Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arahan Presiden RI berpengaruh terhadap setiap indikator kinerja, salah satunya pada indikator sasaran strategis FKTP Terakreditasi. Pada tahun 2024 ditargetkan FKTP (puskesmas dan klinik) terakreditasi adalah 100%, tetapi pada semester I tahun 2023 jumlah FKTP Terakreditasi masih sebesar 42,7% dan jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020. Kementerian Kesehatan lalu menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan akreditasi puskesmas sehingga pemenuhan target RPJMN dapat tercapai. Regulasi tersebut adalah petunjuk teknis yang berpedoman pada Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Dengan adanya regulasi terbaru terkait program akreditasi puskesmas, penyelenggaraan teknis survei akreditasi juga mengalami perubahan sehingga butuh evaluasi yang bisa menilai efektivitas penyelenggaraan program akreditasi puskesmas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen dengan pendekatan Input, Proses, dan Output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, SDM yang terlibat adalah Tim Kerja MPK Puskesmas sebagai regulator dan LPA sebagai pelaksana survei akreditasi, anggaran yang digunakan adalah APBN, APBD, dana hibah, dan dana cadangan lain, tidak memerlukan sarana dan prasarana tertentu, adanya regulasi Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 dan aturan turunannya berupa Kepmenkes, Kepdirjen, dan SE, serta penggunaan SINAF. Pada aspek proses, Kementerian Kesehatan melaksanakan perancanaan berupa perencanaan kebijakan, anggaran, dan sistem informasi, pengorganisasian tugas dengan membagi PIC provinsi, pelaksanaan survei dilakukan oleh LPA sesuai Kepdirjen Nomor HK.02.02/I/3991/2022, dan pengawasan dilakukan dengan metode Binwas berupa validasi. Output pada indikator FKTP Terakreditasi masih di bawah target, yaitu 68,69% dari target 90%. Sementara itu, per April 2024 masih terdapat 1.672 puskesmas yang belum terkareditasi. Kendala pada input berupa kesulitan memastikan kualitas surveior, anggaran terbatas, penyesuaian kebijakan, dan sulit mengakses sistem informasi; kendala pada proses berupa perencanaan cukup lama, dilema etik, sulit menjamin kualitas survei, dan waktu yang singkat untuk menyelesaikan masalah; serta kendala pada output berupa cakupan persentase akreditasi puskesmas yang masih di bawah target.

---

Changes to the Ministry of Health's 2020-2024 Strategic Plan by the direction of the President of the Republic of Indonesia affect every performance indicator, one of which is the strategic target indicator for Accredited Primary Health Care. In 2024, the target for accredited primary health care (community health centers and clinics) is 100%, but in the first semester of 2023 the number of accredited primary health care is still 42.7% and the number of accredited community health centers has not changed since 2020. The Ministry of Health then drafted regulations as a basis for implementing accreditation of community health centers so that fulfillment of RPJMN targets can be achieved. These regulations are technical instructions that are guided by Minister of Health Regulation Number 34 of 2022 concerning Accreditation of Community Health Centers, Clinics, Health Laboratories, Blood Transfusion Units, Doctors' Independent Practices, and Dentists' Independent Practices. With the latest regulations regarding the community health center accreditation program, the technical implementation of the accreditation survey has also changed so that an evaluation is needed that can assess the effectiveness of the implementation of the community health center accreditation program. This research uses qualitative research methods in the form of in-depth interviews and document review with an Input, Process, and Output approach. The results of the research show that in the input aspect, the human resources involved are the Puskesmas Health Service Quality Work Team as the regulator and the LPA as the implementer of the accreditation survey, the budget used is APBN, APBD, grant funds, and other reserve funds, does not require certain facilities and infrastructure, there is regulation of Minister of Health No. 34 of 2022 and its derivative regulations in the form of Kepmenkes, Kepdirjen, and SE, as well as the use of SINAF. In the process aspect, the Ministry of Health carries out planning in the form of planning policies, budgets, and information systems, organizing tasks by dividing provincial PICs, carrying out surveys carried out by LPA by the Director General's Decree Number HK.02.02/I/3991/2022, and supervision is carried out using the monitoring method in the form of validation. The output on the Accredited FKTP indicator is still below the target, namely 68.69% of the target of 90%. Meanwhile, as of April 2024 there are still 1,672 community health centers that have not been accredited. Input constraints include difficulty in ensuring the quality of surveyors, limited budget, policy adjustments, and difficulty accessing information systems; process constraints include long planning, ethical dilemmas, difficulty in ensuring survey quality, and short time to resolve problems; and output constraints include the percentage coverage of puskesmas accreditation that is still below the target."

