Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik daerah di Indonesia sering kali sulit diselesaikan karena daerah tidak memiliki data yang akurat. Selain itu, data akurat dapat dipergunakan untuk melawan penindasan maupun kecurangan yang merugikan masyarakat. Pemerintah Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Sumatera Barat melakukan penyusunan kebijakan untuk melegitimasi data mandiri dan lebih akurat untuk daerahnya yang disebut sebagai data presisi melalui Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi. Berpijak pada pemikiran Bourdieu mengenai praktik sosial termasuk habitus, kapital, dan arena diikuti kekuasaan simbolik, penelitian ini juga menggunakan konsep komunikasi politik Lilleker untuk memetakan proses penyusunan kebijakan. Penelitian bersifat kualitatif konstruktivis dengan metode studi kasus ini menemukan bahwa kapital yang dimiliki aktor politik digunakan atau ditempatkan dalam arena komunikasi politik untuk keberhasilan penyusunan Perna Data Presisi hingga mendapat pengakuan publik. Selaras dengan kepemilikan kapitalnya, wali nagari menjadi aktor politik Panampuang yang paling banyak melakukan upaya penempatan kapital selama penyusunan kebijakan pendataan. Usaha penempatan kapital yang dilakukan aktor politik nagari didukung juga oleh bentuk-bentuk kekuasaan simbolik, di mana keduanya saling mendukung untuk mencapai tujuan politik aktor, yaitu melegitimasi penggunaan data presisi dalam Pemerintahan Nagari Panampuang.

---

Regional conflicts in Indonesia are often difficult to resolve because regions do not have accurate data. Besides, accurate data can be used to fight oppression and fraud that harm society. The government of Nagari Panampuang, Ampek Angkek District, West Sumatra, is preparing a policy to legitimize its more accurate regional independent data, which is referred to as precision data, through Nagari Panampuang Regulation Number 2 of 2023 concerning the Nagari Government Administration System Based on Precision Data. Based on Bourdieu's thinking regarding social practices, including habitus, capital, and arena followed by symbolic power, this research also uses Lilleker's concept of political communication to map the policy-making process. This qualitative research found that the capital owned by political actors was used or placed in the arena of political communication for the successful preparation of the policy to gain public recognition. In line with his capital ownership, Wali Nagari is the Panampuang political actor who makes the most efforts to place capital during the preparation of data-related policy. Capital placement efforts carried out by nagari political actors are also supported by forms of symbolic power, where both support each other to achieve the actor's political goals, such as legitimizing the use of precision data in the Nagari Panampuang Government."

"ABSTRAKPasca reformasi Indonesia dihadapkan pada perubahan pada sistem politik, sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satu persoalan yang penting dan muncul adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, dan hasil dari pemilihan kepala daerah secara langsung adalah munculnya kepala daerah yang berusia muda. Kualitas pemimpin muda, terkadang menjadi sorotan publik dalam masa kepemimpinannya, seperti yang terjadi di kota Bogor dimana kepala daerah sebagai representasi eksekutif pernah terjadi konflik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bogor sebagai representasi legislatif terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif. Akar masalah antar kedua instansi tersebut dikarenakan oleh komunikasi politik yang tidak berjalan dengan baik karena pimpinan kedua instansi tersebut. Hingga pada akhirnya pihak eksekutif berhasil melaksanakan komunikasi politik yang efektif dengan pihal legislatif.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Teori-teori yang dikedepankan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi politik dan teori ketahanan nasional. Teori tersebut dipakai sebagai kerangka berfikir yang membantu peneliti dalam melihat dan menganalis hasil-hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Dengan menggunakan kerangka teori tersebut, korelasi antara fakta di lapangan yang diperoleh selama proses penelitian dan teori dapat dilihat korelasi kesenjangannya. Dari hasil penelitian yang didapat, bahwa politik informal sangat berpengaruh dalam pelaksanaan komunikasi politik yang efektif antara eksekutif dengan legislatif di kota Bogor dibandingkan pertimbangan politik. Wali Kota Bogor sebagai representasi eksekutif berhasil menjalankan komunikasi politik yang efektif sehingga batalnya pengunaan hak interpelasi dari pihak DPRD kota Bogor sebagai representasi legislatif.

