Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak awal diciptakannya, Ilmu Hubungan Internasional berfokus pada sistem internasional yang terdiri atas aktor-aktor negara sebagai aktor utama dengan pendekatan realisme yang menekankan pentingnya power dalam bentuk "hard power". Namun, konsep "soft power" yang diperkenalkan oleh Joseph Nye pada 1980-an menyebabkan adanya wacana powershift, terutama pasca-Krisis Keuangan Global 2008 yang ditandai dengan meningkatnya pengaruh Cina dan penurunan relatif Amerika Serikat. Penelitian ini mengeksplorasi empat tema utama dalam perkembangan wacana powershift tersebut: soft power dan distribusinya, kemunculan debat wacana powershift, analisis pemicu powershift, dan respons terhadap wacana powershift itu sendiri. Kajian terhadap 54 literatur menggunakan metode taksonomi menemukan bahwa powershift merupakan fenomena kompleks yang melibatkan perubahan dalam penggunaan hard power dan soft power. Beberapa literatur mendukung transisi multipolar sementara yang lain menekankan ketahanan unipolaritas AS. Sintesis dari penelitian ini yaitu konsep powershift hadir sebagai respons terhadap perubahan dinamika ekonomi dan politik pasca-Krisis Keuangan Global 2008 dan dipertegas oleh respons cepat Cina terhadap pandemi Covid-19. Literatur konstruktivis menunjukkan bahwa perubahan dalam identitas, norma, dan persepsi global memainkan peran krusial dalam membentuk tatanan internasional baru. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa ada kurangnya perspektif revisionis yang lebih objektif dan efektif dalam literatur yang ada. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan wacana powershift yang lebih komprehensif dan mendalam.

---

Since its inception, the field of International Relations has focused on an international system consisting of state actors as the primary agents, with a realist approach emphasizing the importance of power in the form of "hard power." However, the concept of "soft power," introduced by Joseph Nye in the 1980s, prompted discourse on powershift, particularly in the aftermath of the 2008 Global Financial Crisis, marked by the rising influence of China and the relative decline of the United States. This study explores four main themes in the development of the powershift discourse: the nature and distribution of power, the emergence of the powershift debate, the analysis of powershift drivers, and the responses to the powershift discourse. A review of 54 literatures using the taxonomy method found that powershift is a complex phenomenon involving changes in the use of both hard power and soft power. Some literature supports a transition to multipolarity, while others emphasize the resilience of US unipolarity. The synthesis of this study indicates that the concept of powershift emerged as a response to changing economic and political dynamics following the 2008 Global Financial Crisis, further reinforced by China's rapid response to the Covid-19 pandemic. Constructivist literature suggests that changes in identity, norms, and global perceptions play a crucial role in shaping the new international order. However, this study also reveals a lack of more objective and effective revisionist perspectives in the existing literature. Therefore, further research is required to develop a more comprehensive and nuanced understanding of the powershift discourse."

"Automasi merupakan istilah yang semakin lama mendapat perhatian dalam dinamika politik kontemporer. Perkembangan dinamika global tersebut muncul seiringan dengan interkonektivitas dan penigkatan inovasi teknologi yang memungkinkan adanya sistem automasi yang semakin maju. Demikian Tugas Karya Akhir ini bertujuan membahas bagaimana perkembangan wacana automasi dalam hubungan internasional. Penelusuran wacana tersebut dilakukan melalui analisis pemetaan dalam dua lapis proses: pemetaan wacana automasi dalam hubungan internasional secara kronologis sejak kemunculan aplikasi dari sistem automasi pada 1956, serta pemetaan tematis dan perdebatan kajian automasi untuk menentukan ruang lingkup dari wacana automasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) automasi merupakan konsep yang konsisten sepanjang waktu dan lingkup, sehingga perkembangan wacana automasi dalam hubungan internasional dipengaruhi oleh pengaruh aplikasi sistem automasi; dan 2) terdapat gelombang-gelombang akademik yang berkontribusi atas perkembangan wacana automasi dalam hubungan internasional. Berdasarkan penemuan ini, tulisan ini berguna untuk membawakan pembahasan dan pendekatan-pendekatan baru dalam hubungan internasional.