"Era globalisasi adalah era persaingan terhadap mutu dan kualitas sumber daya manusia. saat ini pemerintah melakukan upaya strategis dalam menjamin mutu lulusan dengan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan melalui sertifikasi dan adanya surat tanda registrasi yang sebelumnya harus melalui tahap uji kompetensi. Maka Perguruan tinggi menjadi ujung tombak terhadap standarisasi kualitas lulusan. Salah satu indikator mutu lulusan dapat dilihat dari akreditasi perguruan tinggi. Pada hakekatnya perguruan tinggi harus terus menerus meningkatkan mutu pendidikan dengan dapat melihat peluang, potensi, ancaman agar lebih efektif bertindak dan menghasilkan lulusan yang siap di pasar kerja. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini terdapat aspek kepemimpinan dan cara mengelola sumber dana masih rendah. Masih terlihatnya disparitas antara perguruan tinggi yang memiliki status akreditasi A, B, maupun C. Kesimpulan yang didapatkan bahwa menghasilkan lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat sesuai standar nasional dan lulus uji komptensi, diharapkan perguruan tinggi memberikan perhatian yang seimbang bagi 8 delapan komponen uji kompetensi, khususnya aspek kepemimpinan dan dalam rangka menciptakan perguruan tinggi dengan akreditasi A, diharapkan lembaga akreditasi memberikan pembinaan dan pengawasan bagi perguruan tinggi dalam hal peningkatan mutu.

---

Globalization is an era of competition to the quality of human resources. This time the goverment established a strategy effort to ensure graduate rsquo s competency by coaching and supervised human resource of public health through sertification and registration letter that have to through the stage of core competency. So the university become the main core to graduates standardization. One of graduate rsquo s quality indicator can be seen by accreditation of the university. Essentially, the university have to increased education rsquo s quality gradually by ability to see the oportunity, potency, and threat to be effective in action and producing compatible graduate that ready to compete at the work field. This case study research was conducted with secondary data.

The result of this research, there are leadership aspect and the way to manage resouce of fund is still low. We still could see the disparity between the university with A accreditation, B, or C. The conclusion that we could take is to produce Public Health gradute that match with national standard and passsed core competency, university is being expeccted to give balanced attention for 8 eight components of core competency, espescially in leadership aspect to create the university with A accredition, accreditation foundation give coaching and monitoring to the university in order of quality escalation."

"Although research has demonstrated the efficacy of psychological services for ameliorating physical conditions, consumers are often uninformed of the advantages of integrated health care. To begin to address this knowledge gap, the authors developed, offered, and assessed a 2-hr community outreach program."

"Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, bertanggung jawab dalam kegiatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam rangka melaksanakan program JKN dan memenuhi himbauan dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait akreditasi, Puskesmas Kecamatan Ciracas telah menyusun pedoman berupa Formularium Puskesmas. Pemilihan obat untuk Formularium Puskesmas mengacu pada daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional (Fornas). Formularium tersebut digunakan sebagai acuan oleh Puskesmas Kecamatan Ciracas dalam menjamin ketersediaan obat yang berkhasiat, bermutu, aman, dan terjangkau. Tujuan dari laporan PKPA ini adalah untuk memahami alur penyusunan formularium puskesmas serta mengevaluasi kesesuaian daftar obat di formularium puskesmas dengan formularium nasional. Laporan ini didasarkan dari penelusuran literatur dan observasi data formularium puskesmas serta wawancara dengan apoteker yang terlibat dalam penyusunan formularium puskesmas. Berdasarkan analisis, alur penyusunan formularium telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilakukan evaluasi satu tahun sekali. Daftar obat di formularium puskesmas secara keseluruhan telah sesuai dengan formularium nasional yang berlaku. Namun, terdapat beberapa obat kategori fasilitas kesehatan tingkat 2 dan/atau 3 yang tetap dimasukkan ke Formularium Puskesmas Kecamatan Ciracas Tahun 2023 didasarkan atas hasil rapat dan disertai kajian/justifikasi dari dokter yang mengusulkan.

