Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transisi merumah (housing transition) kelompok dewasa muda di Kota Depok, Jawa Barat, dengan fokus pada fenomena migrasi internal perumahan yang membentuk perkembangan kota. Kota Depok yang merupakan bagian dari di wilayah metropolitan Jabodetabek, 83% wilayah kota ini diperuntukkan bagi perumahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Sehingga, penting untuk mengkaji bagaimana pertumbuhan penduduk yang pesat dan perluasan kota di kota ini dalam mempengaruhi transisi merumah (housing transition). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan tentang pola transisi merumah (housing transition), korelasinya dengan infrastruktur perkotaan, serta faktor-faktor demografi dan sosial ekonomi yang mempengaruhinya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 123 responden dan menggunakan sistem Informasi Geografis (GIS) digunakan untuk analisis spasial. Temuan menunjukkan bahwa pendapatan dan metode pembiayaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan membayar perumahan (Pendapatan: p=0.000, Metode Pembiayaan: p=0.007). Status pekerjaan menjadi faktor paling berpengaruh dalam transisi merumah (housing transition) (p=0,015). Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas keuangan dan kesempatan kerja memainkan peran penting dalam memfasilitasi transisi merumah (housing transition). Secara spasial terlihat adanya kecenderungan penduduk untuk pindah ke wilayah (kecamatan) yang sama jika memiliki kondisi finansial yang baik. Namun, untuk yang tidak mampu membeli rumah di wilayah di pusat kota cenderung memilih pindah ke wilayah yang lebih terjangkau di selatan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya mengembangkan pilihan perumahan yang bisa dijangkau oleh beragam segmen masyarakat agar perkembangan perumahan dan kota bermanfaat bagi semua penduduk kota.

---

This research aims to investigate the process of housing transition of young adults in Depok City, West Java, a specific phenomenon on intra housing migration, which has a significant impact on urban development. Depok City is situated in Jabodetabek metropolitan area, with approximately 83% of its land designated for housing purposes according to regional spatial plan (RTRW). Consequently, it is crucial to examine how the city's rapid population growth and urban sprawl influence the housing transition. The primary objective of this study is to gain an understanding of the patterns of housing transition, along with their correlation with urban infrastructure, as well as the demographic and socio-economic factors. The research adopts a quantitative approach, with a sample of 123 respondents, and utilizes Geographic Information System (GIS) for spatial analysis. The findings reveal income and financing methods significantly impact ability to pay for housing (Income: p=0.000, Financing Method: p=0.007). Employment status emerges as the most influential factor in housing transition process (p=0.015). These results indicate that financial stability and employment opportunities play a crucial role in facilitating the housing transition. Spatially, it is observed that residents tend to relocate within the same sub-district when they possess favourable financial conditions. However, individuals who cannot afford to purchase a house within the city centre often opt for more affordable alternatives in the southern areas. In comprehen, this research highlights the significance of developing housing options that are accessible to various segments of society, thereby ensuring that housing and urban development are beneficial to all residents."

"Housing problems in urban areas are very critical. The increased population growth in DKI Jakarta and the high migration rate from rural to urban areas cause slums. Slums are generated because many households do not have place to live and populate in unauthorized and inappropriate regions. More than 50% of households in DKI Jakarta have yet to own any housing property. In addition, the housing backlog in DKI Jakarta reached 302.319 in 2017. Therefore, housing problems in urban areas are very critical. One way to overcome this issue is to provide a public rental housing program for relocated and general residents with low income—the relocated residents' objective of moving to public rental housing, as they are the victims. The residents lost their livelihoods, the economy was challenging, and it took time to get a job. So, relocated residents in rental public housing are known to have high overdue rent. Previous research about the effectiveness of relocating to public rental accommodations rental public lodgings is minimal. Therefore, public housings create higher rent due in Jakarta. This research's objective is to compare the relocated and general residents in terms of rent overdue in DKI Jakarta public housing. This research analyzes demographic data and public housing rent overdue in 2022. The method used in this research is quantitative with Ordinary Least Square (OLS) regression. The analyzed regression shows that rental public housing status influences rent overdue, and residents with the status relocated residents are more prone to pay the rent overdue, compared to the public residents."

