Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemanasan global menjadi isu utama yang terus diperhatikan. Transportasi laut, sebagai tulang punggung perdagangan internasional, juga merupakan penyumbang signifikan emisi gas rumah kaca. Untuk mengatasi masalah ini, IMO pada April 2018 mengadopsi Initial Green House Gas Strategy dengan target pengurangan intensitas karbon sebesar 40% pada 2030 dan 50% pada 2050, salah satunya melalui penerapan Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI). Penelitian ini menganalisis persebaran nilai EEXI pada kapal berbendera Indonesia dan Jepang. Dari penelitian ini didapat bahwa persentase EEXI yang dicapai oleh kapal Indonesia paling kecil ada di kapal bulk carrier dengan 7.46% dan terbesar pada jenis kapal oil tanker dengan 86.36%. Sedangkan kapal Jepang persentase paling kecil ada di kapal bulk carrier dengan 6% dan terbesar pada kapal jenis oil tanker dengan 87.9%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Engine Power Limitation (EPL) dan mengganti bahan bakar menjadi LNG, Ethanol, atau Methanol memberikan dampak yang paling signifikan dalam pengurangan nilai EEXI dari kondisi baseline. Jepang sangat berambisi dalam mengurangi emisinya, banyak rencana dan juga investasi dari pemerintah yang mendukung akan hal ini untuk tercapainya zero emission pada tahun 2050. Sebagaimana Jepang, optimalisasi pengurangan emisi karbon dapat dicapai jika terdapat dorongan dari pemerintah dan jika dilakukan penggunaan bahan bakar alternatif.

---

Global warming has become a major issue of continuous concern. Maritime transportation, serving as the backbone of international trade, is also a significant contributor to greenhouse gas emissions. To address this issue, the International Maritime Organization (IMO) adopted the Initial Green House Gas Strategy in April 2018, targeting a 40% reduction in carbon intensity by 2030 and 50% by 2050, partly through the implementation of the Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI). This study analyzes the distribution of EEXI values on ships flagged by Indonesia and Japan. The research findings indicate that the percentage of EEXI achieved by Indonesian ships is lowest for bulk carriers at 7.46% and highest for oil tankers at 86.36%. For Japanese ships, the lowest percentage is for bulk carriers at 6% and the highest for oil tankers at 87.9%. Calculations show that Engine Power Limitation (EPL) and switching fuel to LNG, Ethanol, or Methanol have the most significant impact on reducing EEXI values from the baseline condition. Japan is highly ambitious in reducing its emissions, with numerous plans and government investments supporting the goal of achieving zero emissions by 2050. Similar to Japan, optimal carbon emission reduction can be achieved if there is governmental support and the use of alternative fuels."

"Secara global, emisi gas rumah kaca dari kapal yang berlayar ini dapat menghasilkan emisi CO2 yang setara 940 juta metrik ton emisi CO2 rumah kaca pertahun. International Maritime Organization (IMO) mengembangkan strategi awal untuk mengurangi tingkat emisi green house gas (GHG) dari kapal yaitu IMO GHG Strategy, untuk mengukur ketercapaian tersebut diukur melalui nilai Energy Efficiency Design Index yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan komparasi antara besarnya tingkat emisi CO2 dari kapal jenis bulk carrier, oil tanker, container, general kargo, dan chemical tanker berbendera Indonesia dan tingkat emisi CO2 dari kapal berbendera Singapura dengan jenis kapal yang sama. Dari penelitian ini didapat bahwa pada baseline exsisting condition Kapal Indonesia persentase terbesar dicapai oleh kapal kontainer sebesar 31,85%. Sedangkan untuk Kapal Singapura, persentase terbesar dicapai oleh kapal General Kargo sebesar 29.17%. Sementara itu, dampak terbesar pengurangan emisi dicapai oleh keadaan penggunaan bahan bakar Methanol dengan penambahan instalasi Scrubber yang mampu menciptakan GHG Rating Score A pada 18% kapal Indonesia dan 34% Kapal Singapura. Sebagaimana yang dilakukan Singapura, optimalisasi pengurangan emisi dapat didukung oleh kebijakan pemerintah seperti pemberlakuan pajak karbon