---

Puskesmas, as the first-level health facility, is responsible for comprehensive, integrated, and sustainable health service activities. In order to implement the JKN program and comply with the appeal from the Head of the DKI Jakarta Health Office regarding accreditation, the ciracas subdistrict health center has developed guidelines in the form of a Puskesmas Formulary. The selection of drugs for the Puskesmas Formulary refers to the National Essential Medicines List and the National Formulary. The formulary is used as a reference by the ciracas subdistrict health center to ensure the availability of efficacious, quality, safe, and affordable medicines. The purpose of this PKPA report is to understand the flow of the formulation of the puskesmas formulary and to evaluate the conformity of the drug lists in the puskesmas formulary with the national formulary. This report is based on a literature search and observation of puskesmas formulary data, as well as interviews with pharmacists who were involved in preparing the puskesmas formulary. Based on the analysis, the flow of the formulation of the formulary is in accordance with the applicable procedures and is evaluated once a year. The list of medicines in the Pukkesmas formulary as a whole is in accordance with the applicable national formulary. However, there are several level 2 and/or 3 health facility category drugs that are still included in the ciracas subdistrict health center formulary based on the results of the meeting and accompanied by a review or justification from the doctor who proposed it."

"Puskesmas berperan sebagai penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia dengan program-program seperti Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan, termasuk Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan untuk memelihara kesehatan peserta BPJS Kesehatan dengan penyakit kronis. Penelitian ini mengevaluasi data resep pasien Poli PTM di Puskesmas Kecamatan Kalideres selama Januari dan Februari 2023 untuk memperoleh pola penggunaan obat dan pemenuhan obat pada pasien PROLANIS, dengan fokus pada pasien lanjut usia dan polifarmasi. Evaluasi menunjukkan penurunan penggunaan obat dan tekanan darah yang menandakan perbaikan kondisi pasien, serta tingkat kepatuhan pasien terhadap pengobatan dianggap memuaskan.

---

The Public Health Center (Puskesmas) is a primary healthcare provider system in Indonesia, offering comprehensive healthcare services and government-mandated health programs such as Public Health Efforts and Individual Health Efforts. One of its managed programs is the Chronic Disease Management Program (PROLANIS), aimed at maintaining the health of BPJS Kesehatan participants with chronic diseases to achieve optimal quality of life while ensuring effectiveness and efficiency in healthcare service expenditures. This study evaluates prescription data from the Non-Communicable Disease (PTM) Clinic at Kalideres District Health Center during January and February 2023 to analyze medication usage patterns and compliance among PROLANIS patients, focusing on elderly patients and polypharmacy. The evaluation reveals a decrease in medication usage and blood pressure, indicating patient improvement, with satisfactory medication adherence observed among patients at Kalideres Public Health Center."

"Written in an accessible, user-friendly, and practical style, this text provides a focused and highly engaging introduction to community health nursing. It focuses on health care for people in their homes and where they live with an overriding emphasis on care of the client in the community, and the business and politics of community health nursing. This book is accompanied by a robust Companion Website full of online activities to enhance the student learning experiences."

"Tingkat partisipasi masyarakat berkunjung ke posyandu di wilayah kerja Puskesmas Air Putih 18,2%. Cakupan tersebut dibawah cakupan Kota Samarinda 24,38% dan Provinsi Kaltim 39,81%. Kondisi tersebut membuat banyak balita yang ada tidak terpantau status gizinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan perilaku kunjungan Posyandu pada ibu balita. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, pengumpulan data dilakukan melalui kunjungan rumah dengan pengisian kuesioner secara mandiri oleh responden. Sampel penelitian berjumlah 139 Ibu balita yang dipilih secara acak pada 13 Posyandu. Analisis multivariat menggunakan regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 74,8% Ibu balita memiliki kunjungan rutin ke Posyandu. Faktor yang berhubungan signifikan terhadap perilaku kunjungan ke Posyandu pada ibu balita adalah pekerjaan (p=0,08), pengetahuan (p=0,001), dan sikap (p=0,005). Pengetahuan merupakan faktor yang paling dominan pada penelitian ini, Ibu balita dengan pengetahuan tinggi memiliki peluang 4,5 kali lebih besar melakukan kunjungan rutin ke Posyandu setelah dikontrol variabel pekerjaan dan sikap. Saran bagi Tim Pokjanal Posyandu Kota Samarinda agar melakukan evaluasi capaian D/S dan mengusulkan anggaran Probebaya untuk sosialisasi pentingnya kunjungan rutin ke Posyandu setiap bulan.