"ABSTRAKPermukiman informal telah menjadi salah satu isu paling penting yang dihadapi daerah perkotaan di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Sebagai ibukota Indonesia, Jakarta menjadi tujuan utama bagi para migran yang mengharapkan peluang kerja dan peningkatkan ekonomi untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Namun, faktor tenaga kerja yang murah dan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan perumahan yang memadai, mendorong mereka untuk tinggal pada permukiman informal. Permukiman ini menjadi ruang yang mengakomodasi kebutuhan para migran dengan keterbatasan sosial-ekonomi untuk dapat menyesuaikan diri dengan dengan kehidupan kota, melalui penyediaan perumahan. Pada kenyataannya, pemerintah cenderung mengganggap permukiman informal sebagai pengganggu pembangunan kota melalui kebijakan penggusuran. Menggunakan teori informalitas kota, studi ini mencoba mengubah perspektif negatif terhadap permukiman informal, dengan menyoroti potensi yang dimiliki dan kontribusinya terhadap kota. Melalui studi kasus Kampung Muka sebagai permukiman informal di pusat kota, ternyata Kampung Muka tidak hanya sebagai solusi alternatif perumahan bagi para migran dengan keterbatasan sosial-ekonomi, namun juga turut mendukung perkembangan sektor formal yang ada di sekitarnya.

---

ABSTRACTInformal settlements have become one of the most important issues facing urban areas in Indonesia, DKI Jakarta in particular. As the capital of Indonesia, Jakarta is the main destination for migrants who expect job opportunities and economy improvement for a more decent life. However, low-income factor and government limitations in providing adequate housing, encouraged them to live in informal settlement. This settlement become a space that accommodates the needs of migrants with socio-economic constraints to be able to adjust to city life, through the provision of housing. In reality, the government tends to consider informal settlement as a disruption to urban development, therefore the policy that is often carried out is eviction. Using urban informality as a main concept, this study tries to change the negative perspectives on informal settlements by highlighting at its potential and contribution to the city. Through the Kampung Muka case study as an informal settlement in the city center, it turns out that this settlement is not only as an alternative housing solution for migrants with socio-economic constraints, but also contributes to the development of the surrounding formal sector. "

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang Rusunawa Depok Di Kecamatan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi MBR tentang program Rumah Susun Sederhana Sewa Rusunawa di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang program rusunawa Kota Depok yang berada di Kecamatan Tapos ini implementasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 belum baik karena terdapat ketidaksesuaian peraturan dengan hasil temuan di lapangan. Implementasi tersebut dikatakan belum baik karena berdasarkan peraturan tersebut karena sasaran utama penghuni rusunawa yang tidak bersedia dipindahkan ke rusunawa, hak dan kewajiban dari pengelola belum dilaksanakan secara baik karena terdapat hambatan, hak dan kewajiban dari penghuni belum dilaksanakan secara baik, larangan yang masih dilakukan oleh penghuni seperti menyewa lebih dari satu unit dan membawa kendaraan beroda empat, pemberian sanksi dilakukan oleh pengelola rusunawa tetapi terdapat beberapa pelanggaran yang tidak dijatuhkan sanksi seperti membuat keributan, membawa kendaraan roda empat dan menyewa unit hunian lebih dari satu.

---

This research discusses about how the implementation of housing development for low income society study on Rusunawa Depok In Sub Cilangkap, Tapos, Depok City . This research discusses qualitative with data completion technique that is interview and literature study. Housing for MBR on Simple Rent Rusunawa rental program in Depok City The result of this research is the implementation of housing development policy for low income people study on Depok City housing program located in Tapos Subdistrict is implemented based on Mayor Regulation No. 29 of 2016 Not good because there is a mismatch of regulations with the findings in the field. The implementation mentioned is not good because based on the regulation because the main target of rusunawa residents who can not be moved to rusunawa, the rights and authority of the manager is not implemented properly because there are obstacles, rights and duties of the residents have not been implemented properly, the prohibition is still done by Residents such as renting more than one unit and carrying a four wheeled vehicle, the funding is done by the rusunawa manager but there are some that are not dijrown like making a commotion, bring four wheeled vehicles and more than one residential unit."

