Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas aspirasi pemekaran Kabupaten Subang Utara yang telah berlangsung sejak tahun 2004 menghadapi hambatan karena belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah Kabupaten Subang, yang merupakan salah satu syarat formal sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi advokasi yang digunakan oleh Forum Pemekaran Pantura Subang (FP2S) dalam mendorong pemekaran serta mengeksplorasi kepentingan politik dan ekonomi yang mendasari aspirasi tersebut. Advocacy Coalition Framework (ACF) digunakan sebagai analisis utama dalam studi kasus FP2S. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta penggunaan data sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa FP2S merupakan koalisi elite Pantura yang bertujuan untuk mengadvokasikan pemekaran Subang Utara. FP2S menggunakan strategi advokasi meliputi sosialisasi, lobi politik, negosiasi, kampanye media sosial, dan aksi demonstrasi. Strategi ini berhasil mendapatkan keberpihakan Bupati Subang, yang memberikan sumber daya politik signifikan untuk mengintervensi pemerintah Subang. Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pemekaran Kabupaten Subang merupakan hasil dari lobi politik dan kompromi antara FP2S dan elite politik di Subang, yang didorong oleh kepentingan masing-masing elite.

---

This study discusses the aspirations for the formation of North Subang Regency, ongoing since 2004, faces obstacles due to the lack of approval from the Subang Regency government, a formal requirement as stipulated in Law No. 23 of 2014. This study aims to explain the advocacy strategies used by the North Subang Expansion Forum (FP2S) in promoting the formation and to explore the political and economic interests underlying this aspiration. The Advocacy Coalition Framework (ACF) is employed as the primary analytical tool in the case study of FP2S. The research method used is qualitative, with data collection techniques including interviews and the use of secondary data. The findings indicate that FP2S is a coalition of Pantura elites aiming to advocate for the formation of North Subang. FP2S employs advocacy strategies such as socialization, political lobbying, negotiation, social media campaigns, and demonstrations. These strategies successfully gained the support of the Subang Regent, providing significant political resources to influence the Subang government. The signing of the Joint Decree (SKB) for the formation of North Subang Regency was the result of political lobbying and compromise between FP2S and the political elites in Subang, driven by the interests of each elite."

"This research was conducted to explore the relationship between exploration and commitment in education, with orientation to the future of education..."

"Keluhan konsumen di media masa akhir-akhir ini serta pengaduan yang masuk ke YLKI dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dengan demikian masalah perlindungan konsumen seharusnya mendapat perhatian yang serius, namun sampai sekarang belum ada peraturan yang integral dan comprehensif. Terlepas dari belum adanya Hukum Perlindungan Konsumen yang memadai, tampaknya pendidikan masalah ini sudah saatnya mendapat perhatian dari kalangan akademisi dan sudah saatnya diajarkan di Fakultas Hukum. Pengetahuan dan pemahaman tentang masalah tersebut sangat diperlukan oleh seorang sarjana hukum apalagi dalam menghadapi era pasar bebas dan globalisasi."

"Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan di wilayah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Sumbawa Barat pajak pengambilan dau pengolahan bahan galian golongan C memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan pajak daerah dibandingkan pajak daerah lainnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2008 tercatat menurun dibandingkan tahun 2007, namun pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perbandingan antara target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan potensi riilnya diperoleh basil bahwa target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang ditetapkan di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007 dan 2009 Iebih rendah dari potensi yang dimiliki oleh daerah, sedangkan pada tahun 2008 target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C Iebih tinggi dari potensi riil yang dimiliki oleh daerah.Secara rata-rata efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 menunjukkan hasil yang efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 96,61%, Sedangkan secara rata-rata efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 dengan menggunakan pendekatan pertama menunjukkan hasil yang sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 6,5s%. Hasil yang sama diperoleh dengan menggunakan pendekatan kedua, namun tingkat efisiensi yang diperoleh sebesar 5,68%.