---

The level of community participation in visiting posyandu in the working area of the Puskesmas Air Putih is 18.2%. This coverage is below the coverage of Samarinda City 24.38% and East Kalimantan Province 39.81%. This condition makes many children under five whose nutritional status is not monitored. This study aims to determine the behavioral determinants of Posyandu visits to Toddler mothers. This study used a cross-sectional design, data collection was carried out through home visits by filling out the questionnaires independently by the respondents. The research sample was 139 Toddler mothers who were randomly selected at 13 Posyandu. Multivariate analysis using multiple logistic regression. The results showed that 74.8% of Toddler mothers had regular visits to Posyandu. Factors that were significantly related to the behavior of visiting Posyandu on Toddler mothers were work (p=0.08), knowledge (p=0.001), and attitude (p=0.005). Knowledge is the most dominant factor in this study. Mothers with high knowledge have a 4.5 times greater chance of making routine visits to Posyandu after controlling for work and attitude variables. Suggestions for the Samarinda City Posyandu Pokjanal Team to evaluate D/S achievements and propose a Probebaya budget for socializing the importance of routine visits to Posyandu every month."

"Mutu setiap program studi harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, tiap program studi harus mengupayakan pengembangan program studi secara komprehensif dan terstruktur. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah membuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom. Mekanisme SPMI dijalankan mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan atau disingkat menjadi PPEPP. Meskipun begitu, pelaksanaan SPMI di Universitas Indonesia (UI) masih mengalami banyak hambatan. Salah satunya adalah tidak adanya integrasi data untuk kebutuhan SPMI dari tiap fakultas. Karenanya, Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) UI ingin memiliki suatu sistem terpusat yang dapat dimanfaatkan oleh tiap fakultas termasuk BPMA UI itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan penelitian dan pengembangan dengan alur yang dimulai dari requirements gathering dengan wawancara pengguna, requirements analysis dengan pembuatan persona, user journey, use case diagram (UCD), dan arsitektur informasi. Kemudian dari hasil analisis, dirancang desain low-fidelity prototype berupa wireframe dan desain high-fidelity prototype. Setelah itu, aplikasi dikembangkan dengan teknologi Python, Django, dan Django REST Framework untuk aplikasi back-end dan TypeScript, React, dan Next.js untuk aplikasi front-end. Aplikasi SPMI UI yang sudah selesai dikembangkan kemudian diuji dengan tiga metode evaluasi, yaitu User Acceptance Test (UAT), Usability Testing (UT), dan System Usability Scale (SUS). Hasil evaluasi yang didapat dari ketiga metode evaluasi menyatakan bahwa sistem telah layak untuk digunakan meski masih terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki.

---

The quality of each study program must be continuously improved. Therefore, each study program must make an effort for the development of a comprehensive and structured study program. The Ministry of Education, Culture, Research and Technology has created an Internal Quality Assurance System (SPMI), which is a systemic activity of quality assurance in higher education by each university autonomously. The SPMI mechanism is carried out by following the cycle of Establishment (Penetapan), Implementation (Pelaksanaan), Evaluation (Evaluasi), Control (Pengendalian), and Improvement (Peningkatan), abbreviated as PPEPP. Even so, the implementation of SPMI at the University of Indonesia (UI) is still experiencing many obstacles. One of them is the absence of data integration for SPMI needs from each faculty. Therefore, UI’s Academic Quality Assurance Agency (BPMA) wants a centralized system that each faculty can utilize, including BPMA UI itself. In order to achieve that, research and development are done by adhering to the flow that started from requirements gathering through user interview, requirements analysis by creating personas, user journey, use case diagram, and information architecture. Based on the outcome of the analysis, low-fidelity prototype (wireframe) and high-fidelity prototype are made. From then on, the application was developed using Python, Django, and Django REST Framework for the back-end, and TypeScript, React, and Next.js for the front-end. The finished SPMI UI app was then tested and evaluated using three different methods: User Acceptance Test (UAT), Usability Testing (UT), and System Usability Scale (SUS). Based on all the tests conducted, it can be concluded that SPMI UI is production-ready, although it still has some parts that could be improved."