---

Automation has gradually garnered significant spotlight in contemporary global politics. This development is associated by the process of connectivity and advancements on technological innovations that constantly allow better and improved automation systems. Thus, this paper aims to discuss the development of discourses on automation in international relations. The literatur review included in this paper utilizes a double-layered analysis of: chronological mapping of literaturs regarding automation on international relations since the conception of applicable automation system in 1956, and also thematic ranges and debates to determine the current scope of the discourse. The resulting findings show that: 1) automation is a concept that pertains to the metanarrative, which means any development of its discourse in international realtions rely solely on the improvement or advancement of the current application system; and 2) emergence of academic waves that contribute to the development of discourses of automation on international relations. Based on those findings. It is hoped that this paper serves to trigger richer and more inclusive approaches to international relations"

"ABSTRAKParadiplomasi merupakan fenomena unik dalam Ilmu Hubungan Internasional. Dalampelaksanaannya, aktor subnasional, baik berupa negara bagian atau provinsi maupunkota atau munisipalitas, menjadi aktor utamanya. Tugas akhir ini memiliki tujuan untukmeninjau literatur-literatur yang membahas perkembangan paradiplomasi dalam IlmuHubungan Internasional, baik dari segi perkembangan wacana maupun praktis. Metodepengorganisasian literatur yang digunakan adalah kronologi. Melalui metode kronologi,penulisan tinjauan literatur mengenai paradiplomasi terbagi kedalam dua periodisasi.Periodisasi tersebut antara lain antara tahun 1945 hingga 1990, masa terjadiya PerangDingin yang mendorong terjadinya paradiplomasi, dan antara tahun 1991 dan 2017,masa pasca Perang Dingin yang mendukung perkembangan paradiplomasi lebih lanjut.Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, paradiplomasi bertransformasi daripraktik diplomasi alternatif bagi aktor subnasional untuk memenuhi kebutuhan yangtidak disanggupi oleh negara, menjadi praktik diplomasi yang lebih krusial dan dapatmempengaruhi politik internasional yang lebih luas. Dalam tinjauan pustaka yangdilakukan, masih ditemukan banyaknya keterbatasan literatur mengenai paradiplomasisehingga dibutuhkan studi teoritis lebih lanjut."

"Diplomasi vaksin adalah bagian dari diplomasi kesehatan global mengacu pada penggunaan maupun pengiriman vaksin dengan keterlibatan berbagai macam aktor. Diplomasi vaksin menyasar ancaman paling dasar manusia, yakni kesehatan. Momentum besar diplomasi vaksin ketika COVID-19 menelan korban jiwa daripada yang dilaporkan secara resmi. Merefleksikan peristiwa tersebut, kepemimpinan dan tata kelola kesehatan global menjadi momok yang dipertanyakan dalam penanganan wabah. Tulisan ini menggunakan 27 literatur dengan metode taksonomi yang dibagi dalam empat segmen (1) Konseptualisasi Diplomasi Vaksin, (2) Motivasi Diplomasi Vaksin, (3) Tujuan Diplomasi Vaksin, (4) Tantangan Diplomasi Vaksin. Temuan tulisan ini berupa tiga poin. Pertama, diplomasi vaksin menghasilkan praktik diplomasi konkret berupa pola persaingan dan ketergantungan. Kedua, diplomasi vaksin dipersepsikan sebagai medium pemenuhan kepentingan politik. Ketiga, vaksin sebagai barang primer karena sifatnya yang preventif menjadi medium unik serta efektif di tengah konflik dan kontestasi politik termasuk penggunaanya oleh rising power untuk menantang posisi hegemoni. Saat Covid-19, sifat alamiah vaksin didorong dengan serangkaian fragmentasi antara negara Barat dan Selatan menciptakan diplomasi vaksin yang timpang maupun berdampak pada adanya relasi kuasa antara negara produsen atau pendonor dengan penerima. Penimbunan vaksin Covid-19 marak dilakukan oleh negara Barat maupun produsen kawasan Selatan yang mengikat penerima donor di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika dengan intensi politiknya.