"Penelitian ini mengenai fenomena bertempat tinggal yang dilakukan oleh beberapa migran Jawa di Balikpapan. Mereka merupakan migran muda berstatus lajang dan kerabat mereka masing-masing yang tergabung dalam unit rumah tangga. Penelitian ini bertujuan memahami fenomena tersebut sebagai persoalan housing dalam keilmuan Arsitektur. Penelitian ini melihat housing sebagai keragaman dan kompleksitas serta memperhatikan aspek mikro kehidupan manusia dan serta dimensi sosio-kultural kehidupan manusia. Hal ini diselami melalui ragam rumah tangga dan keluarga serta tahapan kehidupan manusia. Penelitian ini menyandarkan diri pada perspektif yang melihat rumah sebagai kehadiran, dengan menginvestigasi keberadaan manusia pelakunya serta menguak ide bertinggal mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan khususnya Grounded Theory. Pelaku menamai kegiatan bertinggal ini sebagai “nderek” dan dapat dilihat sebagai koresidensi. Namun “nderek” berbeda dengan varian ko-residensi lainnya pada poin jenis hubungan kekerabatan, wujud dukungan antara kerabat tersebut, dan sutau tahap kehidupan tertentu. “Nderek” merupakan kegiatan merumah dan persoalan bermukim, yang secara khusus mengacu pada ide mukim (dwelling) menurut Heidegger. “Nderek” sebagai dwelling memuat pemahaman bahwa melalui sorge (care) –suatu karakteristik mendasar dari dwelling yang dalam hal ini adalah saling berbagi antar kerabat dalam pengasuhan anak muda menuju “mentas” –para aktor tidak menghadirkan dwelling yang meruang secara terikat di satu lokasi geografis saja, melainkan pada rentangan keterhubungan dan keterbukaan antara dua rumah dan dua daerah.

---

This research is about housing phenomenon conducted by some Javanese migrants in Balikpapan. They are young single migrants and their respective relatives who are members of the household unit. This study aims to understand this phenomenon as a housing problem in architecture. This study sees housing in diversity and complexity and pays attention to micro aspects and the socio-cultural dimensions of human life. This is explored through the variety of households and families as well as the life courses. This research relies on a perspective that sees the house as an existence, by investigating the existence of the human actors and uncovering their idea of housing. This research employs qualitative research methods and specifically Grounded Theory. The actors name this activity as “nderek” and it can be seen as a coresidency. However, “nderek” differs from other co-residency variants in terms of the type of kinship relationship, the form of support between these relatives, and a certain stage of life. “Nderek” is a housing and also dwelling, which specifically refers to the idea of dwelling according to Heidegger. “Nderek” as a dwelling conveys understanding that through sorge (care) – a fundamental characteristic of dwelling, as in this case is sharing between relatives in nurturing young people towards “mentas” – the actors do not present dwelling that is bounded in one geographic location, but on the gamut of connectedness and openness between two houses and two areas."

"[Penelitian ini dilakukan untuk mereview regulasi tentang persyaratan luas minimal setiap kavling/unit perumahan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Assesment (RIA) dengan menggunakan AHP untuk CBA dalam kuesioner untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut pada saat diimplementasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan adalah dengan meniadakan ketentuan syarat luas minimal lahan setiap/kavling perumahan diKota Depok. Sehingga disarankan Pemerintah Kota Depok untuk mencabut ketentuan yang mengatur persyaratan luas minimal lahan setiap kavling/unit perumahan 120 (seratus dua puluh) meter persegi di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 dan Rancangan Perda tentang RTRW Kota Depok tahun 2012-2032;This Study was conducted to review the regulations on minimum area requirements of each housing unit in Depok City. This study uses Regulatory Impact Assesment (RIA) to analyze the impact of the policy at the time ofimplementation. Analysis tool used in this RIA method is using CBA obtained from AHP questionnaire. Result of this study indicates that the most appropriate policy alternative to overcome problems is to drop minimum land area requirement regulation for each housing unit in Depok City. For Depok City Government it is suggested to repeal provisions in City Regulation No. 13 of 2013 and city regulation draft concerning Depok City Spatial Plan 2012-2032 wich regulate minimum area requirement is 120 square meters for each land/housing unit., This Study was conducted to review the regulations on minimum arearequirements of each housing unit in Depok City. This study uses RegulatoryImpact Assesment (RIA) to analyze the impact of the policy at the time ofimplementation. Analysis tool used in this RIA method is using CBA obtainedfrom AHP questionnaire. Result of this study indicates that the most appropriatepolicy alternative to overcome problems is to drop minimum land arearequirement regulation for each housing unit in Depok City. For Depok CityGovernment it is suggested to repeal provisions in City Regulation No. 13 of2013 and city regulation draft concerning Depok City Spatial Plan 2012-2032wich regulate minimum area requirement is 120 square meters for eachland/housing unit.]"