---

Globally, greenhouse gas emissions from sailing ships can produce CO2 emissions equivalent to 940 million metric tons of greenhouse gas emissions per year. The International Maritime Organization (IMO) developed an initial strategy to reduce the level of green house gas (GHG) emissions from ships (IMO GHG Strategy), to measure this achievement through the value of the Energy Efficiency Design Index carried out in this study. This study was conducted to make comparisons between the levels of CO2 emissions from bulk carriers, oil tankers, containers, general cargo, and chemical tankers with Indonesian flagged and the level of CO2 emission from Singapore flagged vessels with the same type of vessels. From this study, it was found that in the baseline existing condition of Indonesian ships, the largest percentage was achieved by container ships (at 31.85%). Meanwhile, for Singapore Ships, the largest percentage was achieved by General Cargo ships (at 29.17%). The greatest impact of reducing emissions was achieved by the condition of using Methanol fuel with the addition of Scrubber installations which were able to create a GHG Rating Score A on 18% of Indonesian ships and 34% of Singaporean ships. Beside that, as it was done by Singapore, optimizing emission reductions can be supported by government policies with the implementation of a carbon tax"

"ABSTRAK

Suatu peralatan listrik yang juga menyerap energi reaktif disamping mengkonsumsi energi aktif akan mengakibatkan penurunan faktor daya. Penelitian ini ditujukan untuk mendesain skema penalti energi reaktif yang tepat melalui analisis dampak faktor daya rendah terhadap sistem ketenagalistrikan, khususnya pada sistem distribusi sesuai dengan studi kasus yang dilakukan di PT PLN (Persero) UP3 Marunda. Metodologi penelitian diawali dengan pengambilan data dan perhitungan, analisis tarif listrik existing dan mendesain berbagai skema tarif baru, analisis perbaikan faktor daya, analisis teknis dan ekonomi. Dari data pemakaian energi 272 pelanggan PLN Marunda tahun 2018 diketahui faktor daya rata-rata bervariasi dari 0,45 hingga mendekati 1,0. Selanjutnya diciptakan dua desain skema tarif baru dengan mengacu pada ketentuan tarif listrik di berbagai negara maju dan standar internasional. Pada skema-1 yang dinamakan fixed rate, batasan faktor daya dirubah menjadi 0,90, sedangkan skema-2 menerapkan pemberian insentif dan pengenaan penalti secara progresif. Hasil analisis menunjukkan rugi-rugi jaringan sebesar 0,19% dan jatuh tegangan sebesar 0,36% antara titik kirim dengan titik terima. Penggunaan kapasitor berhasil menurunkan rugi-rugi jaringan 21,5% dan jatuh tegangan 11,4% dari nilai sebelumnya. Hasil analisis ekonomi menunjukkan perbaikan faktor daya tersebut laik direalisasikan. Apabila direalisasikan di PLN Marunda, penurunan emisi CO2 tahun 2018 mencapai 3.748 ton.

---

ABSTRACT

---

An electrical equipment that also absorbs reactive energy in addition to consuming active energy will result in a decrease of power factor. This study aimed to design the right scheme of reactive energy penalties through analysis the impact of low power factors on the electricity system, particularly in the distribution system in accordance with a case study conducted at PT PLN (Persero) UP3 Marunda. The research methodology begins with data collection and calculation, analysis of existing electricity tariffs and designing various new tariff schemes, analysis of power factor improvement, technical and economic analysis. From the energy consumption data of 272 PLN Marunda customers in 2018 it is known that the average power factor varies from 0.45 to close to 1.0. Furthermore, two new tariff scheme designs were created with reference to the electricity tariff provisions in various developed countries and international standards. In scheme-1 called fixed rate the power factor limit is changed to 0.90, while scheme-2 applies incentives and progressive penalties. The analysis shows power losses about 0.19% and a voltage drop of 0.36% between the sending point and receiving point. The use of capacitors also succeeded in reducing power losses by 21.5% and voltage drops by 11.4% from the values before. The results of economic analysis show that the power factor correction is worth realizing. If realized in PLN Marunda, the reduction of CO2 emissions in 2018 could reach 3,748 tons.