---

ABSTRACTPost-reform Indonesia are faced with changes in the political system, the system of government and state. One important issue that arises is the direct local elections, and the results of direct local elections is the emergence of regional heads of the young. The quality of young leaders, sometimes into the public spotlight in his tenure, as happened in the city of Bogor, where the executive head of the region as a representation ever conflict with the Regional Representatives Council (DPRD) Bogor city as a representation related legislative policies issued by the executive. The root of the problem between the two agencies was due to political communication does not run well by the leaders of both institutions. Until finally the executives successfully implement effective political communication with legislative pihal.This study used a qualitative method with descriptive analysis. Theories being put forward in this research is political communication theory and the theory of national security. The theory used as framework of thinking that help researchers in viewing and analyzing the research results found in the field. By using the theoretical framework, the correlation between the facts on the ground which is obtained during the process of research and theory can be seen in correlation gap. From the results obtained, that informal politics is very influential in the implementation of effective political communication between the executive and legislature in the city of Bogor than political considerations. Mayor of Bogor as executive representation to successfully run an effective political communication so that the cancellation of the use right of interpellation of the Bogor city parliament as legislative representation."

"ABSTRAKTesis ini mendiskripsikan stategi komunikasi Presiden SBY dengan rakyatmelalui PO BOX & SMS 9949. Strategi komunikasi politik yang digunakanmelalui PO BOX & SMS 9949 adalah menjalin komunikasi dengan rakyat denganpesan persuasif yang dilakukan dengan metode penyampaian yang informativedan persuasive, yaitu bentuk dan isi pesan yang bertujuan mempengaruhikhalayak dengan cara memberi penerangan dengan menyampaikan pesan yangsesuai kepentingan politik SBY. PO BOX dan SMS 9949 menjadi salah satumedia komunikasi interpersonal Presiden SBY, yang berupaya mengelola citradiri (self image) atau pencitraan. Upaya memanfaatkan SMS dan POX 9949sebagai pencitraan, antara lain dapat dilihat dari surat jawaban Staf KhususPresiden kepada pengirim surat, dan pidato yang sangat persuasif dan menggiringopini bahwa presiden telah bekerja sesuai dengan harapan rakyat. Dalam kontekskomunikasi presiden dengan rakyat melalui media SMS dan PO BOX 9949, unsurattention (perhatian), interest (minat), desire (hasrat) sudah terpenuhi. Namun,pada tataran decision (keputusan) dan action (tindakan) sangat minim atau tidakoptimal sehingga tidak menimbulkan efek politik yang tinggi kepada rakyat.Bahkan, komunikasi interpersonal yang face to face, SBY juga tidak dapatmembuktikan decision dan action dari komunikasinya, sehingga komunikasi SBYhanya memberikan harapan belaka tapi minim realisasi.

---

ABSTRACTThis thesis describes the communication strategy of the President to the peoplethrough SMS & PO BOX 9949. The Political communication strategies used byPO BOX & SMS 9949 is to establish communication with people with persuasivemessages carried by delivery methods informative and persuasive, thatinfluencing audiences. SMS and PO BOX 9949 become the Presidentinterpersonal communication media, which seeks to manage self-image orpolitical imagery. Efforts to utilize SMS and POX 9949 as imaging, amongothers, can be seen from a letter of response to the President's special staff sendingletters, and speeches were very persuasive and lead opinion that the president hasbeen working in accordance with the expectations of the people. In the context ofpresidential communication with the people through the medium of PO BOX andSMS 9949, elements of attention, interest, desire are submitted. However, at thelevel of decision and action is minimal or not optimally. In fact, face to facecommunication, also can not prove the decision and action of the communication."