---

Vaccine diplomacy is part of global health diplomacy, referring to the use and delivery of vaccines with the involvement of various actors. Vaccine diplomacy targets the basic human threat, namely health. Momentum of vaccine diplomacy reach when COVID-19 claimed more lives than officially reported, thus leadership and global health governance are questionable in handling the outbreak. This paper uses 27 literatures with a taxonomy method divided into four segments (1) Conceptualization, (2) Motivation, (3) Objectives, (4) Challenges. The findings of this paper are three points. First, vaccine diplomacy produces concrete diplomatic practices in the form of competition and dependency patterns. Second, vaccine diplomacy is perceived as a medium for fulfilling political interests. Third, vaccines as primary goods become unique and effective medium for settling conflict due to their preventive nature, including the usage by rising powers to challenge hegemonic positions. During Covid-19, the nature of vaccines was driven by a series of fragmentation between Western and Southern countries creating unequal vaccine diplomacy and impacting on the power relations between producer or donor countries and recipients. Hoarding of Covid-19 vaccines is rampant by Western countries and Southern producers who bind donor recipients in Asia, Europe and Africa with their political intentions."

"Dalam ilmu Hubungan Internasional, terdapat perdebatan mengenai relevansi peran negara dalam era globalisasi ekonomi. Skripsi ini berkontribusi dalam perdebatan tersebut dengan menganalisis peranan negara pada industri PV surya Tiongkok khususnya pada tahun 2011-2018. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan studi literatur yang didukung dengan wawancara dan menggunakan konsep developmental states dan kebijakan energi terbarukan sebagai alat analisis. Menguatnya industri PV surya Tiongkok dalam waktu singkat, khususnya pada mata rantai midstream, membawa ancaman bagi negara-negara Barat yang telah lebih dahulu menguasai teknologi industri energi surya. Oleh karena itu, dengan dasar bahwa kebijakan energi surya Tiongkok menciptakan persaingan yang tidak adil, Amerika Serikat pada tahun 2011 menginisiasi perang dagang dengan Tiongkok dan kemudian diikuti Uni Eropa pada tahun 2012. Menghadapi implikasi perang dagang, secara garis besar strategi Tiongkok adalah meningkatkan daya saing produk PV surya mereka dan memperluas pasar, baik domestik maupun internasional. Strategi ini dituangkan dalam tiga jenis kebijakan, yakni regulatory mandate. direct financial support, dan market-based instrument. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa perkembangan industri PV surya Tiongkok sesuai dengan model pembangunan developmental states dengan peranan pemerintah yang kuat, baik pemerintah pusat maupun daerah

---

One of the great debates in the study of International Relations is the relevance of the state’s role the era of economic globalization. This thesis contributes to the debate by analyzing the role of the state in China's solar PV industry, especially in 2011-2018. This study uses qualitative methodology with literature studies supported by interviews, with the concept of developmental states and renewable energy policies serving as analytical tools. The success of China's solar PV industry within short period, especially in the midstream chain, poses a threat to Western countries that first mastered the solar PV technology. Therefore, on the basis that China's solar energy policy creates unfair competition, the United States in 2011 initiated a trade war with China and was then followed by the European Union in 2012. Facing the implications of the trade war, China's strategy in general is to increase the competitiveness of their solar PV products and expanding their markets, both domestic and international. This strategy is implemented with three types of policies, namely the regulatory mandate, direct financial support, and market-based instruments. In general, it can be concluded that the development of China's solar PV industry is in line with the developmental states theory, with a strong role of government, both central and local governments.

"

"Sejak publikasi buku International Relations on Film karya Robert W. Gregg pada tahun 1998, muncul sebuah tren analisis film dalam HI. Oleh karena itu, pola analisis film dalam HI perlu ditinjau lebih lanjut dalam sebuah tinjauan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan dan melacak pola analisis film dalam Ilmu Hubungan Internasional. Tinjauan literatur ini merujuk ke 68 bahan bacaan utama, yang terdiri dari 8 buku dan 60 artikel jurnal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode literature meta-analysis dimana penulis mengumpulkan detail-detail dari berbagai macam literatur dengan topik film dalam HI dan kemudian menyatukan hasilnya. Lewat metode tersebut, penulismengelompokkan literatur-literatur tersebut ke dalam lima kategori utama, yaitu: 1) Film sebagai Alat Pedagogi HI, 2) Film sebagai Objek Analisis HI, 3) Genre Film dalam Analisis HI, 4) Analisis Kawasan Industri Film Global, dan 5) Bahasan Minor dalam Analisis Film HI. Tulisan ini berusaha melihat perdebatan, konsensus, dan celahpenelitian dalam literatur film HI. Penulis menarik kesimpulan bahwa film memiliki relevansi yang semakin berkembang dalam ilmu dan praktik HI. Terlepas dari relevansi yang makin berkembang tersebut, penulis menilai bahwa film masih memiliki perjalanan yang panjang untuk menjadi tradisi analisis yang kuat.