"Jakarta sebagai ibu kota Indonesia merupakan pusat berbagai sektor penunjang kehidupan terutama bisnis dan ekonomi. Daya tarik tersebut membuat banyak orang datang untuk bekerja maupun tinggal sehingga meningkatkan urbanisasi. Pesatnya pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi ini menjadikan Jakarta semakin padat dan angka kebutuhan tempat untuk bermukim melonjak. Namun, pada faktanya jumlah lahan di Jakarta tidak bertambah dan terbatas. Terbatasnya lahan tersebut membuat para pekerja tidak bisa memperoleh tempat tinggal yang terjangkau sehingga mereka harus bergeser ke daerah pinggiran kota seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Setiap harinya mereka harus melakukan perjalanan dari tempat tinggal ke kantor yang tergolong jauh. Perjalanan tersebut dapat disebut sebagai komutasi atau mobilitas ulang-alik. Mereka yang melakukan mobiltas ulang-alik disebut sebagai komuter. Namun didorong oleh beberapa faktor seringkali para komuter tersebut tidak hanya menetap pada satu tempat tinggal saja (berpindah dari satu tempat ke tempat lain). Oleh karena itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mengetahui bagaimana para komuter berpindah dari suatu tempat tinggal ke tempat tinggal lainnya dan faktor-faktor apa saja yang mendorong perpindahan merumah tersebut.

---

Jakarta as the capital city of Indonesia is the center of various life support sectors, especially business and the economy. This makes many people come to work or live, thereby increasing urbanization. The rapid population growth due to urbanization has made Jakarta increasingly denser and the number of places needed to live has soared. However, in fact the amount of land in Jakarta limited and does not increase.That situation has prevented workers from obtaining affordable housing, so they have to shift to suburban areas such as Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (Bodetabek) and they have to travel from their place of residence to the office which is classified as far away every day. This activity can be referred as commuting and those who do it are referred as commuters. However, driven by several factors, these commuters often don't just stay in one place of residence (moving from one place to another).  Therefore, the purpose of this writing is to find out how commuters move from one place of residence to another and what factors cause the housing mobility."

"Manusia pada tahapan siklus hidup yang berbeda akan memiliki kebutuhan, keinginan, dan hambatan yang berbeda-beda dalam kegiatan merumahnya, serta bergantung pada konteks di mana ia bertinggal. Pengalaman merumah individu pada setiap tahapan siklus hidup atau yang sering disebut sebagai housing transition diperlukan untuk dapat memahami secara menyeluruh kondisi dan isu permukiman dalam konteks tertentu. Salah satu isu permukiman yang membutuhkan perhatian terhadap hubungan antara pengalaman merumah dengan tahapan siklus hidup manusia adalah segregasi permukiman berdasarkan usia. Pada konteks Blok Empang ditemukan adanya housing transition kelompok individu dewasa muda, usia paruh baya, dan usia lanjut yang berbeda dan cenderung lebih fleksibel dibandingkan teori housing transition yang ada dikarenakan faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan bermukim warga di Blok Empang. Beberapa faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan bermukim di Blok Empang yaitu keterikatan dengan lingkungan, kedekatan dengan keluarga, parental background, proses pembentukan keluarga, pekerjaan, dan adanya variasi pilihan rumah. Faktor-faktor ini juga yang kemudian memengaruhi terbentuknya permukiman yang terintegrasi secara usia di Blok Empang, terutama ketersediaan variasi pilihan rumah yang terjangkau.