"Tesis ini merupakan pengkajian komunikasi politik kelompok penekan di Indonesia. PeneUtian ini berfokus pada bagaimana komunikasi politik KASUM di tengah resistensi pihak pihak Penelitian tentang pressure group masih sangat jarang. Umumnya yang diteliti lembaga pemerintah, partai politik atau lembaga bisnis, Beberapa pertanyaan yang dicoba untuk dijawab: Bagaimana strategi komunikasi politik KASUM kepada pemerintah dan publik di Indonesia. Bagaimana lembaga ini mampu terus bertahan selama lima tahun mengkampanyekan isu Munir, HAM dan dernokrasi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat diskriptif.

---

The focus of this study is political communication in Indonesia pressure group. The case study is in the Case Study Action and Solidarity Co:mmittee for Munit (KASUM). Not much study about political communication of pressure group fn Indonesia. Generally that study for political party, government or other political organization". The purpose of this study is to understand how KASUM stiH exist to promote Munir issue, how KASUM use media. This research is qualitative descriptive. The data were collected by means of deep interview."

"Makalah non-seminar yang bertajuk “Analisis Komunikasi Politik (Studi Kasus pada Video Rapat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama / Ahok dengan Jajaran Dinas DKI yang Diunggah di Youtube Melalui Akun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)” mengambil teori lima unsur komunikasi politik yang terdiri atas komunikator politik, pesan, media, komunikan, dan efek.Makalah ini digali melalui berbagai studi literatur dan studi kasus mengenai cara kepemimpinan yang diterapkan para pemimpin Indonesia. Pada 2012 pasangan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok pun mulai mendongkrak kinerja pemerintahan melalui cara memimpinnya yang terstruktur dan terkoneksi oleh media sosial. Setiap rapat birokrasi yang dilakukan Ahok bersama jajaran dinas, disebarluaskan melalui Youtube (media global tanpa batas) agar bisa dilihat oleh tak hanya warga Jakarta dan Indonesia, tetapi juga masyaakat dunia.Kesimpulan dari makalah ini, budaya tranparansi yang diterapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) telah membangun berbagai opini publik dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun tidak mendukung, baik yang menyukai maupun yang tidak menyukai. Memanfaatkan media baru seperti Youtube, merupakan hal mutakhir yang baru diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini Youtube menjadi salah satu media kampanye dapat mendongkrak sosok Ahok dalam meraih dukungan atau simpati massa dari berbagai kalangan, usia, kelas sosial, dan lintas batas.

---

This paper that entitled “Political Communication Analysis (case study on the Video meeting of the Vice Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama/Ahok lined with Department of DKI Services which uploaded on Youtube Through Government Accounts DKI Jakarta)” takes the five elements theory political communications unsure consisting of political communicators, message, media, receiver, and effects.

This paper was dug through the various studies of the literature and case studies on how the leadership of Indonesia previously had occurred in Indonesia's leadership crisis. In 2012 the Governor's spouse Joko Widodo and Ahok began to boost the performance of the Government through a structured and directed it connected by social media. Each meeting bureaucracies that led by Ahok, disseminated via Youtube (global media without boundaries) to be seen by not only the citizens of Jakarta and Indonesia, but also the world.