---

Since the publication of Robert W. Gregg`s International Relations on Film book in 1998, there has been a trend of film analysis in IR. Therefore, the pattern of film analysis in IR needs to be further reviewed in a literature review. This paper aims to map and track the patterns of film analysis in International Relations. This literature review refers to 68 main reading materials, consisting of 8 books and 60 journal articles. The research method used is the literature meta-analysis method in which the reseracher collects details from various

kinds of literature then unifies the results. Through this method, the literatures mentioned are grouped into five main categories, namely: 1) Film as an IR Pedagogy Tool, 2) Film as an Object of IR Analysis, 3) Film Genres in IR Analysis, 4) Analysis of the Global Film Industries, and 5) Minor Discussions in IR Film Analysis. This paper attempts to see the debate, consensus, and research gaps in IR film literatures. The author draws the conclusion that film has a growing relevance in IR. Despite the growing relevance, film still has a long way to go to become a strong analysis tradition."

"Kekuatan merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian hubungan internasional sejak awal perkembangannya. Kekuatan sendiri tidak bersifat uni-dimensional, melainkan bersifat multidimensional dan mencakup banyak aspek. Salah satu dimensi dalam kekuatan adalah sarana proyeksinya, yang mencakup sarana ekonomi. Penggunaan sarana ekonomi sebagai proyeksi kekuatan telah berkembang sepanjang sejarah, dan salah satu konsep yang muncul sebagai turunan dari perilaku tersebut adalah geoekonomi. Tulisan ini merupakan tinjauan literatur yang akan berupaya untuk membahas perkembangan geoekonomi dalam hubungan internasional. Dalam tulisan ini, akan dipaparkan 32 literatur yang membahas tentang geoekonomi dalam hubungan internasional. Adapun literatur-literatur tersebut akan diorganisir dengan metode taksonomi, yang menghasilkan tiga tema pembahasan utama: (1) perkembangan konsep geoekonomi; (2) geoekonomi dan kebijakan luar negeri; dan (3) geoekonomi melalui pendekatan kawasan. Selain itu, dalam tulisan ini juga akan diidentifikasi konsensus, perdebatan, refleksi, serta sintesis terhadap keseluruhan literatur yang dipaparkan. Pada bagian akhir tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk perkembangan geoekonomi kedepannya.

---

Power has been one of the central concepts in International Relations since the emergence of its study. Rather than unidimensional, power is seen as a multidimensional concept which encompasses many aspects. One of the dimensions in power is its projection or its means, which include economic means. The use of economic means as power projection has developed throughout history, and one of the concepts that emerged as a descendant of this behavior is geoeconomics. This paper is a literature review which aims to discuss about the development of geoeconomics in international relations. This paper will consist of 32 literatures that focus on the topic of geoeconomics in international relations. The literatures will be organized using taxonomy methods, divided into three main topics: (1) the development of geoeconomics concept; (2) geoeconomics and foreign policy; and (3) geoeconomics through regional approach. Afterwards, this paper will try to identify the consensus, debate, reflection, and synthesis towards the entire literature body. Finally, this paper will give a conclusion and recommendations for the future study of geoeconomics."