"

"Perusahaan tambang sangat tergantung pada bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan listrik dan kegiatan pertambangan seperti penggunaan alat berat. Oleh karena itu, emisi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil ini telah menjadi isu utama terkait dampak terhadap lingkungan akibat kegiatan pertambagan. Energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bauran PLTS yang optimal pada pabrik pengolahan mineral di tambang emas Newmont Suriname. Perangkat lunak HOMER digunakan untuk mendesain bauran PLTS paling optimal. Perangkat lunak ETAP digunakan untuk menvalidasi desain secara teknis teknis melalui analisis aliran daya dan analisis arus hubung singkat. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas bauran PLTS paling optimal adalah 30 MW, dimana menurunkan Cost of Electricity (COE) dari cent $17,1/kWh menjadi cent $16,3/kWh dan emisi CO2 dari 142.682 ton/tahun menjadi 123.852 ton/tahun. Bauran PLTS ini layak secara teknis dimana level tegangan di semua bus masih dalam batas yang diperbolehkan menurut standar IEEE-1547-2018 dan arus hubung singkat maksimum tidak melebihi kapasitas dari switchgear terpasang.

---

Mining companies are highly dependent on fossil fuels to meet their electricity needs and mining activities such as the use of heavy equipment. Therefore, greenhouse gas emissions due to burning of fossil fuels have become a major issue related to the impact on the environment due to mining activities. Renewable energy such as Solar Power Plants (Photovoltaic) can be an alternative solution to overcome this problem. This study aims to examine the optimal photovoltaic penetration at mineral processing plant at Newmont Suriname gold mine. HOMER software is used to design the most optimal photovoltaic penetration. ETAP software is used to technically validate the design through power flow analysis and short-circuit analysis. The results showed that the most optimal photovoltaic penetration capacity is 30 MW, which reduced the Cost of Electricity (COE) from cent $17.1/kWh to cent $16.3/kWh and CO2 emissions from 142,682 tons/year to 123,852 tons/year. This photovoltaic penetration is ??technically feasible where the voltage level at all buses is within the permissible limits according to the IEEE-1547-2018 standard and the maximum short-circuit current does not exceed the capacity of the installed switchgear."

"Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pengembangan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). Regulasi tersebut bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan dan mendukung konservasi energi dari sektor transportasi. KBH2 disebut kendaraan yang ramah lingkungan karena adanya persyaratan konsumsi minimal bahan bakar yang harus dipenuhi. KBH2 termasuk dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diimplementasikan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam nationally determined contribution (NDC) sebagai akibat ratifikasi Persetujuan Paris. Namun, seringkali penerapan dari suatu regulasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mengetahui, memahami, sekaligus menganalisis penerapan regulasi KBH2 terhadap komitmen Indonesia dalam NDC, dilakukan penelitian secara analisis yuridis mengenai hubungan antara kedua hal tersebut, serta dilakukan wawancara kepada pihak dari Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang mengatur mengenai ketentuan pengembangan KBH2. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan regulasi KBH2 belum mendukung komitmen Indonesia dalam NDC dan belum sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Apabila regulasi KBH2 terus diberlakukan, pemerintah harus melakukan beberapa perbaikan yang berkaitan dengan penerapan regulasi tersebut.

---

In 2013, the government issued a regulation regarding the kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). The regulation aims to encourage the use of motorized vehicles that are environmentally friendly and to support energy conservation from the transportation sector. KBH2 is called an environmentally friendly vehicle due to the minimum fuel consumption requirements that must be met. KBH2 is included in the Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) program which is implemented to support Indonesia's commitment in the nationally determined contribution (NDC) as a result of the ratification of the Paris Agreement. However, often the implementation of a regulation does not work in accordance with the objectives that are intended to be achieved. Therefore, to find out, understand, and analyze the implementation of KBH2 regulation to Indonesia's commitments in the NDC, a juridical analysis of the relationship between the two matters was conducted, and an interview was also conducted with a representation from the Ministry of Industry, who regulates the provisions regarding the development of KBH2. The result showed that the implementation of KBH2 regulation has not supported Indonesia's commitment in the NDC. Thus, if the KBH2 regulation will continue to be implemented, the government must make some improvements relating to the implementation of the regulation. "