The conclusion of this paper is transparent culture applied to Vice Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama(Ahok) is builds a wide range of public opinion from many quarters, both in favor of and does not endorse, either liked or disliked. By utilizing new media like Youtube, the new cutting-edge applied a system of Government in Indonesia. In this case Youtube became one of the media campaign could boost the figure within the mass Ahok grabbed from various backgrounds, ages, social classes, and cross-border."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu pragmatisme yang diperbincangkan oleh media massa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan manifestasi ajaran pragmatisme yang tampil melalui cara perilaku pragmatis ? dalam pesan politik calon legislator pada pemilu 2014. Subjek penelitian ini adalah para calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta 2014 dari gender, partai dan dapil yang berbeda dan media yang digunakan oleh caleg untuk mengirim pesan politik tersebut kepada masyarakat. Subjek penelitian ini diteliti menggunakan konsep komunikasi politik untuk melihat bagaimana komunikator politik mengirimkan pesan politiknya. Penelitian ini juga menggunakan konsep pragmatisme dan komunikator politik pragmatis untuk melihat apakah para informan merupakan seorang komunikator politik yang pragmatis. Selanjutnya pesan politik yang dikirim caleg sebagai komunikator politik diteliti untuk melihat apakah pesan tersebut merupakan pesan politik pragmatis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data diperoleh melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi yang diteliti menggunakan Analisis semiotika Barthes. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa komunikator politik pragmatis menghasilkan pesan politik pragmatis dalam perpolitikan yang liberal.

---

This research is motivated by pragmatism issues are discussed by the media ahead of the General Election 2014. This study aims to explain the manifestation of the doctrine of pragmatism that appear through pragmatic behavior ? in the political message legislative candidates in the legislative election 2014.

The subjects of this research are legislative candidates city council 2014 from different gender, political party and different constituencies and media used by candidates to send a political message to the public. The subjects studied using the concept of political communication to see how the political communicator to send political messages. This study also uses the concept of pragmatism and pragmatist political communicators.

This research is qualitative research. Research data was obtained through interviews and documentation studies that examined use Barthes semiotic analysis. The results of this analysis indicate that pragmatic political communicator produce pragmatic political messages in liberal politics."

"Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 yang baru saja dilaksanakan menunjukan sakali lagi bahwa ada perubahan dalam pola perebutan kekuasaan. Komunikasi politik melalui pencitraan kandidat seolah menjadi menu wajib baik bagi Challenger maupun Incumbent. Pencitraan tersebut dijabarkan dalam retorika politik yang erat hubungannya dengan media, iklan politik dan survei. Hal tersebut sangat terkait dengan era komunikasi yang terbuka, sehingga para pemilih dan warga negara sangat mudah mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukaon para pemimpinnya. Retorika politik yang diketahui akan digunakan warga negara untuk modal memilih para pemimpinnya ataupun menanyakan kembali tugas para pemimpin setelah mereka menjabat. Retorika poHtik yang ditakukan para challenger dan incumbent tentunya harus sesuai dengan keinginan masyarakat pemilih jika ia ingin terpilih atau dipilih kembali oleh warganya. Untuk itu tulisan ini mengemukakan beberapa pertanyaan bagaimana strategi komunikasi politik challenger dan incumbent dalam mencarl dan mempertahankan kekuasaan, selain itu retorika politik apa yang digunakan oleh challenger dan incumbent terutama yang berhubungannya dengan penggunaan media, iklan politik serta efek survei yang terjadi. Berangkat dari keinginan untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis memilih sosok Susilo bambang Yudhoyono (SBY).

---

The Presidential Election on 2009 has just done a while ago, it showed, once again, that there is a slight change in power taking patterns. Political communication by candidate image has becomes a regular and compulsory menu for Challenger and/or Incumbent. The image has been explained in political rhetoric that it has close correlation to media, surveys and political campaign. This is highly correlated to open-ended communication era, so voters and citizens can easily find out what have been done and what will be done by their leader. Known political rhetoric shall be used by citizens in order to vote their leader or to re­ questioning the tasks of their leader when he/she hold his/her position.