"Kepemimpinan dalam bidang studi Ilmu Hubungan Internasional kerap dimaknai sebagai penggunaan kekuasaan, bahkan tidak jarang hal tersebut dianalogikan sebagai hegemoni. Minimnya pendefinisian yang secara eksplisit menjelaskan karakteristik kepemimpinan mulai meleburkan konseptualisasi tersebut. Melalui peninjauan kembali konseptualisasi dan karakteristik kepemimpinan, literatur ini menawarkan pembahasan mengenai bagaimana perkembangan kajian kepemimpinan dipahami dan dimaknai dalam bidang studi Ilmu Hubungan Internasional. Tinjauan literatur ini memetakan dan menggambarkan beragam pandangan serta pemikiran mengenai kepemimpinan pada 75 literatur yang berbeda. Tinjauan literatur ini dibuat dengan menggunakan metode taksonomi dengan mengidentifikasi tiga kategori bahasan utama yang ada, diantaranya 1) konseptualisasi kepemimpinan, 2) analisis kepemimpinan dalam sistem internasional, dan 3) pengimplementasiannya dalam politik global. Penulis mendapati bahwa kajian kepemimpinan dalam ilmu hubungan internasional tidak secara eksklusif membahas terkait kepemimpinan politik dalam panggung global saja, malah hanya menghadirkan asumsi dasar perdebatan makna konseptualisasi yang tumpang tindih antara satu terminologi dengan lainnya. Oleh karena itu, diperlukannya pengembangan lebih lanjut batas-batas konseptualisasi yang mampu mengidentifikasi dan memberikan karakteristik ‘kepemimpinan’ pada panggung global.

---

Leadership in International Relations generally interpreted as the use of power, it is also regularly viewed as hegemony. The lack of definition that explains the characteristics of leadership begins to merge this conceptualization. This paper reviews the characteristics and to some extent how the conceptualizations are being interpreted and developed from time to time in International Relations. This paper reviews through different lenses and articles, using 75 different literature and taxonomic methods, it identifies three main discussion categories, which is 1) the conceptualization of leadership, 2) the analysis of leadership in the international system, and 3) how it is implemented in global politics. This paper finds that the study of leadership in International Relations does not exclusively discuss political leadership on the global stage, instead it only presents the basic assumptions of the debate over the meaning of conceptualization which often overlaps between one and another. Therefore, further research needs to develop the conceptualization boundaries which are able to identify and characterize 'leadership' on the global stage."

"Terlepas dari kenyataan bahwa seksualitas adalah identitas yang melekat pada manusia, terdapat banyak kasus dimana negara dan masyarakat secara keseluruhan mendiskriminasi seseorang karena identitas seksualnya, terutama ketika identitas ini berada di luar spektrum biner yang dianggap normal oleh komunitas terkait. Sebagai bidang studi yang turut mengkaji hubungan antara negara dan masyarakatnya, ilmu hubungan internasional, dalam tataran teoritisnya, juga cenderung terlambat dalam memasukan diskusi seksualitas, meskipun kondisinya juga telah berubah secara progresif. Oleh karena itu, tulisan ini senantiasa meninjau bagaimana seksualitas sebagai salah satu bentuk identitas bergerak dalam ruang studi hubungan internasional, baik secara teoritik maupun empirik, dan bagaimana korelasi antara keduanya mampu memaksimalkan studi hubungan internasional sebagai sebuah cabang ilmu dan membantu meminimalisir praktik penindasan terhadap kelompok seksualitas minoritas, yaitu kelompok LGBTQ, secara riil. Tulisan ini akan berupa tinjauan literatur yang disusun menggunakan metode kritis dengan total 28 literatur akademik terakreditasi serta 7 laporan riset dan dikategorisasikan ke dalam tiga tema besar, yaitu: (1) kontestasi teoritis terkait seksualitas dalam studi hubungan internasional; (2) ragam isu seksualitas di ruang transnasional; (3) respon aktor terhadap isu seksualitas di ruang transnasional. Penulis kemudian memetakan konsensus dan perdebatan yang ada terkait narasi seksualitas dalam hubungan internasional ke tiga perspektif studi yang dominan, yaitu dari teori queer HI, feminisme HI, dan studi LGBT. Penulis menemukan bahwa perihal seksualitas dalam ilmu hubungan internasional masih berkutat pada perdebatan abstrak, seperti permasalahan figurasi inti teori, sedangkan realitasnya; seksualitas sudah menjadi problematika yang jauh lebih luas. Maka dari itu, penulis merekomendasikan adanya revitalisasi perdebatan terkait seksualitas dalam hubungan internasional dengan menghadirkan penelitian-penelitian baru yang menyelaraskan antara kondisi empirik dan kerangka teoritik seksualitas dalam hubungan internasional.

