorasi data media sosial Twitter. Dengan Indonesia menempati peringkat kelima terbesar dalam jumlah pengguna aktif di dunia, terutama didominasi oleh kelompok usia 25-34 tahun sebanyak 18,45 juta pengguna, dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 8630 data dari Twitter dengan kata kunci "kendaraan listrik," "mobil listrik," dan "motor listrik" selama periode 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai algoritma klasifikasi, seperti CountVectorizer, TFIDF, dan Doc2Vec, serta menggunakan metode oversampling balanced class SMOTE. Dari hasil penelitian, algoritma klasifikasi yang paling optimal adalah Long Short Term-Memory (LSTM) dengan fitur Count Vectorizer, TF-IDF, Doc2Vec, dan metode oversampling balanced class SMOTE, mencapai akurasi sebesar 94,92%, presisi 94,76%, recall 94,92%, dan F1 score 94,76%. Hasil pemodelan topik menggunakan Latent Dirichlet Allocation menunjukkan bahwa pada kategori ‘negatif’, banyaknya ekspresi kekecewaan dan ketidaksetujuan terhadap subsidi kendaraan listrik yang tidak tepat sasaran, kekhawatiran akan kondisi kendaraan listrik yang mogok di jalan, dan keluhan akan kurangnya ketersediaan infrastruktur seperti pengisian daya yang tidak merata, tempat perawatan, dan perbaikan. Sementara pada kategori ‘positif’, terdapat beragam pandangan mulai dari dampak subsidi yang meningkatkan minat masyarakat dalam pembelian kendaraan listrik hingga kontribusinya dalam menghasilkan udara yang lebih bersih. Selain itu, desain kendaraan listrik yang dinilai bagus oleh sebagian masyarakat dan potensi penghematan miliaran rupiah setiap tahun dari penggunaan kendaraan konvensional menjadi poin penting dalam penelitian ini.

---

In recent years, global environmental sustainability awareness has proliferated, including in Indonesia. The escalating concern about climate change and the adverse effects caused by air pollution have heightened. Air pollution has become a prominent environmental issue in Indonesia, particularly in major cities like Jakarta, severely impacting the community's quality of life. Since 2019, the Indonesian government has acknowledged this escalating issue through strategic measures, including promoting the development of domestic electric vehicles via Presidential Regulation No. 55/2019 on August 12, 2019. However, as of the first quarter of 2023, the usage of electric vehicles hasn't met the expected target, evident in the low percentage of electric car sales, reaching only 4.8% of the total target. The differing perspectives of Indonesian society in adopting electric vehicles and the government's efforts to boost domestic electric vehicle development constitute the focus of this research. The objective is to develop a sentiment analysis model and topic modeling to explore Twitter social media data. With Indonesia ranking fifth globally in active users, notably dominated by the 25-34 age group with 18.45 million users, the dataset comprises 8630 Twitter data using keywords "electric vehicles," "electric cars," and "electric motorcycles" from January 1 to June 30, 2022. The research explores various classification algorithms like CountVectorizer, TFIDF, Doc2Vec, and uses the oversampling balanced class SMOTE method. The optimal classification algorithm discovered was the Long Short Term-Memory (LSTM) with Count Vectorizer, TF-IDF, Doc2Vec features, and the SMOTE method, achieving 94.92% accuracy, 94.76% precision, 94.92% recall, and a 94.76% F1 score. The Latent Dirichlet Allocation topic modeling revealed in the 'negative' category expressions of disappointment and disagreement regarding mis-targeted electric vehicle subsidies, concerns about electric vehicle breakdowns, and complaints about in adequate infrastructure. In the 'positive' category, diverse views ranged from subsidies boosting interest in electric vehicle purchases to their contribution to cleaner air. Additionally, the appealing design of electric vehicles and the potential for billions of rupiahs in annual savings from conventional vehicle use were pivotal points in this study."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang paling potensial untuk dikembangkan. Sampai saat ini, basis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia masih terbatas pada wealth tax base sehingga terdapat potensi perluasan basis perpajakan berdasarkan tingkat penggunaan kendaraan. Seiring dengan perkembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diperlukan suatu kajian untuk mencegah potential loss atas Pendapatan Asli Daerah kedepannya serta mewujudkan equal treatment antara kendaraan bermotor listrik dengan kendaraan bermotor konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis potensi pengenaan mileage-based road user charge atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) di Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi literatur, studi komparatif, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk mengenakan mileage-based road user charge pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kedepannya dengan memperhatikan timing yang tepat yaitu ketika industri dan populasi kendaraan listrik di Indonesia sudah masif serta berada pada jumlah yang layak untuk dipajaki. Terdapat dua alternatif untuk mengenakan mileage-based road user charge atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pertama, redefinisi bobot melalui penambahan unsur berupa kapasitas baterai yang linear dengan jarak. Kedua, reformulasi dasar pengenaan PKB dengan komponen tambahan berupa jumlah kilometer jarak tempuh. Secara keseluruhan, dibutuhkan penyusunan suatu roadmap pemajakan untuk menjadikan mileage-based road user charge sebagai suatu pilihan alternatif pemajakan.