Political rhetoric that being made by challenger and incumbent shall certainly be adjusted to voters' needs if they want to be re-elected by their voters. Therefore, this writing is discussing several questions on what are political communication strategies for challengers and incumbent in order to take and restore their power, beside of that, what are used political rhetoric by challengers and incumbent, in particular to correlate with the usages of media, political campaign and survey effects which have been occurred. From this perspective, in order to reply questioned mentioned above, writer selects the figure of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "

"Penyelenggaraan pemilihan legislative 2014 di ramaikan oleh pengusaha multimedia yang terjun ke politik praktis. Salah satunya adalah Hary Tanoe selaku pemilik MNC Group. Hal ini sangat menarik untuk diamati ketika media cetak SINDO di bawah kepemilikan Hary Tanoe menjalankan peran politiknya sebagai corong pencitraan tokoh Hary Tanoe, Wiranto dan Partai Hanura. Dengan menggunakan paradigma kritis, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana Hary Tanoe memanfaatkan media cetak SINDO untuk kepentingan politik praktisnya. Fokus penelitian ini mencoba untuk mengetahui komunikasi politik pencitraan apa yang ada dalam teks dan konteks media cetak SINDO, terutama dalam pemberitaan teks politik selama masa kampanye pileg terbuka 2014. Analisis wacana kritis, literasi dokumen dan juga in-depth interview digunakan sebagai metode untuk memperoleh data tentang dominasi kekuasaan di dalam struktur media cetak SINDO dan tentang citra apa yang sedang dibangun oleh Hary Tanoe, Wiranto dan Hanura. Secara metodologis, penelitian ini melakukan multilevel analysis untuk mendapatkan analisi yang komprehensif dan kontekstual. Dalam hal ini peneliti menempatkan diri sebagai partisipan yang dijembatani nilai-nilai tertentu sehingga proses transformasi sosial tercapai. Secara epistemologi, peneliti masih merasa banyak kekurangan, di antaranya tidak mencakup sisi konsumsi teks. Sejatinya konsumsi teks diperoleh melalui in-depth interview dengan khalayak pembaca Koran SINDO terkait berita politik selama periode masa kampanye terbuka pemilihan legislative 2014. Melalui teori critical discourse analysis milik Fairclough, peneliti menemukan bahwa terdapat sejumlah realitas yang tersembunyi atau realitas maya dibalik sebuah teks pemberitaan politik media cetak SINDO selama kampanye terbuka pileg 2014. Tesis ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan media akan sangat mempengaruhi produksi teks media tersebut untuk kepentingan politik praktis. Penelitian ini menyimpulkan eksistensi pemberitaan politik media SINDO selama masa kampanye terbuka pileg 2014 sangat dipengaruhi oleh menghegemoninya kapitalis monolitik Hary Tanoe melalui berbagai penguasaan struktur dan modal dalam industri media. Akibatnya, seluruh ekspresi kebebasan jurnalis media cetak SINDO tidak lagi dapat dilihat sebagai peristiwa yang mengacu atau merepresentasikan realitas sosial.

---

Legislative Elections 2014 is filled with multimedia entrepreneurs who jumped into practical politics. One of them is Hary Tanoe, the owner of MNC Group. It is an interesting thing to see when SINDO print media, under the ownership of Hary Tanoe, run its political role as the "image cover" of Hary Tanoe himself, Wiranto and Hanura Party. By using the critical paradigm, this study intends to determine how far Hary Tanoe used SINDO print media for his own practical political purpose. The focus of this research is trying to figure out what kind of Political Imagery Communication that is used within the text and the context of SINDO, especially in political news during the campaign of Legislative Elections 2014. Critical discourse analysis, document literacy and also in-depth interviews are used as a method to obtain data about the power dominance in the structure of SINDO and what image is being built by Hary Tanoe, Wiranto and Hanura Party.

Methodologically, this study uses multilevel analysis to obtain a comprehensive and contextual analysis. In this study, the researcher put herself as a participant that is bridged by certain values so that the process of social transformation is achieved. Epistemologically, the researcher still has some minuses, some of them is the absent of the text consumption side. It should be obtained through in-depth interviews about the political news with the reader of SINDO during the open campaign period of legislative elections 2014. Through Fairclough’s critical discourse analysis theory, researcher found that there are a number of hidden realities or virtual realities behind a SINDO’s text of political news during the open campaign period of legislative elections 2014. The thesis also shows that media ownership would greatly affect the production of media texts for political interests.