---

Type C mining Exploration Tax is one type of local taxes imposed in the district/city. In West Sumbawa Regency, Type C mining Exploration Tax gave the highest contribution to the local tax revenue than any other local taxes. Based on the analysis undertaken, the potential of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa regency in the year 2008 recorded decreases compared to the year 2007, but in the year 2009 experienced a significant increase. Comparison between the target of Type C mining exploration Tax with its real potential obtained results that targets of Type C mining Exploration Tax in West Sumbawa regency in the year 2007 and 2009 is lower than the real potential whichis owned by the regions, while in 2008 tax target of Type C mining Exploration tax is higher than the real potential which is owned by the real potential of the region.On the average, level of effectiveness of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa regeney in the year 2007-2009 showed an effective result with the level of effectiveness of 96.61 %, while on the average, level of efficiency of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa in the year 2007-2009 by using the first approach shows very efficient results with levels of efficiency equal to 6.55%. Similar results were obtained using both approaches, but the level of efficiency obtained is 4.42%."

"Isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia merupakan isu global yang menjadi perhatian negara dan sektor bisnis dalam melindungi, menghormati, dan remidiasi hak asasi manusia. Oleh karena itu, berbagai aktor baik negara, sektor bisnis, dan organisasi non-pemerintah (NGO) melakukan inisiatif dalam meningkatkan tanggung jawab sosial tentang pemenuhan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara anggota PBB dalam memenuhi hak asasi manusia, mengadopsi Prinsip-prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia menjadi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 dan diperbaharui dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Namun, inisiatif tersebut tidak bekerja secara efekti sebagai payung dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh aktivitas bisnis di Indonesia, khususnya dalam kasus tambang pasir laut oleh Perusahaan asal Belanda (PT. Royal Biskalis) di Perairan Spermonde tahun 2020 yang berdampak pada masyarakat nelayan Pulau Kodingareng di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kehadiran NGO seperti WALHI Sulawesi Selatan memilki peran penting dalam mengadvokasi isu tersebut. Penelitian ini fokus dalam menganalisis peran WALHI Sulawesi Selatan dalam mengadvokasi kasus penambangan pasir laut di Periaran Spermonde tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus menggunakan pendekatan wawancara dan dokumen. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan konsep utama Transnational Advocacy Network (TAN) dari Kekck dan Sikkink (1998). Penelitian ini menemukan bahwa peran advokasi yang dilakukan oleh Walhi Sulwesi Selatan dalam kasus tersebut ada tiga, yaitu coordinating roles, enabling roles, dan berperan sebagai lawan. Secara akademis dan praktis, penelitian ini berkontribusi pada kajian hubungan internasional dalam menganalisis inisiatif boomerang pattern dan opportunity structures dalam mengadvokasi kasus secara transnasional. Secara praktis penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan peran advokasi NGO khususnya dalam hubungan transnasional.

---

Business and Human Rights are global issues that are of concern to countries and the business sector in protecting, respecting and remedying human rights. Various actors, including the state, business sector and non-governmental organizations (NGOs), are taking initiatives to increase social responsibility regarding the fulfilment of human rights. Indonesia as an UN member country in fulfilling human rights, adopted the Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) into Presidential Regulation Number 75 of 2015 concerning the National Human Rights Action Plan for 2015-2019 and updated in Presidential Regulation Number 53 of 2021 concerning National Human Rights Action Plan 2021-2025. However, this initiative does not work effectively as a regulation in cases of human rights violations caused by business activities in Indonesia, especially in the case of sea sand extraction by the Dutch company (PT. Royal Biskalis) in Perairan Spermonde in 2020 which had an impact on fishing communities in Kodingareng Island, Makassar, South Sulawesi. Therefore, the presence of NGOs such as WALHI South Sulawesi has an important role in advocating for this issue. This research focuses on analyzing the role of WALHI South Sulawesi in advocating for the case of sea sand extraction in the Perairan Spermonde in 2020. This research is qualitative research with a case study using an interview and document approach. In analyzing the data, this research uses the main concept of Transnational Advocacy Network (TAN) from Keck and Sikkink (1998). This research found that the advocacy roles carried out by WALHI South Sulwesi in this case were three, namely coordinating roles, enabling roles, and acting as opponents. Academically and practically, this research contributes to international relations studies in analyzing boomerang pattern initiatives and opportunity structures in advocating cases transnationally. Practically, this research contributes to increasing the advocacy role of NGOs, especially in transnational relations."