"Gas alam adalah salah satu bahan bakar fosil yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari sumur gas yang kemudian diproses dan ditransportasikan, salah satunya lewat pipa transmisi. Dalam transportasinya, gas alam sering terlepas ke atmosfer, baik disengaja dalam proses penurunan tekanan emisi venting atau tidak disengaja emisi fugitive, yang berdampak buruk bagi lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan perhitungan tingkat emisi yang diharapkan dapat menjadi acuan dan rekomendasi strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca GRK. Dalam perhitungan tingkat emisi, dikenal dengan istilah faktor emisi, yaitu nilai faktor pengali untuk menghitung tingkat emisi. Nilai faktor emisi ini dihasilkan oleh agensi lingkungan, diantaranya INGAA dan IPCC. Untuk mengurangi ketidakpastian nilai faktor emisi, IPCC merekomendasikan untuk melakukan simulasi Monte Carlo, yang dilakukan oleh Lechtenbohmer, et al. 2007 di sistem pipa transmisi milik Rusia. Penelitian ini melakukan perhitungan tingkat emisi menggunakan nilai faktor emisi berdasarkan INGAA, IPCC, dan Lechtenbohmer, et al. 2007 , dengan variasi laju alir. Variasi laju alir berpengaruh pada perhitungan dengan INGAA Tier 2 dan 3 serta IPCC. Perhitungan dengan nilai faktor emisi berdasarkan Lechtenbohmer et al. 2007 memiliki nilai emisi yang paling tinggi. Metode terbaik yang dapat diaplikasikan adalah IPCC karena faktor emisi IPCC merupakan fungsi geografis dan teknologi.

---

Natural gas is one of the fossil fuel which is used in daily basis and can be extracted from gas wells then being produced and transported, one of which is using transmission pipeline. When being transported, natural gas is often emitted to the atmosphere, either for depressurization venting emission or leak through the pipeline fugitive emission . Therefore, emission level estimation must be performed as reference and strategy recommendation to reduce the greenhouse gas GHG emission that would damage the environment. Emission factor is a well known multiplier factor to calculate GHG emission from every emission source. Emission factor value is assessed by environment agency, such as INGAA and IPCC. To reduce the uncertainty of emission factor, IPCC suggests to conduct Monte Carlo simulation that had already been done by Lechtenbohmer, et al. 2007 in Russia rsquo s gas transmission system. This research estimates emission level using emission factor based on INGAA, IPCC, and Lechtenbohmer, et al. 2007 with flowrate variation. This flowrate variation has influence on Tier 2 and 3 INGAA also on IPCC methodologies. Emission factor based on Lechtenbohmer, et al. 2007 estimates the highest emission level. IPCC is the most suitable basis for emission factor because it has already considered geographic and technology of a country."

"Dibeberapa tahun terakhir, perhatian akan emisi CO2 atau emisi gas rumah kaca sudah semakin meningkat. Kebutuhan untuk menguranginya pun semakin meningkat diberbagai negara. Salah satunya dengan cara mengurangi buangan gas yang berasal dari kendaraan. Karena kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka banyak produsen kendaraan di dunia sudah beralih ke kendaraan listrik. Di dunia sudah banyak dikembangkan berbagai macam model kendaraan listrik, salah satunya adalah kendaraan Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV. Di Indonesia sendiri, kendaraan ini sangat cocok dengan kondisi energi yang dimiliki, karena bahan bakar minyak yang masih sangat melimpah dan banyaknya cara untuk membangun pembangkit listrik.Potensi kendaraan PHEV untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sangat tergantung pada penggunaan kendaraan dan sumber energinya yaitu bensin dan listrik. Namun, manfaat atau dampak khusus dari PHEV pada akhirnya bergantung pada pola pembelian dan penggunaan kendaraan. Beberapa parameternya seperti nilai faktor utilisasi atau Utility Factor (UF) dan juga nilai nilai pengeluaran kepemilikan saat memiliki kendaraan atau Total Cost Ownership (TCO). Hasil komprehensif dengan menghitung nilai UF dapat membantu pengguna untuk memahami konsumsi energi aktual dengan lebih jelas dan TCO untuk mengetahui beban pengeluaran yang ditanggung pengguna PHEV. Penelitian ini akan menunjukan nilai UF dan TCO dari salah satu kendearaan PHEV yang ada di Indonesia, yaitu Mitsubishi Outlander PHEV.