---

Motor Vehicle Tax is one of the most potential local taxes to develop. Heretofore, the basis for the imposition of Motor Vehicle Tax in Indonesia is still limited to wealth tax based. Therefore, it could be a potential to expand tax based on the level of vehicle utilization. Along with the growth of battery electric vehicle, a study is needed to prevent the potential loss of local revenue in the future and to establish equal treatment between electric vehicle and conventional vehicle. This research uses a qualitative approach with the focus of analyzing the potential of mileage-based road user charge on battery electric vehicle in DKI Jakarta Province. The data collection methods used in this research are literature studies, comparative studies, and in-depth interview. The result of the research showed that in the future there is potential to impose mileage-based road user charge on battery electric vehicle by considering the right timing when the industry and population of battery electric vehicle in Indonesia is already massive and at a decent amount to be taxed. There are two alternatives to charging mileage-based road user charge on battery electric vehicle. First, redefine the weight through additional element in the form of battery capacity that is linear with the mileage. Second, tax base reformulation of Motor Vehicle Tax in the form of the number of kilometers traveled. Overall, the taxation roadmap arrangement is prominent to consider mileage-based road user charge as a taxation alternative choice."

"ABSTRACTPenelitian ini mengangkat tema kebijakan insentif pajak pada sisi penawaran untuk kendaraan listrik berdasarkan tingginya insiden konsumsi bahan bakar kendaraan dan perubahan iklim serta polusi akibat gas emisi gas buang kendaraan sehingga perlu menerapkan penggunaan kendaraan listrik. Masalah utama adalah bahwa masih belum ada kebijakan insentif pajak khusus untuk pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia sehingga peneliti menganalisis kebijakan industri dan insentif pajak di Cina, Norwegia dan Thailand serta Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang memperoleh data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan negara Tiongkok dari pemerintah pusat yang juga didukung oleh pemerintah daerah dengan pemberian insentif, kota percontohan dan anggaran penelitian. Norwegia mengeluarkan kebijakan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi kendaraan dan insentif pajak dan non-pajak diberikan untuk mengurangi harga dan biaya operasi kendaraan listrik. Thailand mengeluarkan kebijakan untuk investasi dalam produksi kendaraan listrik dalam bentuk pembebasan pajak, pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan tarif cukai. Negara Indonesia hanya memiliki Rencana Umum Energi Nasional yang merupakan salah satu isinya dalam diversifikasi energi kendaraan dengan penggunaan kendaraan listrik dan target pada tahun 2025, sementara insentif pajak yang ada adalah pembebasan pajak dan pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan BBNKB di Kota Bandung. Belum ada ketentuan insentif pajak oleh pemerintah pusat untuk sisi permintaan dan tampaknya ada insentif dalam bentuk transfer sumber daya ekonomi, kehilangan pendapatan negara dan dampak lainnya. Karena itu Indonesia perlu merencanakan industri kendaraan lintas sektor dan pemerintah, selain memberikan insentif untuk sisi permintaan dan memperhatikan proyeksi dampak yang akan muncul.

---

ABSTRACTThis study raises the theme of tax incentive policies on the supply side for electric vehicles based on the high incidence of vehicle fuel consumption and climate change as well as pollution due to gas emissions of vehicle exhaust gas so it is necessary to apply the use of electric vehicles. The main problem is that there is still no specific tax incentive policy for the development of the electric vehicle industry in Indonesia so researchers analyzed industry policies and tax incentives in China, Norway and Thailand as well as Indonesia. This study uses a qualitative approach with a descriptive type that obtains data through literature studies and interviews. The results of this study are Chinese state policies from the central government which are also supported by local governments by providing incentives, pilot cities and research budgets. Norway issued an electric vehicle policy to reduce vehicle emissions and provided tax and non-tax incentives to reduce the price and operating costs of electric vehicles. Thailand issued a policy for investment in the production of electric vehicles in the form of tax exemptions, exemption from import duties on capital goods and reduction of excise tariffs. The State of Indonesia only has a National Energy General Plan which is one of its contents in the diversification of vehicle energy with the use of electric vehicles and targets by 2025, while the existing tax incentives are tax exemptions and exemption from import duties on capital goods and BBNKB reduction in the city of Bandung. There is no provision of tax incentives by the central government for the demand side and there seems to be incentives in the form of transfer of economic resources, loss of state revenues and other impacts. Therefore Indonesia needs to plan the cross-sector and government vehicle industry, in addition to providing incentives for the demand side and paying attention to the projected impacts that will emerge."

"Perubahan iklim mendorong tren penggunaan Kendaraan Listrik. Penerbitan regulasi untuk mendukung program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019. Percepatan program tersebut mencakup instansi Pemerintah. Namun, tingginya harga pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia menjadi rintangan utama pada implementasinya. Sedangkan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak akan berdampak pada biaya operasional dari Kendaraan Perorangan Dinas saat ini. Penelitian ini menganalisis kebijakan melalui perhitungan total biaya kepemilikan antar jenis kendaraan. Total Cost of Ownership consumer-oriented diterapkan sebagai model matematis dan data primer diperoleh dari Pemerintah Kota Bekasi. Dalam perhitungan tersebut didapatkan nilai TCO tertinggi yaitu pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai walaupun memiliki biaya operasioanl yang terendah selama periode kepemilikan lima tahun. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya harga pembelian dari Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Dimana, adanya tambahan insentif dapat menekan tingginya biaya kepemilikan dari Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

---

Climate change pushes the trend of EV implementation. The regulation issuances to support the Battery Electric Vehicle program in Indonesia states in Presidential Regulation Number 55 of 2019. The acceleration program also covers Government Institutions. However, the high price of Battery Electric Vehicle becomes the main obstacle to its implementation. At the same time, the increasing fuel price will impact the official car's operational cost. This study analyzes the policy by estimating the total cost of ownership among powertrains. Total Cost of Ownership consumer-oriented was applied as the mathematical model and primary data was obtained from The City Government of Bekasi. Briefly, BEV has the highest TCO despite owning the lowest operational cost over the five years. That is because the high price of Battery Electric Vehicle still dominates other costs. Therefore, more incentives will lower the Battery Electric Vehicle cost of ownership."