"Pada hakikatnya suatu kebudayaan akan selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Kebudayaan dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, jika kebudayaan tersebut dapat terbuka terhadap pengaruh-pengaruh budaya lain. Setelah negara Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda, wayang kulit purwa tetap dapat bertahan tanpa adanya gubahan-gubahan yang signifikan. Akan tetapi generasi wayang kreasi atau yang disebut juga sebagai wayang kontemporer (non-pakem) mulai lahir dan berkembang di Indonesia sebagai bentuk karya seni yang terpengaruh dampak modernisasi serta tujuan-tujuan lain yang melatarbelakanginya. Studi ini adalah sebuah eksplorasi terhadap material dasar dalam penciptaan wayang kreasi yang menggunakan plastik sebagai material pengganti kulit. Hasil penciptaan diharapkan dapat menjadi model penciptaan alternatif wayang kreasi."

"Dua puluh tahun sejak transisi politik Indonesia pada tahun 1998, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru belum dapat diselesaikan. Indonesia menghadapi situasi impunitas, sementara agenda keadilan transisi semakin hilang dari diskursus publik. Disertasi ini meneliti dan menganalisa bagaimana pendekatan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terhadap kebijakan Bantuan Medis dan Psikososial BMP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK , tidak hanya memperbaiki prosedur dan pelaksanaan kebijakan BMP tetapi juga dapat mendorong kelanjutan agenda keadilan transisi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas pemulihan dari kebijakan BMP ditentukan oleh koherensi internal dan eksternal dari kebijakan tersebut. Advokasi yang dilakukan oleh LSM dan Komnas HAM terhadap kebijakan BMP telah menyentuh hal-hal yang menjadi masalah di dalam koherensi kebijakan BMP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan ilmu kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat komplementer terhadap pendekatan hukum dalam memandang korban dan hak-hak korban, melainkan justru memberikan perspektif baru dalam memandang fungsi kelembagaan LPSK dan Komnas HAM sebagai Lembaga Pelayanan Manusia.

---

Twenty year after Indonesia rsquo;s political transition in 1998, gross human rights violations that occurred during the New Order have not yet being settled. Indonesia is facing impunity, meanwhile the transitional justice agendas are disappearing from public discourse. This dissertation studies and analyses how the advocacy approach, which have been used by Non Governmental Organizations NGOs and the National Human Rights Commission of Indonesia Komnas HAM towards the Medical and Psychosocial Assistance rsquo;s policy BMP of the Victims and Witness Protection Agency LPSK , could not only improve the procedures and the implementation of BMP policy, but could also further drive the transitional justice agendas in Indonesia. This research found that the quality of reparation provided by BMP policy was determined by the internal and external coherence of the policy. Advocacy that were conducted by NGOs and Komnas HAM towards BMP policy have addressed the coherences of BMP policy. This research concludes that social welfare approach is not just a complementary to the legal approach in looking at the victims and the rights they are entitled. Instead, it gives new perspective in looking at the institutional role of LPSK and Komnas HAM as Human Service Organizations HSO ."

"

Penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu bagi masyarakat Aceh begitu penting untuk segera dirumuskan dan dilaksanakan. Kepentingan tersebut tidak hanya untuk menjawab hak korban yang mengalami pelanggaran HAM berat ataupun mengadili pelakunya, namun penting untuk menata kembali masa depan masyarakat Aceh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah dan perbandingan.  Dengan melihat perspektif sejarah, pengetahuan atau teori yang sudah ada mengenai pelaksanaan kebijakan Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di Provinsi Aceh, hingga saat ini tidak ada kemajuan apapun dalam penaganan kasus pelanggaran HAM di Aceh. Dianulirnya Undang-Undang KKR Tahun 2004 dan penundaan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, membuat Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh tidak jelas keberadaanya. Keberadaan KKR Aceh, hendaknya menjadi solusi dari kekerasan yang panjang sekaligus jalan hukum demi menegakkan keadilan, dimana setiap permasalahan yang dihadapi harus dicarikan solusi bijak, bukan malah menunda-nunda untuk diselesaikan. Presiden sebagai Kepala Negara seharusnya memberikan akan kejelasan terhadap batas waktu Penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa lalu agar terciptanya kepastian hukum bagi para korban pelanggaran HAM berat itu.