---

Despite the fact that sexuality is an inherent human identity, there are many cases where the state and society as a whole discriminate against someone because of their sexual identity, particularly when this identity falls outside the binary spectrum that the community in question considers normal. As a field of study that also examines the relationship between the state and its people, the science of international relations, in its theoretical level, also tends to be late in including discussions of sexuality, although the conditions have also changed progressively. Therefore, this paper will review how sexuality as a form of identity moves in the study of international relations, both theoretically and empirically, and how the correlation between the two can maximize the study of international relations as a branch of science while also helping to minimize the practice of oppression of sexuality groups. This paper will be in the form of a literature review compiled using the critical method with a total of 28 accredited academic literature and 7 research reports and categorized into three major themes, namely: (1) theoretical contestation related to sexuality in the study of international relations; (2) various issues of sexuality in the transnational space; (3) the actor's response to the issue of sexuality in the transnational space. The author then organizes the existing consensus and debate on sexuality narratives in international relations into three dominant study perspectives: queer IR theory, IR feminism, and LGBT studies. The author discovers that the issue of sexuality in international relations is still centered on abstract debates, such as the problem of the theory's core figuration, despite the fact that sexuality has become a much broader issue. Therefore, the author recommends revitalizing the debate related to sexuality in international relations by presenting new studies that align the empirical conditions and the theoretical framework of sexuality in international relations."

"ABSTRAKSustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan internasional yang saat ini sedang berjalan sejak tahun 2015 hingga tahun 2030. Agenda pembangunan ini memperbaharui paradigma pembangunan sebelumnya yang hanya berkutat dengan soal ekonomi, melalui penyeimbangan dengan persoalan sosial dan lingkungan. Sebagai sebuah agenda pembangunan internasional yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), TPB mendapatkan perhatian banyak pihak, tidak terkecuali para akademisi di dunia internasional. Tulisan ini akan memberikan analisis terhadap pandangan para akademisi tersebut dalam konteks ilmu Hubungan Internasional. Metode dalam penelusuran dan analisis pandangan para akademisi tersebut adalah melalui kajian pustaka (literature review). Penulis mendapati dua temuan utama dalam kajian ini. Pertama, evolusi konsep dan praktik pembangunan di dunia terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang dan melibatkan aktor lintas sektoral. Kedua, terhadap TPB, terdapat konsensus dan perdebatan dari berbagai literatur akademik yang dikaji. Dari pendekatan paradigmatis, kajian ini mendapati konsentrasi pada perspektif institusionalisme dan teori kritis. Sementara itu, dari pendekatan empiris, literatur yang dikaji berfokus pada penerapan di ranah organisasi regional. Di akhir, penulis melalui kajian ini akan merefleksikan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upayanya mengaplikasikan TPB ini, sekaligus memberikan sumbang saran agar implementasi TPB dapat lebih baik ke depannya.

---

ABSTRACT

Sustainable Development Goals (SDGs) is a development agenda established by United Nations which set to be applied from 2015 to 2030. This development agenda revises former development paradigm which concentrating on economic growth. Sustainable development agenda accommodate the environment protection and social justice agenda besides the economic growth. As a global development agenda promoted by the United Nations, SDGs attract public concern, ranging from government officials to academia from across the world. This paper seeks to analyze the various points of view from diverse academic literature. This literature review results two main things. First, the concept and practice of sustainable development evolves through a long time and involves multisectoral perspective. Second, the view from literature that reviewed within this study generate two sides, from concensus to debates with paradigmatic and empirical approaches. From paradigmatic approach, this study found the concentration of literature at two fields, that are from institutionalism and critical theory point of view. From empirical approach, the literatures focus on ASEAN and European Union application of SDGs. At the end of this study, we reflects the concensus and debates within academic literature to challenge and opportunity that faced by Indonesia's effort to implement the SDGs, besides gave some suggestion to the implementation strategy."