---

In recent years, attention to CO2 emissions or greenhouse gas emissions has increased. The need to reduce it is also increasing in various countries. One of them is by reducing gas emissions from vehicles. Due to increasingly sophisticated technological advances, many vehicle manufacturers in the world have switched to electric vehicles. In the world, various types of electric vehicle models have been developed, one of which is the Plug-in Hybrid Electric Vehicle or PHEV. In Indonesia itself, this vehicle is very suitable for the energy conditions you have, because fuel oil is still very abundant and there are many ways to build power plants.

The potential of PHEV vehicles to reduce greenhouse gas emissions is highly dependent on the use of the vehicle and its energy sources, namely gasoline and electricity. However, the specific benefits or impacts of PHEVs ultimately depend on the vehicle buying and usage patterns. Some of the parameters are the value of the utility factor (UF) and also the value of expenditure efficiency when owning a vehicle or Total Cost Ownership (TCO). Comprehensive results by calculating the UF value can help users to understand the actual energy consumption more clearly and TCO to find out the expenses incurred by PHEV users. This study will show the UF and TCO values ​​of one of the PHEV vehicles in Indonesia, namely the Mitsubishi Outlander PHEV."

"Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca GRK dibandingkan skenario Business As Usual BAU . Selama 2010-2014, Provinsi Riau adalah emiter terbesar 22,7 dari total emisi GRK Nasional sebesar 7.942,46 juta ton CO2e, sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat emisi GRK per luasan wilayah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi 145,2 dibandingkan rata-rata pertumbuhan emisi GRK Nasional sebesar 134,7. Dengan menggunakan regresi panel data tingkat provinsi, ditemukan bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah mengenai RAD-GRK tidak efektif mengurangi emisi GRK serta hubungan negatif dan signifikan antara rasio gini terhadap emisi GRK sedangkan PDRB per kapita memiliki hubungan positif dan signifikan. Direkomendasikan untuk mengelola penggunaan sumber daya secara efektif untuk setiap satu satuan PDRB per kapita serta meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.

---

Indonesia is committed to reduce Greenhouse Gas GHG emissions compared to Business As Usual BAU scenarios. During 2010 2014, Riau was the largest emitter 22.7 of total GHG emissions of 7,942.46 million tons of CO2e , while Central Java had the highest GHG emission rate per area with 145.2 national GHG emissions growth average of 134.7. Using provincial data panel regression, it was found that the enactment of Local Regulation on RAD GRK has not been effective in reducing GHG emission and negative and significant relation between gini ratio to GHG emission while GRDP per capita has positive and significant relation. It is recommended to effectively manage the use of resources for each one per capita GRDP and increase the commitment of Local Government to support the achievement of national GHG emission reduction targets."

"Dalam forum United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – Conference of Parties (COP) ke-21 pada Desember 2015, Presiden Republik Indonesia menyampaikan komitmen nasional terkait penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) salah satunya melalui pengembangan energi terbarukan. Komitmen nasional ini ditindaklanjuti dengan pengembangan roadmap energi nasional yang dikenal dengan Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) oleh Dewan Energi Nasional (DEN) dimana Indonesia memiliki target Nationally Determined Contributions (NDC) sebesar 314 juta ton CO2e per tahun penurunan emisi karbon dari sektor energi yang harus dicapai pada tahun 2030 (hingga 2020 telah tercapai 64,4 juta ton CO2e per tahun).Salah satu upaya yang dilakukan terkait pengembangan energy terbarukan adalah dengan implementasi biodiesel yang sejak tahun 2019 telah mulai diimplementasikan dengan pencampuran bahan bakar diesel dengan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang saat ini dikenal dengan B30 (blending 30% bahan bakar nabati dengan 70% bahan bakar diesel). Namun Secara teknis B30 dengan blending FAME tidak bisa melebihi 30% karena keterbatasan teknis (water content, monoglyceride, dll). Sedangkan Presiden Republik Indonesia memiliki target yang cukup ambisius yaitu tingkat blending yang lebih tinggi yaitu B40 bahkan hingga B50. Untuk itu, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) muncul sebagai solusi yang dapat memenuhi dari sisi kriteria teknis. Namun terdapat beberapa pertimbangan dari sisi keekonomian nya.Setelah penelitian ini mengukur kelayakan dari sisi finansial proyek, serta mempertimbangkan pula beberapa aspek benefit lain yang muncul antara lain seperti kontribusi terhadap target pencapaian NDC sebesar 521,000 ton reduksi CO2e per tahun, penghematan current account deficit dan lain sebagainya maka proyek ini layak dari sisi Economic Benefit Cost Analysis.