This study concluded that the existence of political news of SINDO during the open campaign period of legislative elections 2014 is strongly influenced by the hegemony of Hary Tanoe’s monolithic capitalist through various dominations of structure and capital in the media industry. As the result, the entire freedom express of SINDO’s journalists is no longer be seen as an event that refers to or represents social reality."

"Disertasi ini meneliti secara empiris brand politik pemimpin politik (dhi. bakal calon presiden Republik Indonesia 2014) dalam konteks komunikasi politik dan keterkaitannya dengan kepemimpinan yang berbasis pada identitas sosial. Konsep brand merupakan konsep ilmu pemasaran yang diterapkan dalam berbagai ranah, termasuk politik. Oleh karena itu terdapat kebutuhan untuk mendapatkan gambaran mengenai konsep ini dalam konteks komunikasi politik yang semakin mengalami personalisasi dan mediatisasi. Personalisasi dan mediatisasi merupakan realitas komunikasi politik yang mendorong kemunculan pemimpin politik sebagai brand. Penelitian ini menelaah brand pemimpin politik sebagai pesan di media massa, khususnya media massa cetak yang mewakili 5 (lima) kelompok bisnis media besar yang ada di Indonesia. Analisis konten media dilakukan untuk melihat visibilitas dan asosiasi yang melekat pada brand 12 (duabelas) bakal calon presiden RI paling populer di media, yaitu (dalam urutan abjad) Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Hatta Rajasa, Jokowi, Jusuf Kalla, Mahfud MD, Marzuki Alie, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Pramono Edhie Wibowo dan Wiranto. Brand sebagai pesan di media kemudian menjadi dasar untuk mendapatkan gambaran tentang brand pemimpin politik di benak publik, yaitu pemilih di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa konsep brand pemimpin politik bersifat cair dan rentan terhadap isu maupun persaingan politik. Selain itu, terdapat 2 (dua) dimensi dasar pembentuk ekuitas brand pemimpin politik, yaitu: elektabilitas dan partisipasi. Tingkat pengenalan (awareness) dan prototipikalitas (keterwakilan identitas sosial pemilih dalam sosok pemimpin) menjadi kondisi yang diperlukan (necessary condition untuk pembentukan ekuitas brand pemimpin politik. Sedangkan kepribadian (brand personality) dan asosiasi (brand association) merupakan kondisi yang turut memperkuat meski tidak mutlak (contributory condition) dalam pembentukan ekuitas brand pemimpin politik.

---

This dissertation empirically examines the political brand of political leaders (ie. 12 Indonesia presidential candidates to be) in the context of political communication and in association with social identity. Brand is a marketing concept applied in politics. Therefore it has to be reviewed due to the new context, the new politics and in the midst of mediatization. Personalization and mediatization are the factors that encourages the emergence of political leaders as a brand.

This study examines the political leaders as messages in the mass media, particularly the print media representing five (5) business major media groups in Indonesia. Media content analysis was used to examine the visibility and association of the top 12 Indonesia presidential candidates to be in the media, namely (in alphabetical order) Bakrie, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Hatta Rajasa, Jokowi, Jusuf Kalla, Mahfud MD, Marzuki Alie, Megawati, Prabowo, Pramod Edhie Wibowo and Wiranto. Brands as media messages then become the basis for getting an overview of political leaders brands in the public minds, ie. voters in Jakarta.

This study found that the concept of political brand are fluid and susceptible to political issues and competition. In addition, there are two basic dimensions of brand equity for political leaders, namely: electability and participation. Brand awareness and prototypicality are two necessary conditions for political leaders brand equity while brand personality and brand association are contributory conditions."