 

 

---

The resolution of past gross human rights violations for the Acehnese people is so important to be formulated and implemented immediately. The importance is not only to answer the rights of victims who experience gross human rights violations or try the perpetrators, but it is important to reorganize the future of the Acehnese people. It is a normative study, using a legal, conceptual, historical, and comparison approach. By looking at the existing historical, knowledge or theoretical perspectives on the implementation of the policy of resolving cases of the gross human rights violations in Aceh Province, until now there has been no progress in handling cases of human rights violations in Aceh. The annulment of the 2004 The Truth and Reconciliation Commission (KKR) Law and the postponement of the establishment of the Truth and Reconciliation Commission make the existence of Qanun (Islamic Bylaw) No. 17 of 2013 concerning KKR Aceh is not clear. The existence of the Aceh KKR should be a solution to long violence as well as a legal way to uphold justice, where every problem faced must be found a wise solution rather than delaying it to be resolved. The President as Head of State should provide clarity on the deadline for completing violations of human rights in the past in order to create legal certainty for victims of gross violations.

"

"

Negara Indonesia melindungi dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya sebagaimana yang telah tertulis pada Pasal 28A sampai dengan 28I UUD 1945. Dengan adanya jaminan dari negara atas hak-hak tersebut, bukan berarti negara telah membuka pintu seluas-luasnya kepada warganya untuk melakukan segala macam perbuatan tanpa batas, sebagaimana yang ada pada Pasal 28J UUD 1945. Lesbian Gay Bisexual and Transgender merupakan sebuah penyimpangan dalam perilaku seksual.Beberapa kelompok di negara-negara eropa membungkus bentuk penyimpangan tersebut dengan sebuah “bungkus” yang bernama hak asasi manusia guna justifikasi terhadap prilaku homoseksual dan legalisasi perkawinan sejenis. Dalam penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu; I) Bagaimana pandangan Hak asasi manusia di Indonesia terhadap perkawinan sesama jenis dan perbuatan homoseksual? II) Bagaimana norma hukum yang berlaku di Indonesia dalam menyikapi fenomena perkawinan sejenis dan perbuatan homoseksual kaum  LGBT dengan mempertimbangkan Hak Asasi Manusia? Penelitian ini merupakan penelitan normatif dengan sumber data sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Sedangkan analisis data mengunakan analisis kualitatif sehingga bentuk penelitian ini merupakan penelitian evaluatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Pada akhirnya penelitan ini menyimpulkan I) berdasarkan cara pandang theosentris perkawinan sejenis dan prilaku homoseksual bukan merupakan hak asasi manusia, sedangkan berdasarkan cara pandang antroposentris, sebaliknya. II) Indonesia adalah negara yang menganut teori hukum alam irasional dengan pandangan theorisentris, sehingga prilaku homoseksual dan perkawinan sejenis sejatinya telah bertentangan dengan Pancasila dan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia merumuskan adanya norma hukum yang melarang prilaku homoseksual dan perkawinan sejenis.

---

The Indonesian state protects and guarantees the human rights of every citizen. Protection of these rights is written in Articles 28A through 28I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. With the guarantee from the state of the rights possessed by each citizen, it does not mean that the state has opened the widest possible door for its citizens to do all kinds of actions according to their own personal desires without clear boundaries. In Article 28J of the 1945 Constitution, according to Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution Lesbian Bisexual and Transgender Gay is a deviation in sexual behavior. Some groups in European countries wrap the form of deviation with a "wrapper" called human rights for justification of homosexual behavior and the legalization of similar marriage. In this study there are two formulation of the problem, namely; I) What is the view of human rights in Indonesia towards same-sex marriage and homosexual behavior of LGBT people? II) What are the legal norms in force in addressing the phenomenon of similar marriages and homosexual behavior of LGBT people by considering human rights? This research is normative research with secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Using data collection techniques with literature studies and interviews. While the data analysis uses qualitative analysis so that the form of this research is evaluative research. The approach taken is the conceptual approach, legislative approach and historical approach. The purpose of this study is I) The purpose of writing this paper is to explain more about the human rights perspective in Indonesia in addressing homosexual behavior of LGBT people and same-sex marriage. II) to explain the legal norms in Indonesia in responding to homosexual behavior of LGBT people and same-sex marriage based on consideration of the concept of human rights in Indonesia In the end, this research concludes I) that based on irrational natural law theory with theorocentric views will see homosexual and marital behavior of a kind not part of human rights, but based on rational natural law theory with an anthropocentric view will see this as part of human rights. II) Indonesia is a country that adheres to irrational natural law theory with a theoretic view, so that homosexual and marital behaviors of a kind have actually contradicted Pancasila, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Suggestions from this study suggest that the Indonesian Government formulate legal norms that prohibit similar homosexual and marital behavior.

"