---

In the 21st United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – Conference of Parties (COP) forum in December 2015, the President of the Republic of Indonesia conveyed national commitments related to reducing greenhouse gas (GHG) emissions, one of which is through the development of renewable energy. This national commitment was followed up with the development of a national energy roadmap known as the Grand National Energy Strategy (GSEN) by the National Energy Council (DEN) in which Indonesia has a Nationally Determined Contributions (NDC) target of 314 million tons of CO2e per year to reduce carbon emissions from the energy sector. must be achieved by 2030 (by 2020 64.4 million tonnes of CO2e per year have been reached).

One of the efforts made related to the development of renewable energy is the implementation of biodiesel, which since 2019 has begun to be implemented by mixing diesel fuel with Fatty Acid Methyl Ester (FAME) which is currently known as B30 (30% blending of biofuels with 70% of biofuels). diesel fuel). However, technically, B30 with FAME blending cannot exceed 30% due to technical limitations (water content, monoglyceride, etc.). Meanwhile, the President of the Republic of Indonesia has a fairly ambitious target, namely a higher blending level of B40 and even up to B50. For this reason, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) emerged as a solution that can meet the technical criteria. However, there are some considerations from an economic point of view. After the study of the financial feasibility of the project also the implememtation of HVO Biodiesel, by also considering other several aspects of benefits arise, such as the contribution to the NDC target of 521,000 tonnes CO2e reduction per year, savings in the current account deficit and so on. Thus, this project considered as feasible by the Economic Benefit Cost Analysis conducted"

"Permasalahan lingkungan hidup semakin menjadi perhatian secara global, salah satunya emisi GRK. Berdasarkan Perjanjian Paris, Indonesia menjadi negara yang berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya. Universitas Indonesia merupakan perguruan tinggi yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam aktivitasnya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi emisi gas rumah kaca Universitas Indonesia pada tahun 2023 serta potensi yang dimilikinya dalam penyerapan karbon dan perdagangan karbon. Penghitungan emisi dibagi ke dalam tiga kategori. Kategori 1 mencakup transportasi, penggunaan LPG, dan penggunaan AC. Kategori 2 mencakup penggunaan listrik. Kategori 3 mencakup pengelolaan sampah, penggunaan kertas, dan penggunaan semen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Universitas Indonesia menghasilkan total emisi gas rumah kaca sebesar 34.363,29 tCO2eq dengan penggunaan listrik yang menjadi penghasil emisi terbesar, yakni 24.338,46 tCO2eq. Sementara, sumber penghasil emisi terendah berasal dari penggunaan kertas, yakni 62,15 tCO2eq. Penelitian merencanakan beberapa proyek mitigasi penurunan emisi GRK UI, seperti floating solar panel, bis kuning elektrik, penggunaan DME untuk menggantikan LPG, kegiatan car free day, dan penggunaan direct air capture. Proyek mitigasi penurunan emisi GRK UI diestimasikan mampu menurunkan emisi sebesar 8.864,27 tCO2eq. Melalui proyek tersebut, Universitas Indonesia dapat mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 31,89% pada tahun 2030.

---

Environmental issues have become a matter of global concern, with GHG emissions being a prominent example. In accordance with Paris Agreement, Indonesia has a commitment to reduce its GHG emissions. UI is a prominent institution that conducts various activities that result in emission of GHG. The objective of this study is to determine the condition of the UI’s greenhouse gas emissions in 2023, its potential in carbon sequestration and carbon trading. Emissions are divided into three categories. Category 1 includes transportation, LPG use, and AC use. Category 2 covers electricity. Category 3 includes waste management, paper use, and cement use. The results showed that in 2023 the UI’s total greenhouse gas emissions amounted to 34,363.29 tCO2eq, with electricity being the largest emitter, at 24,338.46 tCO2eq. The lowest emission source comes from paper use, which is 62.15 tCO2eq. Mitigation projects designed to reduce UI GHG emissions, including the implementation of floating solar panels, electric yellow buses, the use of DME to replace LPG, car free day, and direct air capture. The UI GHG emission reduction mitigation project is estimated to reduce emissions by 8,864.27 tCO2eq, enabling UI to achieve its target of a 31.89% reduction in GHG emissions by 2030. "