---

Humans at different stages in the life course will have different needs, aspirations, and constraints on their housing experiences depending on the context in which they live. Therefore, to understand housing conditions and problems in certain contexts, it is important to understand the housing experiences of the people in each stages of the life course, which is often referred to as the housing transition. One of the housing problems that requires an understanding of the relation between housing experiences and the life course is the issue of residential segregation by age. In the context of Blok Empang, it was found that the housing transitions for younger adults, middle-aged adults, and older adults are different and more flexible than the housing transition theory from literature, caused by the factors that affect the lives of the residents in Blok Empang. Several factors that affect the housing transition in Blok Empang are attachment to the neighborhood, family closeness, parental background, family formation, work, and the variety of housing options. These factors, especially the availability of various affordable housing options, influenced the age integration in Blok Empang."

"Dilema pada pembangunan kota salah satunya berfokus pada urgensi kebutuhan akan infrastruktur, seperti sarana transportasi.  Sayannya, pembangunan infrastruktur ini menyebabkan harga tanah disekitarnya menjadi naik secara signifikan.  Studi mengenai pembangunan infrastruktur terhadap harga tanah sebagai komponen dominan pembentuk harga rumah masih sangat minim, riset ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antar pembangunan infrastruktur, harga tanah dan harga rumah. Dengan menganalisis NJOP, sebaran jalan dan komersil tadi ini menemukan bahwa semakin tinggi nilai sebuah lahan, maka aksessibilitas dan konektivitasnya akan semakin tinggi Kemudian dengan penelusuran metode kualitatif, studi menemukan adanya fenomena ekonomi biaya tinggi yang turut berpengaruh menaikkan harga lahan, ditambah lagi eksistensi makelar tanah yang dapat mengatur harga tanah berdasarkan kepentingan pribadinya.  Berdasarkan hasil tersebut pemerintah diharapkan mempertimbangkan jenis aksesibilitas dan konektivitas jalan raya serta mengupayakan menghapuskan biaya tidak resmi serta keberadaan makelar tanah untuk mengontrol harga tanah dan rumah.

---

One of the dilemmas of urban development is the urgency to built infrastructure, such as transportation. Unfortunately, this infrastructure development caused the surrounding land prices to increase significantly. Studies on infrastructure development effect on land prices as the dominant component of housing prices on the literature are not widely conducted yet.  This research aims to reveal the relationship between infrastructure development, land prices and housing prices. After Analyzing the NJOP, distribution of roads and distribution of commerce, this study found that the higher the valuation of a land means higher accessibility and connectivity. Then, executing qualitative methods, we found a phenomenon of high-cost economy which also had an effect on increasing land prices. Moreover, the existence of land brokers who can set the price of land based on his personal interests, worsen the market price of land and housing. Based on these results, it is recommended for the government to carefully consider the type of accessibility and connectivity of a land, and seek to eliminate high-cost economy and the existence of land brokers to control land and housing prices."

"ABSTRACTSouth Korea has transformed itself into a dominantly migrant-receiving country over the last three decades. Korea makes an important case in studying-migration transition due to the high speed of migration growth and diversifying patterns of migration. This paper identifies the patterns of migration growth in Korea and analyzes various contributing factors from both migrant sending and receiving countries perspectives. It was found that labor migrants, un-skilled in particular, are the largest contributor to the growth and family migrants, notably female marriage migrants, have been increasingly important. On top of that, ethnic Korean migrants are significant in both the labor market and family migration routes. The factor analysis shows that labor market conditions, in terms of higher income and wider job opportunity, in the destination are the strongest driver, but the actual migration flows are not fully explained by economic disparities. Rather, migration flows to Korea, either economic migration or non-economic migration, are influenced by a complex interplay of push, pull, and network factors on the state, family and individual level. However, in all cases the state's policy considerations and settings have played, and will continue to play, a pivotal role in determining the scale and patterns of migration transition in Korea."